Usai menerima penghargaan tersebut, Wali Kota Aaf mengungkapkan rasa syukur atas capaian Kota Pekalongan yang dinilai mampu menunjukkan pertumbuhan investasi asing tertinggi secara persentase di Jawa Tengah. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa Kota Pekalongan masih dipercaya investor asing sebagai daerah yang potensial dan kondusif untuk berinvestasi.

“Alhamdulillah tahun 2025 Kota Pekalongan mendapatkan penghargaan dari provinsi sebagai pertumbuhan realisasi penanaman modal asing tertinggi. Memang kalau secara persentase kita tertinggi. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kota Pekalongan,” ujar Wali Kota Aaf.

Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak lepas dari masuknya sejumlah investor asing, khususnya di sektor industri pengalengan ikan yang berasal dari Korea Selatan. Kehadiran investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Meski demikian, ia mengakui bahwa secara nominal investasi, Kota Pekalongan masih berada di bawah sejumlah daerah besar lain di Jawa Tengah. Namun dengan luas wilayah yang terbatas dan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, capaian pertumbuhan PMA tersebut tetap menjadi prestasi yang patut diapresiasi.

“Kalau dibanding jumlah investasi secara keseluruhan mungkin masih ada daerah lain yang lebih tinggi. Tetapi secara pertumbuhan persentase, Kota Pekalongan tertinggi. Ini berkat peran semua pihak, mulai masyarakat, pemerintah, hingga komunikasi yang baik dengan investor,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Aaf optimistis tren investasi asing di Kota Pekalongan akan terus meningkat pada tahun 2026. Salah satu proyek besar yang diharapkan segera terealisasi adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp 3 hingga Rp 4 triliun.

Menurutnya, proyek tersebut berpotensi menjadi magnet baru bagi investor asing sekaligus memperkuat posisi Kota Pekalongan sebagai daerah yang ramah investasi. “Mudah-mudahan tahun 2026 nanti proyek PSEL bisa terealisasi. Investornya juga dari luar negeri dan nilainya cukup fantastis, sekitar Rp 3 sampai Rp 4 triliun. Ini tentu bisa semakin mendorong investasi asing masuk ke Kota Pekalongan,” jelasnya.

Wali Kota Aaf menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan terus berkomitmen menjaga iklim investasi agar tetap sehat dan kondusif. Selama ini, komunikasi antara investor dengan pemerintah daerah berjalan baik tanpa adanya keluhan signifikan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membuat investor merasa nyaman menanamkan modalnya di Kota Pekalongan.

Selain investasi asing, Pemkot Pekalongan juga berupaya mendorong pertumbuhan investasi lokal di berbagai sektor seperti perhotelan, pergudangan, dan pengembangan kawasan baru. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan lahan dan status lahan sawah dilindungi.

“Kita ingin investasi yang masuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Jangan sampai merugikan warga ataupun menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Itu yang selalu menjadi perhatian kami,” tegasnya.

Pihaknya berharap capaian penghargaan ini semakin memperkuat citra daerah Kota Pekalongan sebagai tujuan investasi yang menjanjikan.

“Dengan dukungan seluruh pihak, investasi di Kota Pekalongan diharapkan terus tumbuh dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah ke depan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Ade Suangkat menyampaikan bahwa realisasi PMA Kota Pekalongan pada tahun 2025 mengalami lonjakan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Ia memaparkan, realisasi investasi PMA meningkat hingga 1.207 persen, dari Rp 30,1 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp 393,7 miliar di tahun 2025. Menurutnya, kenaikan drastis tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap potensi dan stabilitas investasi di Kota Pekalongan.

“Peningkatan ini menjadi sinyal positif bahwa Kota Pekalongan semakin dilirik investor asing. Harapannya, investasi yang masuk dapat terus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong peningkatan investasi melalui forum-forum bisnis seperti CJIBF. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis mempertemukan pemerintah, investor, pengelola kawasan industri, dan berbagai mitra usaha.

“CJIBF ini sudah sepuluh kali dilaksanakan bersama Bank Indonesia Jawa Tengah. Forum ini menjadi sarana business matching antara pemerintah dan para pelaku usaha maupun investor,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sektor investasi memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai Rp23,02 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Sementara sepanjang tahun 2025, capaian investasi Jawa Tengah mencapai Rp110 triliun.

