KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menghadirkan babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia.

KUHAP baru dinilai membawa harapan, sebab sejumlah ketentuan yang diperbarui tidak hanya menyempurnakan mekanisme peradilan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam setiap tahap proses hukum.

Pembaruan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum bekerja selaras dengan prinsip keadilan substantif.

Salah satu aspek penting dalam KUHAP baru adalah penegasan peran hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Peneliti dari Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budi Suharyanto, menilai bahwa penerapan restorative justice menjadi elemen krusial dalam meningkatkan rasa keadilan masyarakat.

Restorative justice selama ini dianggap sebagai pendekatan yang mampu mengurangi potensi sanksi berlebihan, terutama terhadap masyarakat kecil yang kerap tidak memiliki akses optimal terhadap bantuan hukum. Dengan demikian, kehadiran KUHAP baru diharapkan mampu memperkuat landasan hukum bagi penerapan pendekatan tersebut secara lebih sistematis dan terukur.

Pembaruan KUHAP tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga harus didukung oleh sistem peradilan yang terintegrasi dan berfungsi dengan baik. KUHAP baru diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut, sekaligus memperkuat sistem peradilan pidana terpadu yang menjamin keseimbangan antara hak masyarakat dan kewenangan aparat.

Ketua Umum Peradi SAI, Harry Ponto, mengungkapkan bahwa selain memperkuat aspek keadilan restoratif, KUHAP baru juga membawa perubahan fundamental dalam penguatan profesionalisme aparat penegak hukum.

Menurutnya, regulasi baru ini menjadi momentum besar untuk meningkatkan kualitas kinerja polisi, jaksa, hingga advokat. Penegakan hukum yang profesional akan menjadi kunci terciptanya proses hukum yang objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.

Dengan standar yang lebih baik, KUHAP baru memberikan peluang bagi seluruh aparat untuk bekerja berdasarkan prinsip hukum yang lebih modern dan akuntabel.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penguatan hak masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan. Selama ini, banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat sering kali berada dalam posisi lemah karena tidak memahami hak-hak mereka.

The post KUHAP Baru Mengawal Penguatan Hak Masyarakat dalam Penegakan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan tersebut Siswanto menegaskan pentingnya profesionalisme, sinergi lintas bidang, dan komitmen untuk mendukung program prioritas pemerintah, terutama dalam penegakan hukum dan pembangunan nasional.

Ia menyampaikan, seluruh pejabat yang baru dilantik harus bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Para Kajari harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Semua harus berorientasi untuk mendukung Asta Cita Presiden,” tandasnya.

Diantara para pejabat yang dilantik adalah Edy Winarko, SH, MH, yang menjabat sebagai Asisten Intelijen Kejati Jawa Tengah.

Sebelumnya, ia menjabat Kasubdit Pengamanan Pembangunan Infrastruktur, Pengairan, Pertanian, dan Kelautan pada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.

Selanjutnya, Muklis, SH, MH dilantik sebagai Asisten Bidang Pemulihan Aset Kejati Jawa Tengah, bidang baru yang diharapkan menjadi penggerak optimalisasi pengelolaan dan pengembalian aset negara secara transparan dan akuntabel.

Siswanto menekankan dukungan Kejaksaan terhadap Asta Cita dapat diwujudkan melalui program-program konkret yang langsung menyentuh masyarakat.

“Kita akan mengoptimalkan program Jaga Desa, Restorative Justice, serta mendukung ketahanan pangan melalui pendampingan hukum terhadap kegiatan pertanian dan koperasi. Pendampingan ini penting agar kegiatan ekonomi masyarakat berjalan sesuai aturan,” sebutnya.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), Siswanto menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. “Pembinaan SDM sudah ada standarnya. Kita dorong teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan atau mengikuti diklat agar semakin profesional,” ujarnya.

Kepada para Kajari yang baru dilantik, dirinya berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan membangun koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Ia juga meminta para asisten dan koordinator di Kejati untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan guna menjamin kinerja yang profesional dan terukur. “Lakukan review terhadap kinerja masing-masing bidang, identifikasi kekuatan dan kelemahan, lalu rumuskan strategi kerja yang selaras dengan kebijakan pimpinan,” tegasnya.

