“Jumlah yang ada sekarang sudah hampir mendekati 100 persen pekerja yang memang berhak mendapatkan bantuan tersebut,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Ishak, Rabu (26/8).

Ia mencatat jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan memang mencapai ratusan ribu pekerja.

Akan tetapi, kata dia, banyak pekerja yang tidak aktif membayar iuran serta ada beberapa perusahaan yang tidak beroperasi kembali, namun belum melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Selain itu, katanya, masih ada pekerja yang memang tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut, terutama yang memiliki gaji lebih dari Rp5 juta per bulan.

Ratusan ribu pekerja tersebut, akan diverifikasi, terutama persyaratannya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut, di antaranya adalah harus sudah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020, aktif membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, bukan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai BUMN.

BPJAMSOSTEK hanya bertugas mengumpulkan data pekerja yang didaftarkan perusahaannya atau pemberi kerja, kemudian diverifikasi.

Nantinya, data yang disetorkan BPJAMSOSTEK tersebut akan diverifikasi ulang oleh Kementerian Tenaga Kerja apakah persyaratannya benar-benar memenuhi atau tidak.

Terkait program bantuan pemerintah terhadap pekerja yang terdaftar sebagai jaminan sosial ketenagakerjaan itu, BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Kudus sudah menginformasikannya kepada semua perusahaan yang karyawannya didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui surat.

Ant-Tm

The post Penerima Subsidi Gaji di Kudus Tembus  169 Ribu Pekerja appeared first on SuaraBaru.id.

Meski demikian, penerima yang akan mendapatkan subsidi gaji tersebut hanyalah pekerja formal. Sebab syarat utamanya terdaftar dan aktif iuran di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Anggota DPRD Jawa Tengah M Nur Khabsyin mengatakan, pemerintah perlu memperluas sasaran ke pekerja informal hingga ke guru swasta dan madrasah diniyah. Pasalnya, jumlah pekerja di sektor tersebut justru paling banyak dibandingkan pekerja formal.

Menurutnya, usulan tersebut berdasarkan masukan dari berbagai kalangan dalam pelaksanaan reses yang digelar dalam beberapa hari terakhir ini.

“Saya mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk pekerja formal. Tapi, usulan kami sasaran subsidi ini semestinya diperluas hingga ke pekerja informal, pekerja serabutan dan yang lebih penting juga untuk guru swasta dan madrasah diniyah yang jumlahnya tak kalah banyak,”kata Khabsyin, Jumat (14/8).

Menurut Khabsyin, selama ini banyak pekerja serabutan di sektor informal hingga guru madrasah diniyah yang gajinya sangat minim. Syarat harus sebagai peserta BPJamsostek untuk bisa mendapatkan subsidi gaji Rp 600 ribu, juga sulit mereka penuhi karena kebanyakan mereka belum terkover dalam BPJamsostek.

“Mau jadi anggota BPJamsostek gimana, wong gajinya saja jauh dari layak. Seperti guru Madin, ada yang per bulan hanya dapat Rp 300 ribu. Hal yang sama juga banyak dialami pekerja serabutan, pelayan toko, pembantu rumah tangga,”tandas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Demak, Kudus dan Jepara ini.

Padahal, kata Khabsyin, seperti Guru Madin, juga memiliki jasa yang sangat besar di dunia pendidikan terutama dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda.

Untuk itu, kata Khabsyin, pemerintah perlu mencarikan formulasi agar para pekerja sektor informal hingga guru Madin tersebut bisa ikut menikmati subsidi gaji Rp 600 ribu per bulan. Apalagi, kondisi ekonomi mereka rata-rata banyak yang tertekan akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Dia menambahkan, seharusnya jika tujuan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat, kebijakan subsidi tersebut harus juga mencakup pekerja informal hingga guru-guru swasta dan Madin.

Tm-Ab

The post Guru Madin dan Pekerja Informal Diusulkan Dapat Subsidi Gaji Rp 600 Ribu appeared first on SuaraBaru.id.

“Data sementara yang sudah kami terima dari wilayah kerja kami, meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Jepara, Blora dan Rembang sebanyak 30.000 pekerja,” kata Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Kudus, Ishak,Rabu (12/8).

Ia mengungkapkan data sebanyak itu akan diverifikasi, terutama persyaratannya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.

Adapun persyaratannya, yakni harus sudah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini dikenal BPJAMSOSTEK sampai dengan bulan Juni 2020.

Persyaratan lainnya, yakni aktif membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, bukan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai BUMN, dan upah kurang dari Rp5 juta per bulan.

BPJAMSOSTEK, kata dia, hanya mengumpulkan data pekerja yang didaftarkan perusahaannya atau pemberi kerja, kemudian diverifikasi.

“Nantinya, data yang kami serahkan kepada pemerintah juga akan diverifikasi ulang oleh Kementerian Tenaga Kerja apakah persyaratannya benar-benar memenuhi atau tidak,” ujarnya.

Terkait program bantuan pemerintah terhadap pekerja yang terdaftar sebagai jaminan sosial ketenagakerjaan itu, BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Kudus sudah menginformasikannya kepada semua perusahaan yang karyawannya didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui surat.

Adapun jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang tercatat di Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Kudus mencapai 280.000 pekerja, sedangkan khusus Kabupaten Kudus jumlahnya mencapai 180.000 pekerja.

Ant-Tm

The post 180 Ribu Pekerja di Kudus Bisa Dapat Subsidi Gaji Rp 600 Ribu appeared first on SuaraBaru.id.