BELAKANGAN ini jagat media sosial Indonesia dihebohkan oleh viralnya video seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengenakan seragam militer Amerika Serikat (AS), lengkap dengan bendera dan atribut “US Army” pada lengannya, sembari berpamitan dengan keluarganya di bandara sebelum bertugas.

Perempuan bernama Kezia Syifa, asal Tangerang, Banten, yang kini bertugas di Maryland Army National Guard (Garda Nasional Angkatan Darat AS), menjadi perbincangan publik karena ia mengenakan hijab bersama seragam militer tersebut.

Kisah ini memicu diskusi luas terutama mengenai status kewarganegaraan, loyalitas kebangsaan, dan implikasi hukum domestik Indonesia jika WNI terlibat dalam dinas militer asing. Publik bertanya: apakah tindakan ini sah menurut hukum AS? Bagaimana dengan hukum Indonesia? Apa dampaknya terhadap status kewarganegaraan Kezia bila memang benar ia menjadi anggota militer AS?

Secara administratif, Amerika Serikat memperbolehkan warga negara asing bergabung dengan militer AS, tetapi bukan tanpa syarat. Salah satu syarat utama adalah memiliki status Lawful Permanent Resident (LPR) atau Green Card, izin tinggal tetap di AS yang memberi hak bekerja dan menetap secara permanen.

Green Card juga membuka kemungkinan bagi pemegangnya untuk mendaftar sebagai Enlisted personnel (bintara/tamtama) di US Army atau Garda Nasional, tetapi tidak langsung memberikan akses pada peran yang memerlukan security clearance tinggi atau jabatan perwira sebelum menjadi warga negara AS penuh.

Dengan demikian, secara hukum AS, seseorang seperti Kezia Syifa yang telah bermukim di AS serta memegang Green Card dapat memenuhi syarat administrasi untuk bergabung dengan Garda Nasional sebuah komponen resmi militer AS yang dapat dipanggil baik oleh pemerintah negara bagian maupun federal.

Green Card merupakan passport imigrasi AS pertama yang paling penting bagi WNA yang ingin menjadi militer di AS. Pemegang Green Card dapat menerima pelatihan militer dan bertugas sebagai prajurit aktif setelah lolos seleksi kesehatan, tes kebugaran, dan pemeriksaan background.

Selain itu, militer AS memiliki ketentuan percepatan naturalisasi bagi anggota militer asing di bawah beberapa program tertentu. Hal ini berarti mereka berpeluang mendapatkan kewarganegaraan AS lebih cepat dibanding pelamar biasa, bahkan beberapa di antaranya bisa langsung mengajukan naturalisasi setelah menyelesaikan pelatihan dasar dan masa dinas tertentu.

Proses naturalisasi ini juga terkait dengan sumpah setia kepada Konstitusi Amerika Serikat, yang menjadi titik sentral perdebatan hukum dan identitas bagi WNI yang memilih jalur ini.

* * * * *

Proses seseorang pindah ke Amerika Serikat umumnya melalui student Visa — dengan bukti kemampuan finansial tinggi, employment visa — melalui sponsor perusahaan/pekerjaan, family visa — melalui hubungan keluarga, dan Diversity Visa Lottery — program undian nasional.

Untuk student visa, calon mahasiswa internasional harus menunjukkan kemampuan finansial yang signifikan tabungan mencakup biaya hidup dan kuliah, yang dalam praktek dapat mencapai kisaran ratusan juta rupiah setiap tahunnya untuk belajar di AS.

Namun penting dicatat bahwa visa pelajar tidak memberi hak otomatis untuk bekerja penuh waktu apalagi bergabung ke militer AS, sehingga WNA yang ingin bergabung tetap membutuhkan status Green Card.

Walaupun hukum AS membuka peluang bagi pemegang Green Card untuk mendaftar, jalan menuju anggota militer Amerika Serikat tetap kompleks. Selain persyaratan imigrasi, calon harus melewati seleksi fisik dan mental, menunjukkan kompetensi, menjalani pelatihan dasar, dan menandatangani Sumpah Kesetiaan AS.

Sumpah ini bukan sekadar ritual dalam hukum militer AS, sumpah setia kepada Konstitusi AS adalah syarat keanggotaan resmi. Hal ini yang kemudian menimbulkan debat tentang loyalitas ganda di antara beberapa pihak di Indonesia.

