Melalui forum Rembuk Pembangunan Jawa Tengah 2026 yang digelar di Pendapa Kabupaten Grobogan Pemprov Jawa Tengah fokus menyamakan persepsi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Hal-hal yang dipersamakan persespsi khususnya dalam mengusung tema pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.

BACA JUGA : Rembuk Pembangunan Jateng Kedungsapur 2026: Bupati Grobogan Minta Bantuan Provinsi Tangani Banjir Parah dan Kerusakan Jalan

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung hari ini bukanlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), melainkan forum Rembuk Pembangunan.

“Musrenbang sebenarnya sudah selesai dilaksanakan sebelumnya, dan seluruh usulan dari Kabupaten/Kota telah masuk melalui aplikasi. Acara hari ini tujuannya adalah menyamakan persepsi dengan Kabupaten/Kota mengenai apa saja yang akan kita lakukan pada tahun 2027 mendatang,” ujar Sumarno saat diwawancarai usai acara.

Soroti Kerusakan Lingkungan, Gandeng Tokoh Agama

Sumarno menjelaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 akan berfokus pada Pariwisata dan Ekonomi Syariah, tanpa mengabaikan indikator kinerja utama lainnya.

Lantarsn mengusung konsep pariwisata berkelanjutan, isu ini menjadi sangat bersinggungan dengan kondisi lingkungan hidup.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah mengatasi kerusakan lingkungan yang kian nyata.

BACA JUGA : Pesan Sekda Sumarno di Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026: Jaga Iklim Investasi dan Atasi Kerusakan Lingkungan dengan Pendekatan Agama

Untuk mengatasi hal tersebut, Sekda Jateng mengusulkan sebuah pendekatan inovatif, yakni mengetuk kepedulian masyarakat melalui pendekatan keagamaan.

“Penanganan kerusakan lingkungan itu butuh kepedulian. Selama ini, banyak orang merusak lingkungan karena belum merasakan dampak fisiknya secara langsung. Oleh karena itu, mari kita buka pendekatan dari sisi agama. Merusak lingkungan atau membuang sampah sembarangan itu pada dasarnya mendatangkan dosa, karena menyakiti dan merugikan orang lain yang dampaknya terasa hingga akhirat,” jelas Sumarno.

Guna memasifkan gerakan ini, Sumarno meminta komitmen dari pemerintah kabupaten/kota untuk melibatkan para ulama dan tokoh agama setempat.

Ia berharap pesan-pesan moral terkait menjaga alam dapat disisipkan dalam berbagai forum keagamaan, seperti khotbah Jumat maupun pengajian.

Kolaborasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Di sisi ekonomi, Sumarno memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang menunjukkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, seperti Kabupaten Kendal dengan Kawasan Industri Kendal (KIK) serta Kabupaten Demak.

Ia mengingatkan bahwa kemajuan Jawa Tengah secara keseluruhan sangat bergantung pada performa masing-masing daerah di bawahnya.

“Pertumbuhan ekonomi provinsi merupakan agregat dari pencapaian Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kolaborasi dan akselerasi di tingkat Kabupaten/Kota menjadi sangat krusial bagi kemajuan Jateng ke depan,” pungkasnya.

TYA WIDYA

The post Sekda Sumarno Ungkap Fokus Pembangunan Jateng 2027: Pariwisata Berkelanjutan, Ekonomi Syariah dan Lingkungan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah se Kedungsapur (Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Grobogan) beserta jajarannya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Sumarno menyoroti sejumlah capaian indikator makro ekonomi Jateng, pentingnya mempermudah investasi, hingga strategi penanganan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan.

BACA JUGA : 35 Mahasiswa FT UMNU Kebumen Pelajari Bangunan Klasik di Prembun

Sumarno mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Menurutnya, capaian positif pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang berhasil mencapai 5,89 persen, yang berada di atas rata-rata nasional—serta penurunan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang kini berada di angka 4,24%, merupakan hasil kerja keras kolektif daerah.

“Angka capaian kinerja di provinsi itu sebetulnya adalah kinerja jenengan semua, karena angka provinsi adalah agregat dari kabupaten/kota. Kami ucapkan banyak terima kasih,” ujar Sumarno.

Selain itu, ia juga mengajak pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor guna memperkuat pendapatan daerah.