Selain itu Siswanto juga menyoroti peran Bidang Pemulihan Aset yang baru dibentuk agar menjadi ujung tombak dalam pengelolaan aset negara. “Saya minta proses pemulihan aset dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terstruktur. Ini bagian dari komitmen Kejaksaan untuk membangun kepercayaan publik,” imbuhnya.

Terakhir, Kajati Siswanto pada kesempatan tersebut menegaskan pentingnya konsolidasi dan kerja kolektif di seluruh jajaran.

Ning S

The post Lantik Pejabat Baru, Kajati Siswanto Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum yang Profesional dan Berkeadilan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini didukung Perguruan Tinggi Mitra USM, seperti Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dekan FH USM, Dr Amri P Sihotang SS SH MHum, membuka secara resmi acara ini. Disampaikan dia, acara ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan gagasan, analisis kritis, serta kontribusi akademik dari berbagai kalangan, dalam rangka memberikan masukan konstruktif terhadap pembaruan hukum acara pidana Nasional.

BACA JUGA: Pemilihan Raya Mahasiswa USM 2025, Dua Paslon Siap Bersaing

Disebutkan Dr Amri Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, dalam melaksanakan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

”Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia, keberadaan KUHAP yang saat ini berlaku, memerlukan pembaruan yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan zaman,” kata Amri.

Menurutnya, rancangan KUHAP yang tengah disusun merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistim peradilan pidana Indonesia agar lebih efektif, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

BACA JUGA: Satgas PPK USM Sosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Dalam konteks ini, seminar call for paper diharapkan dapat menjadi ruang akademik yang produktif, untuk mengkritisi dan menganalisis substansi rancangan KUHAP secara mendalam dari perspektif hukum, HAM, dan praktik penegakan hukum.

”Selain itu, menawarkan gagasan pembaruan hukum acara pidana yang aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum Indonesia, serta menjalin kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistim peradilan pidana ke depan,” ujar Amri.

Ketua Panitia, Dr Subaidah Ratna Juita SH MH menambahkan, kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya, Prof Dr Topo Santoso SH MH, yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

BACA JUGA:  Tim Bola Voli USM Terus Berinovasi

Lalu ada pula Candra Saptaji SH MH (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang), dan Dr Ani Triwati SH MH (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Semarang).

”Sasaran peserta seminar ini adalah mahasiswa, dosen, praktisi dan umum. Sedangkan sasaran call for papers adalah mahasiswa S1, S2, S3, Dosen, dan Praktisi,” ungkap Subaidah.

Dia berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum penting dalam mendorong lahirnya sistim hukum acara pidana yang modern, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

”Kami mengapresiasi para pemakalah, narasumber, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga hasil diskusi dapat memunculkan pemikiran yang inovatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum Nasional,” tandasnya.

Riyan

The post FH USM Gelar Seminar Nasional Hadirkan Tiga Narasumber Kompeten appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat dihadiri Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Tri Junianto, CPNS Wulan dan Fita. Sementara dari Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng dihadiri oleh Aipda Heri Gunawan, Ipda Agung Priwardoyo, dan AKP Agus Hartanto.

Koordinasi ini dilaksanakan untuk mendata jumlah PPNS Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, jumlah perkara yang telah dilaksanakan, dan kendala yang dilalui ketika melaksanakan gelar perkara.

Diketahui, pelanggaran kekayaan intelektual di Jawa Tengah paling banyak terjadi pada bidang hak cipta dan merek terutama pada e-commerce. Kendala yang sering dihadapi oleh PPNS Kanwil Jawa Tengah adalah tidak sebandingnya jumlah antara PPNS dengan jumlah aduan.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Tri Junianto menegaskan, jumlah kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual di Jawa Tengah sangat tinggi. Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah PPNS Kanwil Jawa Tengah yang sedikit.

“Perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara PPNS Kanwil Jawa Tengah dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah,” ujarnya.