Istilah dual loyalty merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki keterikatan hukum, emosional, atau moral kepada dua negara sekaligus. Dalam konteks WNI yang menjadi militer di negara lain, hal ini menjadi pusat perdebatan.

Bergabung dengan militer dianggap tidak sekadar pekerjaan profesional; itu adalah bentuk kesetiaan konstitusional kepada sebuah negara. Ketika WNI mengucapkan sumpah setia kepada negara asing, muncul pertanyaan: apakah ia masih memiliki kewajiban hukum yang sama kepada Indonesia?

Pertanyaan ini bukan hanya soal identitas, tetapi menyentuh inti status kewarganegaraan, loyalitas nasional, dan perlindungan negara terhadap warganya.

Isu ini harus dilihat melalui lensa hukum domestik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

* * * * *

Menyatakan bahwa seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.

Mengatur bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganggap keikutsertaan dalam militer negara lain sebagai tindakan yang dapat menggugurkan status kewarganegaraan, apalagi jika dilakukan tanpa izin resmi Presiden RI.

Namun, otoritas hukum Indonesia merespons fenomena ini secara hati-hati dan prosedural. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak otomatis terjadi begitu seseorang bergabung dengan militer asing; hal itu harus melalui mekanisme administratif formal, termasuk keputusan Menteri Hukum dan HAM, serta pengumuman dalam Berita Negara.

Implikasi hukum dari bergabungnya WNI dalam militer AS meliputi, potensi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, bila terbukti tanpa izin Presiden, pencabutan paspor Indonesia, sehingga individu tersebut diperlakukan sebagai orang asing di Indonesia, hilangnya hak sipil dan politik di Indonesia, termasuk hak memilih dan dipilih, dan risiko status “stateless” sementara, jika kewarganegaraan Indonesia dicabut sebelum naturalisasi AS diproses.

Pakar hukum menegaskan bahwa status WNI yang menjalani dinas militer asing harus dibedakan dari aktivitas lain seperti bekerja di bagian administratif sekali pun, karena hukum militer internasional memandang semua personel berseragam sebagai kombatan resmi.

Indonesia adalah negara berdaulat dengan sistem hukum yang tegas mengenai kewarganegaraan dan loyalitas nasional. Meskipun globalisasi membuka berbagai peluang karier internasional, termasuk di bidang militer asing, kebanggaan menjadi WNI harus terus dipupuk.

Keanggotaan dalam militer asing bukan sekadar perubahan status pekerjaan, tetapi keputusan besar yang berimplikasi terhadap status hukum personal dan hubungan konstitusional dengan negara Indonesia.

Kasus Kezia Syifa menjadi cermin bagi bangsa bahwa diaspora Indonesia memiliki peluang dan pilihan, namun setiap langkah harus dibingkai oleh pemahaman hukum yang matang. Pemerintah berkewajiban memberikan edukasi hukum kepada diaspora agar hak dan kewajibannya jelas, terukur, dan sesuai dengan konstitusi.

Fenomena WNI yang menjadi militer Amerika Serikat merupakan dinamika hukum dan sosial yang kompleks. Secara hukum AS, hal itu mungkin terjadi jika seseorang memenuhi persyaratan imigrasi dan militer tetapi secara hukum Indonesia, keputusan tersebut membawa konsekuensi serius bagi status kewarganegaraan.

Pada akhirnya, pilihan karier boleh global, tetapi loyalitas kepada NKRI dan pemahaman atas hak-hak kewarganegaraan harus tetap menjadi prioritas utama bagi setiap WNI, di mana pun mereka berada.

— Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM, (Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang) —

The post Implikasi Hukum dan Dual Loyalty WNI Jadi Militer di Amerika Serikat appeared first on SuaraBaru.id.

Pelantikan berlangsung di Auditorium Majeng, Kanwil Kemenag Jateng, Senin (3/11/2025), dihadiri Kabag TU Wahid Arbani, para Kepala Bidang, serta para Pembimbing Masyarakat (Pembimas), yang turut menjadi saksi prosesi pelantikan itu.

