Tim PKM USM terdiri dari Ketua Khaidar Alifika El Ula SH MKn, anggota Dr Amri P Sihotang SS SH MHum, Dr Wafda Vivid Izziyana SH MH, Efi Yulistyowati SH MH. Mereka juga dibantu dua mahasiswa.

Kegiatan ini diikuti 26 warga, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM. Menurut Khaidar Ali, kegiatan itu dilakukan karena setiap pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, wajib memiliki legalitas usaha.

BACA JUGA: Prospek Kerja Lulusan Perencaaan Wilayah dan Kota USM Sangat Luas

Selain itu juga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturannya, khususnya PP Nomor 39 Tahun 2021 serta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal, UMKM diwajibkan memiliki sertifikat halal.

”Ketentuan itu diberlakukan untuk melindungi pelaku usaha, agar terhindar dari permasaahan hukum,” kata Khaidar Ali.

Sementara itu, Plt Sekretaris Lurah Trimulyo, Sri Muryani menambahkan, kegiatan ini sangat diperlukan, mengingat banyak pelaku UMKM di wilayah ini belum paham pentingnya legalitas usaha, termasuk pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

”Kegiatan ini sangat penting dilakukan, untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kelurahan Trimulyo, khususnya yang menjadi pelaku UMKM. Kami berharap, ke depan kegiatan serupa digelar lagi di Kelurahan Trimulyo, dengan tema yang berbeda,” ungkapnya.

Riyan

The post Tim PKM USM Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal bagi UMKM appeared first on SuaraBaru.id.

Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kudus, H Sutejo, SPd.I, bersama sejumlah anggota Komisi B lainnya. Turut serta dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Dinas Pertanian Kudus dan Kementerian Agama.

Dalam kunjungan itu, Komisi B meminta paparan dari pihak perusahaan mengenai prosedur penyembelihan serta pemenuhan aspek kehalalan dalam proses produksi. Tak hanya mendengarkan pemaparan, mereka juga meninjau langsung proses penyembelihan di lapangan.

“Kami selaku Komisi B yang memiliki tupoksi di bidang pertanian dan peternakan, melakukan sidak ini untuk memastikan bahwa penyembelihan unggas di RPU milik PT AJS benar-benar memenuhi SJPH,” ujar H Sutejo SPd.I.

Menurut H Sutejo SPd.I, sidak dilakukan menyusul adanya masukan dari masyarakat terkait kekhawatiran proses pemotongan unggas yang belum sesuai ketentuan syariat Islam.

“Ini penting untuk memberikan jaminan kehalalan produk makanan yang dikonsumsi masyarakat,” imbuhnya.

Dari hasil peninjauan, Komisi B menilai bahwa proses penyembelihan dan pengolahan unggas di PT AJS sudah sesuai dengan standar halal. Mulai dari pemilihan juru sembelih hingga tata cara penyembelihan dilakukan secara syar’i. Namun, ia mengingatkan agar prosedur tersebut tidak hanya berlaku saat sidak saja.

“Standar halal ini harus diterapkan setiap hari, bukan hanya saat ada kunjungan atau pemeriksaan,” tegasnya.

Sementara itu, drh Sonny Handoko selaku konsultan halal PT AJS menjelaskan bahwa perusahaannya telah menerapkan SJPH secara menyeluruh. Mulai dari rantai pasokan, proses penyembelihan, hingga pengolahan daging unggas diawasi secara ketat.

“Semua aspek, seperti asal pasokan, kondisi unggas sebelum disembelih, saat disembelih, hingga pengolahan selanjutnya dipastikan sudah sesuai syariat,” terang Sonny.

Ia juga memastikan bahwa juru sembelih di PT AJS telah mengantongi sertifikat profesi dan merupakan tenaga terlatih. “Kami memiliki empat juru sembelih halal, dari dua orang yang dipersyaratkan,” ujarnya.

Usai penyembelihan, juga dilakukan pemeriksaan apakah pemotongan sudah dilakukan secara sempurna dan sesuai syariat. Untuk memastikan tidak terjadi percampuran dengan najis, daging unggas yang telah disembelih diproses secara higienis dan tidak bercampur dengan darah.

“Jadi semua prosedur harus dilakukan secara ketat untuk memastikan produk daging yang nanti dikonsumsi masyarakat terjamin kehalalannya,”tandasnya.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kudus, Arin Nikmah, turut membenarkan bahwa PT AJS telah memiliki sertifikat halal sejak perusahaan ini berdiri sekitar satu tahun lalu. “Kami juga rutin melakukan pemantauan terhadap kebersihan, higienitas, dan kesehatan daging yang diproduksi,” katanya.

Dengan penerapan standar tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk unggas semakin meningkat.

Di wilayah Kabupaten Kudus, kata Arin, terdapat dua Rumah Pemotongan Unggas serta puluhan kios pemotongan unggas yang tersebar di sekitar pasar tradisional.

