Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto bersama Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana serta Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto hadir langsung di tempat kegiatan.

Sementara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan mengikutinya secara virtual dari Kantor Wilayah.

Ada 4 poin utama yang disampaikan Andap pada kesempatan itu, yakni money follow the program, stop pemborosan anggaran, e-government dan fokus bekerja.

Sekjen menjelaskan, “money follow the program” atau uang mengikuti program yang telah disusun. “Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi orientasinya adalah orientasi hasil bukan berbicara proses. Hasilnya bagaimana, ada tidak berdampak terhadap masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan pengendalian laju inflasi, stunting yang menurunkan tingkat pengangguran terbuka, termasuk juga kemiskinan ekstrem,” paparnya.

Ia menegaskan pentingnya penggunaan yang tepat sasaran. “Jangan sampai nanti anggarannya habis tapi tujuannya ataupun hasilnya tidak tercapai. Misalnya lebih banyak rapatnya tetapi manfaatnya tidak ada,” tegas Andap.

Terkait e-government yang berorientasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sekjen mengharapkan ada hilirisasi berupa transparansi atas kebijakan tersebut. Artinya, masyarakat bisa memonitor, bisa mengakses dokumen pemerintah yang terbuka melalui aplikasi yang diciptakan.

The post Sekjen Kemenkumham Buka Rakordal Program Dukman, Pimti Kanwil Jateng Hadir Ikuti Kegiatan appeared first on SuaraBaru.id.

Wisuda penganugerahan dilakukan bersamaan dalam peringatan Dies Natalis ke-59 Unesa, Senin (14/8/2023).

“Alhamdulillah, gelar ini merupakan sebuah kepercayaan, kehormatan dan kesempatan yang diberikan oleh Unesa bagi saya. Gelar kehormatan ini juga merupakan sebuah tantangan bagi saya untuk terus melakukan pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara,” ucap andap usai acara wisuda.

Gelar doktor kehormatan juga diberikan kepada Anang Revandoko, Dankor Brimob. Ini berarti, dalam sejarahnya dari sejak berdiri hingga saat ini, Unesa baru memberikan gelar doktor kehormatan pada tiga orang saja.

Andap mendapatkan gelar doktor kehormatan atas jasanya dalam mengembangkan bidang ilmu teknologi kinerja untuk mendukung penerapan tata nilai organisasi.

Dalam Orasi Ilmiahnya, Andap menjelaskan Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan sebuah organisasi. Tanpa pegawai yang berkualitas, sistem organisasi tidak akan berjalan dengan optimal. Untuk itu, dibutuhkan tata nilai untuk memberdayakan pegawai yang ada.

“Sebagus apapun sistem yang dibangun, namun apabila SDM tidak kompeten maka sistem tersebut tidak akan bisa dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Tata nilai yang diterapkan oleh Kemenkumham adalah PASTI, yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Andap menilai tata nilai yang digagas oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ini memainkan peran penting dalam menyatukan gerak langkah jajaran Kemenkumham yang jumlahnya relatif sangat besar. Saat ini Kemenkumham memiliki 881 satuan kerja dengan jumlah pegawai 64.646 orang.

“Kemenkumham membutuhkan tata nilai yang menyatukan gerak langkah pegawai yang jumlahnya besar, sehingga semuanya tetap ‘on the track’ dalam mencapai visi misi dan target-target kinerja yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Ia mengatakan, Kemenkumham bersifat heterogen karena memiliki tugas dan fungsi yang beragam. Dalam kondisi ini, Andap menargetkan empat hal yang perlu dioptimalkan oleh Kemenkumham, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi akuntabilitas kinerja, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan kepercayaan publik.

“Melihat kondisi Kemenkumham yang heterogen, diperlukan internalisasi secara intens dan berkelanjutan tata nilai PASTI, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan kompetensi SDM dan akuntabilitas kinerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Andap.

Andap berharap seluruh pegawai Kemenkumham dapat menerapkan tata nilai PASTI ketika melaksanakan tugas dan fungsi mereka, sehingga mewujudkan birokrasi yang berintegritas. Selain itu, tata nilai ini akan membentuk pegawai yang visioner, profesional, cakap teknologi, dan berjiwa melayani.

Wisuda penganugerahan Doktor Honoris Causa Unesa dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM yang sekaligus memberikan sambutan. Hadir juga Wakil Menteri Hukum dan HAM, para Pimpinan Tinggi, Pejabat Utama serta perwakilan pegawai Kemenkumham dan anggota dari jajaran Polri.

