Lokasi tepatnya di sungai sisi jalur alternatif Kecamatan Mranggen menuju Onggorawe, Kecamatan Sayung.

Hal itu tampak dalam unggahan akun Instagram @demakhariini, Selasa, 10 Februari 2026. Tumpukan sampah menghambat aliran air, dan kerap meluber ke jalan.

Salah satu titik banjir yakni jalan di Desa Waru, yang terletak di Selatan Desa Bulusari. Hal itu kerap terjadi bila hujan deras, atau kiriman dari wilayah hulu.

Pantauan di lapangan, sungai sepanjang puluhan kilometer itu memang telah menjadi lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat.

Dari sisi hulu, salah satu titiknya yakni di tepi Barat luar Pasar Mranggen. Di lokasi ini menjadi hal biasa membuang sampah, baik plastik, sisa sayur, dan lain sebagainya. Meskipun telah disediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di area pasar tersebut.

Minim TPS

Akan tetapi, permasalah utamanya yakni ketersediaan TPS yang minim di Kota Wali itu. Pada akhirnya, masyarakat membuang sampah di sungai atau membakarnya.

“Akses bak sampah dan TPS itu ada di daerah pusat dan sekitar kota. Di desa pinggiran itu sangat minim,” kata Ina, salah satu warga Demak.

Dia mengatakan, belum tentu satu desa menyediakan layanan TPS untuk masyarakat. Bilamana ada, juga belum tentu itu akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Banyak juga yang dibakar di TPS,” ucapnya.

Untuk masyarakat yang sadar pengelolaan sampah, mereka membayar iuran mandiri untuk jasa penjemputan sampah. Hal ini biasanya dilakukan warga yang tinggal di perumahan-perumahan.

Abi, warga Demak lainnya juga menyoroti pengelolaan layanan TPS untuk sampah yang minim di Demak.

Warga Kecamatan Karangtengah itu, bahkan harus jauh-jauh ke Desa Katonsari di dekat Polres Demak untuk menempatkan sampahnya.

“Sering juga saya mencangking sampah ke TPS di Kota Semarang sekalian berangkat kerja,” katanya.

Adapun, Nur, salah seorang yang tinggal di Kecamatan Mranggen, berharap agar pemerintah daerah mulai dari tingkat desa masing peduli dengan permasalahan layanan sampah di wilayah masing-masing.

“Kalau setiap desa ada TPS dan terintegrasi ke TPA, maka Demak akan bebas sampah. Masyarakat tinggal di edukasi dengan memberikan pilihan layanan pembuangan sampah yang dekat,” katanya. (*)

DA

The post Parah! Ada ‘TPS’ Terpanjang di Demak Mengalir dari Sungai di Mranggen ke Onggorawe appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Batang M Faiz Kurniawan menegaskan, sebelumnya telah berdiskusi dengan DLH dan akan melakukan pemantauan kembali untuk memastikan tidak ada lagi, TPS di titik-titik itu. “Saya tidak mau lagi melihat ada sampah menggunung di pinggir jalan, seperti di dekat Pasar Kauman itu,” tegasnya, di Pendapa Kabupaten Batang, Selasa (18/3/2025).

Sementara itu, Kepala DLH Batang Akhmad Handy Hakim memastikan segera menyiapkan lokasi pengganti TPS, agar wajah Kota Batang lebih rapi dan bersih. “Salah satu TPS yang disoroti adalah area Pasar Kauman, karena terlihat kumuh saat pagi hari, makanya kami berupaya memindahkan ke lokasi lain,” jelasnya.

Beberapa titik yang menjadi sorotan oleh Bupati Batang, di antaranya area Pasar Kauman, serta Jalur Pantura seperti Banyuputih, Tulis dan Subah. “Apalagi yang di kanan kirinya Perhutani, kami harus berkoordinasi untuk mencari solusi bersama,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Perindah Wajah Kota, Pemkab Batang Benahi TPS appeared first on SuaraBaru.id.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan langsung di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan ini melibatkan Pengawas TPS yang telah dilantik untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.