Menjaga Komitmen Investasi dan Menghapus Pola Lama

Menyinggung hasil Central Java Investment Forum (CJIF) baru-baru ini, Sumarno mengungkapkan bahwa Jawa Tengah berhasil mengantongi 40 Letter of Intent (LoI) dengan total nilai investasi mencapai Rp16,9 triliun.

Kendati demikian, ia mengingatkan tantangan besar yang dihadapi dalam menarik investor, mengingat Jateng harus bersaing ketat dengan provinsi lain hingga negara tetangga.

Sumarno meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk membuang pola-pola lama yang justru menghambat perizinan investasi.

Ia menekankan bahwa memfasilitasi investor merupakan bagian dari penunaian amanah jabatan demi kesejahteraan masyarakat.

“Ngajak orang investasi itu susahnya minta ampun. Begitu mereka sudah berminat, jangan sampai lepas. Harus kita fasilitasi, bantu, dan mudahkan. Kita harus yakin target pertumbuhan ekonomi nasional 8% dari Pak Presiden Prabowo bisa tercapai, sepanjang biaya ekonomi kita murah, tidak ada pungutan macam-macam, serta menjaga integritas dan akuntabilitas,” tegasnya.

Fokus 2027: Pariwisata Berkelanjutan dan “Panen Dosa” Akibat Buang Sampah

Menatap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) khususnya di tahun 2027, Pemprov Jateng akan mengusung tema pengembanganpariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung ekonomi.

Terkait aspek berkelanjutan, Sumarno memberikan perhatian serius pada isu kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Ia mencontohkan langsung dampak nyata bencana longsor dan banjir yang sempat ia tinjau di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, di mana warga kehilangan lahan produktif akibat bencana.

Menurutnya, akar masalah lingkungan sulit diselesaikan karena para pelaku perusakan lingkungan atau pembuang sampah sembarangan seringkali tidak merasakan dampak langsung secara fisik.

Oleh karena itu, Sekda Jateng mengajak masyarakat dan aparatur sipil untuk menggunakan pendekatan moral dan agama.

BACA JUGA : Presiden RI Berbagi Keberkahan, Desa Pogungjurutengah Purworejo Terima Sapi Kurban

“Kalau dampak fisik di dunia tidak mereka rasakan, mari kita pakai pendekatan agama. Buang sampah sembarangan atau merusak alam yang menyebabkan banjir dan longsor itu membuat orang lain menderita. Kita sepakat membuat orang lain susah itu berdosa,” kata Sumarno.

Ia mengingatkan bahwa tindakan kecil seperti membuang botol plastik sembarangan ke selokan bisa menyumbat saluran air, memicu bau, hingga menyebabkan banjir besar.

“Tanpa sadar kita bisa ‘panen dosa’ setiap hari, dan dosanya bukan kepada satu orang, tapi bisa ke ribuan orang yang terdampak banjir. Mari kita pakai kesadaran agama ini agar sebelum melakukan sesuatu, kita berpikir dulu apakah tindakan kita akan menyusahkan orang lain atau tidak,” pungkas Sumarno.

TYA WIDYA

The post Pesan Sekda Sumarno di Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026: Jaga Iklim Investasi dan Atasi Kerusakan Lingkungan dengan Pendekatan Agama appeared first on SuaraBaru.id.

“(Pemprov Jateng) koordinasi dengan pimpinan DPRD, terkait dengan kebijakan pemerintah provinsi tentang pajak kendaraan bermotor. Jadi ada opsi tahun 2026 ini pemberian relaksasi 5%,” kata Ketua DPRD Jateng Sumanto, di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 19 Februari 2025.

Dia berdalih, penerapan PKB dan Opsen PKB dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah. Pak Sekda Jateng (Sunarno) minta persetujuan DPRD terkait dengan relaksasi tahun ini sebesar 5%. Ya kita akan setuju,” ucapnya.

Sumanto, mengatakan, akan melaksanakan undang-undang itu dengan melihat perkembangan kondisi masyarakat sekarang. Apalagi belakangan, banyak masyarakat merasa terbebani dengan naiknya nilai yang harus dibayar saat membayar PKB.

Meski demikian, pihaknya bersama Pemprov Jateng masih terus berhitung terkait dampak kebijakan relaksasi tersebut kepada masyarakat. Selain itu terhadap proyeksi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Sumanto mengatakan, persetujuan relaksasi PKB 5% itu menanggapi situasi di tengah masyarakat. Serta dengan kebijakan yang sudah dihitung-hitung oleh Pemprov Jateng.