Ning S

The post Sekjen Kemenkumham Terima Doktor Honoris Causa dari Unesa appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto dalam keterangan tertulisnya,  Senin (10/7/2023).

“Saya mendapat informasi yang menggembirakan dari Pak Menteri yang saat ini mengikuti sidang WIPO di Jenewa, Swiss, bahwa produk-produk tradisional anak bangsa Indonesia bisa menjadi merek internasional,” terang Andap.

Hal itu, kata Andap, dimungkinkan karena adanya aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa.

Nice Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang klasifikasi internasional terhadap barang dan jasa, dengan tujuan pendaftaran merek. Sementara aksesi adalah tindakan pemerintah Indonesia untuk terikat menjadi pihak dalam perjanjian internasional ini, sehingga memudahkan pendaftaran merek tradisional Indonesia di level internasional.

Andap menjelaskan langkah dan upaya yang telah dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam meloloskan upaya tersebut. Yasonna melakukan diplomasi dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Daren Tang di kantor pusat WIPO, Jenewa Jumat waktu setempat (7/7/2023)

“Sewaktu di Jenewa Bapak Menteri berkesempatan mendatangi Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang di kantornya Jumat waktu setempat kemarimn. Dalam pertemuan bilateral itu, Bapak menyerahkan instrumen aksesi Nice Agreement,” ungkapnya.

“Melalui Nice Agreement maka Indonesia dapat memasukkan daftar barang dan jasa yang bersifat khas atau tradisional Indonesia, seperti jamu, gentong, dan batik maupun produk tradisional lainnya ke dalam Daftar Barang dan Jasa yang diatur dalam Nice Agreement,” lanjutnya.

Aksesi Nice Agreement ini akan mendorong promosi nama-nama khas dan tradisional Indonesia, serta memudahkan penentuan kelas barang dalam pendaftaran merek secara nasional hingga internasional melalui Madrid Protocol, yang sudah diaksesi pula oleh Indonesia.

“Dengan aksesi ini, Indonesia akan meningkatkan sistem merek nasional untuk memenuhi standar internasional dalam pendaftaran merek,” pungkasnya.

Ning S

The post Sekjen Kemenkumham: Produk Tradisional Khas Indonesia Bisa Jadi Merek Internasional appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Divisi Administrasi, Jusman didampingi Kepala Bagian Umum, Febri Nurdian Satriatama dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Meivita Dewi Widyastuti memberikan pengarahan kepada 2 pegawai yang mengikuti seleksi pindah instansi.

Jusman mengatakan, Kemenkumham menjadi salah satu instansi favorit ketika ada program pindah instansi.

“Kemenkumham merupakan salah satu instansi favorit karena Kemenkumham memberikan remunerasi untuk pegawainya lumayan besar. Kedua, Kemenkumham menjadi role model untuk Kementerian pada bidang Humas, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangannya dan bidang lainnya,” ungkap Jusman.

Jusman mengimbau semua pegawai yang berhasil lolos seleksi dan pindah ke Kemenkumham agar ikut membantu membangun Zona Integritas.

“Kami sedang mengikuti kontestasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.

Menurutnya, ada 71 Unit Pelaksana Teknis yang berlomba-lomba membangun Zona Integritas memberikan layanan terbaik untuk masyarakat, karena itu harus mempersiapkan dan menyesuaikan diri untuk mendukung program tersebut.

“Selamat sudah sampai pada tahap ini, pesan saya jika sudah diterima di Kementerian Hukum dan HAM tolong bantu kami untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh integritas dan kedisiplinan,” tandasnya.

Diketahui, 2 pegawai yang mengikuti seleksi pindah instansi merupakan Kaurbinkar PNS Siminpers PNS dari Ajendam IV/Diponegoro dan Psikolog Klinis Ahli Madya dari RSUD Bumiayu Kabupaten Brebes.

Sebelumnya, pegawai tersebut telah melalui seleksi administrasi usulan pindah instansi ke Kemenkumham oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham, dan pada tahap selanjutnya harus melakukan uji potensi dan uji kompetensi.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Bersama Biro Kepegawaian Sekjen Kemenkumham RI Gelar Uji Kompetensi Tahap Wawancara appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) diraih dalam dua kategori penilaian untuk kementerian tipe besar.

Kemenkumham meraih posisi pertama pada kategori penilaian kompetensi, kemudian posisi lainnya yang berhasil diraih yakni pada kategori penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan Computer Assisted Test (CAT).