Menurut Gubernur Luthfi, tingginya investasi turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,89 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,61 persen.

Nur Muktiadi

The post Kota Pekalongan Cetak Pertumbuhan PMA Tertinggi di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Penyelenggaraan USM Prasasta Gala dalam rangka Dies Natalis USM itu, merupakan kolaborasi Sustainability Hub for Innovation and Empowerment (Shine) dan Language and Culture Center (LCC) USM.

Rektor USM, Dr Supari ST MT dalam rapat koordinasi menekankan, Prasasta Gala harus berdampak positif bagi mahasiswa dan masyarakat.

BACA JUGA: Dosen Fakutas Teknik USM Raih Gelar Doktor

”Tahun 2024 USM mendapat penghargaan dari Suara Merdeka sebagai perguruan tinggi terfavorit. Tahun 2025 sebagai perguruan tinggi unggul berdampak. Sekarang kita memberi penghargaan, bukan hanya menerima penghargaan,” katanya.

Menurutnya, USM Prasasta Gala bukan awarding biasa, namun berstandar tinggi, tak bercacat, penuh integritas, dan kredibilitas.

”Kuncinya trust, akuntabilitas, dan transparansi. Prasasta Gala bukan sekadar simbol, tapi sejarah,” ungkap Rektor.

BACA JUGA: Fakultas Hukum USM dan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Jalin Kerja Sama

Dalam rakor itu dihadiri Wakil Rektor II Dr Abdul Karim SE MSi Ak CA, Wakil Rektor III Dr April Firman Daru SKom MKom, Ketua Panitia Ir Ferry Firmawan ST MT PhD, Wakil Ketua I Dr Adi Ekopriyono MSi, Wakil Ketua II Agnesia Putri Kurnianingtyas ST MT MSc, dan sejumlah panitia lain.

Ferry Firmawan dalam keterangannya mengatakan, penghargaan akan dibagi dalam beberapa kategori. Pertama, Prasasta Dharma Bhakti, terdiri atas Prasasta Public Institution Excellence dan Prasasta Sustainable Impact.

Kedua, Prasasta Kridha Usaha, terdiri atas Prasasta BUMN Contribution Award dan Prasasta Private Sector Excellence.

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pendampingan Pembuatan Saluran Drainase

Ketiga, Prasasta Cendekia Karya Prasasta Industry–Academia Partnership, diberikan kepada perusahaan dengan program pengembangan SDM (beasiswa/pelatihan).

Keempat Prasasta Arutala, terdiri atas Prasasta Public Leadership, Prasasta Business Leadership (CEO/Direktur), Prasasta Young Leader (pemimpin muda), Prasasta Community Impact (tokoh masyarakat), dan Prasasta Distinguished Alumni.

”Kelima, USM Grand Prasasta (tidak ada sub kategori), dengan kriteria tokoh dengan kontribusi luar biasa,” ujarnya.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Didorong untuk Lebih Kreatif dan Produktif

Sementara itu, Adi Ekopriyono menambahkan, nama Prasasta Gala diambil dari Bahasa Sansekerta. Prasasta Gala menyiratkan doa atau harapan, agar penerima penghargaan menjadi sosok yang memiliki reputasi yang bersih dan mulia, dihormati lingkungannya, dan menjadi kebanggaan atau simbol keunggulan.

”Prasasta Gala merupakan kolaborasi Shine dan LCC, untuk berkontribusi bagi kejayaan USM. Insya Allah, event ini dapat dilaksanakan setiap tahun,” ungkap dia.

Riyan

The post Kolaborasi Shine-LCC Gelar USM Prasasta Gala appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Rapat Tindak Lanjut Hasil Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Wilayah, Selasa (21/4/2026).

Adapun enam UPT yang memperoleh predikat sangat baik tersebut yakni Lapas Ambarawa, Lapas Brebes, Lapas Slawi, Rutan Pekalongan, dan Rutan Demak serta Rutan Blora. Secara keseluruhan, terdapat 13 UPT Pemasyarakatan di Jawa Tengah yang menjadi lokus penilaian Ombudsman, dengan rincian enam UPT meraih predikat sangat baik dan tujuh lainnya memperoleh predikat baik.

Kakanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso menegaskan, hasil penilaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh satuan kerja. Ia menekankan, pelayanan publik merupakan wajah utama institusi.

