Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pengisian kuisioner PMPJ yang telah dilaksanakan pada bulan April lalu.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan sudah lebih dahulu melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap 11 notaris di Kota Tegal dan Kabupaten Breses serta Kabupaten Tegal.

Dalam Entry Meeting kali ini, hadir Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara bersama Wakil Ketua Majelis Pengawas Darah (MPD) Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, Untung. Audit kepatuhan sendiri akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 24 – 25 Oktober 2024.

Kadiv Yankumham mengungkapkan, berdasarkan hasil analisis atas pengisian kuesioner dari 2.646 notaris di Provinsi Jawa Tengah hingga bulan Juni 2024, terdapat 216 notaris yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi dan tinggi.

“Sehingga, para Notaris yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi dan tinggi tersebut perlu dilakukan audit dalam rangka evaluasi dan penyuluhan untuk mendorong peran aktif notaris sebagai Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” ujar Anggiat.

“Kegiatan audit kepatuhan notaris mencakup evaluasi atas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan,” sambungnya.

Anggiat menyebut, untuk mencegah dimanfaatkannya profesi notaris sebagai gatekeeper pencucian uang, notaris yang akan memberikan jasa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasanya, haruslah terlebih dahulu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan transaksi pengguna jasanya. “Penerapan PMPJ harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan, ” ujarnya.

“Kita harus bersinergi dan bekerja sama. Kami dari Kanwil Kemenkumham sebagai kepanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para notaris,” terangnya.

The post Kemenkumham Jateng Kembali Lakukan Audit Kepatuhan Penerapan PMPJ appeared first on SuaraBaru.id.

Ada 11 orang notaris di Kabupaten Boyolali yang dilakukan audit kepatuhan. Notaris ini mempunyai hasil beresiko tinggi, dimana hasil tersebut didapat dari pengisian kuesioner yang diisi oleh para notaris di seluruh Jawa Tengah pada medio bulan April 2024 sampai dengan Juni 2024.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan memimpin jalannya audit didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara bersama Kepala Rutan Kelas IIB Boyolali, Eko Subekti.

Kadiv Yankumham mengatakan, audit kepatuhan ini bertujuan untuk melindungi para notaris dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Terorisme mengingat saat ini kasus TPPU dan Terorisme di Indonesia begitu masif.

“Dengan audit ini dapat mendorong Notaris untuk menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencegah digunakannya Notaris sebagai sarana atau sasaran kejahatan pencucian uang,” ujar Anggiat, Rabu (7/8/2024).

Dikatakan bahwa penerapan PMPJ yang diuji melalui dua ruang lingkup yaitu Kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme serta penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU-PT.

Kegiatan audit kepatuhan ini dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 6-7 Agustus 2024. Tim audit melakukan pengujian transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan periode transaksi tanggal 6 hingga 7 Agustus 2024. Pengujian transaksi tersebut terkait dengan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Lakukan Audit Kepatuhan PMPJ Notaris di Kabupaten Boyolali appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan kewajiban kepada profesi Notaris.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto pada kegiatan sosialisasi penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang diinisiasi Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Kabupaten Cilacap, di hotel Dafam Cilacap, Selasa (16/1/2024).

“Para Notaris wajib melaporkan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa,” kata Tejo.

“Notaris wajib bertindak untuk mengenali profiling organisasi pengguna jasa yang merupakan pelaku usaha, dimana dikhawatirkan bahwa profiling dari organisasi penggerak dari bisnis itu menggunakan atau dapat diduga dari uang-uang yang berasal dari tindak pidana,” tambah Tejo.

Menurut Kakanwil, profesi notaris rentan dimanfaatkan untuk pencucian uang karena adanya ketentuan kerahasiaan yang diberikan Undang-Undang, seperti kerahasiaan hubungan antara notaris dengan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang.

The post Kakanwil Tejo Harwanto Tegaskan Notaris Wajib Melaporkan Penerapan PMPJ appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu untuk memastikan kepatuhan Notaris sebagai pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Notaris yang diaudit merupakan Notaris yang berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis atas pengisian kuesioner penerapan PMPJ dan pelaporan TKM.

