PT JEE yang bergerak di bidang energi ramah lingkungan merupakan konsorsium antara Akuo Energy, sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Perancis dengan Sumitomo Corporation asal Jepang.

Sebelumnya, terkait rencana pembangunan PLTB di Margasari, PT JEE melalui Akuo Energy telah memulai survei awal dan studi kelayakannya di tiga desa di Kecamatan Margasari sejak tahun 2017, bahkan sempat menggelar forum konsultasi publik studi AMDAL atau analisis mengenai dampak alam dan lingkungan pada Agustus 2020 lalu.

Berdasarkan hasil studi kelayakan teknis dan ekonomi, PT JEE telah menetapkan rencana lokasi pembangunan PLTB berkapasitas 64-120 MWac MWac di Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari.

Selain itu, PT JEE juga berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas produksi 50 MWac di Desa Kedungjati, Kecamatan Warureja. Kali ini, PT JEE menggandeng perusahaan perdagangan terkemuka asal Jepang, Sumitomo Corporation yang sudah banyak membangun pembangkit listrik di Indonesia, termasuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Tanjungjati B berkapasitas 4.640 MWac di Jepara.

Bupati Ischak mengaku antusias dan menyambut baik rencana pembangunan PLTB dan PLTS di Kabupaten Tegal. Bahkan jika pembangunan PLTB Margasari terealisasi, maka akan jadi yang pertama ada di Pulau Jawa.

Selain mendukung kebijakan nasional terkait penyediaan listrik melalui energi baru dan terbarukan (EBT), pihaknya juga akan diuntungkan dengan penciptaan lapangan kerja baru saat proses konstruksi dan destinasi eduwisata saat sudah beroperasi nanti.

Untuk itu, pihaknya menjamin kemudahan proses perizinan pendukung lainnya sesuai kewenangan pemerintah daerah.

“Intinya kami mendukung pembangunan PLTB dan PLTS ini. Jika ada kesulitan beritahu kami untuk mencari solusi. Apalagi ini pembangkit EBT yang ramah lingkungan, sangat membantu mengurangi” pemanasan global,” ucapnya.

Managing Director Akuo Energy Refi Kunaefi menyebutkan, selain di Kabupaten Tegal, proyek pembangunan PLTB ini nantinya juga akan ada di Brebes. Pihaknya juga berencana berekspansi membangun PLTB di Jawa Timur, Banten, Aceh hingga Sulawesi Barat.

Menurutnya PLTB ini ramah lingkungan karena tidak sampai mengahabiskan lahan pertanian atau bisa berdiri berdampingan dengan lahan pertanian di lokasi tersebut. Bahkan PLTB masih bisa menghasillkan listrik di malam hari karena proses produksinya ditentukan oleh hembusan angin.

Saat ini pihaknya tengah dalam tahap pengusulan proyek ke PLN dan Kementerian ESDM sebelum melangkah ke proses pengadaan di PLN berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan lelang.

“Ke depannya kami berharap pembangunan PLTB di Kabupaten Tegal bisa menjadi daya tarik industri lainnya, selain membantu pasokan listrik melalui PLN,” tutur pria lulusan IMT Atlantique Perancis dan Harvard Business School, USA ini.

Menurutnya, jika kapastias produksinya direalisasikan secara maksimal sampai 120 MWac, maka nilai investasi yang akan digelontorkan mencapai Rp3,5 triliun dengan membangun 15 turbin atau kincir angin.

Sementara perwakilan Sumitomo Corporation, Deputi Vice President Bussiness Development PT Summit Niaga Iwan Rusdian mengatakan pembangunan PLTS Jateng 2 di Warureja rencananya akan dimulai tahun 2026. PLTS ini menempati lahan milik Perhutani seluas 58.4 hektare dengan nilai investasi mendekati Rp1 triliun. Lokasi ini dipilih karena diharapkan banyak diserap oleh perusahaan industri di sekitar kawasan tersebut.

“Kalau pembangunan PLTB masih menunggu keputusan PT PLN, pembangunan PLTS justru sudah ada titik terang dari PT PLN, bahkan sekarang ini sudah masuk proses pengadaan,” kata Iwan.

Ditemui usai acara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal Dessy Arifianto menanggapi rencana pembangunan PLTB dan PLTS ini. Pihaknya percaya keberadaan dua pembangkit listrik EBT ini akan meningkatkan daya saing daerah dan nilai tambah bagi pelaku usaha di Kabupaten Tegal.

PT JEE sudah melengkapi seluruh berkas yang disyaratkan, tinggal bagaimana proses selanjutnya dengan PT PLN dan Kementerian ESDM.

“Perizinan sudah lengkap semua, tata ruangnya juga sesuai. Kita terus lakukan pendampingan seperti koordinasinya dengan perangkat daerah terkait dan kementerian. Tentu kita berharap prosesnya lancar sampai ke konstruksi dan operasional,” ucapnya.