“Dari kualitas pelayanan yang kita berikan, masyarakat menilai sejauh mana negara hadir, bekerja, dan memberikan manfaat. Oleh sebab itu, hasil penilaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan standar layanan,” ujarnya.

Mardi juga menekankan pentingnya sinergi antar-UPT serta komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Ia meminta seluruh jajaran untuk menindaklanjuti setiap catatan evaluasi, mulai dari peningkatan sarana prasarana, kompetensi petugas, hingga penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.

Asisten Muda Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Kun Retno Handayani mengatakan, hasil penilaian menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada pada kategori tinggi.

Ia menegaskan pentingnya respons cepat terhadap laporan masyarakat. “Setiap pengaduan yang masuk harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan hingga tuntas sebagai bentuk komitmen pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai aspek penilaian pelayanan publik, meliputi dimensi input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat. Penilaian ini juga mempertimbangkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dengan perwakilan Ombudsman, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan Jawa Tengah.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh UPT Pemasyarakatan di Jawa Tengah terus meningkatkan kualitas layanan yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan, Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Kalapas Ambarawa, dan Karutan Surakarta, serta Karutan Pemalang.

Ning S

The post Enam UPT Pemasyarakatan Jateng Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kali ini, PT PLN Indonesia Power UBP Semarang dianugerahi predikat “Best Improvement of The Year II” pada ajang Forum Komunikasi & CSR se-lingkungan PT PLN Indonesia Power yang diselenggarakan di Aloft Surabaya Pakuwon City, pada Jumat (10/4/2026).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas lompatan kualitas yang dilakukan PLN Indonesia Power UBP Semarang dalam mengelola komunikasi publik, pengelolaan hubungan dengan media, serta digital branding sepanjang tahun terakhir.

Mengusung tema “One Voice, One Power”, yang menekankan pentingnya satu narasi yang solid dan terintegrasi di seluruh unit kerja PLN Indonesia Power.

Forum ini menjadi wadah bagi perwakilan pengelola komunikasi dari seluruh unit PLN Indonesia Power penjuru Indonesia, untuk menyelaraskan strategi komunikasi perusahaan, terutama dalam mendukung agenda transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau.

Manager Administrasi PLN Indonesia Power UBP Semarang, Eva Wirabuana menyatakan, capaian ini merupakan hasil kolektif dari konsistensi unit dalam melakukan transformasi cara berkomunikasi.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk terus terbuka dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Harapannya, capaian ini menjadi motivasi bagi kami di Semarang untuk terus memberikan informasi yang transparan, edukatif, dan bermanfaat bagi seluruh stakeholder,” kata Eva.

Selain sesi penganugerahan, rangkaian forum juga diisi dengan kegiatan Focus Group Discussion, penyampaian Insight Strategi Komunikasi dan Program CSR PLN Group 2026.

Dengan diraihnya penghargaan ini, PLN Indonesia Power UBP Semarang berkomitmen untuk tidak sekadar mempertahankan kinerja, tetapi terus meluncurkan terobosan komunikasi yang lebih interaktif dan transparan.

Dengan semangat “One Voice, One Power”, PLN Indonesia Power UBP Semarang berkomitmen terus meningkatkan standar pengelolaan komunikasi, guna mendukung visi besar perusahaan sebagai perusahaan energi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Ning S

The post PLN IP UBP Semarang Dianugerahi Predikat “Best Improvement of The Year II” pada Ajang Forum Komunikasi appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan tersebut mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Dinas Lingkungan Hidup dalam membangun sistem kebersihan yang terarah dan berkelanjutan.

Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih itu menempatkan Kabupaten Grobogan sebagai salah satu daerah yang dinilai berhasil meningkatkan tata kelola persampahan secara signifikan.

BACA JUGA : Puasa Ramadhan, Memiliki Keutamaan dan Manfaat Bagi Kehidupan

Pengakuan ini menjadi pijakan penting bagi Kabupaten Grobogan untuk terus memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pemerintah pusat mengumumkan penghargaan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Forum nasional itu mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)”. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Sejumlah pejabat tinggi turut hadir, termasuk Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memberikan sertifikat tersebut setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota sepanjang 2025.

Secara nasional, hanya 35 kabupaten/kota yang berhasil meraih Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih. Sebanyak 253 daerah lainnya masuk kategori pembinaan.