Berikut Nama-nama Pejabat Baru:

1. Kasmuin SPd MPd (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Demak menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan)
2. Tasimin, SAg MSI (Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Semarang)
3. Sukat SAg MPd I (Guru Ahli Madya Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Semarang menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang)
4. Amaludin SAg MPd I (Guru Ahli Madya Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pemalang)
5. Muhamad Firdaus SPd I MSI (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Brebes menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purworejo)
6. Drs Komarudin (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekalongan menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan)
7. Dr Ngatiman MPd I (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Karanganyar menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Boyolali)
8. Supriyanto SPd MPd (Guru Ahli Madya Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Demak)
9. Fadhilah Puspa Dewi SPd I MPd (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Karanganyar menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sukoharjo)
10. Edi Priyono SPd MPd (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sukoharjo menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Karanganyar)
11. Dr Joko Supriyanto SPd MPd (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Wonogiri menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sukoharjo)
12. Umi Muslikhah SAg (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Klaten menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Wonogiri)
13. Agus Rifai Rahmat SPd MPd (Guru Ahli Madya Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4; Klaten)
14. Ade Haris Himawan SPd MSi (Guru Ahli Madya Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Brebes menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Brebes)
15. Fauzan SPd MPd I (Guru Ahli Madya Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekalongan)
16. Suratno SAg MPd I (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Karanganyar menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Karanganyar)
17. Jamal Thoriq SPd I (Guru Ahli Muda Madrasah Tsanawiyah 1 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah 6 Karanganyar)
18. Slamet SPd (Kepala Madrasah Tsanawiyah 15 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah 2 Boyolali)
19. Suyanto SPd MPd (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Boyolali)
20. Dirman SPd (Guru Ahli Muda Madrasah Aliyah Negeri Batang menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Boyolali)
21. Fathudin SAg MPd (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendal menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Boyolali)
22. Untung Budiono SPd MPd (Guru Ahli Madya Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pemalang menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kendal)
23. Eko Slamet Haryanto MOr (Guru Ahli Madya Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Boyolali)
24. Yuniar Widati SPd MPd (Guru Ahli Madya Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Magelang menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang)
25. Mukarom Faisal Rosidin SPd I MSI (Guru Ahli Madya Madrasah Aliyah Negeri 2 Sragen menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Klaten)
26. Syarif Hidayat SAg (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Banyumas menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Purbalingga)
27. Sudir SAg MSI (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banyumas menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Banyumas)
28. Ali Nurdin SAg MPd (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Cilacap menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banyumas)
29. Drs Mohamad Wahyudin Prasetyo (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Cilacap menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Cilacap)
30. Solihun SPd MSi (Guru Ahli Madya Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Cilacap menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Cilacap)
31. Drs Muhammad Yunus Anis (Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Rembang menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Rembang)
32. Ulinnuha SFil I (Guru Ahli Muda MA Program Ketrampilan Rembang menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Rembang)
33. Tafrikan SPd (Guru Ahli Muda Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara menjadi Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara)
34. Abdul Kosim SAg (Guru Ahli Muda Madrasah Tsanawiyah 1 Pemalang menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Purbalingga)
35. Achmadi SAg MPd (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Purbalingga menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Purbalingga)
36. Muhammad Baihaqi SIP MPd (Guru Ahli Muda MTsS Purbalingga menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Purbalingga)
37. Nurul Huda SPd I (Guru Ahli Muda Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wonosobo menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wonosobo)
38. Edi Suparman SPd (Guru Ahli Muda Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Cilacap menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Cilacap)
39. Agus Gunawan SPd MPd (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Cilacap menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Cilacap)
40. Ahmad Zaini Afif SPd I (Guru Ahli Madya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Grobogan menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Grobogan)
41. Muchyidin SPd I MPd (Guru Ahli Madya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kendal menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kendal)
42. Yasit SPd I MPd (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Boyolali)
43. Umi Khoeriyah SAg (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Boyolali)
44. Rochim SPd I (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Boyolali)
45. Farida Tri Rahmawati SAg MPd I (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Boyolali)
46. Mahmudi SAg MPd (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Boyolali)
47. Saiful Hadi SPd I MPd (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Boyolali)
48. Joko Sriyanto SPd I MPd (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Boyolali menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Boyolali)
49. Erma Nurlaila Ariyanti SAg MSi (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sukoharjo Menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sukoharjo)
50. Wiretnoningsih Nurhayati SPd MSi (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sukoharjo Menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sukoharjo)
51. Mahruri SHI (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Cilacap Menjadi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Banyumas)

Riyan

The post Kakanwil Kemenag Jateng Lantik 51 Kepala MAN, MTsN, dan MIN appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan itu, Prof Kesi membacakan sumpah jabatan serta melantik Dr Supari ST MT, sebagai Rektor USM Periode 2025-2029, didampingi tiga wakil rektor, Prof Dr Ir Haslina MSi (Wakil Rektor I), Dr Abdul Karim SE MSi Ak CA (Wakil Rektor II), dan Dr April Firman Daru SKom MKom (Wakil Rektor III).