Ditanya soal investasi, Dessy menerangkan DPMPTSP ditarget perolehan nilai investasi di Kabupaten Tegal tahun Rp3,6 triliun. Sehingga di triwulan pertama ini target Rp800 miliar bisa terpenuhi.

“Untuk mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi, kita sudah punya klinik laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM untuk memfasilitasi para pelaku usaha dan mendampingi penyusunan LKPM,” pungkasnya.

Sutrisno

The post Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan Segera Hadir di Kabupaten Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Aplikasi ini memiliki berbagai fitur, yang memermudah proses pelaporan tamu asing yang menginap, ataupun tinggal di tempat mereka.

Ditjen Imigrasi memiliki kewenangan untuk meminta data orang asing kepada hotel atau tempat lain, yang berfungsi sebagai tempat penginapan. Dalam hal ini, menggunakan APOA sebagai platformnya.

BACA JUGA: UKSW dan BukSU Filipina Perkenalkan COIL, Pembelajaran Global di Era Digital

”Pemilik atau pengelola penginapan, cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini. Kemudian datanya dapat diakses petugas Imigrasi, untuk keperluan pengawasan,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Yuldi Yusman.

Menurutnya, implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan perubahannya ada dalam Undang-Undang Nomor 63 tahun 2024.

Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam UU itu menyebutkan, pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap, apabila diminta petugas Imigrasi.

BACA JUGA: Tiga Pilar Kawal Gelaran Seni Ronthek Gugah Sahur

”Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan, atau denda hingga Rp 25 juta,” ujar dia.

Proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA, lanjutnya, dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA.

”Setelah masuk, mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap, kemudian mengunggah foto halaman depan paspor itu, atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi,” terangnya.

BACA JUGA: Cegat Pengguna Jalan untuk Bagikan Takjil Gratis, Ini Profil Organisasi ‘Bepro’ yang Perlu Kamu Ketahui

Setelah itu, tambah Yuldi, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem, dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya.

”Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti laporan telah berhasil dikirim melalui APOA,” ujarnya.

Dikatakan Yuldi, untuk pelaporan check-out, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA, dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan.

BACA JUGA: Pati, Blora, Bojonegoro dan Ngawi Kompak Bangun Kawasan Perbatasan Jateng-Jatim

”Mereka harus memastikan, data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out. Setelah melakukan verifikasi, mereka dapat melanjutkan dengan memilih tombol check-out pada aplikasi,” imbuhnya.

Dengan langkah ini, kata dia, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem, dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian. Proses ini penting, untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat, dan terpantau dengan baik.

Mengacu pada database Imigrasi per 24 Maret 2025, menurut Yuldi, total data tamu asing di penginapan seluruh Indonesia yang tercatat di APOA, ada sebanyak 78.077 orang. Mereka terdiri dari 23.835 check-in, dan 54.242 check-out.

BACA JUGA: Diawali Pembacaan Kitab Albarzanji dan Sholawat Mahalul Qiyam

”Asal orang asing didominasi dari Australia sebanyak 13.104 orang, disusul Republik Rakyat Cina sebanyak 12.493 orang, India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang dan Jepang 3.869 orang,” terang dia.

Sementara itu, provinsi yang catatan okupansi orang asing di penginapan tertinggi yaitu Bali, sebanyak 47.772 orang, Kepulauan Riau (6.068), Jawa Timur (4.647), Nusa Tenggara Timur (4.066) dan DK Jakarta (3.210).

”Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara, menjadi lebih besar,” tambah Yuldi.

BACA JUGA: Pramuka Peduli Pengabdian Masyarakat Kwarda Jateng Gelar Aksi Bakti Lebaran

Mendukung pernyataan itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait, guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, Saffar berharap, pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, dapat berjalan lebih optimal.

”Penggunaan teknologi dalam sistem keimigrasian ini, menjadi langkah maju dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Melalui Aplikasi APOA, Pengelola Penginapan Wajib Laporkan Keberadaan Tamu Asing appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu untuk menganalisis RUPTL 2021-2030, kemajuan teknologi dan harga, perubahan harga bahan bakar, dan proyeksi permintaan listrik sehingga mampu memberikan peluang yang lebih luas terhadap integrasi energi terbarukan pada jaringan listrik di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, kajian tersebut berdasar pada skenario sistem energi Indonesia mencapai net zero emission di 2050, yang selaras dengan target membatasi kenaikan temperatur dibawah 1,5°C sesuai dengan persetujuan Paris.

Pada skenario tersebut, pertumbuhan listrik diasumsikan mencapai 4,5 % dan ditambah dengan penambahan permintaan listrik dari akselerasi elektrifikasi di sektor transportasi dan industri (heating).

