Pada kegiatan itu, Tim PKM USM terdiri dari, Ketua Helen Intania Surayda SH MH, anggota Dr Tri Mulyani SPd SH MH, dan A Heru Nuswanto SH MH. Kegiatan diikuti 26 kader perempuan dan perangkat kelurahan. Hadir juga dalam acara ini antara lain, Ketua PKK Kelurahan Pindrikan Lor, Diah Prawati SIp.

Dalam keterangannya, Helen Intania mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman hukum, tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dalam perspektif hak asasi manusia internasional.

BACA JUGA: Komunitas Golf Mahasiswa Terbentuk di USM

Dia berharap, setelah mengikuti kegiatan ini, pemahaman para kader perempuan Kelurahan Pindrikan Lor tentang hukum, akan semakin meningkat. ”Selain itu, para kader dapat menularkan ilmu yang didapat, untuk disampaikan kepada lingkungan masyarakat,” katanya.

Ditambahkannya, gender merupakan konsep sosial yang membedakan peran, tanggung jawab, dan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh konstruksi sosial, budaya, dan norma masyarakat.

Berbeda dengan jenis kelamin (sex) yang bersifat biologis, gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai konteks ruang dan waktu. Dalam perspektif hukum, pemahaman gender menjadi penting, karena ketimpangan relasi gender seringkali melahirkan diskriminasi dan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan kelompok rentan.

BACA JUGA: Tim Basket Putra USM Yakin Berprestasi di Campus League 2026

”Ketidaksetaraan gender dapat memosisikan perempuan dalam kondisi subordinat, bergantung secara ekonomi, dan memiliki akses terbatas terhadap keadilan,” ujarnya.

Dalam konteks masyarakat lokal, pemahaman gender yang keliru kerap melanggengkan anggapan, dominasi laki-laki dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar. Sehingga tindakan kekerasan sering dinormalisasi, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Kekerasan berbasis gender, juga masih menjadi persoalan serius, baik secara global maupun Nasional, dengan kecenderungan meningkat. Dan sebagian besar terjadi di ruang domestik.

BACA JUGA: Pascasarjana USM Jalin Kolaborasi Strategis dengan Bea Cukai Tanjung Emas

”Kekerasan berbasis gender (Gender-Based Violence/GBV), merupakan persoalan global yang diakui sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling sistemik dan persisten,” tuturnya.

Disebutkan juga, berbagai studi menunjukkan, GBV berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial, budaya, dan struktural.

Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan.

BACA JUGA: Karateka USM Bertekad Raih Hasil Terbaik di Kejurprov Karate di Magelang

”Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling dominan yakni, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT kerap dipersepsikan sebagai urusan pribadi keluarga, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan, dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai,” ungkapnya.

Menurutnya, dari perspektif hukum dan HAM, GBV termasuk KDRT, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental. Seperti hak atas rasa aman, hak atas martabat manusia, serta hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan diskriminatif.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan, prinsip kesetaraan dan martabat yang melekat pada setiap manusia, tanpa pembedaan apapun. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan dengan alasan budaya, adat, atau relasi privat.

BACA JUGA: Kemahasiswaan USM Selenggarakan Dialog Bersama Ormawa

Hukum internasional secara tegas menempatkan kekerasan berbasis gender, sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini ditegaskan dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), khususnya melalui General Recommendation Nomor 19 dan Nomor 35, yang menyatakan, kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang menghambat perempuan menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya.

”Negara-negara pihak, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan, perlindungan, penindakan, dan pemulihan bagi korban,” jelasnya.

Dalam konteks ini, lanjutnya, kader masyarakat memiliki peran strategis sebagai community-based human rights actors. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara warga, pemerintah, dan lembaga layanan, sekaligus sebagai agen perubahan norma sosial.

BACA JUGA: Sembilan Pemain PS USM Perkuat Tim Porprov Kota Semarang

Penguatan pemahaman kader tentang kekerasan berbasis gender dalam perspektif HAM internasional menjadi penting, agar kader tidak hanya memahami aspek normatif hukum Nasional saja, tetapi juga nilai-nilai universal HAM, yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi.

”Strategi pencegahan memerlukan sinergi kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan edukasi publik, untuk menciptakan kesetaraan gender yang substantif,” tambahnya.

Menurutnya, Kelurahan Pindrikan Lor, sebagai wilayah dengan dinamika sosial perkotaan, memiliki potensi kerentanan terhadap terjadinya kekerasan berbasis gender, sebagaimana wilayah perkotaan lainnya.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Terima Bantuan Pendidikan dari Bank Mandiri

Kesenjangan pemahaman hukum dan HAM di tingkat komunitas, menjadi salah satu faktor penghambat pencegahan kekerasan berbasis gender.

”Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman kader Pindrikan Lor, mengenai kekerasan berbasis gender sesuai prinsip HAM internasional, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penguatan perlindungan korban di tingkat komunitas,” tandasnya.

Riyan

The post Tim PKM Universitas Semarang Beri Penyuluhan Hukum di Kelurahan Pindrikan Lor appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam arahannya terkait penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo meminta seluruh pejabat untuk melihat setiap musibah dari perspektif yang lebih besar.

”Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu, kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” kata Presiden dalam arahannya di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

BACA JUGA: Sekolah Harus Bisa Jadi Rumah yang Aman, Nyaman dan Menyenangkan bagi Peserta Didik

Seperti dikutip dari laman resmi kepresidenan, Prabowo menyampaikan, bencana yang terjadi menjadi pengingat, bahwa seluruh kemampuan dan sumber daya harus dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat.

”Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan. Tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” pintanya.

Kepala Negara pun mengingatkan jajarannya, untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam proyek maupun program yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Presiden Prabowo juga menegaskan, tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencoba mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat.

BACA JUGA: Anggaran DPUPR Wonosobo Dipangkas, Efek Efisiensi dari Pemerintah Pusat

”Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menginstruksikan jajarannya, untuk mencatat dan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terhadap setiap indikasi kecurangan.

”Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tandasnya.

Riyan

The post Tak Ada Toleransi bagi Pengambil Keuntungan dalam Penderitaan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan itu, menggandeng beberapa instansi seperti tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Forum Anak Kota Semarang, dan Layanan Psikologi USM.

Hadir pada acara ini, Ketua Senat Prof Dr Dra Hardani Widhiastuti MM Psikolog, Wakil Rektor III USM Dr Muhammad Junaidi SHI MH, dan Kaprodi S1-Psikologi USM Yudi Kurniawan SPsi MPsi Psikolog.

BACA JUGA: UPNS Wasbang USM Adakan Edukasi Literasi Digital Berwawasan Kebangsaan

Ketua UPNS Konseling Mahasiswa USM, Kimi Katkar SPsi MSi mengatakan, seminar ini digelar untuk menumbuhkan kesadaran kolektif kepada orang tua dan remaja, terkait peningkatan kesehatan mental yang berhasil menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya hal itu.

”Meskipun kesehatan mental ini tidak terlihat secara fisik, akan tetapi berpengaruh sekali dan berdampak pada psikisnya. Jadi agar dari sisi ayah, ibu, maupun anak bisa lebih peka dan lebih peduli lagi, terhadap kesehatan mental mereka,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Jateng, Ema Rahmawati berharap, pola komunikasi orang tua terhadap anak dapat berubah. Alih-alih memberikan judgement, diharapkan orang tua lebih fokus mendengar apabila sedang berinteraksi dengan anak.

”Oleh karena itu, Tim Penggerak PKK Provinsi Jateng mempunyai program Paredi, yaitu pola asuh anak remaja dengan penuh cinta, kasih sayang di era digital. Karena bagaimanapun, orang tua sekarang harus siap dengan perubahan-perubahan komunikasi dan perilaku. Melalui program ini, diharapkan kepada keluarga bisa memberikan pola asuh yang benar pada anak-anak,” tegasnya.

Riyan

The post UPNS Konseling Mahasiswa USM Gelar Seminar Kesehatan Mental Remaja appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Rektor III USM Dr. Muhammad Junaidi SHI MH, Dekan FH USM Dr Amri Panahatan Sihotang SS SH MHum, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida, FH Unnes Dr Pratama Herry Herlambang SH MH, dan Nabila Putri Berliana SH, serta Penghubung Komisi Yudisial Jateng M Farhan.

Dalam keterangannya, Dr Amri Panahatan Sihotang mengatakan, kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, pada 10 Desember 2024 mendatang.

BACA JUGA: Tim PKM Dosen MH USM Beri Pencerahan Hukum Pilkada

Disampaikan dia, pihaknya selalu mengangkat isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat, sebagai bahan penelitian. Dia berharap, isu itu dapat dikembangkan dan mahasiswa lebih peka terhadap kejadian-kejadian di dalam masyarakat, terutama berkaitan masalah HAM yang hingga saat ini permasalahannya belum tuntas.

”Kita harus ikut ambil peran. Karena kita mengajarkan mahasiswa untuk peka terhadap lingkungan, keadilan, terutama yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia,” kata dia.

Sementara itu, Dr Muhammad Junaidi menyampaikan, tanggal 10 Desember menjadi satu refleksi bersama, untuk terus mendukung adanya upaya penguatan terhadap isu-isu HAM.

BACA JUGA: Fakultas Ekonomi USM Bahas AI di Era Society 5.0

”Sistem yang sudah berjalan saat ini sudah cukup bagus, tapi yang menjadi masalah adalah isu HAM yang selalu belum selesai. Maka, Fakultas Hukum USM membuat acara diskusi internal, yang isinya bagaimana kita move on terhadap masalah isu HAM, yang telah terjadi di masa lampau, untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Junaidi berharap, hasil diskusi itu dapat diformulasikan dalam beberapa kegiatan pengabdian dan penelitian, yang akan dilakukan internal Fakultas Hukum, untuk menghasilkan beberapa karya yang dijadikan sebagai wadah.

”Sehingga kita menatap ke depan menyongsong Indonesia Emas dan pembangunan Indonesia dengan lebih baik. Tentunya tetap dalam penguatan daripada penegakan hukum, mendorong upaya hal-hal yang belum selesai, dan mengupayakan sistem hukum kita adalah sistem hukum yang benar-benar menjamin adanya hak asasi manusia,” lanjutnya.

Riyan

The post Fakultas Hukum USM Adakan Diskusi Internal Bahas HAM di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.