Perkara ini berkaitan dengan objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pelita Raya No. 18, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi, yakni Yulianto Widodo, Sri Rejeki Budimartono, Adi Prasetyo, Aji Budi Suparno, dan Wahyuningrum.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Raden Anggara Kurniawan yang terlebih dahulu menggali keterangan awal dari saksi pelapor, Yulianto Widodo. Kepada saksi, majelis hakim menanyakan hubungan dengan terdakwa.

“Saudara kenal dengan terdakwa? Ada hubungan keluarga atau pekerjaan?” tanya hakim.

Yulianto menjawab bahwa dirinya mengenal terdakwa sebatas sebagai “pelapor dan terlapor” serta tidak memiliki hubungan pribadi maupun pekerjaan sebelumnya.

Majelis hakim kemudian memeriksa saksi lainnya dengan pertanyaan serupa. Selanjutnya, majelis menawarkan mekanisme pemeriksaan, apakah dilakukan secara terpisah atau bersamaan. Atas kesepakatan JPU, penasihat hukum, dan para saksi, pemeriksaan dilakukan secara bersamaan.

JPU menjelaskan para saksi yang dihadirkan memiliki keterkaitan langsung dengan perkara. Yulianto Widodo bertindak sebagai pelapor, Sri Rejeki Budimartono merupakan istrinya, Adi Prasetyo adalah karyawan yang merawat objek, dan Aji Budi Suparno saat itu menjabat sebagai Bhabinkamtibmas.

Dalam pemeriksaan, JPU menanyakan pokok perkara kepada Yulianto. Saksi menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan dana serta dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, meliputi penipuan, pemerasan, dan penyerobotan tanah dan bangunan yang terjadi pada 16 Januari 2019.

Di hadapan majelis hakim, Yulianto memaparkan kronologi bermula dari lelang eksekusi hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dia menyebut objek tersebut sebelumnya beberapa kali dilelang namun tidak laku, diduga karena adanya tulisan di lokasi yang menyatakan tanah dalam sengketa.

“Kami sebagai pembeli lelang telah menyelesaikan seluruh kewajiban hingga terbit risalah lelang dan berkas asli objek,” katanya.

Menurutnya, setelah lelang dimenangkan, terdakwa sempat datang untuk menebus kembali objek dengan nilai Rp750 juta dan membuat pernyataan tertulis. Namun, kesepakatan tersebut tidak pernah dipenuhi.

“Pernyataan kesanggupan itu wanprestasi, tidak dibayar sama sekali,” katanya.

Yulianto mangatakan, objek yang sempat dikuasai dan dijaga pihaknya kemudian diambil alih kembali oleh terdakwa secara paksa. Dia menyebut terdakwa datang bersama pengacara serta sejumlah orang yang diduga preman.

“Terdakwa datang bersama beberapa orang dan pengacaranya, lalu mengusir penjaga kami secara paksa. Sampai sekarang objek masih dikuasai terdakwa,” katanya.

Ia menambahkan, hingga kini tanah dan bangunan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan masih dalam kondisi kosong.

“Masih kosong, hanya digunakan untuk menaruh sepeda motor, gerobak bakso atau soto, dan suku cadang,” ucapnya.

Yulianto berharap proses hukum yang telah berjalan lebih dari tujuh tahun dapat segera memberikan kepastian hukum.

Sementara itu, saksi Aji Budi Suparno yang saat kejadian menjabat sebagai Bhabinkamtibmas Gedanganak menyarankan agar persoalan diselesaikan melalui jalur hukum tanpa melibatkan pihak-pihak di luar proses resmi.

“Perkara sebaiknya diproses secara hukum di Polres Ungaran, tidak perlu melibatkan preman karena tidak menyelesaikan masalah,” katanya.

Perlindungan Hukum Pemenang Lelang

Di sisi lain, pendamping hukum korban, Riyanta, mengatakan, pemenang lelang mendapatkan hak tanah melalui KPKNL dengan mekanisme yang ketat.

“Secara administrasi tidak ada masalah, bahkan sertifikat sudah dibalik nama menjadi hak milik pemenang lelang,” katanya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL).

Namun demikian, kata dia, secara faktual objek tersebut hingga kini masih dikuasai pihak terdakwa.

“Ini yang kami harapkan ada perlindungan hukum bagi pembeli lelang,” ucap mantan Anggota Dewan DPR RI periode 2021-2024 itu.