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, mengungkapkan, Kemenkumham selalu membenahi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga menghasilkan SDM yang unggul dalam melayani masyarakat.

Salah satu strategi pengelolaan ASN Kemenkumham adalah penerapan sistem merit, untuk memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN dengan kompetensi yang tepat dan sesuai.

“Dengan sistem merit, kami (Kemenkumham) menilai pegawai menurut kompetensi, kualifikasi, dan kinerjanya. Ujungnya pelayanan publik kepada masyarakat semakin meningkat dan memuaskan,” ujar Andap di Jakarta.

Diakui bahwa di sana-sini masih ada komplain dan permasalahan. Tetapi penanganannya dilakukan dalam waktu relatif cepat. Hal ini ditandai dengan raihan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesoa (ORI) beberapa waktu yang lalu.

Menurut Andap, dinamika perkembangan situasi turut berkontribusi mengubah ekspektasi masyarakat. Untuk itu, penyesuaian kompetensi ASN Kemenkumham selalu dilakukan agar dapat memenuhi harapan masyarakat.

“Kemenkumham berusaha menyesuaikan kompetensi ASN dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi. ASN Kemenkumham harus melek teknologi untuk pelayanan yang lebih cepat dan tepat,” kata Andap.

Dikatakan bahwa pengelolaan SDM yang berkualitas di Kemenkumham telah dimulai sejak tahapan awal yaitu seleksi masuk pegawai. Kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly ini menerapkan sistem CAT atau tes menggunakan komputer. Hasil tes peserta dapat dilihat secara real time.

Sistem CAT, lanjut dia, menunjukkan transparansi Kemenkumham. Peserta tes dengan kemampuan terbaik yang dapat melaju selangkah lebih dekat menjadi ASN Kemenkumham.

“Kemenkumham menjaga kualitas pada setiap tahap pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan, seleksi, jenjang karir, sampai nantinya pensiun,” jelasnya.

Bagi Andap, penghargaan BKN Award memacu semua kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk memiliki manajemen ASN yang semakin baik. Diharapkan semua ASN baik di pusat maupun daerah dapat memberikan pelayanan yang sama-sama berkualitas kepada masyarakat.

“Bukan penghargaan ini yang dikejar, namun bagaimana tindak lanjut arahan Menteri bahwa pemajuan kualitas SDM untuk pelayanan masyarakat yang semakin baik,” tuturnya.

Penghargaan ajang ini diserahkan pada penganugerahan BKN Award 2022 yang berlangsung di Pullman Ballroom Central Park.

Sebelumnya, para pemenang BKN Award telah ditentukan pada Rakornas Kepegawaian 2022 pada 21 Juli lalu.

Ning Suparningsih

The post Kemenkumham Raih 2 BKN Award Tahun 2022 appeared first on SuaraBaru.id.

Menghadapi liburan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengingatkan jajarannya agar tidak abai terhadap tugas dan kewajibannya selama masa libur agar pelayanan publik tidak terbengkalai.

“Seluruh jajaran Kemenkumham jangan sampai abai dalam masa libur dan cuti bersama selama lebaran ini. Ingat, ada kewajiban pelayanan publik yang tetap harus dilaksanakan dalam masa-masa tersebut,” papar Andap dalam arahannnya ke jajaran kantor wilayah (Kanwil) DKI dan Kanwil se-Kalimantan, Kamis (14/4/2022).

Dikatakan, tidak semua pegawai di bawah Menteri Yasonna Laoly ini bisa menikmati libur penuh selama masa cuti bersama dan lburan Idul Fitri. Petugas di beberapa unit pelaksana teknis (UPT) seperti rumah tahanan (Rutan), lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah detensi imigrasi (Rudenim) termasuk yang harus tetap bertugas di masa liburan.

Kepada mereka, Andap mengingatkan agar terus waspada meningkatkan pengawasan dan tidak abai. Hal ini agar tidak ada deteni atau tahanan yang kabur memanfaatkan kelengahan petugas.

“Jangan sampai ada deteni, warga binaan, atau tahanan yang kabur karena memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Para pimpinan harus pantau lokasi persiapan pengamanan di UPT,” pesan Sekjen.

Selama libur dan cuti bersama, Andap juga minta agar seluruh jajaran memperhatikan pengamanan. Pengamanan yang dimaksud mencakup aspek pengamanan kantor, tugas dan kewajiban, pengamanan pribadi pegawai, sarana dan prasarana, hingga pengamanan informasi.