Kapan Diterapkan?

Sekretaria Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan, akan menyampaikan hasil persetujuan dari DPRD Jateng ke Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

“Kalau Pak Gubernur juga sudah setuju,  akan kita ajukan draf peraturan gubernur (Pergub) pengenaan relaksasi PKB 5%,” katanya.

Menanggapi gerakan setop bayar pajak yang ramai di media sosial, Sumarno mengatakan, dana-dana dari pajak akan kembali ke masyarakat.

“Kalau pajak kendaraan bermotor itu pasti (kembali) untuk infrastruktur di jalan-jalan yang ada di Jawa Tengah. Karena amanat undang-undang, pajak kendaraan bermotor itu ada alokasinya untuk jalan. Oleh karena berhubungan dengan kendaraan bermotor ” katanya.

Dia optimistis, relaksasi PKB 5% akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak. Diklaimnya, relaksasi yang akan diberlakukan ini akan terasa bagi masyarakat yang membayar mulai 1 April 2026.

“Karena (perbandingannya) pada 1 April – 31 Desember 2025, tidak diterapkan relaksasi. Sedangkan di tahun ini justru menerapkan relaksasi,” katanya.

Akan tetapi, Sumarno bilang, penerapan relaksasi itu belum pasti mulai 1 April 2026. Dia hanya mengatakan, akan sesegera mungkin diberlakukan.

Lanjutkan Efisiensi

Lebih lanjut Sumarno, mengatakan, opsi relaksasi PKB 5% diterapkan dengan mencermati agar proyeksi APBD tidak terlalu defisit yang lebih lebar.

Terutama, kata dia, terkait dengan pemanfaatan belanja yang lebih optimal. Hal lain, yakni efisiensi belanja anggaran yang diberlakukan Pemprov Jateng.

“Mungkin juga kita akan mengedepankan lagi masalah efisiensi kepada teman-teman di pemerintahan seperti yang kita lakukan,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Tok! DPRD Setujui Diskon Pajak Motor 5 Persen di Jawa Tengah, Apa Dalihnya? appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami melalui Dinas Kesehatan sedang mengasesmen penyebabnya secara detail. Mudah-mudahan seluruh warga yang masih membutuhkan penanganan medis dapat segera pulih, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 13 Januari 2025.

Pemeriksaan yang dilakukan Dinkes Jateng, kata dia, mencakup seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari penyiapan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian kepada para siswa.

Menurut dia, evaluasi harus segera dilakukam. Difokuskan pada aspek waktu pengolahan makanan serta penerapan standar higienitas, baik terhadap bahan pangan maupun proses memasak. Langkah tersebut penting untuk memastikan perbaikan sistem dan mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

Selain penanganan medis, Pemprov Jateng juga memperkuat koordinasi lintas instansi. BGN bersama Dinas Kesehatan dalam pembahasan kasus tersebut. Termasuk evaluasi pelaksanaan program serta langkah lanjutan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

“Untuk hal-hal yang berkaitan dengan sanksi dan tindak lanjut program menjadi kewenangan BGN. Sejak pagi, BGN juga sudah berada di Dinas Kesehatan untuk membahas penanganan kasus ini,” ujar Sumarno.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan per Selasa, 13 Januari 2026, pukul 06.00, jumlah siswa terdampak dugaan keracunan MBG tercatat sebanyak 803 orang.

Dari jumlah tersebut, 688 orang telah dinyatakan sembuh, sementara 115 orang lainnya masih menjalani perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan terus dipantau kondisinya. (*)

Diaz A Abidin

The post Dinkes Jateng Cek Sumber Keracunan MBG Siswa di Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.

Peluncuran aplikasi secara seremonial itu turut dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dan Sekretaris Daerah Jateng Sumarno. Di mana juga disaksikan oleh umat Kristiani yang hadir.

Ketua panitia penyelenggara, Hanung Triyono, mengatakan, dana amal yang terkumpul sudah mencapai sekitar Rp590 juta. Dimana langsung disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Ada 111 peserta kesehatan gratis, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada dua warga. Lalu solidaritas ASN kristiani di Jateng untuk disalurkan bencana di Sumatera mencapai Rp75 Juta,” katanya.

