Kedatangannya itu untuk memberikan penjelasan, terkait penggunaan pesawat khusus saat berkunjung ke Sulawesi Selatan, pada Minggu (15/2/2026), untuk meresmikan Gedung Balai Sarkiah, di Kabupaten Takalar.

Dijelaskan Menag, dirinya sudah beberapa kali datang ke KPK. Menag bahkan pernah menyerahkan pemberian dari seseorang, yang dia duga waktu itu terkait penyelenggaraan haji. Menag juga beberapa kali berkonsultasi ke KPK.

BACA JUGA: Tim BPK RI Lakukan Pemeriksaan di Kanwil Kemenag Jateng

”Kali ini kita datang lagi, untuk menyampaikan terkait kepergian saya saat menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, menggunakan pesawat khusus. Saya datang untuk menyampaikan hal itu,” ujar Menag, seperti dikutip dari laman resmi kemenag RI, Senin (23/2/2026)

Dalam keterangannya, pihaknya bersyukur pertemuan dengan KPK berjalan lancar. Menag juga memberikan apresiasi kepada KPK, yang memberi ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan.

Menag juga bertekad, dirinya dapat menjadi contoh bagi para pegawai di Kementerian Agama maupun para penyelenggara negara, dalam pencegahan gratifikasi dan pemberantasan korupsi.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Magelang Sahkan Dua Peraturan Daerah

”Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman lain. Mari kita mencoba untuk mendukung seluruh gagasan yang telah kita sosilaisasikan, terutama dari KPK. Mari kita menjadi penyelenggara yang baik,” ajak Menag.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, pelaporan dugaan gratifikasi yang dilakukan Menag Nasaruddin Umar, menjadi teladan yang positif bagi setiap penyelenggara negara, untuk melaporkan apapun penerimaan yang dilakukannya. Ini juga menjadi salah satu bentuk mitigasi awal.

”Kita lakukan pencegahan-pencegahan, khususnya terkait konflik kepentingan, yang barang kali ke depan akan muncul,” sebutnya.

BACA JUGA: PGN Masuk Jajaran 500 Perusahaan Asia – Pasifik Terbaik Versi Majalah TIME, Bukti Ketangguhan di Tengah Tantangan Global

Budi Prasetyo menggarisbawahi tiga hal yang disampaikan Menag. Pertama, bagaimana seorang Menteri sebagai penyelenggara negara, harus punya komitmern kuat dalam memberantas korupsi, khususnya terkait upaya pencegahan. Salah satunya, melaporkan gratifikasi sejak awal.

Kedua, Menag menyampaikan juga, tindakannya ini menjadi teladan yang positif, tidak hanya di Kemenag, tapi juga di seluruh jajaran penyelenggara negara maupun ASN di seluruh Indonesia.

”Ketiga, ini menjadi edukasi kepada masyarakat dan pihak swasta, agar tidak memberikan suatu hadiah atau bentuk lainnya, kepada penyelenggara negara atau ASN,” tandasnya.

Riyan

The post Menag RI Datangi KPK Jelaskan Kunjungan Kerja ke Sulsel appeared first on SuaraBaru.id.

Penyiapan dokumen jamaah dan rekam bio visa, juga telah dilaksanakan. ”Data jamaah ini sudah diserahkan kepada Ditjen PHU,” kata Fitriyanto, saat melakukan proses sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas, yang digelar di Auditorium Majeng, Kanwil Kemenag Jateng, Selasa (5/11/2024).

Kegiatan sosialisasi sekaligus rekruitmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1446 H/2025 M ini, diikuti 35 Kepala Kantor Kemenag dan 35 Kepala Seksi PHU se-Jateng.

BACA JUGA: Rekruitmen Petugas Haji 2025 Harus Transparan, Akuntabel dan Terhindar dari ‘Conflict of Interest’

Terkait dengan kuota petugas haji tahun 2025, Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan kuota sebesar 1% (satu persen) dari total kuota haji Nasional Indonesia, yang berjumlah 221.000 jamaah, atau setara dengan 2.210 orang petugas. Namun jumlah petugas tahun ini berkurang, bila dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 4.700 petugas.

”Untuk Jateng, kuota jamaah haji yang diberikan sebanyak 30.029 jamaah. Maka, jumlah PPIH Ketua Kloter adalah 85 orang, dan Pembimbing Ibadah 85 orang, dengan asumsi setiap kloter terdiri dari 355 jamaah. Sebarannya akan disesuaikan dengan proporsi jumlah jamaah di masing-masing kabupaten/kota,” imbuhnya.

Sementara untuk PPIH Arab Saudi, Provinsi Jateng hanya memperoleh kuota tujuh orang petugas. Mereka terdiri dari 1 orang untuk layanan akomodasi, 2 orang petugas layanan konsumsi, 1 orang untuk transportasi, 2 orang layanan Siskohat, dan 1 orang untuk bimbingan ibadah. Jumlah ini menurun, jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan kuota 18 orang petugas.

BACA JUGA: Siswi SMP di Ngaringan Grobogan Tewas Tersengat Jebakan Listrik di Lahan Cabai

”Kerajaan Arab Saudi pada musim haji 1446 H/2025 M memberlakukan kebijakan baru untuk mewajibkan petugas haji kloter maupun non-kloter, dikenakan paket layanan di Masyair atau biaya prosesi ibadah haji di Arafah dan Mina, selama empat hari,” ungkapnya.

Dia pun berharap, seluruh petugas haji mampu memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan nyaman bagi semua jamaah haji. Untuk teknis pendaftaran seleksi PPIH tahun 1446 H/2025 M, dapat diakses melalui tautan pendaftaran seleksi petugas haji https://haji.kemenag.go.id/petugas.

Riyan

The post 177 Kuota Petugas Haji bagi Jawa Tengah Disiapkan appeared first on SuaraBaru.id.