Usai pelantikan, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Prof Sudharto P Hadi MES PhD menyampaikan sambutan dan ucapan selamat, kepada para pejabat baru. Dalam pesannya, Prof Sudharto memberikan empat arahan penting, untuk kepemimpinan USM ke depan.

BACA JUGA: Tim PKM Dosen Magister Hukum USM Sosialisasi Regulasi PKL

Pertama, wujudkan seluruh program studi di USM menjadi prodi unggul. Kedua, tingkatkan publikasi para dosen, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Ketiga, perhatikan dan tingkatkan kesejahteraan sivitas akademika.

”Keempat, ciptakan kepemimpinan USM yang mulia sejak sekarang, untuk masa depan yang lebih baik,” tegas Prof Dharto, sapaan akrabnya.

Dia menambahkan, kepemimpinan transformatif menjadi kunci kemajuan universitas, di mana setiap pemimpin diharapkan mampu membawa perubahan positif dan berkelanjutan, bagi institusi.

BACA JUGA: Mahasiswa Pariwisata USM Gali Potensi Wisata di Kawasan Pecinan Semarang

Sementara itu, Rektor USM yang baru dilantik, Dr Supari dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, bersama jajaran wakil rektor. Dia berkomitmen, akan melanjutkan visi USM menjadi universitas yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

”Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misi universitas, melalui kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kualitas tridarma perguruan tinggi,” ujarnya.

Riyan

The post Supari Kembali Jabat Rektor USM, Ini Empat Pesan Prof Dharto appeared first on SuaraBaru.id.

Hari ini, Selasa (22/4/2025) sebanyak 186 notaris (notaris baru) diambil sumpah jabatan yang berlangsung secara khidmat. Sedangkan besok, Rabu (23/4/2025) ada 185 notaris baru dan seorang notaris pindahan dari Provinsi lain akan mengikuti pengambilan sumpah jabatan.

Kakanwil menyebut, pada 2024, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 2.628 notaris. Dengan disumpahnya 372 notaris tersebut, maka jumlah notaris di Jawa Tengah total berjumlah 3000 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah

Dari 372 notaris tersebut, 371 merupakan notaris baru dan satu orang diantaranya merupakan notaris pindahan wilayah.

Heni berharap dengan jumlah tersebut akan mempermudah masyarakat di daerah untuk memperoleh jasa notaris, baik dalam hubungan hukum keperdataan antar individu maupun antar kelompok masyarakat.

Heni mengungkapkan, pada tahun 2024 ada sebanyak 16 notaris telah diperiksa oleh Majelis Pengawas baik di Tingkat MPD maupun MPW dengan berbagai putusan sanksi yang diberikan, dan di tahun 2025 ini sudah ada 7 notaris sedang berproses pemeriksaan di tingkat MPW.

“Mereka diadukan masyarakat, dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai notaris. Seperti membuat akta namun tidak berdasarkan fakta,” kata Heni.

Menurut Heni sanksi yang diberikan berupa pencabutan ijin praktik, badan hukum hingga pemecatan “Jika menyangkut masalah pidana bisa dipenjara,” tegasnya.

Dikatakan, guna menjaga harkat dan martabat jabatan notaris, setiap Majelis Pengawas Daerah, akan melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala. Hal ini agar para notaris selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi perkantoran dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Pengambilan Sumpah Jabatan 372 Notaris di Wilayah Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan tersebut satu orang diambil sumpahnya, yakni Chen Weimin asal Taiwan. Menurut Tejo, warga negara yang baik tidak hanya memahami dan mampu membela hak, tetapi juga menunaikan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Sebagai Warga Negara Indonesia yang baru diharapkan memegang teguh kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara yang patuh hukum dan menjauhi perbuatan tercela,” terangnya.

