Kegiatan yang dipimpin Dr. dr. Intan Zainafree, MH.Kes. ini dilaksanakan di dua wilayah terdampak utama, yakni Kabupaten Bener Meriah dan Kota Langsa, serta menjangkau wilayah sekitar melalui distribusi bantuan ke Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kegiatan merupakan bagian dari program Tanggap Darurat Bencana Sumatera yang diinisiasi serta didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Republik Indonesia. Melalui program ini, FK UNNES hadir sebagai representasi kontribusi akademisi dalam merespons krisis kemanusiaan berbasis keilmuan dan praktik medis,” kata Dr. dr. Intan Zainafree, MH.Kes.

Selama pelaksanaan kegiatan, ujar dia, tim FK UNNES menyalurkan bantuan logistik berupa bahan pangan, pakaian layak pakai, perlengkapan kebersihan, serta obat-obatan dengan total berat mencapai sekitar dua ton.

“Bantuan tersebut didistribusikan di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang dengan dukungan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Langsa, sementara distribusi bantuan di Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” tambahnya.

Jalur Darat

Untuk menjangkau wilayah yang terdampak parah dan memiliki keterbatasan akses, pengiriman logistik dilakukan melalui jalur darat via Kota Medan serta jalur udara melalui Kabupaten Takengon.

Dikatakan, selain menyalurkan logistik, FK UNNES juga mendirikan posko layanan kesehatan di Kabupaten Bener Meriah bekerja sama dengan Puskesmas Lampahan.

“Posko ini difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar dan penyediaan obat-obatan bagi warga terdampak bencana, khususnya masyarakat yang masih mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan akibat kerusakan infrastruktur dan kondisi geografis pascabencana,” ujar dr Intan.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tambah dia, FK UNNES menegaskan peran perguruan tinggi tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan riset, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam penanganan bencana dan pemulihan pascabencana.

“Upaya ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta SDG 11 tentang Kota dan Permukiman yang Tangguh terhadap Bencana,” ujar dr Intan.

Dikatakan, sinergi antara akademisi, pemerintah, dan lembaga kemanusiaan diharapkan dapat membantu meringankan beban pengungsi serta mempercepat pemulihan kualitas hidup masyarakat terdampak bencana di Aceh.

R. Widiyartono

The post FK UNNES Salurkan Bantuan Logistik dan Tim Medis ke Wilayah Paling Terdampak Banjir Aceh appeared first on SuaraBaru.id.

Titik pertama ditemukan pada ketinggian 223 MDPL dengan luas 1 hektar di Dusun Aluele Modek, Desa Teupin Rusep, dan kedua pada ketinggian 120 MDPL dengan luas 3 hektar di Dusun Cot Rawatu, Desa Jurong Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

“Lahan ganja tersebut merupakan hasil temuan tim BNN dari kegiatan monitoring lahan tanaman narkotika yang dilaksanakan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG),” ungkap Guntur, Kamis (5/10/2023).

Guntur mengatakan, usai dilakukan monitoring dan penyelidikan oleh tim di lapangan, ada total 16.000 pohon ganja dengan ketinggian berkisar antara 50 cm hingga 150 cm berhasil dimusnahkan.

“Tanaman ganja seberat 8 ton dengan jarak kerapatan antar tanaman berkisar antara 100 cm hingga 200 cm tersebut dimusnahkan oleh 122 personel tim gabungan dari BNN Pusat, BNNK Lhokseumawe, TNI, Polri, Satpol PP, Kejaksaan Negeri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Dinas Pertanian,” terang Guntur.

Menurutnya, pemusnahan ganja tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, terkait pemusnahan tanaman narkotika.

“Bagi pelaku (penanam ganja) dapat dikenakan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 111 Ayat (2) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Ning S

The post BNN Kembali Musnahkan Lahan Ganja di Dua Titik, Total 4 Hektar appeared first on SuaraBaru.id.

”Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual, di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu, yang meninggalkan beban berat bagi para korban dan keluarganya,” ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pada Januari lalu, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh jalur Nonyudisial, dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, dengan mengedepankan pemulihan hak-hak korban, tanpa menegasikan mekanisme yudisial.

BACA JUGA: GP Ansor Kudus Berikan Waktu Satpol PP Tertibkan Karaoke sampai 1 Muharam

”Kita bersyukur, Alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa yang terjadi. Ini sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang,” harap dia.

Presiden mengakui, proses penyelesaian Nonyudisial pelanggaran HAM berat di Tanah Air, melalui proses yang lama dan sangat panjang. Untuk itu, presiden menyampaikan apresiasinya, atas kebesaran hati para korban dan ahli warisnya, dalam menerima setiap proses yang berjalan.

”Saya yakin, tidak ada proses yang sia-sia. Semoga awal dari proses yang baik ini, menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera, di atas pondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan,” tandasnya.

BACA JUGA: Siapapun yang ‘Bermain’ di Sepak Bola Tak Ada Ampun

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, dalam laporannya menyampaikan, alasan dipilihnya Aceh sebagai awal dimulainya realisasi program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat ini. Menurut dia, pemerintah dan rakyat Aceh turut berkontribusi dalam catatan sejarah Indonesia.

Selain itu, Menko Polhukam melanjutkan, ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh. Selain itu, penghormatan terhadap bencana kemanusiaan tsunami, yang terjadi pada 2004 lalu.

”Ketiga hal itu memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Relevan dengan agenda pemenuhan hak korban dan pencegahan yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan,” ucap Mahfud.

BACA JUGA: Diikuti 140 Pengusaha, Disperindag Jepara Gelar Pameran Mebel Online

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan hak-hak korban maupun ahli waris, yang diwakili delapan penerima. Selain itu, presiden juga meninjau stan-stan kementerian/lembaga, yang berkontribusi dalam memberikan hak-hak korban.

Hadir juga dalam acara itu, Mensesneg Pratikno, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Mensos Tri Rismaharini, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menkop UKM Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Riyan

The post Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat untuk Sembuhkan Luka Bangsa appeared first on SuaraBaru.id.