“Kalau bisa diakselerasi tanpa menunggu Perda, semua proses yang sudah dilakukan dilacak kembali, dan nanti bisa dengan Pergub Muatan Lokal,” ujar Sekda Sumarno saat menerima kunjungan aktivis Dewan Kesenian Jawa Tengah yang dipimpin Gunoto Saparie.

Para aktivis DKJT yang menghadap adalah Gunoto Saparie, Bambang Suprayogi, Lies H Susanto, Tini Yamtini, Sahesti Yuli Ambarwati, H Susantom dan R. Widiyartono.

Sedangkan Sekda didampingi Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Eris Yunianto dan Budi Santoso, serta Haryono dari Biro Hukum Setda Provinsi Jateng.

Gunoto Saparie dalam kesempatan tersebut menyampaikan, DKJT dibentuk dengan adanya Inmendagri tahun 1993. “Pada waktu itu masa Gubernur Ismail, DKJT dibentuk setelah melalui rapat-rapat dengan fasilitasi oleh Wakil Gubenur Suyamto,” ujar Gunoto.

Sampai tahun 2016, DKJT mendapatkam bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Tahun 2017, oleh Gubernur Ganjar Pranowo disarankan DKJT melakukan musda, dan gubernur akan menandatangani pengesahannya,” papar Gunoto.

Setelah dilakukan musda dan terpilih Gunoto Saparie, kala itu kemudian diundang oleh Sekda. Disampaikan saat itu, bahwa Inmendagri memiliki kelemahan, maka dibutuhkan penguatan regulasi.

“Waktu itu disarankan menjadi Lembaga nonstruktural yang dibentuk dengan Pergub. Tetapi yang memproses waktu itu sudah ada yang pension, pindah posisi, dan lainnya sehingga semuanya terhenti,” tutur Gunoto.

Sementara Haryanto dari Biro Hukum menyebut, Lembaga nonstruktural dibentuk karena adanya undang-undang dan kebutuhan.

Maka Sekda Sumarno pun menyampaikan, kalau bisa diperoses lebih cepat, akan lebih baik tanpa harus menunggu turunnya Perda Pemajuan Kebudayaan. “Maka, dilacak Kembali segala yang sudah pernah diproses. Kalau bisa dipercepat ya dipercepat, tetapi kalau memang tidak memungkinkan ya harus menunggu,” ujar Sekda.

Gunoto mengharapkan, bila nanti Perda itu jadi, agar juga memasukkan DKJT di dalamnya. “Karena di UU Pemajuan Kebudayaan ternyata tidak menyebut Komite Seni Budaya Nasional (KSBN). Berbeda dengan UU Keoolahragaan yang nyata menyebut KONI,” kata Gunoto.

Gunoto yang Ketua DKJT hasil Musda 2017 ini berharap, masalah ini segera terurai dan draf Pergub tentang DKJT bisa dilacak di Biro Hukum.

wied

The post Sekda Jateng Berharap DKJT Bisa Diakselerasi Tanpa Menunggu Perda Pemajuan Kebudayaan appeared first on SuaraBaru.id.

SAYA berdiskusi dengan seorang teman pimpinan media di daerah. Dia mengeluhkan soal kemitraan dengan pemerintah di kabupaten/kota yang tidak jelas ukurannya, dalam kerja sama pencitraan kegiatan Bupati dan Wali Kota atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

”Kadang percuma status media kita terverifikasi faktual. Jumlah iklan kerja sama kami kalah jauh sama media siber yang dikelola seadanya, bahkan tidak terverifikasi administrasi,” ujarnya. ”Seharusnya Dewan Pers membuat surat edaran, agar kerja sama diprioritaskan dengan media yang manajemennya sesuai standar.”

Sebaliknya ada teman lain yang mengeluh, diputus kerja sama dengan pemerintah daerah, sejak nama medianya tidak lagi ada di situs dewanpers.or.id, karena dalam uji petik dianggap tidak memenuhi syarat, dan ketika diminta memperbaiki tidak di-update. Ada yang kontrak diputus, bahkan ada tayangan sudah dimuat, tetap tidak bisa ditagih.

