PK setidaknya mempunyai empat tugas utama yaitu melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Kepala Divisi Administrasi Hajrianor mengatakan, beban PK saat ini tergolong masih belum seimbang dengan jumlah PK yang ada.

“Sebagai contoh jumlah PK atau APK se-Jawa Tengah yang saat ini berjumlah 259 orang tersebar di 8 Balai Pemasyarakatan dan harus melayani 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah,” kata Hajrianor mewakili Kakanwil membuka Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan di Aula Kresna Basudewa, Senin (4/3/2024).

Dengan keterbatasan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Rutan, Lapas, LPAS dan LPKA.

“Surat Edaran ini mengatur mengenai syarat, mekanisme dan sistem kerja Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) pada Rutan, Lapas, LPAS dan LPKA,” ungkap Hajrianor.

Sosialisasi yang berlangsung selama 2 hari ini bertema Penetapan Wilayah Piloting serta Mekanisme dan Sistem Kerja PK dan APK pada Lapas Rutan.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan seluruh Unit Pelaksana Teknis se-Jawa Tengah ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni Analis Kebijakan Madya Giyanto dan PK Madya Suri Handayani.

Diharapkan peserta dapat menerapkan mekanisme dan sistem kerja Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan di Lapas atau Rutan untuk memastikan terselenggaranya tujuan Pemasyarakatan dengan baik dan profesional.

Selain dari eksternal, Kemenkumham Jateng juga menghadirkan narasumber dari internal, yaitu Kadiv Pemasyarakatan Kadiyono, Kabid Pembinaan Bimbingan dan TI Budi Yuliarno, serta Kabid Yantah Kesehatan Rehabilitasi Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan Jefri Purnama.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir pada kesempatan itu Kakanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin, Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto, Kadiv Administrasi Hajrianor, dan Kadiv Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, dan seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Tengah.

Dirjen Pas menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai salah satu wadah bagi pemasyarakatan dalam menghadapi segala dinamika dalam bekerja.

“Kegiatan sosialisasi teknis pemasyarakatan merupakan wadah dan ruang untuk meningkatkan kemampuan dan penguatan untuk mempersiapkan Pemasyarakatan dalam menghadapi berbagai dinamika dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan,” jelasnya.

Tema yang diambil pada kegiatan ini adalah Penguatan Terkait Pembentukan Tusi Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) dan Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian yang bekerjasama dengan Mitra tahun 2023.

Dikatakan, pada tanggal 7 Februari lalu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan.

Permenkumham tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan perlu diselenggarakan kegiatan intelijen, guna menciptakan situasi yang kondusif.

“Intelijen Pemasyarakatan merupakan bagian dari penyelenggaraan intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan intelijen di Bidang Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan dini sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang Pemasyarakatan,” terang Reynhard.

Menurutnya, tiga pilar utama Pemasyarakatan yaitu petugas pemasyarakatan, masyarakat, dan warga binaan, harus bersinergi harmonis untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan.

“Untuk dapat mewujudkan tujuan pemasyarakatan 3 komponen ini harus bisa berfungsi secara utuh dan bersinergi secara harmonis,” katanya.

Reynhard menjelaskan, di tahun pertamanya menjadi Dirjen banyak cobaan-cobaan datang dalam perjalanannya membawa pemasyarakatan ke arah lebih baik.

Hingga akhirnya 3 kunci pemasyarakatan plus back to basic yang membuat insan pemasyarakatan mulai mengetahui kemana arah lembaga ini akan berjalan.

Tahun kedua hingga ketiganya, seluruh Kepala UPT pemasyarakatan sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul berbekal 3 kunci pemasyarakatan. “Itu namanya terjadi penguatan kelembagaan,” ungkap Dirjen Pas.

Reynhard berpesan kepada seluruh Kepala UPT untuk menjaga kondusifitas yang sudah terbentuk saat ini. “Penguatan kelembagaan ini sudah terjadi, jaga supaya bisa tetap diposisi sekarang,” tukasnya.

Sebelumnya, didampingi Kakanwil, Dirjenpas menandatangani prasasti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang diwakilan Lapas Perempuan Semarang dan Klinik Pratama yang diwakilkan Lapas Magelang. Total ada 11 sertifikat LPK dan 5 ijin Klinik Pratama yang diserahkan oleh Dirjenpas.

Pada kegiatan itu didatangkan narasumber, yakni Kepala BIN Daerah Jawa Tengah, Brigjen TNI Sulaiman.

Sosialisasi teknis pemasyarakatan ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 13 hingga 15 Maret 2023.

Ning Suparningsih

The post Dirjen Pas Kemenkumham RI Buka Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pedoman kepada insan pemasyarakatan di Jawa Tengah mengenai tugas dan fungsi pelayanan tahanan, perawatan kesehatan mental/ jiwa bagi narapidana dan tahanan maupun anak didik pemasyarakatan.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, DR. A. Yuspahruddin yang didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto mengungkapkan, perawatan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah diatur dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan secara khusus menyangkut kesehatan jiwa bagi WBP telah ditetapkan melalui standar minimum rules for the treatment of prisoners.

“Selama WBP yang mengalami gangguan jiwa tersebut berapa di dalam Lapas/ Rutan, harus berada di bawah pengawasan dan penanganan petugas,” ujarnya, Selasa (11/10/2022).

Ia menuturkan bahwa salah satu faktor pemicu dari sumber terjadinya stress, frustasi ataupun gangguan mental dalam Lapas, LPKA maupun Rutan, yakni hilangnya kemerdekaan.

“Tidak semua dari WBP dan andikpas yang menjalani hukuman penjara mempunyai sikap, kesadaran, pemahaman atau perilaku yang menunjukkan kerelaan dan keikhlasan menerima keadaan dirinya yang tengah menjalani hukuman penjara,” kata Yuspahruddin.

“Sebab inilah yang harus diupayakan jajaran petugas Lapas, LPKA dan Rutan agar terbangun kesehatan mental yang baik bagi seluruh WBP dan andikpas,” lanjutnya.

Yuspahruddin mengingatkan, tujuan adanya Lembaga Pemasyarakatan sendiri sebagai tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat berperan dalam pembangunan.

“Oleh karena itu perlu peran penting dari petugas pemasyarakatan untuk menyiapkan WBP agar menjadi lurus dan siap terjun kembali ke masyarakat kelak,” tandasnya.

Diketahui, dalam sosialisasi ini diikuti 62 peserta yang terdiri dari pejabat struktural, petugas kesehatan, dan petugas pelayanan tahanan dari Lapas, Rutan, LPKA serta pejabat fungsional tertentu dan umum pada divisi pemasyarakatan di jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan Tata Laksana Kesehatan Mental dan Jiwa appeared first on SuaraBaru.id.