Dalam keterangannya Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menyampaikan, penggunaan balon udara yang tidak sesuai dengan aturan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat, serta infrastruktur vital seperti jaringan listrik.

“Kami ingatkan masyarakat untuk mempedomani aturan dalam menerbangkan balon udara. Balon udara bisa berbahaya terutama yang tidak bertambat dan mengandung bahan yang mudah terbakar karena ada potensi kebakaran dan gangguan aliran listrik,” kata Artanto, Rabu (2/4/2025).

Sebelumnya dilaporkan warga setempat, Teguh Kuncoro Hadi melihat balon udara jatuh dan mengenai kabel listrik, yang kemudian menimbulkan percikan api. Petugas pemadam kebakaran Kebumen segera dikerahkan ke lokasi. Selanjutnya, pihak PLN mematikan aliran listrik untuk mencegah bahaya lebih lanjut.

Artanto mengatakan, terkait pengawasan dan penertiban balon udara menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H, Polda Jateng telah menginstruksikan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan balon udara, terutama di wilayah yang memiliki tradisi menerbangkan balon udara saat perayaan.

Menurutnya, penerbangan balon udara yang tidak terkendali dapat mengganggu keselamatan penerbangan dan membahayakan lingkungan sekitar.

Sebagai langkah antisipasi, Polda Jateng mengimbau masyarakat yang ingin menggunakan balon udara dalam kegiatan budaya agar mengikuti ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Balon udara ditambatkan dengan tali minimal tiga titik dan dilengkapi dengan panji-panji agar terlihat oleh pesawat udara.

2. Ukuran balon udara dibatasi maksimal 4 meter diameter dan 7 meter tinggi, serta harus berwarna mencolok untuk memudahkan identifikasi.

The post Polda Jateng Tegaskan Penggunaan Balon Udara Harus Sesuai Aturan appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita sebagai ASN terikat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku bahwa kita juga bagian dari penyelenggaraan negara pada bidangnya masing-masing,” ujar Kadiyono dalam apel pagi, Senin (30/9/2024).

Ia menekankan bahwa ASN harus bisa menyikapi dinamika perkembangan yang ada namun tetap tidak boleh lepas dari etika dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, menurutnya, pegawai diimbau untuk menunjukkan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

Kadiyono juga mengingatkan terkait anggaran berbasis kinerja. Ia berharap di Triwulan IV esok agar serapan anggaran sesuai dengan targetnya realisasi pada masing-masing divisi.

“Ketika kita melakukan serapan anggaran tidak hanya sekedar bahwa anggaran itu terserap secara formalitas saja. Tapi yang lebih penting dari pada itu, apakah ketika kita melakukan kegiatan betul-betul bisa berdampak yang positif bagi kantor wilayah, Kementerian, dan masyarakat,” tandasnya.

Hadir dalam apel Kepala Kanwil, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, pejabat administrasi, pejabat fungsional tertentu, pelaksana, PPNPN dan mahasiswa magang di Kanwil Kemenkumham Jateng.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Kembali Tegaskan Pentingnya Implementasi Kode Etik ASN appeared first on SuaraBaru.id.

Dikatakan, terkait profesionalitas, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Yang pertama adanya knowledge atau ilmu pengetahuan, kemudian skill atau keterampilan dan yang ketiga adalah attitude. Kompetensi lainnya yang tidak kalah penting adalah kompetensi manajerial, kompetensi bidang dan kompetensi sosial kultural,” ungkapnya.

Terkait kompetensi tersebut, Tejo menilai Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Kemenkumham Jateng sudah tergolong cakap. Ada beberapa indikator yang mendasari justifikasi itu.

Menurut Tejo, ASN Kemenkumham Jateng telah berhasil menjawab tantangan kinerja yang semakin dinamis. Kemudian, minimnya pengaduan atas kinerja ASN Kemenkumham Jateng dan telah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Menurutnya, kompetensi di bidang ilmu pengetahuan atau knowledge perlu diupgrade melalui pendidikan formal. Kakanwil mendorong jajarannya untuk bisa memanfaatkan program beasiswa yang diberikan oleh Kemenkumham. “Saya berharap ada rekan-rekan yang berminat untuk meneruskan pendidikan ke luar negari, karena ini beasiswa gratis dari Kementerian Hukum dan HAM. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Jadi manfaatkan sebaik mungkin,” jelasnya.