Dia bilang, aplikasi badan amal itu dibentuk kalangan umat Kristiani ASN Pemprov Jateng di luar kegiatan persepuluhan yang sudah dilakukan oleh umat Kristen.

“Ini amal, harus kita lakukan dengan cermat, sehingga dana yang ada bisa kita optimalkan untuk masyarakat Jawa Tengah. Khususnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Hanung.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, kebersamaan, gotong royong, dan toleransi merupakan kekuatan yang dimiliki provinsi ini.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin menceritakan, awal terbentuknya badan amal kasih kristiani yang diinisiasi pegawai di lingkup pemerintahan yang dipimpinnya. Beberapa bulan yang lalu, kalangan umat kristiani meminta pendapatnya mengenai pembuatan badan amal itu.

“Teman-teman sepakat untuk membuat sebuah aplikasi tersendiri. Ini untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, khususnya yang kristiani,” katanya.

Diharapkannya, langkah yang telah  dilakukan oleh umat Kristiani tersebut juga dilakukan oleh umat agama lain. Tujuannya tentu untuk membantu kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

“Saling empati, bahwa kita harus sejahtera bersama. Itu yang harus kita upayakan,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post ASN Kristiani Pemprov Jateng Buat Aplikasi Badan Amal, Ditujukan untuk Kemanusiaan appeared first on SuaraBaru.id.

“Kalau Perda-perda selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur untuk pelaksanaan teknisnya,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di sela rapat Paripurna DPRD Jateng di gedung Berlian Semarang, Senin, 30 Desember 2024.

Sumarno bilang, semua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disahkan menjadi Perda akan menjadi landasan hukum bagi Pemprov Jateng dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan pembangunan.

“Perda-perda yang belum diselesaikan, Pemprov Jateng bersama DPRD Jateng akan meningkatkan koordinasi lebih intensif. Diharapkan sekitar awal 2025 sudah selesai dibahas dan ditetapkan,” ujar dia.

Berdasarkan keputusan DPRD Jateng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Jateng Nomor 36 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jawa Tengah 2024, terdapat 20 Raperda.

Dari 20 Raperda itu, 12 telah ditetapkan, 6 dalam proses fasilitasi Kemendagri, dan 2 akan dilanjutkan dalam Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Dua raperda yang akan dimasukkan dalam Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan

Sumarno akan berkomunikasi secara intensif dengan DPRD setempat supaya dua Raperda tersebut diselesaikan di awal tahun 2025.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jateng, Sumanto mengatakan, siap menyelesaikan pembahasan Raperda yang belum terselesaikan pada 2024.

Diaz Abidin

The post Pemprov Jateng Bakal Tindaklanjuti Aturan Teknis 12 Perda appeared first on SuaraBaru.id.

Secara serentak, kegiatan mengantar langsung masyarakat transmigrasi dilakukan langsung dari halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, dan secara virtual di Surabaya, Kamis 5 Desember 2024.

Sebanyak 52 keluarga dari tiga wilayah tersebut akan segera menjalani program pemerataan penduduk itu ke sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Masyarakat trasmigrasi di antaranya terdiri dari 16 keluarga atau 58 jiwa dari Jawa Tengah, 16 keluaga atau 65 jiwa dari Jawa Timur, dan 20 keluarga atau 77 jiwa dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menko AHY menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan program transmigrasi ini, termasuk pemerintah daerah dari Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

“Program transmigrasi ini bukan hanya soal memindahkan masyarakat ke lokasi baru, melainkan juga membuka peluang bagi mereka untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik,” ujar dia politisi Partai Demokrat itu.

Dalam proses transmigrasi, AHY menekankan pentingnya memastikan dukungan infrastruktur dasar di lokasi tujuan transmigrasi.

Pemerintah telah mempersiapkan fasilitas seperti jalan, irigasi, listrik, air bersih, sanitasi, hingga perumahan layak huni.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN turut memastikan bahwa lahan yang digunakan memiliki status hukum yang jelas dan sesuai peruntukan, baik untuk perumahan maupun lahan produksi seperti pertanian dan perkebunan.

Menko AHY juga memberikan apresiasi kepada para transmigran atas keberanian mereka dalam membuka lembaran baru. Pemerintah berkomitmen untuk mendampingi dan memastikan bahwa para transmigran dapat memulai kehidupan yang lebih baik di lokasi tujuan.

