SEMARANG (SUARABARU.ID) – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) Semarang, dr. Yan Wisnu Prajoko, mengklarifikasi pemberitaan di media massa berisi permohonan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menarik pembekuan izin klinisnya di RSUP Dr. Kariadi.

Yan mengatakan, tidak mengatakan permohonan itu pada Kemenkes, dalam konferensi pers, Jumat 13 September 2024. Menurut Yan, ada salah tafsir dalam pernyataan tersebut.

Pihaknya mengklarifikasi, bila dalam konferensi pers itu dia meminta Kemenkes kembali mengizinkan 84 mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi untuk bisa praktik belajar di RSUP Dr. Kariadi.

Permintaan itu sebagai tanggapan setelah PPDS Prodi Anestesi di RSUP Dr. Kariadi dihentikan sementara oleh Kemenkes, selama proses penyidikan meninggalnyavmahasiswi PPDS Undip semester V dr. ARL.

“Saya tidak sepragmatis itu. Apa yang saya katakan (saat konferensi pers) ada salah tafsir,” katanya Sabtu 14 September 2024.

Yan, menjelaskan sikapnya saat mendapatkan surat pembekuan ijin klinisnya di RSUP Dr. Kariadi, beberapa pekan, menghormati aturan itu.

Sebelumnya dalam konferensi pers yang mempertemukan FK Undip, RSUP Dr. Kariadi dan perwakilan Komisi IX DPR RI yang membidangi Tenaga Kerja dan Kesehatan, disebutkan Dekan FK Undip meminta maaf kepada masyarakat atas sejumlah peristiwa yang terjadi pada mahasiswa PPDS.

Menurut Yan, FK Undip juga telah memberikan sanksi kepada sejumlah pelaku perundungan, hingga di dikeluarkan.

“Karena masyarakat berharap pendidikan dokter spesialis yang bebas perundungan. Jadi kami meminta maaf karena belum sesuai harapan masyarakat,” kata Yan.

Permintaan maaf serupa juga dikatakan pihak RSUP Dr. Kariadi sebagai rumah sakit vertikal sebagai tempat belajar mahasiswa PPDS FK Undip yang jam kerjanya sangat tinggi.

Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menginginkan keterbukaan FK Undip demi memberikan perbaikan dalam tata kelola mahasiswa PPDS.

Irma Suryani mengatakan, tata kelola, perekrutan, proses dan pelaksanaan (PPDS) bahkan sebuah task force akan dibentuk FK Undip dan Undip dalam rangka keterbukaan.

“Jika (Fakultas) Kedokteran selama ini terlihat elitis, dengan peristiwa ini FK (Undip) mau mendengarkan dan melakukan perubahan, agar PPDS mampu menelurkan dokter yang mendahulukan kemanusiaan sebagaimana sumpah dokter,” katanya.

Dia menambahkan, peristiwa ini sekaligus membuat FK Undip tidak menghasilkan dokter yang pragmatis lagi.

“Rejeki yang didapat berjalan searah dengan kinerja yang dilakukan, dengan demikian pola pikir pragmatis (bisa) dihilangkan,” imbuhnya.

Irma juga menggarisbawahi sikap FK Undip dan Undip yang harus berani membuka diri.

“RSUP Dr. Kariadi juga harus melakukan tata kelola yang baik. Termasuk perbaikan sistem dengan beban kerja (yang tinggi). Saya juga menanyakan ke (RSUP) Kariadi dan Kemenkes, apa yang membuat PPDS 24 jam full bekerja. Karena mereka (RSUP) Dr. Kariadi teramat sangat membutuhkan PPDS,” katanya.

Diaz Abidin

The post Klarifikasi Dekan FK Undip, Minta Kemenkes Izinkan 84 Mahasiswa PPDS Anestesi Praktik RSUP Dr. Kariadi appeared first on SuaraBaru.id.

Publik juga tetap diminta bersabar untuk mendapatkan kepastian apakah benar terjadi perundungan yang menjadi penyebab kematian dr. ARL.

