Hal itu seperti yang diungkapkan Fatkhurozi dari Sammi Institute, dalam Talkshow Kudengar (Kuliah Keadilan dan Kesetaraan Gender), yang dilaksanakan kerja sama Radio USM Jaya FM dengan Satgas PPKS USM.

Talkshow yang dipandu Putri Sabila itu, mengangkat tema ‘Kekerasan Seksual Ranah Digital di Lingkungan Mahasiswa’, yang berlangsung di Studio Radio USM Jaya FM, Gedung N, USM, Rabu (21/2/2024).

BACA JUGA: Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Jateng Cek Ketersediaan Beras di Semarang, Stok Masih Aman

Pria yang akrab disapa Ozi itu mengatakan, kekerasan seksual di ranah digital tidak bisa dihindari, dan memiliki bentuk yang beragam. Dalam hal ini, seseorang tanpa hak dapat merekam, mengundang, mempublikasikan, hingga menyebarluaskan konten yang bermuatan seksual atau pornografi.

”Dunia digital bukan lagi menjadi suatu kebutuhan hidup, tetapi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Maka kekerasan seksual juga bisa di ranah digital. Konten bermuatan kekerasan seksual dapat berupa gambar, video, narasi, suara, simbol atau gabungan dari semuanya, yang tujuannya untuk memeras, mengancam, hingga memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu,” ungkap dia.

Lebih lanjut Ozi menjelaskan, pelaku kekerasan seksual memiliki berbagai macam cara, salah satunya melakukan “proses penundukkan” kepada korban, agar bersedia mengikuti perintah dari pelaku, dan memastikan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu hal yang biasa dan benar.

BACA JUGA: Sembari Tunggu Momen Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024, Relawan Bolone Mase Kerja Bakti Rapikan Dastu

Menurutnya, setelah lahir UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kini tindakan kekerasan seksual khususnya di ranah digital, dianggap tindakan yang dalam Pasal 14, mendapatkan ancaman pidana mulai 4 tahun, dengan denda Rp 200 juta hingga pidana penjara enam tahun dengan denda Rp 300 juta.

”Dulu kekerasan seksual di ranah digital atau online, dianggap bukan sebagai suatu tindakan pidana, atau masih menjadi hal yang biasa. Kalau sekarang sudah menjadi tindak pidana. Kekerasan seksual dalam dunia digital sangat berbahaya, karena memiliki dampak yang lebih besar. Salah satunya konten bermuatan pronografi, bisa saja terpampang seumur hidup, apabila tidak di take down,” jelasnya.

Dia menambahkan, Satgas PPKS USM pun melakukan training untuk mahasiswa, agar menjadi suatu agen-agen perubahan dalam mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi, dalam hal ini di USM.

”Kita bisa melakukan upaya pencegahan, dengan kenali kekerasan seksual, aware pada diri kita, punya sikap jelas, mendukung dan membantu korban jika membutuhkan pertolongan, dan berani speak up. Maka dengan itu, kita akan berada di pihak yang benar dalam hal ini pihak korban, sehingga pelaku semakin kecil ruangnya untuk melakukan kekerasan seksual di ranah digital,” ujarnya.

Riyan

The post Talkshow Kudengar Radio USM Jaya, Fatkhurozi: Dengan ‘Speak Up’, Bantu Kurangi Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual appeared first on SuaraBaru.id.

”Seleksi ini dilakukan dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara,” kata Ketua UPNS PPKS USM, Helen Intania S SH MH, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2024).

Dia menambahkan, seleksi administrasi diikuti 18 orang dari unsur mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. ”Pada seleksi administrasi, para calon satgas harus mengirimkan surat rekomendasi dari pimpinan, pas foto, CV dan surat pernyataan,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pentingnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Hasil seleksi administrasi ada 16 orang yang lolos ditahap wawancara. Mereka adalah Laurene Istiyawari, Agus Saiful Abib, Yusuf Nurul Hilal, Andi Nurcahyo, Yuliyanto Budi Setiawan, Beatrich Advismadya, Nurul Sya’baniyah, Putri Ayu Anggorowati, Nova Yuliani, Ismail Isfi Daffa, Silfia Harmawanti, Maulidatun Ni’am, Moh Yunus, dan Hapsari Oktaviana Hariaji.

Wawancara yang dilaksanakan secara online dengan zoom meeting, di-review oleh reviewer internal dan eksternal. Reviewer internal adalah Wakil Rektor III Dr Muhammad Junaidi SHI MH dan Reviewer Eskternal Fatkhurozi dari Sammi Institute.

Dalam kesempatan itu Junaidi menyampaikan, calon Satgas PPKS harus mengetahui Permendikbud No 30 Tahun 2021, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

”Selain itu, USM juga termasuk salah satu kampus yang memiliki UPNS PPKS yang terdaftar di PD Dikti. Saya mengapreasikan UPNS PPKS USM, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, Kami berharap, kampus USM dapat menjadi kampus yang bersih dan aman dari kekerasan seksual,” ungkapnya.

Riyan

The post UPNS USM Gelar Seleksi Satgas PPKS appeared first on SuaraBaru.id.