Sebagaimana Peraturan Dewan Pers No 1 tahun 2022, Dewan Pers berhak melakukan uji petik setiap saat. Dan kalau media yang dicek dianggap meragukan, diminta memberi data baru, memperbaiki konten, dst. Bila dalam jangka waktu tertentu tidak dilakukan, status diturunkan, terdegradasi. Media mana yang dijadikan kelinci percobaan ini, tidak jelas kriterianya. Apakah berdasarkan pengaduan atau sekenanya, belum ada ketentuan dari peraturan di atas.

Yang jelas, kalau sudah masuk radar uji petik, siap-siap saja mendapat nasib buruk, karena sudut pandang Dewan Pers saat ini sudah lebih sebagai regulator, –bahkan saya pernah sebut Deppen zaman Orde Baru— padahal mestinya semua aturan harus atas kepentingan media massa, yang organisasinya menjadi konstituen Dewan Pers.

Soal hubungan langsung status terverifikasi dan kerja sama iklan ini adalah masalah klasik, dan akan selalu ada karena kondisi yang ada: media terus tumbuh sebaliknya anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Belum lagi ditambah kenyataan, semakin besarnya peran media sosial dengan konten berita seperti YouTube, Instagram, Facebook, Tiktok, dalam mencapai target audiens yang selama ini seperti milik media massa.

* * * * *

Poin penting verifikasi adalah, bahwa perlu ada aturan untuk menjadikan media massa dikelola secara profesional oleh wartawan kompeten taat Kode Etik Jurnalistik, sesuai dengan Undang-Undang Pers. Dengan demikian, maka diharapkan karya jurnalistiknya sesuai standar, dan yang tidak kalah penting bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Mengapa dibuat aturannya oleh Dewan Pers, karena banyaknya keluhan dari masyarakan atas kinerja media yang pemberitaanya sesuka hati, tidak menghargai privasi, main tuduh tanpa konfirmasi, beritanya tidak sesuai standar dan KEJ, dst, dan bahkan kerap menjadi berita sebagai alat pemerasan. Keadaan ini disebabkan mudahnya membuat media, tidak ada kewajiban lagi wartawan menjadi organisasi tunggal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang syarat-syaratnya ketat, seperti ditetapkan dalam UU Pers. Disinyalir ada 40-an media massa meskipun ketika coba dilakukan survei di lapangan, jumlahnya masih di hanya belasan ribu saja.

Dengan adanya status terverifikasi, maka masyarakat dapat memilih media yang sudah diperiksa baik pengelola dan pengelolaannya, serta isinya, dan dinyatakan oke oleh Dewan Pers. Istilahnya waktu itu, status terverifiksi seperti label Halal atas produk atau tempat makan. Orang tidak lagi ragu dan bertanya sebelum menikmati hidangan. Tapi kalaupun mau makanan-makanan yang tidak halal, ya terserah juga. Status itu hanya semacam pemberitahuan.

Belakangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengadopsi status baik seluruhnya ataupun sebagian itu, untuk memudahkan kerja sama kemitraan dengan media. Ada yang menjadikannya sebagai Pergub, Perbup, Perwali, atau sejenisnya, sebagai panduan bagi OPD yang menjadi pelaksana proyek kemitraan media. Seperti jalan pintas untuk menyelesaikan kegaduhan atas persoalan yang ada.

Jalan ini dilakukan karena banyak staf Dinas Kominfo yang putus asa menghadapi permintaan dari pengelola media yang tidak henti-hentinya. Semua ingin dapat, padahal kualitas medianya jauh berbeda. Semua ingin dapat, padahal anggaran terbatas. Belum lagi teror mereka yang sudah merasa senior, dekat dengan pejabat, tim sukses, atau utusan anggota DPRD, yang membuat banyak staf stres.

Dalam beberapa diskusi dengan utusan provinsi dan kabupaten/kota sebelum regulasi itu dibuat Dewan Pers pada waktu itu bersikap fleksibel, artinya sesuaikanlah kerja sama dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ikuti Undang-Undang Pers, kemudian Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, tetapi yang sangat penting juga manfaat dari kerja sama yang dijalin dengan media dimaksud. Pada kenyataannya kebanyakan Pergub, Perbup, Perwalkot, dan sejenisnya, semacam copy paste atas kebijakan yang lahir sebelumnya.

Pemerintah daerah menjadi dalam posisi serba salah. Di satu sisi diserang media yang belum terverifikasi apabila mereka telah membuat aturan tetap, dan hanya melayani media yang telah diakui Dewan Pers tata kelola dan karya jurnalistiknya. Di sisi lain, dikomplain media terverifikasi, karena tidak sedikit pula kerja sama kemitraan dilakukan karena faktor X, bukan karena status yang telah diakui Dewan Pers. Seperti buah simalakama.

