Hal itu seperti yang disampaikannya, kepada sejumlah awak media, usai bersilaturahmi ke Kantor MUI Jawa Tengah, yang ada di Komplek Masjid Baiturrahman, Semarang, Rabu (6/8/2025).

Menurut dia, pihaknya sangat kaget ketika nama perusahaannya disebut sebagai pihak yang akan mendirikan peternakan babi di wilayah Jepara, sebagaimana disebut pada Fatwa MUI Nomor Kep.FW.01/DP-P.XIII/SK/VIII/2025.

BACA JUGA: Ekspansi Ismaya Group Hidupkan Kawasan Kota Lama Semarang

”Atas pemberitaan itu, banyak yang kemudian mengkonfirmasi kepada kami, termasuk para wartawan. Karena kami tidak pernah merasa akan mendirikan perternakan babi, lalu kami berinisiatif berkirim surat ke MUI. Kami juga melakukan penelusuran, dan perlu segera melakukan klarifikasi,” kata Yustinus.

Dalam penelusuran yang dilakukan tim dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, didapati surat sebagaimana yang dikirim ke MUI Kabupaten Jepara, dengan tanda tangan atas nama Arip Abidin, selaku Direktur Investasi. Atas temuan ini disimpulkan, surat itu dibuat bukan atas nama perusahaannya.

”Dasarnya, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk tidak ada program atau rencana membangun peternakan babi. Kop surat yang digunakan untuk berkirim surat ke MUI Kabupaten Jepara pun, beda dengan Kop Surat PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Selain itu, di perusahaannya tidak ada karyawan bernama Arip Abidin, apalagi menjabat sebagai Direktur Investasi,” jelas Yustinus lagi.

BACA JUGA: Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi Tantang Mahasiswa Jadi Penggerak Demokrasi

Akhirnya disimpulkan oleh perusahaan, surat itu memalsukan nama perusahaan. ”Informasi ini penting diketahui MUI Jawa Tengah, sekaligus masyarakat luas, agar tak salah menilai,” imbuhnya.

Pihaknya juga mengapresiasi MUI Jateng, yang telah memberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan informasi penting ini. Dalam pertemuan itu juga disampaikan profil perusahaan PT Charoen Pokphand Indonesia, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang peternakan unggas ayam. Mulai dari pakan, anak ayam, kemitraan ayam broiler, dan rumah potong, serta ayam olahan.

Kepada pengurus MUI Jateng, Yustinus juga menyatakan sepakat pada penolakan peternakan babi. Karena selain bertentangan dengan syariat umat Muslim, juga terhadap kondisi sosial kemasyarakatan.

BACA JUGA: Panitia Kongres PWI 2025 Tetapkan Jumlah Total Hak Suara 87, Peninjau Tiap Provinsi 5 Orang

”Kami sudah berupaya mencari dan menghubungi Arip Abidin. Kami undang ke Jakarta untuk dimintai penjelasannya, namun tidak datang. Hingga kami ke Semarang ini, dia juga tidak bisa dihubungi,” jelasnya.

Atas kejadian itu, Yustinus mengimbau, agar semua pihak mewaspadai modus penipuan menggunakan nama perusahaannya. Banyak pihak yang memanfaatkan nama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, antara lain melalui penawaran online, dan terakhir berpura-pura ingin menanamkan investasi dengan membangun peternakan babi.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Jateng, Drs KH Muhyiddin MAg mengungkapkan rasa syukurnya, atas informasi penting terkait surat klarifikasi dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.

”Kami berharap, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk bisa melengkapi bukti kuat kebohongan Arip Abidin, yang mengaku sebagai Direktur Investasi PT Charoen Pokphand Indonesia, yang berkantor perwakilan di Bali,” kata dia didampingi Sekretaris Dr H Agus Fathudin Yusuf MA, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jateng KH Dr Ahmad Izzudin MAg.

Riyan

The post MUI Jateng Terima Klarifikasi dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, Tak Ada Peternakan Babi di Jepara appeared first on SuaraBaru.id.