“Kompetensi ini ternyata dibutuhkan organisasi. Semakin meningkatkan kompetensi, semakin kuat organisasi kita. Semakin kita kuat dalam meningkatkan nilai pengetahuan dan keterampilan, maka semakin kuat pelaksanaan tugas dan fungsi,” imbuh Tejo.

Tejo mengingatkan mengenai integritas. Bahwa apa yang telah negara berikan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang optimal. “Kita semua menyadari, apa yang kita terima melalui sistem penggajian, tunjangan kinerja harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang profesional dan berintegritas,” tuturnya.

Hadir dalam apel Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, Pejabat Administrasi, Fungsional, Pelaksana serta PPNPN Kanwil.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkumham Jateng Tegaskan, Bekerja Harus Profesional dan Berintegritas appeared first on SuaraBaru.id.

Masyarakat diimbau untuk tidak sampai tergiur dan tertipu oleh tawaran berhaji dengan visa ummal (pekerja), ziarah (turis), atau lainnya. Bahkan ada yang menawarkan dengan sebutan visa petugas haji.

Penegasan ini disampaikan Hilman Latief melalui Laman Kemenag, menyusul banyaknya info yang menawarkan haji tanpa antre dengan berbagai jenis visa di media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga pesan berantai di berbagai grup whatsapp. Hilman sendiri saat ini sedang berada di Arab Saudi untuk memantau persiapan akhir penyiapan layanan bagi jemaah Indonesia pada operasional haji 1445 H/2024 M.

“Setelah berdialog dengan Kementerian Haji dan dan Umrah dan berbagai pihak, kami menegaskan lagi bahwa untuk keberangkatan haji harus menggunakan visa haji,” tegas Hilman di Jeddah, Minggu (21/4/2024).

“Saudi sudah menyampaikan kepada kami terkait potensi penyalahgunaan penggunaan visa non haji pada haji 2024, itu betul-betul akan dilaksanakan secara ketat dan akan ada pemeriksaan yang intensif dari otoritas Saudi,” sambungnya.

Visa haji diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Visa kuota haji Indonesia terbagi dua, yakni haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah.

Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. Dan, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada menteri agama.

Hilman mengakui bahwa antrean saat ini memang sangat panjang seiring tingginya antusiasme masyarakat Indonesia untuk beribadah haji. Namun, masyarakat juga harus lebih cermat terhadap setiap informasi yang menawarkan berangkat haji tanpa antrean. “Sudah banyak yang tertipu dengan iming-iming bisa berangkat haji tanpa antre atau haji langsung berangkat. Penawaran semacam ini makin masif diiklankan di media sosial,” ucap Hilman.

Apalagi Arab Saudi juga sudah menegaskan akan menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih komprehensif pada haji 2024, baik dari segi kesehatan, visa, dokumen, dan lainnya.

“Akan ada banyak pemeriksaan di berbagai tempat. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran keberangkatan haji tanpa antre yang menawarkan visa selain visa haji,” pesan Hilman.

“Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengajak Kemenag bekerja sama lebih erat, detail dan komprehensif untuk menjaga jangan sampai ada korban jemaah yang dirugikan. Sekali lagi saya mengingatkan agar tidak banyak anggota masyarakat yang tertipu atau terkena masalah,” tandasnya.

Pemvisaan Jemaah

Terpisah, Direktur Layanan Haji dalam Negeri pada Ditjen PHU Kemenag, Saiful Mujab menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia. Menurutnya, setelah proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) selesai, tahap selanjutnya adalah penyiapan dokuman dan proses pemvisaan.

“Saat ini sedang proses visa dan dokumen lainnya seperti paspor, bio visa, dan lainnya. Sampai sekarang, sudah sekitar 23.000 jemaah yang sudah terbit visanya. Ini akan terus berproses hingga semua visa jemaah haji Indonesia terbit,” ungkap Saiful Mujab

Bersamaan dengan proses pemvisaan, pihaknya juga melakukan proses pemaketan layanan jemaah dan penyusunan kelompok terbang (kloter). Untuk jadwal penerbangan jemaah haji sudah ditetapkan, baik yang akan berangkat dengan Saudia Airlines maupun Garuda Indonesia.

“Kami juga sedang melakukan penyiapan akhir asrama haji, baik sebagai embarkasi, transit, maupun embarkasi antara, untuk menerima jemaah,” sebutnya.

Kloter awal jemaah haji gelombang pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 11 Mei 2024. Mereka akan terbang sehari berikutnya, dari embarkasi menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Proses pemberangkatan jemaah gelombang pertama ke Madinah akan berlangsung dari 12 – 23 Mei 2024.

