Menurut dia, advokat sangat menentukan perlindungan terhadap masyarakat. Advokat yang kompeten dan berintegritas, akan mampu menjaga kepentingan kliennya.

Hal itu seperti yang dia sampaikan kepada sejumlah awak media, usai memberikan sambutan di acara Seminar Nasional dan Pengangkatan Advokat, yang digelar di Auditorium Kampus Unissula, Semarang, Sabtu (11/4/2026).

BACA JUGA: Kirab Budaya HUT Ke-60 Batang, Perkuat Akar Sejarah

Dalam acara yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Kota Semarang itu, Prof Otto juga menyebutkan, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi KUHP dan KUHAP yang baru.

”Hari ini kita gabungkan acara pengangkatan advokat, dengan seminar KUHP dan KUHAP. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama, untuk menegakkan hukum dengan baik,” ujar dia lagi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI itu, juga memberikan apresiasi atas tingginya animo peserta dalam acara ini.

BACA JUGA: Dibully karena Obesitas, Siswa SMAN 1 Kembang Raih Juara  Tinju

”Jumlah peserta yang hampir mencapai 2.000 orang, merupakan capaian yang jarang terjadi. Jarang sekali ada kegiatan dengan animo sebesar ini,” puji dia.

Pada kesempatan itu, Prof Otto juga menyinggung peran DPR, dalam mengawasi Aparat Penegak Hukum (APH). Dia menyebut, fungsi itu merupakan bagian dari mekanisme yang wajar dalam sistim ketatanegaraan.

”DPR punya fungsi pengawasan. Hal itu dianggap penting, untuk memastikan kinerja penegak hukum bisa berjalan baik. Proses hukum itu butuh waktu, tidak bisa instan. Yang penting harus ditangani, dan diusut sampai tuntas,” ungkapnya.

BACA JUGA: Perkuat Sinergi, IKA PMII Pati Gelar Halalbihalal dan Peringatan Harlah di Kayen

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Kota Semarang, Kairul Anwar SH MH menjelaskan, kegiatan ini merupakan program peningkatan kapasitas (upgrading skill) anggota, yang dikemas dalam seminar nasional. Tema yang diangkat pun aktual, terkait Undang-Undang Perampasan Aset.

”Program ini memang kita peruntukkan bagi anggota DPC Peradi Semarang. Tapi juga terbuka untuk masyarakat umum dan anggota Peradi lain, baik offline maupun online,” tukas dia.

Selain seminar, agenda penting lainnya yakni, pengangkatan advokat baru. Disampaikannya, pengangkatan itu menjadi tahapan penting, sebelum para advokat menjalani penyumpahan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

BACA JUGA: Siapa yang Meninggalkan Mobil di Pasar Kota Wonogiri ?

”Hari ini mereka sudah diangkat oleh organisasi. Tapi untuk bisa beracara, masih harus melalui penyumpahan di Pengadilan Tinggi, yang rencananya digelar 28 April mendatang,” jelasnya.

Seperti diketahui, kegiatan ini menjadi bagian program kerja DPC Peradi Kota Semarang Periode 2022–2027. Hadir dalam acara yang digelar secara offline dan online itu, total sekitar 2.000 orang, dan sebanyak 700 hadir langsung.

Riyan

The post Advokat Berkualitas Mampu Jaga Kepentingan Klien appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Ketua DPC Peradi Kendal, Adv H Subur Isnadi SH, Pendaftaran PKPA Angkatan X ini dimulai pada 1 Maret sampai 25 April 2025. Untuk biaya pendaftarannya sebesar Rp 250 ribu, sedangkan biaya pendidikan PKPA Rp 5 Juta.

”Pembayaran bisa melalui nomor rekening Bank BRI, atas nama DPC Peradi Kendal 003401000997567. Peserta akan memperoleh benefit berupa soft file materi PKPA, subsidi kuota dan T-Shirt. Pendaftaran melalui nomor Hp 0813 2511 8606 (admin) dan 0852 0039 5632 (Irwan),” katanya.

BACA JUGA: Rektor USM Terima Kunjungan Kerja Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia

Disampaikan juga, info pendaftaran bisa diakses via https://peradikendal.id/pkpa2025x/, dengan alamat Sekretariat DPC Peradi Kendal, di Kendal Permai Baru Lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta Alun-alun Kendal. ”DPC Peradi Kendal selalu konsisten melaksanakan PKPA,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Hukum USM, Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH menambahkan, untuk menyelenggaran PKPA, Peradi harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan Fakultas Hukum.

Hal itu mendasari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advocat Pasal 2 Ayat (1), dan diatur juga dalam Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2006, yaitu seseorang yang lulus dari pendidikan tinggi hukum (lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), bisa meniti karier sebagai Advocat.

BACA JUGA: USM Jadi Kampus Favorit Hingga Luar Pulau Jawa

Disampaikan juga olehnya, PKPA merupakan program wajib bagi sarjana hukum yang ingin menjadi advocat. Program ini juga untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme advocat di Indonesia.

”Silakan para sarjana hukum yang ingin meniti karier sebagai advocat, segera mendaftar untuk mengikuti PKPA di DPC Peradi Kendal, yang bekerja sama dengan Prodi Magister Hukum Universitas Semarang, yang dikelola Yayasan Alumni Universitas Diponegoro,” tegas Kukuh, yang juga seorang advocat itu.

Riyan

The post Magister Hukum USM-DPC Peradi Kendal Selenggarakan PKPA appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kendal, H Subur Isnadi SH PKPA, kegiatan itu akan dilaksanakan Agustus-September mendatang, secara online class. Pendaftaran dimulai 24 Juni sampai 21 Agustus 2024. Biaya Pendaftaran Rp 250 ribu, dan Biaya Pendidikan Rp 5.000.000, dengan benefit Soft File, materi PKPA dan T-Shirt.

Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH menjelaskan, advocat merupakan salah satu impian bagi mahasiswa yang kuliah di bidang hukum. Akan tetapi, tidak semua mahasiswa yang lulus bisa dan mau jadi advocat.

BACA JUGA: BBPJT Gelar Parade Wajah Bahasa Ruang Publik di MAN Demak

Dari Fakultas Hukum bisa saja bekerja sebagai advocat. Karena untuk menjadi advocat, seorang sarjana hukum harus menempuh pendidikan lanjutan, yaitu Pendidikan Khusus Profesi Advocat (PKPA).

”PKPA menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi seorang sarjana hukum, ketika ingin memangku jabatan sebagai advocat,” katanya.

Disampaikan dia, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advocat, bahwa sarjana hukum yang ingin menjadi advocat terlebih dahulu harus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advocat.

BACA JUGA: Kolaborasi dengan Kemendikbudristek, PWI Pusat Gelar Kick Off SJI di Semarang

Tujuannya, agar ketika menjadi advocat memiliki kualifikasi yang mumpuni, berintegritas sebagai praktisi hukum, dan matang dalam menjalankan profesinya sebagai advocat.

”Pembelajaran PKPA akan difokuskan pada materi dasar ilmu hukum, materi hukum acara (litigasi), materi nonlitigasi, dan materi pendukung serta tugas dan tanggung jawab profesi Advocat,” tandas Kukuh.

Hal itu harus dilakukan, imbuhnya, sehingga bisa terbentuk profile advocat yang andal, profesional, menguasai multidisiplin, dan bisa berkompetisi serta mengabdi di masyarakat, dalam rangka menegakkan keadilan.

Riyan

The post USM-Peradi Didik Calon Advokat appeared first on SuaraBaru.id.