Tim dari Kanwil Kemenkumham Jateng yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara menggelar Rapat Koordinasi dengan para anggota MPD Notaris Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan yang berlabgsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto itu sekaligus dalam rangka persiapan penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Kantor Sekretariat MPD Notaris.

Widya mengapapresiasi kerja keras seluruh anggota MPD Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Notaris.

Menurutnya, Kanwil Kemenkumham Jateng akan melakukan peningkatan kapasitas Sekretariat MPD Notaris untuk mengoptimalkan layanan penanganan pengaduan masyarakat.

Nantinya, Kanwil akan memberikan bimbingan teknis penanganan pengaduan masyarakat kepada seluruh Ketua MPD Notaris bersama Sekretaris dan Staf Sekretariat, serta akan menerbitkan Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mengenai penetapan UPT sebagai Kantor Sekretariat MPD Notaris.

Ia berharap dukungan Kepala UPT dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, untuk memfasilitasi sidang pemeriksaan, rapat, dan penyimpanan protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Audit Kepatuhan Notaris  appeared first on SuaraBaru.id.

Audit ini ditujukan terhadap para Notaris Kota Salatiga yang dinilai berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis atas pengisian kuesioner penerapan PMPJ.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nur Ichwan yang terlibat langsung dalam kegiatan itu, menegaskan bahwa seluruh Notaris wajib menerapkan PMPJ.

Menurutnya, apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka Notaris akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Nur Ichwan juga menjelaskan tujuan audit ini untuk memberikan evaluasi dan bimbingan lebih lanjut agar Notaris memahami penerapan PMPJ dan melaksanakannya secara efektif.

Kegiatan audit juga diikuti Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, dan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Lakukan Audit terhadap Notaris Kota Salatiga appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu ditegaskan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Dr A Yuspahruddin, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris dan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Beneficial Ownership) yang berlangsung di Ballroom Java Heritage Hotel, Senin (27/3/2023).

“Apabila pengguna jasa menolak untuk mematuhi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa, maka Notaris wajib melaporkan hal tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” kata Yuspahruddin.

Yudpahruddin menjelaskan, dalam hal penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, Notaris merupakan salah satu pihak yang melaksanakan penyampaian informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang.

Menurut Yuspahruddin, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, memberikan hak bagi setiap orang untuk dapat meminta informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi kepada Instansi berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

“Keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi akan menutup ruang terjadinya praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme secara efektif,” ungkap Yuspahruddin.

Berdasarkan penjelasan Kakanwil diketahui bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris dan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi merupakan rekomendasi wajib agar Indonesia dapat menjadi negara anggota Financial Action Task Force (FATF), suatu badan antar pemerintah yang menetapkan standar efektif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme, serta ancaman terhadap sistem keuangan internasional.

“Apabila Indonesia berhasil menjadi anggota FATF, maka Indonesia akan dipercaya sebagai negara yang aman dari tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana pendanaan terorisme,” jelasnya.

“Saya mendorong Notaris betul-betul melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dengan penuh rasa tanggung jawab, demi terwujudnya citra negara Indonesia sebagai negara yang aman dari pencucian uang dan pendanaan terorisme,” tandasnya.

Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, mengharapkan para Notaris di Jawa Tengah ikut andil melaksanakan program Pemerintah tersebut, salah satunya dengan cara segera melakukan Registrasi goAML dan pelaporan PMPJ

“Kalau yang belum mengisi, kami harap setelah kegiatan ini bisa segera mengisi. Jadi bulan Juni, bisa 100 persen yang telah melakukan pengisian PMPJ,” ujar Nur Ichwan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan menyampaikan, upaya memberikan pemahaman tentang dasar hukum dan manfaat pemberlakuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Beneficial Ownership).

“Tujuannya untuk membentuk kemampuan notaris dalam melakukan proses pengenalan jasa dan pemilik manfaat secara optimal,” katanya.

Dalam kegiatan diikuti oleh 200 orang Notaris langsung dan ratusan lainnya secara virtual.

Acara pembukaan sendiri, disaksikan oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Kantor Wilayah serta Kepala UPT se Eks Karesidenan Banyumas.

Ning S

The post Kakanwil Jateng Buka Bimtek Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris appeared first on SuaraBaru.id.