Kakanwil juga mengharapkan loyalitas dan totalitas sebagai seorang WNI. “Sudah saatnya harus memberikan perhatian, pikiran untuk menjadi WNI. Harus loyal, tidak hanya sekedar meraih kewarganegaraan untuk mempermudah usaha di Indonesia,” kata Tejo.

“Harus berkontribusi bagi Indonesia. Tinggalkan warga negara yang lama, fokuskan pikiran menjadi Warga Negara Indonesia dan patuhi segala peraturan yang ada,” tandasnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pewarganegaraan atau naturalisasi, merupakan proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan Indonesia atau beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi WNI.

Pada saat yang sama, Kakanwil juga mengambil sumpah jabatan notaris dan notaris pengganti. Tercatat ada 18 orang notaris pengganti yang diambil sumpahnya. Ditambah pelantikan terhadap seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan melantik 5 orang Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Ning S

The post Ambil Sumpah WNI Naturalisasi, Kakanwil Tejo: Harus Berkontribusi bagi Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan sakral tersebut berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil, Senin (29/4/2024).

Pada kesempatan ini ada dua orang yang diambil sumpahnya, yakni Fawaz El Kassaa asal Lebanon dan Odilia Wu dari Malaysia.

“Kegiatan ini bagian dari proses pewarganegaraan atau sering disebut naturalisasi, merupakan proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan Indonesia atau beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi WNI,” ungkapnya.

Anggiat mengatakan, warga negara yang baik tidak hanya memahami dan mampu membela hak, tetapi juga menunaikan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Sebagai Warga Negara Indonesia yang baru diharapkan memegang teguh kesetiaan kepada NKRI, selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah Warga Negara yang patuh hukum dan menjauhi perbuatan tercela,” sambungnya.

Kadiv Yankumham berharap loyalitas dan totalitas sebagai seorang WNI. “Sudah saatnya, harus memberikan perhatian, pikiran untuk menjadi WNI. Harus loyal, tidak hanya sekedar meraih kewarganegaraan untuk mempermudah usaha di Indonesia,” kata Anggiat.

“Harus berkontribusi bagi Indonesia. Tinggalkan warga negara yang lama, fokuskan pikiran menjadi Warga Negara Indonesia dan patuhi segala peraturan yang ada,” tambahnya.

Pada saat yang sama, Kadiv Yankumham memimpin Sumpah Jabatan Notaris dan Notaris Pengganti. Tercatat ada 10 orang Notaris Pengganti yang diambil sumpahnya.

Ditambah, pelantikan terhadap 3 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan melantik 1 orang Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kendal.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Ambil Sumpah WNA Calon Naturalisasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo memberikan pesan-pesan kepada para peserta pelantikan. Kepada pewarganegara, ia berharap Chan Wan yang kini resmi sebagai WNI untuk patuh hukum, dan menjauhi perbuatan tercela.

Kepada PPNS, Tejo berharap untuk menggiatkan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. “Lakukanlah penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan secara objektif dan berkeadilan,” ujar Tejo.

Bagi notaris yang baru maupun sebagai pengganti, ia menekankan mereka wajib berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya berharap kepada yang telah dilantik baik sebagai notaris maupun sebagai Notaris Pengganti untuk bertindak dengan cermat dan teliti dalam membuat akta autentik sesuai dengan prosedur,” katanya.

Kepada Majelis Pengawas Notaris ia berpesan agar aktif melakukan pengawasan terhadap para notaris demi mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris.

Hadir dalam pelantikan, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, saksi, serta pendamping peserta pelantikan.

Ning S

The post Gelar Pelantikan dan Sumpah Jabatan, Kakanwil Kemenkumham Jateng Sampaikan Pesan Ini appeared first on SuaraBaru.id.

Amanah itu resmi mereka terima setelah menjalani prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto di Aula Kresna Basudewa, Rabu (22/11/2023).

Dari jumlah tersebut, 1 orang dilantik menduduki jabatan eselon III, dan 34 orang lainnya diberikan amanat pada jabatan eselon V.

Kepada mereka yang dilantik, Tejo mengingatkan untuk bekerja sebaik-baiknya dengan integritas yang tinggi. “Kami pesan, untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Integritas itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” kata Tejo.