Ketua Perhimpunan Profesional Hukum dan Kesehatan Indonesia, Muhammad Joni mengatakan, hukum menjadi rujukan, bukan spekulasi, prejudice, apalagi prasangka subyektif dalam dugaan kasus tersebut.

Secara de facto dan de jure, ujar Joni, mahasiswa peserta PPDS FK Undip itu dalam relasi pendidikan dan pelayanan di RSUP Dr Kariadi. Kemudian untuk tempat (locus) perbuatan itu berada di lingkungan RS Pendidikan (RSP).

“Maka tidak lepas tanggungjawab hukum RS, Kemenkes bahkan Menkes,” ujarnya, Sabtu 7 September 2024.

Bilamana kemudian dugaan perundungan itu terbukti, Joni mengatakan, maka perbuatan dan atau dugaan delictum-nya harus diuji menurut hukum acara.

Menurut Joni, pada faktanya maupun tanggungjawab medisnya, peserta PPDS melakukan layanan dan tindakan medis terhadap pasien pada fasilitas kesesehatan (faskes) dengan status RSP.

Di mana, kata dia, secara hukum berada dalam pembinaan teknis dan administratif Menkes dan Kemenkes.

“Jadi, tipikal perbuatan dan peristiwanya bukan hanya kualifikasi perbuatan pendidikan dokter spesialis saja, namun dominan dalam kualifikasi pelayanan medis RS. Itu artinya berarsiran tebal dan turut serta bertanggungajawab secara hukum pihak Menkes, Kemenkes dan pimpinan RS,” tuturnya.

Terkait persoalan hukum yang terjadi dalam masalah ini, Joni mengatakan obyektifitas investigasi dan penyelidikan harus merdeka dari opini dan prejudice.

Di dalamnya, kata dia, termasuk juga untuk tidak mengumbar fakta atau seakan fakta yang belum teruji secara saintifik, evidance based, dan mematuhi hukum acara dengan prinsip presisi yang dapat membentuk opini publik.

Masih terkait dugaan perundungan, Joni menilai perlu diperiksa dan diuji apakah fakta, perbuatan, ataupun serangkaian perbuatan itu dalam konteks penyelenggaraan PPDS, relasi dan interrelasi personal-sosial di luar aras PPDS, atau perbuatan norma etika kedokteran sesama sejawat dokter, atau perbuatan pidana.

Dia menegaskan, penyidik Polri jangan sampai keliru dan gagal mengidentifikasi norma etika dokter ataukah perbuatan hukum.

“Apapun metode dan hasil laporan investigasi, ataupun berkas penyelidikan dan penyidikan Pro Justisia, maka secara hukum tidak lepas dari wewenang dan tanggungjawab hukum Menkes dan Kemenkes serta otoritas RS,” tuturnya.

Selanjutnya Joni mengatakan apapun hasil investigasi maupun penyelidikan maka penting dikawal agar tidak lepas dari tanggungjawab hukum Menkes, Kemenkes dan RS. Termasuk apa dan mengapa terjadi pembiaran.

“Rasanya tidak berfaedah hanya menuding dan tunjuk hidung secara prejudice kepada satu pihak, apakah Kepala Prodi PPDS, Dekan, atau penanggungjawab PPDS. Dalam hal ini juga termasuk di dalamnya tanggungjawab hukum RS di mana terjadinya perbuatan ataupun locus delictie,” ujarnya.

Diaz Abidin

The post Investigasi Perundungan Mahasiswi PPDS Undip, Kemenkes dan RSUP Dr Kariadi Dinilai Turut Bertanggungjawab secara Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Dia bilang, surat penghentian sementara yang dikeluarkan haruslah berdasarkan penelitian internal. Selain itu mekanisme evaluasi yang melibatkan semua pihak terkait.

“Mekanismenya perlu, mulai klarifikasi terlebih dahulu,” kata Hibnu kepada awak media di Semarang, Sabtu 31 Agustus 2024.

Pendapat Hibnu ini disampaikan setelah keluarnya surat nomor KP.04.06/D.X/7465/2024 perihal penghentian sementara aktifitas klinis yang ditujukan kepada Dr dr Yan Wisnu Prajoko, M.Kes, Sp.B, Supsp.Onk(K). Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP Dr Kariadi, dr Agus Akhmadi, M.Kes pada 28 Agustus 2024.

