Pramono Anung tiba di lokasi retreat di kompleks Borobudur Golf & Country Akmil Magelang sekitar pukul 13. 10 WIB dan didampingi Wali Kota Jogjakarta, Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Utara, Masinton Pasaribu, kedatangan mereka disambut oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

“Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Wali Kota Jogjakarta  dan juga 17 kepala daerah lainnya yang bersama-sama dengan kami , hari ini ( Senin, 24/2 red) mulai ikut retreat.  Kedatangan saya merupakan bagian dari proses politik yang telah ditangani dan selesai ,”kata Pramono Anung.

Pramono Anung mengatakan, dirinya bersama dengan kepala daerah dari PDIP lainnya mengikuti retreat, setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati . Selain itu, dirinya juga telah berkoordinasi dengan DPP PDIP dengan berbagai macam pertimbangan untuk mengikuti retreat, setela melakukan penundaan .

Baca juga: https://suarabaru.id/2025/02/24/diduga-kelelahan-dua-peserta-retreat-dirawat-di-rumah-sakit

Menurutnya, meskipun dirinya dan para kepala daerah dari kader PDIP mengikuti retreat, tetapi tetap berkomunikasi  Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga  dengan DPP PDIP sehingga  menjadi keputusan bersama.

Menurutnya, banyak pertimbangan dan arahan Ketua Umum DPP PDI-P sehingga menginstruksikan para kadernya yang menjadi kepala daerah  untuk menunda mengikuti retreat di Akmil Magelang hingga 28 Februari mendatang.

“Tentunya dengan berbagai pertimbangan. Dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum PDIP untuk melakukan penundaan,”katanya.

Pada kesempatan itu, ia menyatakan, terima kasih khususnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri yang dengan sabar menunggu dirinya, yang baru bisa mengikuti retreat di hari ke empat.

“Saya sebagai Gubernur Jakarta  juga telah menitipkan tugas untuk Bang Doel ( Rano Karno, red), untuk tetap gas pol  dan meyiapkan pasukan oranye, hijau, kuning dan biru. Karena, itu yang diharapkan  oleh masyarakat Jakarta,”katanya.

Pramono menjelaskan, kini tinggal satu orang kepala daerah kader PDIP  dari satu provinsi yang tidak hadir.  Kepala daerah yang tidak hadir tersebut dan hanya mengirimkan  sekrestaris daerahnya.

“Ada  kepala daerah kader PDIP dari satu provinsi yang tidak hadir dan mewakilkan sekdanya. Karena, arahan dari  pak menteri dalam negeri maupun pak  wakil menteri, boleh mengusulkan sekdanya dan ia mengusulkan sekdanya,” imbuhnya.W Cahyono’

The post Akhirnya, Pramono Anung dan 17 Kepala Daerah Kader PDIP Ikuti Retreat di Akmil appeared first on SuaraBaru.id.

Ganjar yang mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, pada acara penyerahan sertifikat tanah ini berharap, para penerima bisa segera memanfaatkan lahan dengan baik. Selain itu, konflik pertahanan sekitar hutan di Wonorejo, Cepu, juga bisa segera diselesaikan.

”Alhamdulillah bisa selesai. Karena Bupati kemarin segera menulis surat, kita juga mempercepat, dan respon ATR/BPN juga cepat,” kata Ganjar, usai acara.

BACA JUGA: Jokowi Minta Pasar Menden Segera Diperbaiki

Dia juga berpesan kepada para penerima sertifikat tanah, SK Perhutanan Sosial dan TORA di Jateng, supaya memanfaatkan lahan untuk kegiatan produktif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

”Masyarakat sekarang kan bisa mengakses, maka akseslah dengan baik, untuk menumbuhkan ekonomi,” ujarnya.

Ditambahkan dia, pemerintah dalam hal ini Perhutani, akan terus mendampingi masyarakat dan kelompok tani. ”Tentu saja konservasinya jangan lupa. Sehingga dari sisi tutupan dan lahan yang digunakan untuk kebutuhan ekonominya, bisa dipadukan,” tandasnya.

BACA JUGA: Korps Brimob Polri Resmikan Struktur Organisasi Baru

Ikut mendampingi Presiden Jokowi di antaranya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni. Kemudian Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menseskab Pramono Anung. Bupati dan Forkopimda Blora juga hadir, serta sejumlah kepala daerah di Jateng dan Jatim.

Jokowi dalam sambutannya mengaku senang, karena konflik tanah yang terjadi di Blora sejak 1947, bisa diselesaikan pada tahun ini. Bahkan dari total 1.160 penerima, sebanyak 1.043 di antaranya sudah menerima sertifikat.

”Hari ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan, meskipun dari 1.160 sertifikat, ini yang sudah selesai ada 1.043. Ini harus disyukuri, sampun rampung,” tutur Jokowi.

BACA JUGA: Dorong Value Creation di UKSW, Alisjahbana Founders PT Haldin Dukung Sister Laboratorium

Sertifikat itu adalah Hak Guna Bangunan (HGB), di atas HPL milik Pemda. Jokowi juga menyampaikan, sertifikat ini berlaku sampai 30 tahun ke depan, dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun lagi, dan diperbaharui 30 tahun lagi.

”Untuk yang hutan sosial, sudah semuanya. Saya hanya titip panjenengan yang sudah diberi SK-nya, tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan ditelantarkan. Bisa ditanami Jagung dan Jati, Jagung dan Mahoni. Didiskusikan saja, supaya semuanya bisa berjalan beriringan,” tandasnya.

Riyan

The post Konflik Tanah di Blora Terjadi Sejak 1947 appeared first on SuaraBaru.id.