Sementara untuk jemaah haji gelombang kedua, kloter awal akan mulai masuk asrama haji pada 23 Mei 2024. Mereka akan diberangkatkan dari Embarkasi menuju King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah mulai 24 Mei sampai 10 Juni 2024.

Ning S

The post Kemenag Tegaskan, Hanya Visa Haji yang Bisa Digunakan dalam Penyelenggaraan Ibadah appeared first on SuaraBaru.id.

Semakin baik reformasi birokrasi, akan berdampak pada terwujudnya program prioritas nasional meliputi peningkatan investasi dan pengentasan kemiskinan.

Demikian disampaikan Kakanwil saat memberikan arahan dalam Rapat Pembangunan Zona Integritas di Aula Kresna Basudewa, Jumat (22/3/2024).

“Kita harus membuat inovasi yang berdampak kepada masyarakat luas. Peran kita harus mampu membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan dan membangun kelompok investasi baru di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Untuk mendorong birokrasi yang berdampak, lanjut Tejo, perlu dibangun terlebih dahulu soliditas dari seluruh kelompok kerja pembangunan zona integritas.

Menurutnya, soliditas dan komunikasi yang baik akan menghasilkan ide dan konsep berkualitas bagi peningkatan layanan bagi masyarakat.

“Tim work harus solid, kita harus membuat Tim Kerja ZI kompak dahulu, kita berbeda tapi memiliki tujuan yang sama,” katanya.

“Komunikasi juga harus ditingkatkan untuk seluruh satuan kerja di Jawa Tengah, agar tercipta wadah untuk bertanya maupun mengingatkan,” tambah Tejo.

Melalui rapat ini, dihasilkan formula, rumusan dan rencana kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta strategi dalam pendampingan dan penguatan bagi satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Hadir Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, dan Kepala Divisi Keimigrasian Is Eddy Ekoputranto, pejabat administrator, pengawas, serta anggota Tim Kerja Pembangunan ZI Kanwil.

Ning S

The post Kakanwil Kumham Jateng Tegaskan, Reformasi Birokrasi Harus Berdampak appeared first on SuaraBaru.id.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan, aksi perang sarung mengganggu ketertiban umum.

Para pelaku sengaja memasukkan batu, gir motor, besi, atau benda lain dalam buntalan sarung, dengan tujuan untuk mencederai lawannya. Hal ini tidak bisa dibiarkan dan dianggap sebagai kenakalan remaja biasa.

“Proses pidana siap menjerat bila para pelaku terbukti menyalahi pasal perundang-undangan, khususnya KUH Pidana,” kata Satake, Kamis (14/3/2024).

“Para pelaku tawuran perang sarung dapat dijerat dengan UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Pasal 80 ayat 1 dan 2, dan Pasal 170 KUH Pidana tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara diatas 5 tahun penjara,” ungkapnya.

Bila aksi perang sarung berakibat pada meninggalnya orang lain, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP pidana, yang mempunyai ancaman hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

“Jadi aksi perang sarung bukan lagi kenakalan biasa. Orang tua, guru dan perangkat desa akan dilibatkan untuk mengatasi fenomena ini, dengan mengedepankan aspek pembinaan. Tapi bila ada pelaku yang betul-betul terbukti melakukan perbuatan pidana apalagi direncanakan, maka dia akan diproses hukum,” tandasnya.

Kabidhumas mengapresiasi masyarakat yang melaporkan aksi perang sarung di wilayahnya. Dengan laporan yang cepat ke pihak kepolisian, maka sejumlah aksi perang sarung dapat digagalkan.

“Setiap laporan akan direspon cepat, patroli polisi digerakkan secara maksimal di bulan ramadan ini, untuk menjaga kekhusyukan warga yang menjalankan ibadah puasa,” terangnya.

Satake mengimbau agar para orang tua dan keluarga lebih peduli terhadap kegiatan anak-anaknya.

“Pada masa operasi keselamatan lalu lintas yang tengah berlangsung, para orang tua hendaknya lebih mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan kendaraan bermotor, terlebih saat keluar rumah jangan sampai melakukan konvoi dengan teman-temannya dan berujung perang sarung, ini sangat berbahaya,” pungkasnya.

Ning S

The post Polda Jateng Tak Mentolerir Aksi Perang Sarung, Kabidhumas: Pelaku Bisa Dipidana appeared first on SuaraBaru.id.