Riyanta bilang, mekanisme lelang hak tanggungan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam penyelesaian kredit macet.

“Dana pinjaman itu berasal dari masyarakat. Jika kredit macet terus terjadi, tentu akan mempengaruhi dinamika perekonomian,” katanya.

Riyanta berharap negara dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pembeli lelang yang beritikad baik. (*)

DA

The post PN Ungaran Sidangkan Perkara Penipuan dan Penyerobotan Tanah Lelang, Pengacara Dorong Perlindungan bagi Pembeli Lelang appeared first on SuaraBaru.id.

Putusan tersebut lebih tinggi dari keputusan Pengadilan Negeri (PN) Purworejo yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa pidana penjara 3 bulan.

Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Semarang menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 29 Januari 2024.

Ketua Majelis Hakim Banding, Prim Fahrur Razi didampingi hakim anggota, Agus Hariyadi, Dedeh Suryanti, dan Panitera Pengganti Banding Agoeng Widijantoro, menyatakan, terdakwa Muhamad Abdullah Bin R. Cholil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kampanye pemilu yang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Abdullah Bin R. Cholil (Alm), dengan pidana penjara selama 6 bulan,” ungkapnya, Rabu (7/2/2024).

Prim Fahrur mengatakan, pidana 6 bulan penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam waktu selama satu tahun dalam masa percobaan terdakwa dengan putusan hakim telah melakukan tindak pidana yang dapat dipidana.

Dengan ketentuan, pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam waktu selama satu tahun dalam masa percobaan terdakwa dengan putusan hakim telah melakukan tindak pidana yang dapat dipidana.

“Selanjutnya, menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp12.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terdakwa dipidana kurungan selama 2 bulan,” tambahnya.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut terintegrasi pada Rabu, 07 Febuari 2024 dengan Nomor Putusan Banding 108/PID.SUS/2024/PT SMG.

Diketahui sebelumnya, PN Purworejo telah menjatuhkan vonis terhadap Muhammad Abdullah dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- subsider 3 bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 pada Senin 29 Januari 2024 lalu.

Terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 493 Junto Pasal 280 ayat (2) huruf k UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ning S

The post PT Semarang Vonis 6 Bulan Penjara terhadap Caleg Nasdem, Lebih Tinggi dari Putusan PN Purworejo appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim, Ketua Agus Supriyono, SH, didampingi Hakim Anggota, Jhon Ricardo, SH, M. Budi Dharma, SH, MH dan Panitera Pengganti, Gunawan SH ini dengan agenda pembacaan putusan.

Sementara itu hadir Jaksa Penuntut Umum, M. Fahmi Rosadi, SH, MH, Agung Bowo Laksono, Dedy Fajar, SH, dan Issandi Hakim, SH, MH.

Dalam kasus ini, terdakwa Muhammad Abdullah yang merupakan salah satu Caleg di Kabupaten Purworejo ini melibatkan anak di bawah umur (berkampanye), dengan dakwaan Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf k UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam sidang, Hakim Ketua Agus Supriyono menyatakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo memutuskan Muhammad Abdullah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana kampanye pemilu yang mengikutsertakan anak di bawah umur yang belum memiliki hak pilih.

“Memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Abdullah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana kampanye pemilu dengan mengikutsertakan anak di bawah umur yang belum memiliki hak pilih,” kata Hakim Ketua Agus Supriyono.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan kurungan pidana selama 3 bulan, dan denda sebesar Rp. 6.000.000 subsider 3 bulan, serta biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, Mujiono dan Muhammad Sholeh menyatakan pikir-pikir.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Purworejo memberikan waktu kepada terdakwa selama 3 hari sejak dibacakan putusan, untuk menyatakan sikapnya.

Sebelumnya diberitakan, satu calon legislatif (caleg) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Diduga, berkaitan dengan adanya konten kampanye yang melibatkan anak di bawah umur dan di-upload di akun media sosial pribadinya.

Konten kampanye dalam video berdurasi 20 detik itu di-upload di akun TikTok @kangabdullah72. Dalam video tersebut terlihat dua pelajar yang mengenakan seragam pramuka, yang salah satunya mengajak warga untuk memilih seorang caleg dari Partai NasDem, sedangkan pelajar di belakangnya ikut mengacungkan jari telunjuk.

Ning S

The post Diputus Bersalah, Terdakwa Kasus Pelanggaran Pemilu di Purworejo Menyatakan Pikir-Pikir appeared first on SuaraBaru.id.