Dilansir dari hasil laporan cepat melalui Command Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa kejadian khusus yang disampaikan oleh 35 Bawaslu kabupaten/kota, diantaranya adanya potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU), laporan dugaan pelanggaran, logistik pemilihan, kondisi jajaran pengawas, terjadinya bencana alam dan penggunaan aplikasi Siwaslih.

Achmad Husain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan, terkait dengan PSU, ada beberapa daerah yang berpotensi diantaranya Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Beberapa potensi PSU diantaranya disebabkan karena adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di 2 TPS, terdapat pemilih yang mencoblos pemilihan Bupati sebanyak 2 kali, dan terdapat pemilih yang salah memilih di beda TPS.

Terhadap ketiga daerah tersebut, pengawas masih melakukan kajian mengenai keterpenuhan syarat keadaan tertentu yang menjadi alasan PSU. Jika terpenuhi nantinya pengawas akan mengeluarkan rekomendasi.

“Terkait dengan logistik pemilihan, ada beberapa kejadian diantaranya kekurangan dan kelebihan surat suara dan surat suara yang tertumpah oleh tinta. Namun terkait adanya kelebihan atau kekurangan suara tersebut dapat diantisipasi dengan meminta surat suara di TPS terdekat, atau menggunakan cadangan surat suara 2.5 % dari surat suara DPT,” ungkap Husain melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat potensi dugaan pelanggaran yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota diantaranya,
1. Kabupaten Banyumas, terdapat tiga laporan dugaan pelanggaran di masa tenang, dan satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas di masa tenang.
2. Kabupaten Purbalinga, terdapat enam laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu
3. Kabupaten Purworejo, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran pidana
4. Kabupaten Magelang, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
5. Kabupaten Wonogiri, terdapat lima laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
6. Kabupaten Karanganyar, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Karanganyar
7. Kota Surakarta, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran
8. Kabupaten Brebes, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran
9. Kabupaten Batang, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran

“Terkait kondisi kesehatan jajaran pengawas, ada beberapa kejadian diantaranya satu Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang meninggal dunia (MD), dan satu Pengawas TPS yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Semarang, namun secara sigap sudah ditangani menggunakan asuransi kesehatan pemerintah,” kata Husain.

Dalam pelaksanaan persiapan pemungutan suara, sambungnya, berdasarkan laporan yang disampaikan juga terjadi bencana alam yang terjadi di Kota Pekalongan. Bencana alam tanggul jebol pada tanggal 24 November 2024 di Desa Tegaldowo Kabupaten Pekalongan yang mengakibatkan bencana banjir yang berdampak di 2 Kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

“Hampir seluruh wilayah Pasirsari Kelurahan Pasir Kraton Kramat bagian utara dan barat, dan sebagian wilayah Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terendam air setinggi paha orang dewasa. Dengan adanya tanggul jebol tersebut berdampak pada beberapa lokasi TPS yang terendam banjir,” terangnya.

Terdapat 9 TPS terdampak bencana banjir akibat tanggul jebol di Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat.

The post Awasi Pilkada Serentak, Bawaslu Jateng: Ada Potensi PSU hingga Pengawas MD appeared first on SuaraBaru.id.

The post Sah, Begini Hasil Suara di TPS Andika dan Hendi untuk Pilgub Jateng  appeared first on SuaraBaru.id.

Ada ribuan warga binaan yang mengikuti pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan walikota dan wakil walikota di lokasi khusus Lapas Semarang ini.

“Ada tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disiapkan di lokasi khusus dalam Pilkada Jawa Tengah 2024 ini, yakni TPS 901, 902, dan TPS 903,” ungkap Kepala Seksi Registrasi Lapas Semarang sekaligus Ketua Panitia Pemungutan Suara Lapas Semarang Pilkada Jateng 2024, Ahmad Saefuddin kepada Suarabaru.id.