Menurut saya, hal ini bisa diatasi apabila ada diskusi antara pemerintah daerah dan pengelola media di daerah masing-masing, dengan melibatkan organisasi perusahaan pers dan difasilitasi oleh Dewan Pers. Buka-bukaan apa adanya, dengan tujuan mencapai sinergi kepentingan pemda dan kepentingan media massa.

Tentu ada syarat awalnya, media yang berpartisipasi minimal haruslah media yang berbadan hukum pers, dikelola wartawan yang bersertifikat kompetensi, bukan media asal-asalan yang tidak jelas. Apakah bisa terlaksana, tergantung dari pihak-pihak terkait, apakah menganggap masalah ini penting atau tidak. Menurut saya penting, karena nantinya akan berujung pada terciptanya profesionalitas media dan akuntabilitas pemerintah daerah.

* * * * *

Berkali-kali bertemu dengan teman-teman dari Dinas Kominfo, saya selalu mengingatkan bahwa hubungan mereka dengan media haruslah dijalin seperti hubungan seorang sahabat. Artinya, meskipun berada dalam posisi yang berbeda, karena ada tupoksi masing-masing, tetapi karena niatnya adalah saling membutuhkan, maka harus saling mengerti. Tidak bersikeras, menghindari ketegangan, apalagi kalau sampai berujung konflik.

Berikutnya, hasil kerja sama harus saling menguntungkan, menaikkan portofolio masing-masing. Artinya, pemerintah daerah merasakan bahwa pencitraan yang dilakukan melalui media, membuat kinerjanya diketahui masyarakat banyak, pemerintah di pusat. Sementara bagi media, advertensi atau berita yang dimuat, memperlihatkan penggarapannya dilakukan sesuai standar profesional. Lebih jauh, media memberikan support sesuai kapasitasnya apabila ada krisis yang dialami pemerintah daerah, misalnya terjadi bencana alam, letupan penyakit, sehingga fungsi informasi dan edukasi pers terlaksana.

Disamping itu, kerja sama tidak harus selalu dengan standar-standar kaku. Di beberapa daerah saya perhatikan, karena ketokohan pengelolanya, meskipun belum terverifikasi media tersebut diberi iklan. Penyebabnya, wartawan itu jelas rekam jejaknya, sehingga medianya meskipun dikelola secara sederhana, produk jurnalistiknya bermutu dan sesuai dengan khittah pers.

Sikap fleksibel dan tidak hitam putih ini perlu, karena demikianlah hidup ini semestinya dikelola. Tidak perlu seperti lagu, kau di sana dan aku di sini, dibatasi garis demarkasi keras. Dalam masa kerja di Dewan Pers dan berkunjung ke daerah, saya menemukan banyak media dikelola para idealis, yang ingin menyuarakan kepentingan rakyat, ingin mengoreksi pemegang kekuasaan secara tegas, namun dengan gaya yang santun, dan tidak tergoda iming-iming dalam bentuk apapun.

Seandainya kita semua menyadari bahwa siapapun di negeri ini bekerja untuk masyarakatnya, Saling menghargai posisi masing-masing, mengedepankan niat untuk maju bersama, mestinya tidak ada masalah yang tak terselesaikan. Apalagi soal sederhana seperti kemitraan pemerintah dengan media massa.

Wallahua’lam bhisawab.

Ciputat 5 Juni 2022

— Hendry Ch Bangun; Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 —

The post Tidak Selalu Hitam Putih appeared first on SuaraBaru.id.

Pembuatan peraturan itu diharapkan melibatkan peran civil society dan kelompok perempuan, sebagaimana pembuatan Pergub Jateng nomor 35 tahun 2022.

”Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Tapi intinya, bagaimana mencegah kekerasan, mencegah gerakan-gerakan radikalisasi,” kata Ganjar, usai menjadi keynote speech dalam acara Kenduri Perdamaian dengan tema ‘Cegah Terorisme Jateng Gayeng’, di Kampung Percik, Salatiga, Selasa (28/3/2022).