Dalam surat tersebut tertulis,” Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor TK.02.02/D/44137/2024 tanggal 14 Agustus 2024 hal Pemberhentian Program Anestesi Universitas Diponegoro di RSUP dr Kariadi dan berdasarkan dugaan kasus perundungan pada PPDS Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, bersama ini disampaikan bahwa aktivitas klinis Saudara sementara dihentikan untuk menghindari konflik kepentingan sampai dengan proses penanganan kasus tersebut selesai dilakukan”.

Mulai dari sisi hukum, Hibnu menyarankan agar Undip bisa melayangkan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

“Harusnya civitas Undip kompak. Ini harus diperjuangkan, salah satunya melalui PTUN,” ujarnya.

Terkait inti persoalan penyebab meninggalnya mahasiswi PPDS Undip, dr ARL, Hibnu menerangkan, proses itu menjadi kewenangan pihak kepolisian.

Hal ini, kata dia, disebabkan persoalan tersebut masuk pada ranah pidana. Sementara Kemenkes, kata dia, hanya memiliki kapasitas administrasi.

“Jadi tidak bisa melakukan justifikasi melalui media,” katanya.

Soal perundungan, Hibnu menekankan, semua civitas akademika dapat memerangi praktik perundungan. Untuk itu perlu ada evaluasi dalam upaya melakukan perbaikan.

“Kalau betul itu (perundungan) terjadi maka harus ada perbaikan,” katanya.

Diaz Abidin

The post Pakar Hukum Minta Undip Sikapi Pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran dari RSUP dr Kariadi appeared first on SuaraBaru.id.

“Hal ini untuk menjaga citra profesi kedokteran,” kata Ketua Komite Pusat Solidaritas Penyelamat Citra Profesi (KPSPCP), dr Daeng Mohammad Faqih, saat membuka diskusi daring bertajuk “Benarkah Kasus PPDS FK Undip Didekati Secara Subjektif dan Unprofessional” yang digelar Ahad 25 Agustus 2024.

Dalam agenda itu, tampil sebagai panelis Dr. dr. Darwito S.H. Sp.B.Onk. (Direktur Utama RSA UGM), Guru besar Unair Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.B., Sp.BP-RE(K), dan dr C Andryani, dokter forensik di RS Bhayangkara Bandarlampung serta dipandu oleh dr Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia M Nasser.

dr Daeng menegaskan, peristiwa yang menyebabkan meninggalnya mahasiswi PPDS Anestesi FK Undip ini menjadi kasus yang serius.

Dia menggarisbawahi, dalam merespons dalam bentuk pernyataan, keputusan maupun tindakan harus disampaikan secara hati-hati dan jangan sampai melebihi dari ranah hukum yang bukan menjadi areal profesi sebagai dokter.

“Bagi keluarga korban pasti ini menimbulkan kesedihan mendalam dan kemarahan. Bagi masyarakat secara umum, pasti akan menimbulkan kemarahan dan kutukan kepada siapa saja yang menyebabkan hilangnya nyawa. Untuk itu harus ditangani secara serius dan hati-hati, jangan sampai tanggapan kita melebihi dari hukum,” kata sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2018-2021 itu.

Menyikapi kasus tersebut, pentingnya sikap tegas dan tidak ada pembelaan terhadap tindakan perundungan atau bulliying bila hal itu terbukti.

“Karena bulliying ini bertentangan dengan etika profesi, hukum dan bisa menghancurkan solidaritas dan citra luhur profesi. Untuk itu kita harus hati hati menangani kasus ini, kita harus menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan perundungan secara baik dan tegas,” kata dia.

Dalam sesi diskusi, dr Djoko Widyarto yang menjabat sebagai ketua Majelis Kehormatan Etik Kehormatan IDI Wilayah Jawa Tengah, meminta agar pengertian mengenai perundungan ini dapat diperjelas. Sejauh ini masih terdapat perbedaan pada pehamanan soal perundungan sepeti pada intruksi Menkes, Permendikbud hingga Fatwa MKEK.