Ia menyebut dalam pemungutan suara ini WBP ada yang mendapat satu surat suara dan dua surat suara. “Untuk yang dua surat suara mereka yang ber KTP Semarang, dan yang di luar Semarang mendapatkan satu surat suara,” ujarnya.

Dikatakan, awalnya ada 1405 DPT, namun seiring berjalannya waktu ada warga binaan yang sudah bebas (pulang).

“Awalnya tercatat ada 1405 warga binaan, namun mereka ada yang sudah dinyatakan bebas, jadi otomatis berkurang,” jelasnya.

“Diperkirakan tiap TPS ada sekitar 350 warga binaan yang mengikuti pemungutan suara. Kita juga tidak bisa memaksa mereka harus ikut, meski sebelumnya sudah dipastikan untuk berpartisipasi mengikuti pencoblosan,” katanya.

Ia menyampaikan, di Lapas Semarang ada 12 blok hunian. “Mereka kita keluarkan bergantian. Jadi dua blok kita keluarkan ke TPS, setelah mereka masuk kembali ke blok, kita keluarkan lagi blok berikutnya hingga selesai,” terangnya.

Diketahui, untuk petugas di TPS Lokasi Khusus Lapas Semarang ini terdapat 21 petugas KPPS dari pegawai Lapas. Selain itu ada juga dari petugas Bawaslu, KPU, saksi masyarakat, saksi Pilwakot Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, serta Bhabinkamtibmas wilayah setempat.

Dirinya berharap semua warga binaan yang sudah mendapatkan undangan dalam pemungutan suara bisa memberikan hak suaranya dalam Pilkada Jateng 2024.

Ning S

The post Lapas Semarang Siapkan 3 TPS dalam Pemungutan Suara Pilkada Jateng 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dalam apel kali ini, sebanyak 1.112 personel yang di Bawah Kendali Operasi (BKO), untuk pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada saat pemungutan suara di Polres Jajaran Polda Jateng.

Dalam arahannya Wakapolda menyatakan, rangkaian kegiatan Pilpres sudah dilewati. Kali ini kegiatan Pilkada 2024 sudah sampai diujungnya, dari penetapan calon hingga kampanye dan kini akan melakukan pengamanan TPS.

BACA JUGA: Selasa Besok Rektor USM Mewisuda 535 Orang Sarjana

”Secara spesifik, rekan-rekan akan bertugas di TPS. Ada tiga kategori TPS yang harus dipahami. Yang pertama, TPS Rawan, pola pengamanannya 2-6-12 (2 Polisi, 6 TPS dan 12 Linmas). Sedangkan TPS Sangat Rawan, pola pengamanannya 2-1-2 (2 Polisi 1 TPS dan 2 Linmas). Itu sama dengan TPS Khusus yang pola pengamannya juga 2-1-2,” jelas Wakapolda.

Ditambahkan dia, penugasan ini selain sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penugasan pengamanan TPS ini secara spesifik juga harus memedomani Prinsip Netralitas. ”Seluruh personel yang melaksanakan Pengamanan TPS, harus memedomani Prinsip Netralitas,” pesan dia.

Sementara itu, beberapa penekanan dari Kapolda Jateng, terkait pengamanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, di antaranya, para personel harus bersikap profesional.

BACA JUGA: Libur Pilkada, Lebih dari 7 Ribu Penumpang KA Tiba di Stasiun Wilayah Kota Semarang

”Jaga norma dan etika, sehingga personel di lapangan dapat menciptakan iklim kesejukkan dan kedamaian, di tempat tugas masing masing. Jaga nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Jateng,” pesan Wakapolda.

Di bagian lain, Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menjelaskan, dari 1.112 personel BKO Polda Jateng, nanti akan ditempatkan di 10 Polres jajaran Polda Jateng.