Termasuk memberikan izin berdirinya usaha peternakan babi hukumnya haram, serta membantu, mendukung, dan memasilitasi berdirinya usaha peternakan babi hukumnya juga haram.

Pernyataan itu tertuang dalam Keputusan Komisi Fatwa MUI Jateng Nomor: Kep.FW.01/DP-P.XIII/SK/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025, tentang Hukum Usaha Peternakan Babi.

BACA JUGA: Langsung Bebas! 65 Narapidana di Jawa Tengah Terima Amnesti 

Fatwa itu ditandatangani Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, Sekretaris Umum Drs KH Muhyiddin MAg, Ketua Komisi Fatwa Dr KH Fadlolan Musyaffa’ Lc MA, dan Sekretaris Komisi Fatwa Prof Dr KH Ahmad Izzuddin MAg, disaksikan Ketua Dewan Petimbangan Drs KH Ali Mufiz dan para pengurus, pada Jumat (1/8/2025).

Dalam rapat khusus di Gedung KH MA Sahal Mahfudh, Jalan Pandanaran 126, Kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Simpanglima Semarang itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Jepara, Dr KH Mashudi MAg menyampaikan hasil kajian dan studi lapangan, tentang rencana pendirian peternakan babi di wilayahnya oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pertimbangan Drs KH Ali Mufiz MPA, para Ketua Komisi dan Komisi Fatwa, diminta menyampaikan pendapat dan pandanganya tentang masalah ini.

BACA JUGA: Hati-hati di Jalan, Agar Tidak Kena Sasaran Anak Jalanan

Ketua Komisi Fatwa Dr KH Fadlolan Musyaffa’ Lc MA, kemudian menyampaikan dasar-dasar hukum hukum babi, mulai dari Alquran, hadist dan pendapat para ulama terdahulu.

”Babi adalah hewan haram dan najis, yang tidak boleh dikonsumsi dan dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Bahwa usaha peternakan maupun budidaya babi, baik secara tradisional maupun modern, mempunyai hukum yang sama dalam hal keharamannya,” tegas dia.

Karena itu, MUI Jateng merekomendasikan agar pemerintah tidak memberikan izin berdirinya usaha peternakan babi. MUI juga mengajak ormas dan umat Islam, menolak berdirinya usaha peternakan babi.

BACA JUGA: Sanggar Candi Joglo Semar Tampilkan Tari Tradisional di Expo Koperasi Grobogan

”Fatwa ini berlaku tidak hanya di Jepara, tetapi di seluruh wilayah Jateng. Umat harus dilindungi,” tegas Kiai Darodji.

Menurutnya, MUI mengemban tiga fungsi utama khadimul ummah (pelayan umat), himayatul ummah (pelindung umat), dan shadiqul hukumah (mitra strategis pemerintah). Ketiganya menjadi fondasi dalam menjalankan peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Ditambahkan Sekretaris Umum MUI Jateng, Drs KH Muhyiddin MAg, hukum keharaman babi sudah di-nash (ditetapkan dengan tegas) dalam Alquran dan hadits. Masyarakat Kabupaten Jepara yang mayoritas Muslim, dan tingkat religiusitasnya tinggi, telah menyatakan penolakannya terhadap rencana pendirian usaha peternakan babi.

BACA JUGA: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Grobogan Agustus 2025, Cek di Sini!

”Hasil rapat koordinasi Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Provinsi tanggal 12 Juli 2025, menugaskan MUI Jateng untuk melakukan kajian hukum terhadap rencana pendirian usaha peternakan babi, di wilayah Kabupaten Jepara,” ungkap Kiai Muhyiddin.

Surat permohonan dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, nomor: 5/PTCPI/P/VI/2025 tertanggal 5 Juni 2025, perihal permohonan fatwa/pernyataan sikap tertulis atas usaha peternakan babi modern di wilayah Kabupaten Jepara, perlu segera diberikan jawaban hukum.

Riyan

The post Peternakan dan Budidaya Babi Hukumnya Haram appeared first on SuaraBaru.id.