BACA JUGA: Gagalkan Aksi Perang Sarung, Polsek Muntilan Amankan Sembilan Pelajar

Dijelaskannya, Pergub Jateng nomor 35 tahun 2022 dibuat, setelah melalui pembahasan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan perempuan. Pergub tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Jateng itu, kemudian mendapatkan apresiasi dari banyak pihak.

”Tadi yang mendapatkan apresiasi adalah, ini dibuat dengan melibatkan peran civil society. Ini dibuat dengan partisipasi kelompok perempuan, sehingga gender mainstream-nya tampak begitu. Kalau semua mau melakukan, nanti saya minta saja seluruh kabupaten/kota membuat semacam ini,” jelasnya.

Peraturan itu merupakan implementasi lanjutan dari Perpres Nomor 7 Tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PPE).

BACA JUGA: Badiklat Kumham Jateng Gelar Digitalisasi dan Simplifikasi Pembayaran APBN

Ganjar berharap, dari adanya Pergub itu, pencegahan tindakan radikal bisa dilakukan dengan cara yang lebih halus. Misalnya, melalui cara yang berbudaya, dengan melibatkan masyarakat dan kelompok perempuan.

Keterlibatan masyarakat itu termasuk menggandeng eks napiter. Para eks napiter itu akan memberikan edukasi dan pemahaman, tentang pola penyebaran faham radikal, serta bagaimana mencegah atau menangkalnya.

”Dengan cara itu, Insya Allah pencegahan tindakan radikal bisa dilakukan dengan lebih soft. Maka tadi kami bawa narasumber yang andal, mantan teroris. Dan dia menceritakan hal-hal yang penting,” ujar Ganjar.

Dipesankan juga, kepada para orang tua, agar berhati-hati untuk mengawasi anak. Karena mereka bisa saja berafiliasi dengan gerakan-gerakan yang lain. Gubernur ingin, Pergub ini bisa menginspirasi yang lain, untuk mau juga melakukan hal yang sama.

Riyan

The post Ekstremisme Bisa Berafiliasi dengan Gerakan Lain appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung BNN RI melalui strategi soft power approach, yaitu pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan.

Pada kesempatan itu Petrus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar, M.Si. atas kontribusi pentingnya dalam upaya penanggulangan narkoba.

“Saya melihat keseriusan Gubernur dalam melindungi rakyatnya dari pengaruh narkotika,” ungkap Petrus, Kamis (25/8/2022).

Dukungan Pemprov Riau melalui Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2022 yang mengatur tentang integrasi pendidikan anti narkoba pada kurikulum satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus dinilai sebagai langkah signifikan.

Petrus menyebut hal itu merupakan karya yang luar biasa dari seluruh jajaran di Pemprov Riau dalam rangka menyelamatkan generasi muda Riau dari ancaman narkoba. Di samping itu, regulasi tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa sayang Gubernur kepada rakyatnya, agar tidak terkontaminasi narkoba.

Petrus berpesan kepada seluruh stakeholders bidang pendidikan di Riau, agar membina anak-anak didik, sejak dini agar paham akan bahaya narkoba. Mereka diharapkan untuk “know” (tahu) agar bisa mengatakan “No” (untuk bisa menolak) rayuan penyalahgunaan narkoba.

Melalui program IPAN, Petrus berharap generasi khususnya pelajar dapat memiliki ketangguhan saat mendapatkan tekanan di lingkungan teman sebayanya, sehingga tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar menekankan jajarannya terus berkomitken untuk mencegah narkoba di lingkungan sekolah melalui inovasi dalam bentuk program integrasi pendidikan anti narkoba, pada kurikulum di sekolah.

Menurut Syamsuar, upaya tersebut bertujuan untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh, sehingga generasi emas pada tahun 2045 dapat terwujud.

“Melalui program integrasi pendidikan anti narkoba, kita berharap bisa membentengi dan melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang bersinar untuk menciptakan SDM unggul,” imbuhnya.

Gubernur Riau juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BNN RI yang telah meluncurkan program IPAN di Provinsi Riau.

Ucapan serupa juga disampaikan kepada para stakeholders, terutama akademisi baik dosen maupun guru yang menyumbangkan pikirannya, sehingga modul pendidikan anti narkoba dapat tercipta.

Ning Suparningsih

The post Kepala BNN RI Melaunching Program Integrasi Pendidikan Anti Narkoba IPAN di Riau appeared first on SuaraBaru.id.