Sementara 132 daerah berada pada kategori pengawasan karena capaian pengelolaan yang dinilai masih rendah atau praktiknya belum memadai.

Tahun ini, pemerintah tidak menetapkan penerima Adipura Kencana maupun Adipura. Pengetatan standar penilaian mendorong daerah untuk memperkuat sistem secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi indikator administratif.

Kabupaten Grobogan juga menerima tambahan dukungan berupa tiga unit motor pengangkut sampah. Bantuan tersebut akan memperkuat operasional layanan kebersihan, khususnya pada wilayah padat penduduk dan akses terbatas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Grobogan, Heru Dwi Cahyono, menyambut capaian tersebut dengan optimistis.

“Se-Indonesia hanya 35 kabupaten/kota. Dari Jawa Tengah hanya dua, yakni Banyumas dan Grobogan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pencapaian itu tidak datang secara instan. Tim Dinas Lingkungan Hidup membangun sinergi lintas sektor dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.

Heru menjelaskan, tim penilai menggunakan tiga instrumen utama dalam proses evaluasi. Aspek tersebut meliputi anggaran dan kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia serta fasilitas pengelolaan, dan capaian kinerja kebersihan di lapangan.

Menurutnya, penguatan regulasi dan konsistensi implementasi menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah daerah terus mendorong kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika persoalan persampahan.

BACA JUGA : Tebar Kebaikan di Bulan Ramadan, ‎Jatubu Buka Bersama Lintas Lembaga dan Beri Santunan Anak Yatim

Dalam arahannya pada Rakornas, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam menangani sampah. Ia mengingatkan bahwa tantangan persampahan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata.

Ia memaparkan bahwa hingga akhir 2025, capaian sampah terkelola secara nasional baru mencapai sekitar 25 persen. Sisanya masih berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak ditangani secara sistematis.

Pemerintah pusat mendorong pengurangan sampah dari sumber melalui prinsip 3R dan pengembangan ekonomi sirkular. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sekaligus menciptakan nilai tambah.

Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menitikberatkan pada pengurangan timbulan sampah sejak dari rumah tangga, pemanfaatan kembali barang yang masih layak, serta proses daur ulang menjadi produk baru. Implementasi prinsip ini menuntut partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha.

Rakornas tersebut menjadi bagian dari konsolidasi nasional untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Pemerintah menargetkan capaian pengelolaan sebesar 63,41 persen pada 2026 dan 100 persen pada 2029 sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan nasional.

BACA JUGA : Rahmulyo: Partisipasi Aktif Masyarakat Kunci Jaga Kualitas Demokrasi Sehat dan Transparan

Predikat yang diraih Kabupaten Grobogan menjadi pemicu semangat untuk terus memperbaiki sistem layanan kebersihan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga konsistensi kebijakan dan meningkatkan efektivitas operasional di lapangan.

Dengan perolehan sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan keseriusannya dalam membangun tata kelola persampahan yang terintegrasi.

Dinas Lingkungan Hidup akan terus memperluas edukasi 3R agar budaya bersih semakin mengakar di tengah masyarakat.

TYA WIDYA

The post Grobogan Raih Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih, Bukti Komitmen Tata Kelola Sampah appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, dalam acara penganugerahan UHC Awards 2026 yang digelar di JIEXPO Convention Center and Theater, Jakarta, Selasa malam (27/1/2026).

Wawalkot Balgis menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan UHC bukan sekadar simbol atau prestise semata, melainkan cerminan nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan.

“Alhamdulillah, kali ini Pemerintah Kota Pekalongan menerima penganugerahan Universal Health Coverage Awards 2026 kategori Pratama. Ini merupakan prestasi terbaik di bidang layanan kesehatan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah benar-benar hadir dan bekerja serius dalam menjamin hak kesehatan warganya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir.

“Penghargaan ini bukan segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kami terus berkomitmen menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pekalongan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wawalkot Balgis menjelaskan bahwa, saat ini cakupan kepesertaan aktif layanan kesehatan melalui skema UHC di Kota Pekalongan telah mencapai sekitar 80 persen. Sementara dari sisi komitmen Pemerintah Kota Pekalongan, cakupannya telah menyentuh 99,53 persen, atau melampaui batas minimal yang ditetapkan untuk kategori Pratama.