“Kami berharap program ini tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara konkret. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, kami yakin para transmigran dapat menjadi teladan dan pionir pembangunan di daerah baru,” tutup Menko AHY.

Menteri Transmigrasi M Iftitah menambahkan, masyarakat transmigrasi akan mendapatkan lahan ideal setidaknya dua hektar, dengan status menjadi hak milik.

Secara total, kata dia, transmigran pada tahun 2024 terdapat 121 KK dan tambahan 10 KK dari daerah Konawe, sehingga yang terdaftar pada program ini di tahun 2024 sebanyak 131 KK.

“Untuk target tahun depan kami masih menunggu penganggaran dari Kementeria Keuangan untuk menyesuaikannya,” kata dia.

Transmigrasi Tematik

Sekda Jateng, Sumarno, menambahkan, program transmigrasi selama ini mendominasi pada sektor pertanian dan perkebunan. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan berpenduduk lebih dari 284 juta jiwa, diharapkan kedepan ada program transmigrasi tematik.

“Saya mengusulkan, Indonesia sebagai swasembada pangan, maka tidak hanya pangan terkait pertanian saja, tetapi pangan secara luas, termasuk peternakan,” katanya.

Program transmigrasi tematik, lanjut Sumarno, akan membantu pemenuhan kebutuhan dari berbagai sektor. Salah satu contohnya sektor peternakan sapi guna memenuhi kebutuhan daging nasional.

Menurutnya, kapasitas peternak dari Jateng sudah bagus, tetapi untuk pengembangan peternakan membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Dengan adanya transmigrasi sektor peternakan, maka dapat meningkatkan produktivitas untuk pemenuhan kebutuhan daging nasional.

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pihaknya mendukung usulan Sekda Jateng terkait penyelenggaraan program transmigrasi tematik. Yaitu transmigrasi yang dikelola, diberangkatkan, dan dijalankan sesuai dengan potensi kawasan setempat.

Salah satunya transmigrasi maritim. Pada program transmigrasi tematik sektor maritim, pihaknya hanya memberikan rumah kepada peserta transmigran. Kemudian Kementerian Transmigrasi memggandeng dunia usaha dan stakeholder terkait.

“Misal ada bantuan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian digunakan peserta transmigran melaut, lalu mereka mengolah hasil tangkapan. Ujungnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.

Menurutnya, adanya fasilitas yang memadai dari pemerintah, diharapkan para transmigran maritim dapat mengeksplorasi hasil laut. Baik komoditas perikanan, rumput laut, dan lainnya.

Diaz Abidin

The post Di Semarang, Menko AHY Antar Keluarga Pejuang Transmigrasi asal 3 Provinsi appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Aset lahan milik TNI dan Polri di Jawa Tengah yang sebelumnya tidak produktif, kini dijadikan penyangga ketahanan pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memulai seremoni tanam bibit saat membersamai kunjungan kerja Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Kota Semarang, Kamis, 21 November 2024.

“Tanah-tanah milik TNI dan Polri yang selama ini menjadi lahan tidur akan diolah supaya bisa menjadi tanah yang subur. Sehingga menjadi bagian mendukung pencapaian target pangan di Jateng,” katanya.

Sumarno mendampingi Panglima TNI dan Kapolri melakukan tanam bibit jagung bersama kelompok tani, dan pejabat terkait lain di lahan seluas 136 meter persegi milik TNI di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Pemprov Jateng menyambut baik kegiatan dan program tersebut, karena sejalan dengan program penambahan luas areal tanam yang dilakukan.

Sumarno bilang, keterlibatan TNI dan Polri dalam program ketahanan pangan, diharapkan akan menambah sumber daya manusia dalam bidang pertanian.

Selain itu, juga ikut mewujudkan Jateng sebagai penumpu pangan nasional. Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jateng 2025-2045 yang ditetapkan  sebagai provinsi penumpu pangan dan industri nasional.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menjelaskan, telah mengoptimalisasi lahan seluas 358 ribu hektar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga membuat program pompanisasi sebanyak 70.629 unit, dengan luas lahan teraliri mencapai 908 ribu hektar.

“Berdasarkan data ketahanan pangan di Kodam IV/Diponegoro, tiap Kodim disiapkan lahan 200 hektar.  Program tanam pangan di lahan aset Kodam yang sebelumnya tidak produktif menjadi produktif,” katanya.

