Salah satu tahapan yang diawasi, terkait pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024. Khusus di tahapan logistik ini, pengawas pemilu di Jateng telah melakukan 27 kali pencegahan, agar tidak terjadi pelanggaran.

”Adapun pengawasan melekat yang sudah dilakukan pengawas pemilu di Jateng sebanyak 418 kali. Jumlah ini akan terus bertambah, seiring dengan masih berjalannya tahapan Pemilu 2024,” kata Rofiuddin dalam keterangannya di Semarang, Rabu (7/2/2024).

BACA JUGA: Menanggapi Pemanggilan Pejabat dan ASN, Ketua DPC LPHI Semarang: KPK Jangan Hanya Cari Sensasi

Ditambahkan dia, pencegahan dilakukan pengawas pemilu, agar tidak terjadi pelanggaran. Selama ini pengawasan pemilu dilakukan dengan mengutamakan pencegahan.

”Selain itu, pengawas pemilu juga melakukan pengawasan. Salah satunya dengan mengawasi secara langsung atau pengawasan melekat,” imbuhnya.

Disampaikan juga, setiap kali KPU melakukan proses logistik, maka pengawas pemilu hadir untuk mengawasi. Misalnya, pengawas pemilu mengawasi di perusahaan penyedia, untuk memastikan kualitas cetak surat suara.

BACA JUGA: Kiai NU Cilacap Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Saat logistik pemilu dikirim dari penyedia ke gudang, maka pengawas pemilu juga mengawasi. Begitu juga terkait kualitas dan keberadaan gudang di masing-masing kabupaten/kota.

”Pengawas pemilu harus memastikan KPU Kabupaten/Kota, menyediakan gudang logistik sesuai standar. Sebab, baik buruknya tata kelola logistik pemilu, mempengaruhi kualitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti,” lanjut Rofiuddin.

Dia juga menyebut, logistik pemilu adalah seluruh perlengkapan yang akan digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara. Seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, sampul, formulir, alat mencoblos, TPS dan lain-lain.

BACA JUGA: Disdukcapil Kota Magelang Tetap Buka Layanan Administrasi Kependudukan Selama Libur dan Cuti Bersama

Bawaslu Jateng sendiri telah melakukan pengawasan secara terus menerus, baik dalam proses pengadaan maupun distribusi logistik pemilu. Pihaknya juga sudah memetakan potensi kerawanan dalam pergeseran logistik pemilu dari Kabupaten/Kota ke TPS, yang saat ini masih akan terus dilakukan KPU Kabupaten/Kota.

”Salah satu yang harus diantisipasi KPU dan jajarannya, terkait dengan potensi kerawanan cuaca di wilayah Jateng yang sedang musim hujan. Jangan abai dan anggap remeh potensi banjir, longsor atau angin puting beliung,” sarannya.

Potensi kerawanan lainnya, lanjut dia, terkait dengan ketetapan waktu dan jumlah logistik pemilu. Jangan sampai ada TPS yang nantinya kekurangan logistik pemilu, terutama surat suara dari semua jenis pemilu. ”Jangan sampai juga ada surat suara tertukar antardaerah pemilihan,” ungkap Rofiuddin.

BACA JUGA: Ajak Mahasiswa Kenali Tren Pasar, Konsorsium Mekar Gelar Studium Generale

Bawaslu Jateng juga mengingatkan kepada KPU, agar menyediakan kendaraan pengangkut logistik pemilu secara profesional. Jangan sampai kendaraan logistik pemilu tidak laik, ataupun tidak netral.

Pihaknya juga menyarankan kepada KPU beserta KPPS, untuk mendirikan TPS dengan standar dan sesuai ketentuan.

”TPS jangan dibuat di rumah ibadah, di rumah tim sukses peserta pemilu. TPS harus dibuat ramah disabilitas dan kelompok rentan, serta TPS dibuat dengan kualitas baik sesuai dengan anggaran yang tersedia,” tukas dia.

Riyan

The post KPU Harus Antisipasi Potensi Kerawanan Cuaca appeared first on SuaraBaru.id.

”Hal itu berdasarkan laporan yang kami terima dari kelompok masyarakat, pada Pilkada Serentak 2020, terkait dugaan adanya praktik politik uang, di Kabupaten Pekalongan, Purworejo, Pemalang, dan Purbalingga,” kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin, di Semarang, Minggu (13/12/2020).

Dia mengungkapkan, hingga saat ini masih melakukan proses penelusuran dan pendalaman, dengan terjun langsung ke lapangan, terkait adanya dugaan politik uang.

BACA JUGA : Rizieq Shihab Jadi Imam Salat Magrib Berjamaah di Sela Pemeriksaan Polisi

”Jadi sampai hari ini masih kami telusuri dan dalami. Memang sudah ada beberapa yang diproses register, tapi rata-rata masih dalam proses penelusuran dan pendalaman,” ujarnya.

Menurut dia, jika berdasarkan hasil pendalaman di lapangan memenuhi unsur tindak pidana dugaan politik uang, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain dugaan politik uang, Bawaslu Jateng bersama Bawaslu masing-masing kabupaten/kota, juga menangani kasus dugaan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), saat pilkada sebanyak 95 kasus, dan pelanggaran netralitas kepala desa sebanyak 63 kasus.

Diungkapkan pula, saat hari pemungutan suara, juga ditemukan sejumlah pelanggaran dan telah ditangani di lokasi.

”Hasil pengawasan teman-teman di daerah, masih menemukan adanya beberapa catatan. Misalnya surat suara kurang dan formulir yang tertukar,” terang dia.

Ant-Riyan

The post Dugaan Politik Uang Pilkada Empat Kabupaten di Jateng, Ditelusuri Bawaslu appeared first on SuaraBaru.id.