Dengan capaian tersebut, pihaknya berharap, masyarakat Kota Pekalongan tidak lagi merasa khawatir atau ragu ketika membutuhkan layanan kesehatan.

“Dengan adanya UHC ini, masyarakat Kota Pekalongan tidak perlu galau atau risau lagi ketika memerlukan pelayanan kesehatan. Baik di puskesmas maupun rumah sakit, aksesnya semakin terbuka,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga kesehatan sebagai upaya bersama meningkatkan kualitas hidup. “Saya doakan masyarakat Kota Pekalongan yang Saya cintai selalu menjaga kesehatan dan tetap sehat selalu,” tegasnya.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Guna Setiawan, turut memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam meraih UHC Awards Tahun 2026.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Pekalongan telah mencapai 314.775 jiwa atau 99,53 persen dari total penduduk sebanyak 316.276 jiwa. Sementara tingkat keaktifan peserta tercatat sebanyak 256.969 jiwa atau 81,25 persen.

“Kami berharap komitmen ini dapat terus dijaga secara berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan Universal Health Coverage,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Puji Winarti, menyampaikan bahwa, keberhasilan ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di tengah berbagai tantangan.

“Alhamdulillah, ini merupakan penghargaan kedua untuk Kota Pekalongan terkait UHC. Tahun lalu kita mendapatkan kategori Pratama, dan sekarang kita masih bisa mempertahankan penghargaan tersebut dengan cakupan pelayanan yang sudah mencapai target pada kategori itu,” jelasnya.

Puji merinci bahwa, capaian kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Pekalongan telah mencapai 99,53 persen, melampaui batas minimal 95 persen yang ditetapkan dalam kategori Pratama. Sementara tingkat keaktifan peserta tercatat 81,25 persen, juga telah melewati ambang batas minimal 80 persen.

“Artinya, hampir seluruh warga Kota Pekalongan sudah memiliki jaminan kesehatan. Ini wujud komitmen kepala daerah untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat tidak galau atau risau ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ungkapnya.

Menurut Puji, perlindungan kesehatan menjadi sangat penting, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan memastikan kelompok tersebut tetap dapat mengakses layanan kesehatan, meskipun belum aktif atau belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan.

Bagi warga yang belum memiliki jaminan kesehatan, Puji menuturkan bahwa proses pengurusan kepesertaan dapat dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekalongan.

“Cukup membawa KTP Kota Pekalongan dan Kartu Keluarga yang datanya sudah terpadankan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, bisa disertai surat keterangan dari FKTP atau rujukan dari FKRTL,” jelasnya.

“Dengan kemudahan ini, kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan jaminan layanan kesehatan,” tegas Puji.

Ia berharap capaian UHC ini tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Dimana, khususnya saat membutuhkan layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Pemkot Pekalongan Raih UHC Awards 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Lapas Kelas I Semarang menerima empat piagam penghargaan terbaik I, masing-masing untuk Kinerja Bidang Pembinaan, Penatausahaan Aset Barang Milik Negara dan Persediaan, Penyelenggaraan Layanan Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Penyelenggaraan Dapur Sehat dan Halal.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Ahmad Tohari menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas capaian yang berhasil diraih. Ia menegaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.

“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras, kebersamaan, dan komitmen seluruh pegawai. Apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan untuk Lapas Kelas I Semarang,” ujar Kalapas, Rabu (7/1/2026).

Selain memberikan apresiasi, Kalapas mengingatkan pentingnya disiplin sebagai fondasi utama dalam menjaga kinerja organisasi. Ia mengimbau seluruh pegawai untuk menggunakan seragam kedinasan sesuai ketentuan, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ahmad Tohari juga mengajak seluruh jajaran untuk lebih bijak dan efisien dalam penggunaan listrik sebagai wujud kepedulian terhadap penghematan energi dan pengelolaan sumber daya negara secara bertanggung jawab.

Kalapas menyampaikan harapan agar prestasi yang telah diraih tidak membuat jajaran berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Diharapkan capaian ini dapat kita pertahankan dan ditingkatkan. Jadikan prestasi sebagai pemacu semangat untuk terus memberikan pelayanan pemasyarakatan yang semakin profesional, humanis, dan berintegritas,” pungkasnya.