Dalam Rakor disepakati kerja sama antara PPNS Kanwil Jateng dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menangani aduan-aduan pelanggaran KI, serta melakukan sosialisasi ke UPTD, untuk mengurangi jumlah pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Rakor Penegakan Hukum Bersama Korwas PPNS Polda  appeared first on SuaraBaru.id.

Karangan-karangan tersebut berasal dari berbagai unsur masyarakat, seperti LBH Ansor Kudus, Aktivis Masyarakat Kudus, Aliansi Masyarakat Kudus Bersih, hingga kelompok yang menamakan diri sebagai Aliansi Kuli Gabah.

Beragam bentuk dan warna karangan bunga telah terpasang di depan kantor Polres sejak Minggu malam. Kehadirannya ditujukan sebagai wujud apresiasi dan dukungan terhadap langkah tegas Polres Kudus dalam memberantas praktik perjudian di wilayah hukumnya.

Banyak pihak menilai bahwa dukungan ini mencuat lantaran adanya keterlibatan salah satu anggota DPRD Kudus berinisial S dalam kasus tersebut, sehingga masyarakat menaruh harapan besar pada proses penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.

Baca juga:

Saat Digerebek Berjudi, Oknum DPRD Kudus Sempat Ngaku Kuli Gabah

Sebagian besar karangan bunga memuat pesan serupa, yakni ucapan terima kasih atas keberanian Polres Kudus dalam menindak tegas aktivitas judi. Meski seragam dalam pesan, desain dan penyajian karangan tersebut tampak variatif.

Penggerebekan dilakukan pada sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang perjudian. Dalam operasi itu, polisi mengamankan lima orang, salah satunya merupakan anggota DPRD Kabupaten Kudus yang diketahui berinisial S.

Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo, membenarkan penggerebekan tersebut. Ia menyampaikan bahwa operasi dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB.

“Benar, kami melakukan penggerebekan di lokasi perjudian di wilayah Undaan dan berhasil mengamankan lima orang, termasuk anggota legislatif berinisial S yang diduga terlibat dalam praktik tersebut,” ujarnya, Minggu (20/7/2025).

Menurutnya, para pelaku tertangkap basah sedang bermain kartu domino. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 1,025 juta yang diduga digunakan sebagai taruhan.

Ditetapkan Tersangka dan Ditahan

Hingga kini, proses pemeriksaan terhadap kelima orang tersebut masih berlangsung. Publik pun terus menantikan kejelasan hukum atas kasus yang menyita perhatian ini.

The post Usai Tangkap Anggota DPRD yang Berjudi, Polres Kudus Banjir Karangan Bunga appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Pujiyono dalam diskusi yang digelar oleh Lembaga Jarcomm di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Selasa (11/2/2025) dengan tema “Menguji Urgensi Penguatan Lembaga Kejaksaan terhadap Revisi UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan”.

Pujiyono menjelaskan, meskipun revisi ini menuai perdebatan setelah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, tuduhan bahwa jaksa akan mengambil alih peran penyidik kepolisian dan mendapatkan hak imunitas adalah tidak benar.

Menurutnya, revisi ini tidak mencakup pasal yang memberikan kewenangan jaksa untuk menggantikan peran penyidik kepolisian. Justru, revisi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan supervisi antara kejaksaan dan kepolisian dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang merupakan bagian dari Integrated Criminal Justice System (ICJS).

Dengan adanya distribusi kewenangan dalam ICJS, kedua pilar penegak hukum kepolisian dan kejaksaan dapat bekerja sama lebih erat, mengurangi ego sektoral, dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana.

Pujiyono juga menanggapi kekhawatiran bahwa revisi ini memberikan hak imunitas kepada jaksa, yang berarti jaksa tidak bisa diperiksa atau dihukum. Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan dalam aturan mengenai “izin Jaksa Agung” yang sudah tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 2021.

Pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa tetap harus mendapatkan izin dari Jaksa Agung. Ketentuan ini sudah ada dalam UU sebelumnya dan tidak bertujuan untuk memberi kekebalan hukum kepada jaksa.