Moment tersebut dilakukan saat acara Peresmian Monumen Jenderal Hoegeng dan Deklarasi Pemilu Damai Jawa Tengah di Stadion Hoegeng, Kota Pekalongan pada Sabtu (11/11/2023).

Luthfi meminta seluruh jajaran Kapolres dan Dandim untuk berdiri. Hal itu membuat Kapolri dan Panglima, cukup kaget. Kapolri dan panglima memberikan apresiasi saat mengetahui tujuan Kapolda Jateng, meminta para Kapolres dan Dandim ini untuk berdiri.

“Coba seluruh Kapolres berdiri, seluruh komandan kodim berdiri atas perintah Panglima Kodam. Apakah saudara-saudara siap mengamankan pemilu 2023-2024 secara netral?,” tegas Luthfi.

Barisan para Kapolres jajaran Polda Jateng dan Dandim Kodam IV/Diponegoro dengan tegas menjawab siap. “Kami siap,” jawab para Kapolres dan Dandim kompak.

“Mohon iin Pak Kapolri, Pak Panglima, mereka siap dalam rangka pengamanan,” tandas Luthfi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, meresmikan Monumen Jenderal Hoegeng di Stadion Hoegeng, Kota Pekalongan. Selain meresmikan Monumen Jenderal Hoegeng, juga menyaksikan aksi deklarasi pemilu damai Jawa Tengah yang diikuti partai peserta pemilu.

Kapolda Jateng bersama seluruh jajaran juga menegaskan sikap netral dalam mengamankan Pemilu 2023-2024 saat kegiatan doa bersama yang digelar di Mapolda Jateng.

“Saya mengingatkan kepada seluruh anggota jajaran Polda Jateng agar menjaga netralitas, serta kinerja yang profesional dan prosedural dalam mengamankan seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.

Terkait dengan netralitas dalam pengamanan Pemilu 2023-2024, Kapolda Jateng menegaskan akan memberikan atensi dan pengawasan dalam pelaksaannya.

Ning S

The post Di Depan Kapolri-Panglima, Kapolda Jateng dan Jajaran TNI-Polri Tegaskan Netralitas Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

Apresiasi itu disampaikan oleh Ade Herawanto dan Ganis Rumpoko yang mewakili Aremania dan Aremanita.

Dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial pada Kamis (6/10) malam, keduanya menyampaikan apresiasi atas penetapan sejumlah tersangka yang dilakukan Polri sebagai langkah hukum dalam menangani tragedi yang menewaskan ratusan suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan usai laga Liga 1 Arema kontra Persebaya pada 1 Oktober 2022.

“Kami apreasiasi pada Kapolri yang sudah menetapkan 6 tersangka atas tragedi Kanjuruhan, dan kemungkinan akan ada tersangka baru,” kata Ganis Rumpoko, sosok Aremanita yang dikenal di Malang.

Ia menegaskan, saat ini Aremania kembali fokus pada gerakan kemanusiaan terhadap para suporter Arema yang menjadi korban atas peristiwa tersebut, dan memutuskan untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan karena tuntutan dalam somasi mereka telah dipenuhi satu-persatu.

“Kita tetap mengawal pengusutan tuntas kasus ini dan kembali pada rasa kemanusiaan untuk mengawal saudara-saudara kita yang masih dirawat di rumah sakit. Permintaan maaf dari Kapolda Jatim (Irjen Pol Nico Afinta) juga sudah disampaikan, jadi tuntutan kita sudah didengar dan kita tidak perlu turun ke jalan,” lanjut Ganis.

Sebelumnya Aremania melalui tim pendampingan bantuan hukum Aremania melayangkan somasi kepada sejumlah pihak mulai dari Ketum PSSI, Menpora hingga Presiden Jokowi atas tragedi yang terjadi tersebut.

“Alhamdulillah, somasi kita sebagian sudah terpenuhi. Rek, tulung rungokno (tolong dengarkan) Mbakyu-mu iki, Mbak Ganis, yang sudah sejak kecil sudah menjadi Aremanita. Salam satu jiwa Arema,” ujar Ade Herawanto yang akrab dipanggil Ade D’Kross memberikan himbauan pada seluruh suporter Arema FC.

Ning Suparningsih

The post Tuntutan Somasi Dipenuhi, Aremania Tegaskan Tak Perlu Aksi Turun ke Jalan appeared first on SuaraBaru.id.