Ning S

The post Lapas Kelas 1 Semarang Raih 4 Penghargaan Kategori Kinerja Terbaik appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan tersebut meliputi Terbaik Ketiga TJSLP Kategori Perusahaan Swasta serta Terbaik Kedua Pelapor TJSLP, yang diberikan kepada perusahaan migas yang aktif beroperasi di wilayah Grobogan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menyerahkan penghargaan tersebut dalam agenda resmi yang digelar di Pendapa Kabupaten Grobogan pada Senin (22/10/2025).

BACA JUGA : PKS Kota Semarang Pasang Target Tinggi 18% Suara di Pemilu 2029, dengan 9 Kursi

Bupati Grobogan Setyo Hadi menyerahkan penghargaan melalui Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo bersama Sekretaris Daerah Grobogan Anang Armunanto.

General Manager PT TIS Petroleum E&P Blora, Heri Suryanto, menerima langsung penghargaan tersebut sebagai representasi manajemen perusahaan.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas partisipasi aktif PT TIS Petroleum E&P dalam menjalankan program TJSLP yang berdampak langsung bagi masyarakat Grobogan.

Heri Suryanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT TIS Petroleum E&P sebagai mitra pembangunan daerah.

BACA JUGA : Membaca Konflik PBNU, Dari Kebarokahan ke Krisis Otoritas Kyai

“Bersyukur, kami mendapatkan penghargaan dari Pemkab Grobogan. Ini yang pertama kami dapatkan dan kiranya di tahun yang akan datang juga bisa menjadi lebih baik,” jelas Heri Suryanto.

Ia menjelaskan bahwa PT TIS Petroleum E&P menjalankan kegiatan operasionalnya di Desa Pranten, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, sekaligus berkomitmen membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

Sebelumnya, perusahaan juga pernah menerima penghargaan serupa dari Pemerintah Kabupaten Rembang atas pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan.

“Di Grobogan, kami dari 2024 sudah support kegiatan posyandu, di Desa Pranten dan Gubug. Kemudian, tahun 2025 ini kami punya program SELERAMU NATASYA yang merupakan akronim dari Akseleasi Mutu dan Peningkatan Layana Kesehatan Masyarakat,” jelas Heri Suryanto.

BACA JUGA : Membaca Konflik PBNU, Dari Kebarokahan ke Krisis Otoritas Kyai

Selain sektor kesehatan, PT TIS Petroleum E&P turut mendorong penguatan sektor pertanian melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat desa.

Pada tahun 2024, perusahaan mendukung petani Desa Pranten dengan bantuan alat pertanian berupa traktor guna meningkatkan produktivitas lahan.

Program tersebut berlanjut pada 2025 melalui inisiatif NATA TANI (Nandur Alam Tata Tani Lestari) yang difokuskan pada pengendalian hama dan peningkatan kesehatan tanah pertanian.

“Kita juga aktif untuk program penanaman pohon SiTandur atau Siap Tanam Dukung Ruang Hijau. Program ini in line dengan program daerah untuk penanaman bibit pohon. Tahun ini kita tanam 350 bibit pohon produktif dan trembesi,” jelasnya.

Di bidang pendidikan, PT TIS Petroleum E&P menunjukkan kepedulian melalui program Beasiswa PerinTIS bagi pelajar berprestasi.

“Dalam program Beasiswa PerinTIS ini kita sudah bantu 10 siswa SMA/SMK secar apembiayaan kebutuhan sekolah selama Tahun Ajaran 2025/2026 dan akan berlanjut di tahun ajaran selanjutnya,” tambah Heri.

Heri menegaskan bahwa seluruh program TJSLP yang dijalankan perusahaan telah diselaraskan dengan visi, misi, serta strategi pembangunan daerah yang dirumuskan Baperida Grobogan.

Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Selain PT TIS Petroleum E&P, sejumlah perusahaan lain yang beroperasi di Kabupaten Grobogan juga menerima penghargaan atas kontribusinya dalam pelaksanaan TJSLP.