Sedangkan untuk pompanisasi, wilayah Kodam IV/Diponegoro mendapatkan alokasi sebanyak 5.458 unit yang disebar di seluruh daerah di Jateng. Pompanisasi itu diharapkan dapat mengairi lahan seluas 163.522 hektar.

Diaz Abidin

The post Aset Lahan TNI dan Polri di Jawa Tengah Dimaksimalkan untuk Ketahanan Pangan appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 353 Tahun 2024,  insentif fiskal yang diterima Pemprov  Jateng sebesar Rp5,6 miliar.

“Alhamdulillah Jawa Tengah turun angka kemiskinan ekstremnya.  Jateng termasuk sembilan provinsi yang mendapat apresiasi berupa insentif terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrem,” kata Sumarno disela Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 18 September 2024.

Melansir data  Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng pada Maret 2024 sebanyak 3,70 juta orang, atau mengalami penurunan sebanyak 87,17 ribu orang (0,30%), dibandingkan Maret 2023 yang jumlahnya mencapai 3,79 juta orang.

Kemudian untuk angka kemiskinan ekstrem, turun dari 1,97% pada tahun 2022 menjadi 1,11% pada tahun 2023.

“Kita masih punya pekerjaan rumah (PR), karena angkanya belum nol persen, ini adalah PR kita bersama. Mari kita bareng-bareng (mencapai target) dengan temen-temen (pemerintah) kabupaten kota,” ujarnya.

Selain pemerintah provinsi, sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah juga mendapat apresiasi yang sama dari pemerintah pusat. Di antaranya Kota Salatiga, Kabupaten Pati dan Wonosobo.

Sumarno menyatakan, ke depan pekerjaan rumah akan bertambah. Musababnya sistem pengukuran kemiskinan ekstrem berubah menjadi berbasis pendapatan keluarga. Tak pelak, angka kemiskinan ekstrem diperkirakan akan menjadi lebih besar.

Terlepas dari itu, Sumarno berharap apresiasi yang diterima ini menjadi motivasi. Utamanya dalam mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia.

“Kami optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini, mendekati 0 persen,” kata dia.

Diaz Abidin

The post Pemprov Jateng Digelontor Rp5,6 Miliar, Diminta Turunkan Kemiskinan Ekstrem appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala BPS Jateng, Endang Tri Wahyuningsih bilang, ini merupakan deflasi kelima pada 2024. Pertama pada Januari 2024 kemudian berturut-turut lada Mei, Juni, Juli, dan Agustus.

“Faktor utama penyumbang utama deflasi month to month Agustus 2024 pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu juga kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan,” kata dia di kantor BPS Jawa Tengah, Senin 2 September 2024.

Dia melanjutkan, penyumbang terbesar deflasi di kelompok makanan dan minuman disebabkan penurunan beberapa kelompok bahan pokok.

Di antaranta turunnya harga bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, daun bawang, dan bawang putih.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno meminta semua stakeholder terkait untuk terus melakukan pemantauan kondisi inflasi maupun deflasi di wilayahnya.

Poinnya, pengendalian pada patokan ukuran harga yang telah ditetapkan.

Sumarno menggarisbawahi, meskipun secara month to month terjadi deflasi, namun secara year to year mengalami inflasi, yakni sebesar 1,77 persen.

“Angka tersebut masih dalam ukuran yang ditentukan,” kata dia.

Menurut dia, inflasi yang disebabkan produk pertanian, akan berdampak terhadap kenaikan nilai tukar petani.

Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi deflasi, maka nilai tukar petani akan mengalami penurunan.

Dalam pengendalian inflasi, kata dia, butuh perhatian berbagai pihak karena datanya terus bergerak.

“Pengendalian inflasi harus ada perhatian ekstra, termasuk di sektor pertanian,” kata dia.

Sumarno berharap produktivitas padi di Jateng mengalami peningkatan pada masa panen yang akan datang.

Jawa Tengah, kata dia, telah mendapatkan bantuan pompa dari Kementerian Pertanian selama 2019-2024 mencapai 7.770 unit.

“Bantuan pompa ini harus kita optimalkan agar benar-benar bisa menambah luasan tanam dan meningkatkan produk pertanian,” ujarnya.

Diaz Abidin

The post Jateng Punya Deflasi 0,07 Persen Agustus 2024, Kelompok Makanan jadi Penyumbang Terbesar appeared first on SuaraBaru.id.