Dia juga mengusulkan di masa depan perlu diperkuat lagi kurikulum mengenai modul etika di semua fakultas kedokteran.

“Dasar dasar etika kedokteran itu harus ditanamkan, tidak hanya sekadar memberikan pelajaran tetapi harus bisa memberikan contoh di lapangan sehingga peserta didik itu paham tentang etika kedokteran,” ujarnya.

Sementara moderator menyampaikan sejumlah kesimpulan penting dari sesi diskusi yang diikuti oleh lebih dari 150 peserta yang berasal dari profesi dokter ini.

Nasser mengatakan kesimpulan pertama adalah perundungan dalam seluruh proses pendidikan kedokteran, baik di pendidikan kedokteran maupun pendidikan dokter spesialis, merupakan musuh bersama.

“Perundungan sebagai perusak solidraitas kesejawatan, kohesi anggota kedokteran dan kami yakini bulliying ini adalah masalah pribadi maka harus diselesaikan dengan cara pribadi,” katanya.

Kedua, kata Nasser, perlu adanya semangat untuk mawas diri dan bersatu menghadapi bullying atau orang orang yang bermaksud tidak baik terhadap profesi kedokteran. “Mari kita jaga integritas, martabat dan muruah yang hendak diluluhlantakan oleh pihak tertentu pada profesi kita.”

Selanjutnya, Nasser menyimpulkan untuk menyiapkan aksi legal prosedural terhadap upaya atau langkah yang hendak mengobrak-abrik melalui kegiatan yang sistematis dan terencana terhadap profesi kedokteran.

“Kita ingin mendorong semua pihak untuk menyebarkan sikap anti premanisme birokrasi karena ini berbahaya. Ini harus diperjuangkan hingga pemerintahan baru nanti. Di sini kita harus menonjolkannya dengan mengedepankan budaya ilmiah, bukan dengan budaya kekuasaan,” katanya.

Diaz Abidin

The post IDI Diminta Serius Sikapi Kasus Meninggalnya Mahasiswi PPDS Undip appeared first on SuaraBaru.id.

Surat pemanggilan untuk keluarga almarhumah dibenarkan oleh Penasehat Hukum keluarga, Sulisyanto SH MH. “Iya benar. Ibu almarhumah telah mendapat surat panggilan dari Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan terkait meninggal putrinya yang viral,” kata Susyanto, Rabu (21/8/2024).

Susyanto menyampaikan, surat panggilan dari Polrestabes Semarang datang kemarin. Namun, kliennya yakni ibu alamrhumah tidak bisa memenuhi panggilan tersebut dikarenakan masih mendampingi ayah almarhumah yang saat ini masih di rawat di RSCM Jakarta atas rekomendasi dari  Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

“Ibu almarhumah tidak bisa memenuhi panggilan dari Polrestabes Semarang karena beliau masih mendampingi suaminya yang sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta,” terang Susyanto.

Panggilan terhadap kliennya minta kepada Polrestabes Semarang untuk diagendakan pemanggilan ulang kembali. “Ya kita minta agenda pemanggilan diulang karena yang bersangkutan masih mendampingi suaminya di RSCM Jakarta,” ucapnya.

Lebih lanjut Susyanto menyampaikan, bahwa surat panggilan yang ditujukan terhadap ibu almarhumah untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas meninggalnya putrinya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjenguk ayah almarhumah yang sedang menjalani perawatan di RSUD Kardinah Kota Tegal, Minggu (18/8/2024). Setelah melihat kondisi ayah almarhumah, Menkes memberikan rekomendasi untuk dirujuk ke RSCM Jakarta.

Selain kehadiran Menkes, hadir juga Tim Investigasi dari Kementerian Kesehatan untuk meminta data dan dokumen dari keluarga terkait meninggalnya almarhumah.

Sutrisno

The post Keluarga Almarhumah dr Aulia Dapat Surat Panggilan Polisi appeared first on SuaraBaru.id.

The post Bantahan Undip Semarang soal Dugaan Perundungan Dibalik Meninggalnya Mahasiswi PPDS Fakultas Kedokteran appeared first on SuaraBaru.id.