BACA JUGA : Pebulutangkis Korsel Dominasi Podium BWF World Tour Finals 2025

Bupati Grobogan Setyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan penerima penghargaan atas komitmen nyata dalam mendukung pembangunan daerah.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas TJSLP yang telah ada selama ini. Berbagai programm tersebut telah memberi manfaat langsung kepada masyarkaat, dalam menangani kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan dan tata kelola pemerintahan,” tambah Setyo Hadi.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui TJSLP telah selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029, yakni menuju Grobogan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

TYA WIDYA

The post Komitmen TJSLP PT TIS Petroleum E&P Berbuah Dua Penghargaan dari Pemkab Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas konsistensi ParagonCorp dalam mendukung penguatan ekosistem pendidikan tinggi serta pengembangan talenta kewirausahaan di Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima oleh A. Miftahuddin Amin, EVP & Chief of People and Business Ecosystem Development ParagonCorp, dalam acara yang dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Ph.D., Wakil Menteri, jajaran Kemendiktisaintek, serta ratusan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

ParagonCorp dinilai aktif berkolaborasi dengan dunia pendidikan melalui berbagai program berdampak, antara lain Paragon Scholarship Program, Novo Club, Paragon Internship Program, Wardah Inspiring Teacher, Paragon Inspiring Lecturer, serta beragam inisiatif lain yang berfokus pada penguatan edukasi dan kewirausahaan.

Mewakili ParagonCorp, A. Miftahuddin Amin menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan.

Ia menegaskan, pengakuan ini menjadi penyemangat bagi keluarga besar ParagonCorp untuk terus berkontribusi dan memperluas kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

“Terima kasih kepada Kemendiktisaintek atas apresiasi ini. Penghargaan ini menjadi energi bagi ParagonCorp untuk terus mendukung dan berkolaborasi dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang relevan dan berdaya saing,” ujarnya.

ParagonCorp meyakini bahwa peran industri memiliki posisi strategis sebagai motor pengembangan sumber daya manusia. Melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, industri dapat menghadirkan project-based learning (pembelajaran berbasis proyek) yang aplikatif, mempertemukan dunia akademik dengan kebutuhan nyata industri, sekaligus menyiapkan talenta yang adaptif terhadap tantangan masa depan.

Ke depan, ParagonCorp berkomitmen untuk terus menghadirkan kolaborasi berkelanjutan dengan dunia pendidikan sebagai bagian dari upaya menciptakan dampak jangka panjang bagi kemajuan Indonesia.

Ning S

The post ParagonCorp Raih Penghargaan “Mitra Terbaik Pendukung Talenta Kewirausahaan” dari Kemendiktisaintek appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati mewakili Kepala Kanwil dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, dalam acara Forum Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Dhahana Putra dalam sambutannya mengatakan, penerapan aplikasi E-Harmonisasi merupakan bagian dari upaya transformasi layanan Pengharmonisasian yang lebih transparan, terukur dan akuntabel.

“Melalui sistem ini, proses analisis substansi dan teknik penyusunan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Dirjen PP, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada komitmen bersama, koordinasi yang intensif, serta kesadaran seluruh pemangku kepentingan bahwa kualitas regulasi merupakan tanggung jawab kolektif.

“Melalui forum ini kita dorong terciptanya pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025, sekaligus penguatan peran pembinaan Pengharmonisasian sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional, ” terang Dhahana Putra.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Kanwil Kementerian Hukum yang telah menunjukkan komitmen dan kinerja terbaik dalam pembentukan peraturan daerah, “ucapnya.

“Penganugerahan Legislasi Daerah merupakan bentuk penghargaan atas upaya tersebut, sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kebijakan nasional,” terangnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo memberikan apresiasi atas penghargaan yang diperoleh Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. “Selamat dan sukses untuk kinerja jajaran Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dibawah kepemimpinan Bu Delmawati,” ujar Kakanwil.

“Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 35 kabupaten/kota, artinya cukup banyak Ranperda dan Ranperkada yang harus diharmonisasi. Untuk tahun 2024 misalnya kurang lebih terdapat 2383 yang harus diharmonisasi, sedangkan untuk tahun 2025 terdapat 2.099 yang telah dilakukan harmonisasi, namun dengan sumber daya perancang 24 orang, tentu capaian ini menjadi luar biasa dan patut kita syukuri,” jelasnya.

“Semoga kedepan, Kanwil Kemenkum Jateng bisa lebih baik lagi sehingga bisa memperoleh hasil yang terbaik,” pungkas Kakanwil.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Sabet Penghargaan Terbaik dalam Penganugerahan Legislasi Daerah appeared first on SuaraBaru.id.