Pujiyono juga mengingatkan bahwa meskipun ada ketentuan tersebut, jaksa yang melakukan kesalahan atau tindak pidana tetap dapat dihukum. Dia mencontohkan kasus jaksa yang pernah diproses hukum, seperti Kajari Bondowoso dan Jaksa Urip, yang membuktikan bahwa tidak ada satu pun jaksa yang kebal hukum.

Pujiyono mengungkapkan, Kejaksaan Agung saat ini mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kejaksaan Agung menempati posisi tertinggi sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat dengan tingkat kepercayaan mencapai 77 persen. Keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi besar dan mengembalikan uang negara yang dikorupsi turut mendukung tingkat kepercayaan ini.

Pengamat Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Rahayu Subekti juga menanggapi kritik terhadap pasal 8 ayat 5 yang dianggap memberikan hak imunitas pada jaksa.

Rahayu menegaskan bahwa pasal tersebut merujuk pada asas hirarki dalam organisasi, yang mengatur bahwa yang lebih tinggi mengawasi yang lebih rendah, bukan memberi hak imunitas pada jaksa.

Sementara itu, pegiat anti-korupsi, Alif Basuki, menilai revisi UU Kejaksaan merupakan langkah penting untuk memperbarui sistem koordinasi antara Kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan perkara hukum.

Ia berharap revisi ini dapat memperkuat posisi Kejaksaan, mengingat kinerjanya yang sudah diapresiasi dalam mengungkap berbagai kasus korupsi besar.

Ning S

The post Ketua Komjak RI: Revisi UU Kejaksaan Perkuat Penegakan Hukum, Banyak Kasus Korupsi Terungkap appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu menjadi salah satu penekanan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi saat membuka pelatihan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Operasi Mantab Brata 2023-2024 di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Selasa (19/9/2023).

Luthfi menyebut, pelatihan Gakkumdu Operasi Mantap Brata 2023-2024 digelar untuk mengasah kemampuan personil dalam upaya penegakan hukum serta menyamakan persepsi dan sikap antar aparat penegak hukum yang tergabung dalam sentra Gakkumdu.

“Pelatihan ini sangat penting untuk mengasah kemampuan penyidik dalam menangani tindak pidana terkait Pemilu, serta menyamakan sikap dan persepsi antar aparat penegak hukum yang tergabung dalam sentra gakkumdu guna menemukan problem solving dalam rangka penegakan hukum terpadu,” ujar Luthfi.

Kapolda menyebut, dalam tugas pengamanan Pemilu, Polri tidak bisa berdiri sendiri, karena setiap tahapan Pemilu mempunyai potensi kerawanan terjadi pelanggaran dan tindak pidana yang memerlukan upaya penegakan hukum.

“Selain pengamanan di setiap pentahapan Pemilu, kita juga melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana terkait Pemilu,” tuturnya.

Menurut Luthfi, penanganan itu harus dilakukan secara komprehensif dan mengakomodir segala aspek termasuk aspek sosial di masyarakat, serta mengedepankan asas netralitas. “Penanganannya juga harus cepat dan tepat serta mengedepankan asas netralitas. Meski hanya kasus kecil, jangan berlalut-larut dalam penanganannya,” tegasnya.

Termasuk penanganan potensi pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi di dunia maya, melalui Virtual Police. Luthfi menekankan untuk melakukan penindakan terhadap berita hoax, ujaran kebencian, kampanye gelap yang disebar melalui media sosial.

“Manajemen media yang baik juga sangat dipelukan untuk menjaga kondusifitas sitkamtibmas di setiap tahapan Pemilu. Gerakkan Virtual Police yang kita punyai untuk mengingatkan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan apabila peringatan yang diberikan oleh virtual police diabaikan,” tambahnya.

“Penegakan hukum tetap berpedoman pada scientific crime investigation untuk menghasilkan pembuktian yang tidak terbantahkan sebagaimana pasal 184 KUHAP,” tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh para Kasat Reskrim dan perwakilan penyidik dari seluruh Polres jajaran Polda Jateng.

Sementara itu pemateri yang dihadirkan antara lain dari Ditreskrimum Polda Jateng, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Bawaslu Jateng serta KPU Propinsi Jateng.

Ning S

The post Pelatihan Gakkumdu Operasi Mantab Brata, Kapolda Tekankan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.