Menggunakan model optimasi sistem tenaga listrik yang serupa digunakan oleh PLN, IESR menemukan bahwa kapasitas energi terbarukan di jaringan listrik di tahun 2030 dapat ditingkatkan menjadi 129 GW energi terbarukan dengan rincian 112,1 GW berasal dari PLTS, 9,2 GW PLTA, 5,2 GW PLTP, 1,5 GW PLTB, dan 1 GW biomassa dalam sistem gabungan Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan pun diproyeksi akan mencapai 32%, 35%, 35%, dan 51% masing-masing di sistem Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

PLTS dominan karena selain ketersediaan sumber daya yang besar, ditopang juga dengan harga yang semakin turun, serta kecepatan waktu pembangunan serta dapat diaplikasikan secara luas, baik di atas atap atau terapung.

Sementara bauran listrik dari PLTU batubara akan menurun signifikan menjadi hanya 39% di tahun yang sama. Selain itu, untuk mengatasi variabilitas dan intermitensi energi terbarukan dan mempertahankan keandalan sistem, Indonesia dapat mengoptimalkan pembangkit gas dan membangun penyimpanan energi (baterai).

Temuan dari kajian ini jauh lebih besar dibandingkan rencana pengembangan energi terbarukan di RUPTL 2021-2030 yang hanya menargetkan 20,9 GW.
”Hasil kajian IESR ini sangat relevan dengan persetujuan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diumumkan di G20 lalu. Target dari JETP adalah bauran energi terbarukan 34 persen di 2030.

“Melalui kajian ini ditunjukkan bahwa penetrasi pembangkit energi terbarukan di sistem kelistrikan kita dimungkinkan tanpa berdampak pada keandalan sistem dan biaya produksi listrik,” ungkap Fabby dalam Peluncuran Studi dan Diskusi “Perencanaan Sistem Tenaga Listrik yang Selaras dengan Persetujuan Paris yang berlangsung virtual, Kamis (24/11/2022).

Hasil analisis IESR menunjukkan, walau dengan penetrasi energi terbarukan yang tinggi, reserve margin (persentase kapasitas terpasang tambahan terhadap permintaan puncak tahunan) tetap pada batas ideal PLN, yakni minimal sekitar 30%. Kajian ini juga melakukan analisis aliran daya dan analisis stabilitas frekuensi sistem pada sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sulawesi di tahun 2030.

“Hasilnya, memang membutuhkan upgrade pada beberapa gardu induk agar daya dapat dialirkan dengan baik. Namun kebutuhan tersebut dapat diminimalisasi dengan distribusi pembangunan pembangkit energi terbarukan. Stabilitas frekuensi pun masih tercapai dan memenuhi grid code (aturan jaringan) Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu Akbar Bagaskara, Penulis Utama laporan Enabling high share of renewable energy in Indonesia’s Power System by 2030 menyebut, salah satu kunci integrasi energi terbarukan adalah peningkatan fleksibilitas operasi jaringan, diantaranya dengan menerapkan pengoperasian PLTU secara fleksibel.

“Intermitensi dari energi terbarukan merupakan tantangan, tetapi ada banyak opsi strategi yang dapat dikaji untuk diterapkan di Indonesia. Misalnya, saja pemanfaatan energy storage seperti baterai dan juga forecasting (prediksi) energi terbarukan yang lebih akurat. Operasi sistem perlu diubah untuk mengakomodasi hal tersebut,” terang Akbar

Kapasitas jaringan transmisi dan distribusi perlu pula ditingkatkan untuk memastikan kelancaran pasokan listrik dari energi terbarukan, terutama di sistem Jawa-Bali dan Sulawesi.

IESR memandang integrasi energi terbarukan yang lebih tinggi di sistem ketenagalistrikan perlu didorong oleh pembuat kebijakan di Indonesia dengan menerbitkan peraturan yang mendukung akselerasi pengembangan energi terbarukan, mempercepat elektrifikasi di sektor industri, menetapkan aturan pengoperasian PLTU yang fleksibel, serta mendukung pengembangan industri panel surya dalam negeri.

Tidak hanya itu, PLN selaku perusahaan utilitas ketenagalistrikan perlu pula secara aktif mengembangkan infrastruktur dan operasi jaringan menjadi operasi jaringan yang lebih fleksibel untuk memungkinkan integrasi energi terbarukan yang tinggi.

“Perlu perubahan paradigma operasi sistem kelistrikan ke operasi fleksibel, bukan lagi baseload. Tentunya perlu disusun kerangka operasi sistem kelistrikan yang dapat memberikan insentif untuk aset yang dapat memberikan jasa untuk menjaga kehandalan jaringan atau ancillary services. Desain dari kerangka ini perlu disusun dari sekarang agar siap diimplementasikan ketika bauran energi terbarukan mulai bertambah dengan cepat,” jelas Deon Arinaldo, Manager Program Transformasi Energi, IESR.

Ning Suparningsih

The post IESR: Integrasi Energi Terbarukan di RUPTL Capai 129 GW pada 2030 appeared first on SuaraBaru.id.