Tejo berharap kepercayaan yang diberikan dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan serta prestasi dalam bekerja.

“Dibutuhkan suatu keseriusan, tanggung jawab moral dan komitmen bersama, serta bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik, khususnya di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,” tutur Tejo.

Menurut Tejo, kesuksesan seseorang dalam memimpin tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama semua pihak. Ia meminta untuk memperkuat komunikasi dengan stakeholder terkait.

“Selalu jalin komunikasi dengan seluruh mitra kerja dan stakeholder, sehingga kebijakan yang diambil mendapat dukungan dari semua pihak, sekaligus memiliki unsur kemaslahatan bersama,” ujarnya.

Kakanwil mengajak semua yang hadir untuk selalu mengasah kemampuannya, harus banyak belajar, menambah referensi, membaca dan meningkatkan kompetensi.

Dalam pelantikan juga disaksikan Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Eddy Ekoputranto, dan Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid.

Ning S

The post Kakanwil Tejo Lantik 35 ASN, Duduki Jabatan Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Hantor menyebut, bahwa PPNS mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

“Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara pembinaan PPNS dari aspek administrasi mengharapkan PPNS yang telah dilantik untuk hadir di tengah-tengah masyarakat membangun budaya hukum masyarakat agar setiap warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari mematuhi hukum yang berlaku secara sukarela,” ujar Hantor.

Ia mengatakan bahwa kondisi dimana masyarakat mematuhi hukum akan menciptakan ketertiban umum yang pada akhirnya akan memacu peningkatan jumlah penanaman modal sekaligus melancarkan laju pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu Hantor juga membahas terkait peranan penting Notaris dalam hubungan hukum keperdataan.

“Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam aspek keperdataan yang kian dinamis, Notaris Pengganti harus memiliki keahlian ilmu hukum yang sama dengan Notaris pada umumnya,” tuturnya.

“Saya mendorong Notaris Pengganti untuk mengikuti perkembangan hukum, bertindak dengan hati-hati, dan meningkatkan kompetensi,” sambungnya.

Hantor juga menyampaikan harapannya agar Notaris pengganti yang telah dilantik agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapapun yang membutuhkan jasa Notaris.

Hadir mengikuti kegiatan Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor dan Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu D. Fajar.

Sebagai saksi pelantikan adalah Kepala Bagian Umum, Budhiarso Widhyarsono dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi.

Ning S

The post Ambil Sumpah PPNS dan Notaris Pengganti, Ini Pesan Penting Plt Kakanwil Kumham Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kresna Basudewa Kanwil yang berlangsung cukup singkat.

Pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap kelima orang tersebut merupakan konsekuensi logis atas diberikannya cuti kepada lima orang Notaris yang digantikan atas dasar Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Menurut Yuspahruddin, cuti Notaris ini dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama dua tahun. Dan selama menjalankan cutinya, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

“Kehadiran Notaris Pengganti dalam lembaga kenotariatan sangat membantu notaris-notaris di Indonesia dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta,” kata Yuspahruddin.

Tidak hanya Notaris saja yang merasa dibantu, tetapi juga masyarakat, karena kegiatan yang berkaitan dengan akta atau hal lainnya tidak terganggu pada saat seorang Notaris berhalangan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

Yuspahruddin berharap Notaris Pengganti agar patuh pada peraturan perundang-undangan yang ada.

“Disamping undang-undang yang berkenaan dengan jabatan Notaris juga harus mentaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kita berharap dalam melaksanakan tugas tidak melanggar aturan. Jangan sampai tugas yang dilaksanakan melanggar peraturan, apalagi melanggar hukum pidana,” ungkapnya.

Ia menegaskan hal tersebut karena masih banyak Notaris yang terseret dalam pemeriksaan Kepolisian sehubungan dengan adanya potensi pelanggaran.

Dirinya mengajak para Notaris untuk melaksanakan tugas dengan amanah dan integritas tinggi, serta memperbanyak literasi dan mempelajari aturan dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan itu Yuspahruddin juga melantik dan mengambil sumpah seorang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI dengan Wilayah Kerja Kabupaten Brebes.

Hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor serta keluarga dari peserta yang dilantik.

Ning S

The post 5 Notaris Cuti, Kakanwil Kemenkumham Jateng Lantik Penggantinya appeared first on SuaraBaru.id.