”Nantinya personel Polda Jateng akan diperbantukan untuk pengamanan TPS di 10 Polres Jajaran Polda Jateng. Di antaranya Polres Pekalongan, Polres Tegal, Polres Brebes, Polres Wonogiri, Polres Kebumen, Polres Temanggung, Polres Wonosobo, Polresta Banyumas, Polresta Cilacap, dan Polres Banjarnegara,” ujar Kabidhumas

Menurut dia, dengan semangat profesionalisme dan komitmen terhadap prinsip netralitas, seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan TPS di 10 Polres jajaran, akan bekerja dengan dedikasi tinggi, untuk memastikan proses demokrasi berjalan aman, tertib, dan damai.

Riyan

The post Jelang Pelaksanaan Pilkada 2024, Polda Jateng Kerahkan 1.112 Personel di 10 Polres appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkannya, saat menjadi narasumber dalam Talkhow Rektor Menyapa, dengan tema ‘USM Dukung Sukses Pilkada Serentak 2024’, di Studio Radio USM Jaya, yang ada di Gedung N USM, Selasa (5/11/2024).

”Saya mengajak terutama bagi mahasiswa. Mari kita bersama-sama untuk ikut menyukseskan Pilkada Serentak 2024, dengan cara nanti pada hari Rabu 27 November 2024, datang ke TPS, gunakan hak pilih. Money Politic No, Konflik No, Aman dan Nyaman Yes. Kalau itu terpenuhi, berarti kita turut menyukseskan Pilkada Serentak 2024,” tandasnya.

BACA JUGA: FT USM Terima Kunjungan Delegasi FT UGJ Cirebon

Supari mengungkapkan, USM selalu menjunjung tinggi demokrasi, dan asas Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber). Begitu juga warga USM, diberikan kebebasan dalam memilih calon kepada daerah, sesuai dengan pilihannya masing-masing.

”Di pilkada ini, seharusnya kita ikut menentukan calon pemimpin untuk lima tahun ke depan. Tentunya, dengan cara mengenali calon pimpinan kepala daerah. Jadi harus kenal dulu, baru ikut menentukan. Sebetulnya banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk mengenalinya. Baik itu tentang pandangan, visi misi, dan programnya,” ungkap dia.

Ruang yang dimaksud yakni, mulai dari pertemuan-pertemuan terbatas, rapat-rapat umum, maupun media sosial, yang menjadi tempat sosialisasi badan penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, bahkan para calon pemimpin kepala daerah dan timsesnya.

BACA JUGA: FTIK USM Gelar LKMM-TD dan Makrab Mahasiswa Baru

Namun pihaknya mengimbau, agar seluruh mahasiswa, dosen dan pegawai USM, bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang tersebar di medsos, yang belum jelas kebenarannya.

”Selain itu, jangan juga menyebarkan informmasi yang belum tentu kebenarannya. Saya menyarankan, kalau tidak jelas atau meragukan dan menimbulkan hal yang tidak karuan atau tidak jelas, stop di ponselmu saja. Jangan sampai berlanjut keluar, atau nomor manapun. Cukup berhenti di kamu saja, jangan ikut menyebarkan berita bohong,” tegasnya.

Dalam menerapkan pendidikan politik di USM, pihaknya mengajarkan dan menyiapkan mahasiswa sesuai ilmu dan jurusan yang diambil. Serta menjamin untuk mengembangkan minat dan bakat, melalui organisasi mahasiswa di USM, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Mahasiswa (Dema), hingga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

BACA JUGA: Ketua PWI Jateng Beri Kuliah Praktisi ke Mahasiswa Magister Hukum USM

Berbagai kegiatan yang digelar di antaranya, diskusi tentang politik. Seperti BEM USM, yang mengadakan seminar Youth Democracy, dengan menghadirkan dua narasumber, KPU dan Bawaslu Jawa Tengah.

”Untuk menciptakan iklim demokrasi, dalam pemilihan presiden mahasiswa, Ketua UKM, Ketua Dema, di level fakultas itu ada pemilihan gubernur, sampai ketua himpunan mahasiswa jurusan. Bahkan pemilihan rektor juga menerapkan sistem seperti Pilkada dan Pemilu. Ada penjaringan calon, kampanye, penyampaian visi misi, masa tenang, dan seterusnya,” jelas dia lagi.