“Pengamanan pribadi pegawai seperti menjaga diri dari kecelakaan lalu lintas, infeksi Covid-19, hingga mitigasi diri dari kejahatan selama meninggalkan tempat tinggal. Kejahatan ada macam-macam, ada kejahatan rumah kosong,” kata Andap lagi.

“Jangan lupa, tetap disiplin menerapkan prokes meskipun sudah vaksin 2 kali atau bahkan boster. Tingkat penularan Covid-19 di Kementerian kita sudah menurun jauh. Jangan sampai setelah libur lebaran, justru yang terinfeksi meningkat lagi,” imbuhnya lagi.

Andap juga meminta pegawai melakukan pengamaan bagi sarana dan prasarana dengan cara mencegah kebakaran akibat korslet selama libur lebaran. Bagi daerah kantor atau rumah rawan banjir, barang-barang harap diletakkan pada tempat yang aman.

Dalam lingkungan kerja, pengamanan dilakukan dengan antisipasi berbagai kejadian darurat atau tidak terduga khususnya di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi.

Pengarahan Andap dalam rangka persiapan tugas menjelang dan pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H dilakukan secara tatap muka di Kanwil DKI Jakarta. Sementara itu jajaran Kemenkumham di Kalimantan mengikuti secara virtual.

Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Yuspahruddin juga mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan selama libur dan cuti bersama. Salah satu caranya ialah dengan memitigasi risiko.

Menurutnya, dalam memitigasi risiko dapat ditelaah mulai dari kondisi lingkungan, warga binaan pemasyarakatan (WBP), pegawai, hingga sinergi UPT dengan Forkopimda dan wartawan.

“Seluruh Kepala UPT memitigasi resiko yang mungkin terjadi, dan segera mencegah sebelum masalahnya muncul, waspada terhadap segala kemungkinan. Jangan sampai kita dua kali jatuh di lubang yang sama,” tegas Yuspahruddin.

Kakanwil juga mengkaji potensi persoalan-persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari mitigasi risiko. Singkatnya, Kakanwil meminta seluruh jajarannya untuk tidak menyumbangkan permasalahan bagi Kemenkumham, serta bekerja secara professional untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas.

Ning

The post Libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham: Cegah Deteni dan WBP Kabur appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung virtual ini diisi latihan olah pernapasan dan telemedicine konsultasi kesehatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan, kesehatan sangat penting untuk mendukung kinerja pegawai. Hanya dengan tubuh yang sehat, jajaran Kemenkumham bisa memberikan produktivitas yang maksimal.

“Jangan abaikan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. Menjadi sehat bukan hanya kiasan, tetapi goals kita adalah memiliki jiwa dan raga yang sehat,” tegas Sekjen, Sabtu (14/8/2021).

Menurutnya, Kumham Sehat Kumham Produktif dilaksanakan sebanyak dua kali setiap minggu pada hari Rabu dan Jumat secara virtual.

Jajaran Kemenkumham di unit utama, Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia terhubung melalui aplikasi zoom dan saluran siaran langsung yang telah disediakan.

“Kita terhubung secara virtual. Tidak hanya pegawai yang sehat, tetapi rekan-rekan yang sedang melakukan isolasi mandiri juga mengikuti kegiatan ini agar lebih cepat proses penyembuhannya,” lanjut Sekjen.

Sementara dalam kegiatan ini diawali dengan latihan olah pernapasan teknik Bio Energy Power yang dipimpin oleh pelatih profesional. Jenis latihan ini merupakan kombinasi olah napas dan olah gerak yang sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan alat bantu tambahan.

Setelah latihan olah pernapasan, kegiatan dilanjutkan dengan konsultasi kesehatan oleh tim dokter Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Topik yang dibahas seputar Covid-19 mulai dari penanganan saat positif hingga aktivitas setelah sembuh.

Diketahui, tim dokter di seluruh unit Kemenkumham telah melakukan layanan telemedicine selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Dimana pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19 melakukan konsultasi melalui telepon dan mendapatkan rekomendasi tindakan serta obat-obatan.

Sekjen juga mengingatkan kepada jajaran Kemenkumham untuk melaksanakan Work From Home (WFH) secara bertanggung jawab. Kemenkumham telah banyak mengubah pola kerja konvensional menjadi pola kerja digital.

Hal ini dilakukan untuk beradaptasi dan mengakomodir kebutuhan kerja jarak jauh yang dilakukan selama pandemi.

