Hal itu seperti yang disampaikannya, pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), dalam menyusun strategi komunikasi kehumasan, di Hotel Atria, Malang, Jawa Timur, Senin (26/8/2024).

Disebutkan Wibowo, pengelolaan kehumasan khusus di Eselon I, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/kota, dan PTKN, dilakukan tim kerja atau penanggung jawab kehumasan yang diketuai Pranata Humas.

BACA JUGA: Humas Kemenag Jateng Gaungkan Keberhasilan Melalui Strategi Komunikasi

”Prinsip pengelolaan kehumasan di Kemenag harus memiliki unsur keterbukaan, objektif, profesional, akuntabel dan integral,” jelas dia, di hadapan seluruh praktisi humas Kemenag se-Jawa Tengah.

Diutarakan juga, sesuai dengan karateristik jurnalistik, unsur keterbukaan merupakan informasi yang berani, jujur dan tidak diskriminatif. Kemudian unsur objektif artinya, tidak memihak.

”Unsur profesional merujuk pada keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsistensi. Lalu unsur akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan unsur integral merupakan sinergi antar-unit,” imbuhnya.

BACA JUGA: Setyohadi-Sugeng Prasetyo, Pasangan Calon Bupati dan Wabup Grobogan Mendaftar ke KPU Grobogan

Wibowo juga menyosialisasikan Keputusan Menteri Agama Nomor 284 Tahun 2024, tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan pada Kementerian Agama RI. Tujuannya, sebagai panduan unit kerja, dan praktisi humas dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

Selain itu juga, untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan pada masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi komunikasi seluruh unit kerja praktisi humas.

”Perlunya juga komunikasi eksternal, sebagai bagian dari pengelolaan kehumasan. Antara lain dengan pers dan media, publikasi media eksternal, pengelolaan media komunikasi Kemenag, komunikasi dengan stakeholders, pengelolaan dan pemanfaatan portal dan media sosial, kegiatan tatap muka dan materi promosi, serta hubungan lintas kementerian dan lembaga,” tukasnya.

Riyan

The post Kehumasan Harus Miliki Unsur Keterbukaan dan Profesional appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan kali ini untuk memberikan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Jumat (2/2/2024).

Dalam arahannya, ia menyampaikan bagaimana mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, serta mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Krismono mengimbau kepada para kepala satuan kerja untuk melaksanakan butir-butir pakta integritas dan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. “Ini harus diimplementasikan. Saya takut hanya ditandatangani tanpa pernah membacanya dan melaksanakannya,” kata Krismono di Aula Lapas High Risk Kelas IIA Karanganyar.

Ia menjelaskan, dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan budaya anti korupsi, yang harus dimiliki oleh setiap jajaran adalah sinergitas dan integritas. Selain itu, mantan Kakanwil Jawa Timur ini menekankan pentingnya menerapkan mindset berorientasi kinerja, bukan materi, serta berpegang teguh pada kerja yang cepat dan tepat.

Pada kesempatan ini ia membeberkan kunci keberhasilan dalam membangun Zona Integritas. “Pertama, komitmen pimpinan adalah fondasi utama. Kedua, memiliki program yang secara langsung menyentuh dan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Ketiga, monitoring dan evaluasi secara rutin, dan keempat, manajemen media dalam menggelorakan citra positif satuan kerja,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan Zona Integritas harus dilakukan oleh semua jajaran. Bukan dilakukan oleh kepala satkernya saja, dan bukan dikerjakan oleh tim pokjanya saja.

Krismono berpesan kepada jajaran Kemenkumham Jawa Tengah untuk selalu menjaga citra Kemenkumham, menjunjung tinggi tata nilai PASTI, dan berpegang teguh pada profesionalitas dan integritas, serta terus belajar dan memperkaya wawasan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto berharap melalui penguatan ini, komitmen dan semangat jajarannya dalam membangun Zona Integritas dapat terus digelorakan. “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas jajaran Kemenkumham Jawa Tengah adalah sebuah kewajiban,” tuturnya.

“Kami mendukung penuh seluruh kepala UPT yang akan menjadi kontestan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tandasnya.

Ning S

The post Staf Khusus Menkumham Krismono Beri Penguatan Jajaran Kemenkumham Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.