The post Sengketa Warisan 7 Sertifikat Tanah dan Uang Rp700 Juta di Semarang, Saksi Ahli Dorong Penyelesaian Kekeluargaan appeared first on SuaraBaru.id.

Pemantauan tersebut dalam rangka memastikan integritas dan transparansi penegakan hukum terkait pemilu 2024.

Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan menjelaskan, beberapa aspek penting dalam pemantauan persidangan ini untuk memastikan bahwa hakim yang menangani perkara ini mematuhi standar etika dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sehingga para pihak yang terlibat mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku atas perkara ini.

“Kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya dari Komisi Yudisial untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” jelasnya.

Diketahui dalam perkara pidana pemilu ini melibatkan salah satu Komisioner pada KPU Kabupaten Wonosobo yang didakwa mengarahkan kepada PPK untuk memilih salah satu capres pada pemilu 2024.

Farhan menyebut, perkara ini sudah sampai tahap akhir setelah enam hari disidangkan.

“Melalui pengawasan ini, Komisi Yudisial berkomitmen mendukung terciptanya sistem peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menangani perkara pidana pemilu, sehingga pesta demokrasi mendapatkan legitimasi,” ungkapnya.

Ning S

The post PKY Jateng Lakukan Pengawasan Persidangan Perkara Pidana Pemilu di PN Wonosobo appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, kasus ini berawal dari tersebarnya video yang mengkampanyekan seorang caleg oleh anak di bawah umur.

Koordinator PKY Jateng, Muhammad Farhan mengatakan, dalam persidangan ini, pihak jaksa mendakwa seorang caleg DPRD Purworejo yang diduga kampanye melibatkan anak di bawah umur sebagai bentuk pelanggaran hukum pemilu yang secara tegas dilarang oleh undang-undang pemilu.

Perkara yang teregister nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr pada Agenda sidang hari ini dilakukan secara maraton, yakni pemeriksaan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan.

Setelah sidang diskors dilanjutkan pembacaan pledoi, sedangkan replik serta duplik diajukan secara lesan, mengingat limitasi waktu yang diberikan oleh undang-undang dalam pemeriksaan perkara pidana pemilu di Pengadilan hanya tujuh hari.

“Pemantauan persidangan pemilu merupakan program prioritas nasional Komisi Yudisial RI dalam rangka mengawal proses demokrasi menjelang pemilu 2024. Selain itu pemantauan ini untuk memastikan bahwa proses persidangan dalam penanganan kasus ini berjalan sesuai dengan aturan,” terang Farhan.

Selain itu pemantauan ini juga sebagai upaya advokasi terhadap hakim dalam rangka mencegah terjadinya intervensi maupun adanya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Sidang akan digelar kembali pada hari Senin (29/1) dengan agenda pembacaan putusan.Diketahui persidangan ini menjadi perhatian masyarakat, karena melibatkan anak di bawah umur dalam berkampanye.

Diharapkan putusan yang diambil oleh pengadilan nantinya dapat menjadi preseden penting dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Ning S

The post PKY Jateng Lakukan Pemantauan Persidangan Perkara Pidana Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi Kelurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui program-program pemerintah antara lain, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), dan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan berupa Pinjaman Dana Bergulir.

Dana tersebut dikelola pada UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan.

Pengelolaan dana tersebut cenderung disalahgunakan oleh oknum pengelola keuangan yang dapat dikategorikan melakukan korupsi. Untuk penyelesaiannya akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, serta penuntutan, dapat pula diselesaikan dengan menerapkan Keadilan Restoratif, yaitu sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi diantara para pihak yang berperkara serta keluarganya.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pihak lain yang terkait diantaranya adalah, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial.

Penyelesaian perkara pidana yaitu suatu penyelesaian perkara dikarenakan ada yang dirugikan, sehingga penyelesaiannya bisa melalui negosiasi, mediasi para pihak yang berperkara, dengan melakukan musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai mediator yang ditunjuk para pihak tersebut, dan apabila tidak ada titik temu, maka perkara tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan upaya hukum (Helmy Zianul Fuad, 2016: 3-5).

Cara penyelesaianya melalui keadilan restoratif perkara tindak pidana korupsi dana kelurahan yaitu :

1. Dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan setelah sepakat dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan (dapat berbentuk pernyataan atau dading/perdamaian) yang ditandatangani oleh para pihak di atas meterai cukup yang diketahui oleh pejabat atau pihak terkait.

2. Pelaku mengembalikan seluruh kerugian dalam bentuk tunai dan kontan atau jaminan yang dapat dipertanggung jawabkan.

The post Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Melalui Keadilan Restoratif appeared first on SuaraBaru.id.