“Pandemi mengajarkan kita satu hal, yaitu digitalisasi. Kita ubah pola kerja menjadi digital agar WFH menjadi efektif. Dengan demikian kita tetap sehat dan tidak mengurangi produktivitas,” pungkasnya.

Ning

The post Sekjen Kemenkumham: Tetap Sehat dan Produktif di Tengah Pandemi Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Andap Budhi Revianto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/7/2021).

Menyikapi hal tersebut, Andap mengambil langkah-langkah pengendalian untuk memutus penyebaran Covid-19 melalui aktivitas perkantoran di Kemenkumham.

“Sebagai langkah pengendalian eskalasi Covid 19 khususnya di lingkungan Kemenkumham, menteri telah memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan tindakan,” ujar Andap.

Disebutkan, pada Kamis (24/6/2021) lalu telah dilakukan tes PCR kepada 707 pegawai jajaran Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Selanjutnya, Andap memerintahkan seluruh pegawai untuk melakukan tes PCR secara mandiri mulai 25 Juni hingga 1 Juli 2021.

Selain itu, Andap juga memerintahkan kepada dokter Balkesmas Kemenkumham untuk melakukan pemberian obat dan vitamin berupa Azitromycin 500mg, Vitamin D3 5000, Zinc 20 mg, Vitamim C 1000mg, Ondansetron 4mg, dan Paracetamol 600 mg terhadap pegawai yang terpapar Covid-19.

Andap kemudian mengajukan permohonan karantina gedung Setjen selama tiga hari kerja, yakni pada 28-30 Juni 2021, untuk strerilisasi gedung dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Selama masa karantina, Andap menetapkan hanya dua orang pegawai dari setiap biro dan Pusdatin yang melaksanakan Work from Office (WFO) hingga 1 Juli 2021, dengan waktu kerja pukul 09.00 WIB-12.00 WIB.  Sementara ruang kerja yang dipakai adalah Graha Pengayoman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut Andap, situasi pandemi Covid-19 ini harus disikapi dengan bijaksana, khususnya terkait pengurangan aktivitas dan mobilitas di luar rumah.

“Perlu dipahami bahwa kita harus bijak dalam beraktivitas, khususnya ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih baik dirumah saja jika tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak,” tutur Andap.

“Apabila keluar rumah, agar diperhitungkan risiko penularan, baik pada titik tempat tujuan, dan juga dari tempat tujuan kembali ke rumah. Perhatikan kerentanan anggota keluarga yang ada di rumah,” tandasnya.

Dengan dikeluarkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Indonesia, Sekjen Kemenkumham mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SEK-11.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Ketentuan PPKM Darurat di Lingkungan Kemenkumham.

SE tersebut mengatur agar seluruh jajaran Kemenkumham di Pulau Jawa dan Bali 100% melakukan pekerjaan dari rumah (WFH), sedangkan pelaksanaan kerja di luar Pulau Jawa dan Bali dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah setempat.

Sekjen menetapkan agar para pimpinan Unit Eselon I yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan menyelenggarakan pelayanan publik, agar menyusun pedoman kerja pada masa PPKM Darurat.

“Jajaran Kemenkumham harus mendukung dan melaksanakan sepenuhnya kebijakan PPKM Darurat, serta menyiapkan secara matang langkah dan upaya dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 pada satuan kerja di daerahnya masing-masing,” tuturnya.

Selain itu, Sekjen mengeluarkan SE Nomor SEK-12.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha Serta Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/ 2021 M, selama masa PPKM Darurat.

Guna efektivitas pelaksanaan kedua SE, Andap memerintahkan kepada seluruh Pimpinan Unit Eselon 1, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala UPT untuk melaporkan hasil implementasi SE kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

Perkembangan pengendalian Covid-19 di lingkungan Kemenkumham dilaporkan secara rutin oleh Andap kepada Menkumham. Sekjen juga rutin mengawasi dan menyapa jajaran Sekretariat Jenderal untuk selalu waspada, menjalankan protokol kesehatan, isolasi mandiri secara ketat dan melakukan olah raga.

“Penting untuk diingat keberhasilan pengetatan aktivitas ini sangat ditentukan oleh kontribusi, sinergi dan kolaborasi kita semua, baik internal maupun secara eksternal dengan pihak lain. Prioritas utama saat ini, semua tetap sehat, aman dari Covid-19 dan tetap produktif,” pungkasnya.

Ning

The post Ini Langkah Kemenkumham dalam Pengendalian Eskalasi Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.