Pihaknya juga mengimbau, agar warga USM menolak politik uang. Sebab, hal itu dapat merugikan diri sendiri dan masayarakat.

BACA JUGA: USM Berkomitmen Majukan Prinsip Keberlanjutan di Semua Aspek

”Jadi kita menggadaikan kesejahteraan masyarakat, hanya karena nilai “semurah” itu untuk lima tahun ke depan. Artinya, kita tidak menghargai diri sendiri, dan bisa dibilang kita sudah terbeli. Jangan seperti itu. Kalau kita ikut itu, kita juga merusak dan berkontribusi berdosa yang merusak negara,” lanjutnya.

Supari pun turut mengimbau, agar dalam hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024, masyarakat terkhusus warga USM, untuk kembali ke daerahnya masing-masing, menggunakan hak pilihnya. Mengingat hari itu merupakan hari libur Nasional.

Riyan

The post ‘Money Politic No, Konflik No, Aman dan Nyaman Yes…’ appeared first on SuaraBaru.id.

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Tegal KPU Kota Tegal, Moh Mansur Syarifudin M Si menyampaikan, untuk simulasi pihaknya mengambil sampling TPS 05 Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sesuai dengan sekitar wilayah tempat pelaksanaan.

Ada sebanyak 582 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut. Karena pelaksanaan Pilkada berbeda dengan Pemilu dengan jumlah DPT maksimal 600 maka, tentunya salahsatu hal yang harus diantisipasi berkaitan dengan jumlah pemilihan yang membludak di faktor-faktor tertentu.

Salahsatu himbauan yang nanti kita sampai kepada KPPS adalah menyiapkan kursi-kursi atau tempat menunggu diluar meskipun didalam TPS sudah ada tempat untuk menunggu tetapi, yang harus diantisipasi adalah tempat menunggu diluar.

“Kami tidak mengharapkan ada warga yang datang di waktu bersamaan, kemudian berdiri atau berkumpul di lokasi pendaftaran,” kata Mansur.

Kondisi tersebut tentunya menurut Mansur menjadikan situasi yang tidak kondusif. Hal itu yang harus diantisipasi.

Secara umum untuk pemilih pada saat pelaksanaan pencoblosan warga harus membawa C pembeeitahuan dan E-KTP ataupun KTP dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. “Dua instrumen itu harus dibawa karena untuk pengecekan dan keabsahan dokumen warga,” terang Mansur.

Sutrisno

The post KPU Kota Tegal Gelar Simulasi TPS appeared first on SuaraBaru.id.

Pelantikan sendiri dilakukan pada tanggal 3 dan 4 November 2024 di masing-masing kecamatan. Sesuai ketentuan, yang memilih, menetapkan, dan melantik Pengawas TPS adalah Panwaslu Kecamatan.

Anggota Bawaslu Jateng, Rofiuddin menyampaikan, jumlah Pengawas TPS di Jawa Tengah sebanyak 56.812, sesuai dengan jumlah TPS di Jawa Tengah, dimana dalam satu TPS akan diawasi oleh satu orang Pengawas TPS.

Dalam pelantikan Pengawas TPS dilakukan pembacaan SK, pembacaan kata-kata pelantikan, pengambilan sumpah janji, penandatangan berita acara, serta penandatangan pakta integritas.

“Setelah dilantik, Panwaslu Kecamatan langsung melakukan pembekalan atau bimbingan teknis kepada para Pengawas TPS. Materi yang diberikan lebih pada orientasi tugas, memahami tugas, kewajiban dan wewenang Pengawas TPS dalam pemilihan. Selain itu juga ada materi terkait dengan kode etik, pengawasan, pelaporan Form A, SIWASLIH dan lainnya,” ungkap Rofiuddin, Minggu (3/11/2024).