Ads-Ali Bustomi

The post Komisi B DPRD Kudus Sidak Rumah Potong Unggas, Pastikan Sesuai Standar Jaminan Produk Halal appeared first on SuaraBaru.id.

di Dapoer Tempo Doeloe Jalan Abdul Syukur Margadana, Kota Tegal, Senin (19/5/2025).

Tampak hadir anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Dr H Abdul Fikri Faqih, Direktur Sertifikat Halal dari BPJPH Yanis Naeni SE MAk, analis kebijakan ahli madya Dr A Sukandar MAg, dua pemateri dari Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dan ratusan pelaku UMK Kota Tegal.

Upaya BPJPH untuk memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia melalui fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) terus berlanjut.

Pemateri dari Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Shifa Rohmah menyampaikan bahwa para pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikasi produk halal.

Awalnya kata Shifa sertifikat halal dulu diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan tetapi sekarang yang menerbitkan sertifikat adalah BPJPH.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Dr H Abdul Fikri Faqih menekankan pentingnya koordinasi antara BPJPH dan stakeholder tersebut, karena ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaku UMK untuk memperoleh kemudahan sertifikasi halal termasuk melalui pembiayaan dan edukasi sertifikasi halal.

Dengan bersertifikat halal, diharapkan UMK dapat meningkatkan daya saing produknya, memperluas akses pasar, dan juga menghadirkan kepastian hukum serta kepercayaan konsumen produknya.

“Sertifikasi halal terhadap sebuah produk itu sangat penting. Ini tanda jaminan kenyamanan secara agama dan jaminan kesehatan terhadap produknya karena halalan toyiban,” katanya.

Di Jepang, Australia bahkan Spanyol terang Fikri tren halalnya tinggi sekali. Disana tren produk-produk halalnya berlebel, bersertifikasi.

“Supaya nanti produk Tegal go Nasional, go Internasional sehingga ketika ada orang pesan maka, sudah dikirim dengan benar-benar produk halal yang memberikan kenyamanan buat konsumen siapa saja,” ucap Fikri.

Fikri berharap, dengan kegiatan sperti ini mudah-mudahan UMKM kita terutama kuliner, griya dan fasion itu nantinya bisa terus meningkat.

Menurut Fikri terutama produk UMKM kuliner dari Tegal karena kuliner dari Tegal yang disukai oleh banyak orang. Tidak hanya di Jawa Tengah tapi Indonesia. “Seperti kuliner Martabak dari Lebaksiu Kabupaten Tegal bahkan sudah merambah ke Malaysia,” tutup Fikri.

Sutrisno

The post BPJPH dan Komisi VIII DPR RI Sosialisasikan Layanan Sertifikasi Halal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya kepada para awak media di Semarang, Jumat (19/5/2023), terkait kegiatan Jejaring Kabupaten/Kota (JejaKK) Kreatif Indonesia 2023, yang secara resmi digelar Jumat-Minggu (19-21/5/2023), di kawasan Kota Lama Semarang.

Bisma menyampaikan, partisipasi yang dilakukan di antaranya, penyerahan secara simbolis legalitas izin usaha kepada pelaku usaha, dan sertifikat kompetensi hospitality kepada pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), di Desa Wisata Penyangga Zona Otorita Borobudur.

BACA JUGA: 37 Warga Kebumen Terkena Bakteri E-coli, Pemkab Tutup Sumber Mata Air.

”BPOB juga turut memberikan informasi, berupa peluang pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Izin Edar, kepada para pelaku usaha,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan SK Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif), kepada Kepala Daerah dari sembilan Kabupaten/Kota secara simbolis. Kemudian penyerahan legalitas izin usaha dan sertifikat hospitality, bagi SDM Parekraf di Desa Wisata Penyangga Zona Otorita Borobudur.

Sejauh ini BPOB juga telah memfasilitasi sebanyak 1.039 NIB pada 2022. Sementara target tahun ini ada sebanyak 1.250 pelaku usaha, yang diharapkan bisa mendapatkan legalitas usaha dan izin edar. Dengan rincian target 500 NIB, 300 PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), 350 Sertifikat Halal, dan 100 SNI (Standar Nasional Indonesia) Bina UMK.

BACA JUGA: Gudang Tembakau di Pulokulon Grobogan Ludes Terbakar

Sementara itu, Semarang Night Carnival akan mewarnai pembukaan JejaKK Kreatif Indonesia 2023. Mengusung tema The Luxury atau kemewahan dengan sub tema Keris, Chandelier, Kipas, dan Lotus, yang merepresentasikan perpaduan akulturasi budaya yang ada di Kota Semarang.

Semarang Night Carnival sendiri termasuk dalam rangkaian acara peringatan HUT ke-476 tahun Kota Semarang. Dalam kegiatan ini memadukan seni tari, drama dan kostum karnaval, yang sudah dilaksanakan konsisten selama 13 kali.

Setidaknya ada 120 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, yang ikut berpartisipasi. Ditambah sekitar 40 kepala OPD, akan mengenakan kostum masing-masing, dengan sub tema yang sudah disepakati sebelumnya.

Riyan

The post Partisipasi BPOB di Semarak JejaKK Kreatif Indonesia 2023 appeared first on SuaraBaru.id.