Dalam kunjungan ini para mahasiswa menerima pemahaman mendalam terkait tugas dan fungsi pembimbing pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana.

Kepala Bapas Semarang, Sarwito menyampaikan, pembimbing pemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu narapidana menjalani proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. “Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai peran Bapas dalam sistem peradilan pidana terpadu,” tuturnya, Kamis (10/10/2024).

Selama kunjungan, mahasiswa diberi kesempatan berdialog dengan pembimbing pemasyarakatan. Mereka mendalami berbagai tugas yang dijalankan seperti pendampingan, pengawasan, litmas, termasuk bimbingan kepribadian dan kemandirian yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berkontribusi positif setelah menjalani masa hukuman.

“Dalam penanganan perkara anak, Pembimbing Kemasyarakatan berperan mulai dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi” ujar Puguh Setyawan Jhody yang menjadi narasumber dalam kegiatan.

“Dengan diskusi ini kami memahami peran strategis pembimbing pemasyarakatan. Ternyata, mereka adalah garda terdepan dalam sistem pemasyarakatan,” kata Hafidz, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan.

Pada kesempatan tersebut mahasiswa diajak untuk melihat langsung layanan terpadu Bapas Semarang, termasuk ruang pembimbingan dan fasilitas yang lain.

Pihaknya berharap mahasiswa dapat memahami pentingnya dukungan masyarakat terhadap proses rehabilitasi, serta berperan aktif dalam membangun kesadaran akan keberlangsungan hidup narapidana setelah menjalani hukuman.

Kegiatan kunjungan ini menjadi langkah awal untuk menjalin kerja sama yang lebih erat antara institusi pemasyarakatan dan dunia pendidikan, serta mendorong generasi muda terlibat dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

Ning S

The post Bapas Semarang Kenalkan Tugas dan Fungsi Pembimbing Pemasyarakatan pada Mahasiswa appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sebagai bagian dari lembaga pengawas dan pengatur profesi notaris melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) notaris Kedu Selatan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap para notaris di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.

Pada kesempatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Anggiat Ferdinan mewakili Kepala Kanwil memberikan arahan kepada para anggota MPD Notaris Kedu Selatan yang berlangsungi di ruang rapat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo, Kamis (18/4/2024).

Kepala Divisi bersama jajaran Bidang Pelayanan Hukum menerima pemaparan ketua, wakil ketua, dan anggota MPD mengenai kegiatan pemeriksaan berkala yang sudah dan akan dilaksanakan, serta temuan potensi pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.

“Setiap hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris harus dilaporkan kepada MPW untuk diputus terbukti tidaknya dugaan pelanggaran dan apabila terbukti MPW akan memutuskan penjatuhan sanksi administratif, ” ujar Anggiat.

Kepala Divisi juga menyampaikan rencana kerja Kanwil, yakni sinkronisasi data notaris. Kanwil akan memberikan data-data notaris di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen yang harus dikonfirmasi status dan kedudukannya oleh MPD Kedu Selatan.

Hal ini penting dilakukan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki data notaris yang akurat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Beri Pembinaan Tugas dan Fungsi MPD Kedu Selatan  appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan itu Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi meminta kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas wilayah di tahun 2023 yang merupakan tahun politik.

Dalam menjaga kondusivitas khususnya dari konten-konten negatif di dunia maya, Polda Jateng sudah membentuk virtual police.

Pihaknya sudah membuat time line-nya untuk tahapan-tahapannya. Virtual police itu nantinya bertugas patroli siber dari konten hoaks.

Menurut Luthfi, secara teknis virtual police akan dikomandani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, dimana reserse khusus itu akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah jika ditemukan pelanggaran.

“Jika suatu pelanggaran terjadi dan pada perkembangannya ternyata disimpulkan yang terjadi adalah pelanggaran Pemilu, maka akan ditangani Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) Jawa Tengah. Jika murni pidana (pidana siber) akan ditangani krimsus,” jelas Luthfi.

Luthfi mengimbau masyarakat luas agar tidak terpolarisasi dalam Pemilu 2024. Siapa pun nanti yang terpilih sebagai pimpinan, utamakan persatuan dan kesatuan.

Sementara itu Ketua KPU Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro menuturkan, ada sekira 116 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jawa Tengah. Namun menurutnya jumlahnya belum final, karena pastinya akan bertambah DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu).

“KPU Jawa Tengah terus melakukan berbagai tahapan jelang Pemilu 2024 ini. Salah satunya koordinasi dengan pihak pemasyarakatan di Jawa Tengah, terkait pemilih yang statusnya adalah warga binaan pemasyarakatan (WBP), baik narapidana maupun tahanan di Lapas dan Rutan,” ungkap Paulus.

Menurut Paulus, biasanya terdapat kendala karena nama hanya memakai alias, juga NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NKK (Nomor Kartu Keluarga), jadi harus cek betul.

Untuk tahapan Pemilu di tahun 2023 sesuai Kalender Kamtimbas, Polda Jateng akan dimulai 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023, yakni penetapan jumlah kursi dan penetapan Dapil.

Pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah pencalonan anggota DPD, 24 April hingga 25 November 2023 pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Sementara periode 19 Oktober hingga 25 November 2023 pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dan masa kampanye Pemilu terjadwal di 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Ning Suparningsih

The post Polda Jateng Bentuk Virtual Police, Jaga Kondusivitas dari Konten Negatif Dunia Maya appeared first on SuaraBaru.id.

Yuspahruddin menekankan pentingnya untuk dapat menguasai segala ilmu dari jabatan yang telah diemban. Menurutnya, dengan paham tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan yang diemban merupakan pondasi untuk bekerja jauh lebih baik.

“Kalau kita tidak tahu tentang ilmu dari jabatan kita, maka kita tidak bisa melaksanakan tugas itu dengan baik,” ujarnya di Aula Ki Hajar Dewantara Lapas Kelas II A Pekalongan saat acara berlangsung, Senin (6/2/2023).

“Seperti Kasi Binadik harus paham betul terkait tugas pokok dan fungsinya,” tukasnya..

Ia juga mengingatkan jajarannya untuk menghalalkan gaji yang diterima setiap bulan, dengan bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas. “Bekerjalah dengan baik, jangan pulang duluan, jangan datang terlambat, itu untuk menghalalkan gaji,” katanya.

“Haram itu gaji kalau kita tidak melaksanakan tugas dengan baik,” tegas Yuspahruddin.

Pada kesempatan itu Kakanwil juga menekankan pentingnya memberi pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan hak-haknya, tanpa mengurangi haknya sedikitpun.

Ia juga mengingatkan petugas untuk tidak melakukan pungutan terhadap WBP, serta mengingatkan untuk tetap menjaga Lapas agar Bebas Halinar (Handphone, Pungli, Narkoba).

Hadir dalam kegiatan tersebut beberapa Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Eks Karesidenan Pekalongan.

Ning Suparningsih

The post Kunjungi Lapas Pekalongan, Kakanwil Ingatkan Pegawai Kuasai Ilmu Setiap Jabatan appeared first on SuaraBaru.id.