Dikatakan, pembekalan kepada Pengawas TPS tidak hanya sekali, tapi minimal dilakukan 2-3 kali. Nantinya, Pengawas TPS juga diberi pembekalan terkait teknis pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan 2024. Menurutnya, Pengawas TPS harus tahu bagaimana pengawasan dilakukan.

“Bawaslu Jawa Tengah menginstruksikan kepada Pengawas TPS agar bekerja profesional, mengamati kode etik, independen, mandiri dan netral. Tak boleh ada Pengawas TPS yang memihak kepada pasangan calon tertentu,” ujar Rofiuddin.

Bawaslu Jateng berharap agar publik mengawasi keberadaan pengawas termasuk pengawas TPS. Jika ada yang melakukan pelanggaran dapat dilaporkan ke pengawas terdekat.

Sebelumnya, Panwaslu Kecamatan melakukan berbagai tahap untuk pembentukan Pengawas TPS, yang mana
pendaftaran dan penerimaan berkas telah dibuka sejak 12 sampai 28 September 2024.

“Panwaslu kecamatan melakukan berbagai tahapan untuk pembentukan PTPS. Ada penelitian administrasi, hingga seleksi wawancara,” imbuhnya.

Ning S

The post Bawaslu Jateng: Pengawas TPS 2024 Mulai Dilantik appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu untuk mendukung tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik untuk kota/kabupaten serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, pada pilkada serentak 27 November 2024.

Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, mengatakan, terus memastikan semua tahapan berjalan lancar, sehingga harus diawasi.

“Tidak hanya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pengawasan juga harus dilakukan hingga tingkat TPS,” kata dia, Ahad 6 Oktober 2024.

Dalam rangka pengawasan di TPS itu, kata dia, maka dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Meruntut tanggung jawab itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Jawa Tengah sedang membuka pendaftaran Pengawas TPS.

Sebetulnya, pada 12-28 September 2024 sudah dibuka pendaftaran Pengawas TPS di masing-masing Panwaslu Kecamatan.

Akan tetapi, kata Muhammad Amin, ada sebanyak 267 Panwaslu Kecamatan yang harus melakukan perpanjangan pendaftaran.

“Sebab, pendaftar di masing-masing kelurahan/desa belum dua kali kebutuhan,” kata dia.

Selanjutnya, mulai 1-10 Oktober 2024, masyarakat yang memenuhi syarat bisa ikut mendaftarkan diri menjadi Pengawas TPS.

Jadwal dan Lokasi Pendaftaran

Bawaslu Jawa Tengah membuka pendaftaran Pengawas TPS mulai sejak 1-10 Oktober 2024.

Masyarakat bisa mendaftarkan diri setiap hari pada jam kerja pukul 08.00-16.00 WIB.

Khusus pada pendaftaran hari terakhir buka hingga pukul 23.59 WIB.

Selanjutnya, masyarakat bisa melakukan proses pendaftaran Pengawas TPS ada di Kantor Panwaslu Kecamatan, di masing-masing kecamatan yang ada di Jawa Tengah.

Selain itu, juga dapat meghubungi Panwaslu kelurahan/desa di masing-masing setempat.

Informasi lebih lengkap, atau berkas formulir pendaftaran bisa diunduh di website Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, atau Bawaslu Kota dan Kabupaten.

Berkas Pendaftaran

Untuk melengkapi syarat yang diperlukan dalam mendaftar Pengawas TPS, siapkan berkas pendaftaran meliputi:

1. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan (Lampiran III);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
3. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4×6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
5. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran IV);
6. Surat pernyataan bermaterai 10.000 pada (Lampiran V);  yang memuat:

• Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
• Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
• Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
• Bersedia bekerja penuh waktu;
• Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
• Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Informasi lebih lanjut, link pendaftaran simak pada laman https://jateng.bawaslu.go.id/pendaftaran-pengawas-tps/. Selamat mencoba.

Diaz Abidin

The post Tutup 2 Hari Lagi! Begini Cara Daftar Pengawas TPS di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.