Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi istri, Gadis Sephi Febriana, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tegal, Camat Tegal Barat, Lurah Muarareja, jajaran kepala OPD terkait, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan PMI Kota Tegal.

Selama di lokasi, Wali Kota meninjau sejumlah titik genangan rob dan berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan aspirasi serta kebutuhan mendesak masyarakat. Pemerintah juga menyalurkan bantuan logistik dan layanan kesehatan, di antaranya 10 dus mie instan dari PMI Kota Tegal, 40 paket makanan siap saji dari Dinas Sosial, 10 paket sembako dari BPBD Kota Tegal, Tim medis dan obat-obatan dari Dinas Kesehatan.

“Penanganan cepat harus dilakukan agar dampak rob tidak semakin meluas. Pemerintah turun langsung untuk melihat kondisi lapangan sekaligus mendengar kebutuhan masyarakat,” ujar Dedy Yon.

Dalam peninjauan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Wali Kota juga meninjau titik-titik pintu air laut yang menjadi jalur masuknya air pasang. Salah satunya adalah pintu air Sungai Kemiri yang direncanakan akan dibangun pintu air baru selebar dua meter dengan anggaran Rp600 juta. Sementara itu, pintu air di Sungai Kaligangsa juga akan diperkuat dengan pembangunan senilai Rp800 juta.

Sebagai langkah cepat sementara, pemerintah akan melakukan normalisasi sungai di muara Kaligangsa guna memperlancar aliran air ke laut. “Kami juga telah menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dilakukan normalisasi besar di kawasan ini. Nilai pagu anggaran yang diajukan mencapai Rp42 miliar dan kami berharap dapat segera direalisasikan,” tambahnya.

Wali Kota juga menanggapi aspirasi warga RW 3 Muarareja yang mengusulkan perbaikan jalan dari ujung Muarareja hingga Kajongan sepanjang 1,9 kilometer. Warga berharap jalan tersebut dinaikkan sekitar 75 sentimeter untuk mengantisipasi genangan rob.

“Pemerintah akan melaksanakan peninggian jalan sesuai kebutuhan teknis, dan warga siap menaikkan rumah mereka secara mandiri setelah pekerjaan jalan selesai,” tutup Dedy Yon.

Nur Muktiadi

The post Tinjau Lokasi Rob, Wali Kota Tegal Siapkan Langkah Cepat Penanganan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo saat dikonfirmasi awak media. “Sebelum melintas di perlintasan, masinis telah membunyikan semboyan (klakson) berkali-kali sesuai prosedur. Namun, kejadian tidak dapat dihindari karena truk masih berada di atas rel,” ujar Franoto.

Akibat insiden tersebut, lokomotif dan kereta pembangkit KA Harina mengalami kerusakan, namun tidak ada korban jiwa maupun luka terhadap penumpang.

KAI Daop 4 Semarang menurunkan tim tanggap darurat untuk melakukan evakuasi dan penanganan di lokasi. Hingga pukul 17.10 WIB tadi, petugas masih melakukan proses pergantian lokomotif dan kereta pembangkit agar perjalanan KA Harina dapat segera kembali normal.

“Daop 4 Semarang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan raya agar selalu mematuhi rambu dan prosedur keselamatan di perlintasan sebidang. Berhentilah sejenak, tengok kanan dan kiri, serta pastikan tidak ada kereta api yang akan melintas sebelum menyeberang,” tegas Franoto.

KAI Daop 4 juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas terganggunya perjalanan dan keterlambatan yang terjadi akibat peristiwa ini.

KAI Daop 4 berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api serta melakukan normalisasi secepat mungkin agar operasional dapat kembali lancar.

Ning S

The post KA Harina Tertemper Truk, KAI Daop 4 Semarang Lakukan Penanganan dan Normalisasi Jalur appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua PPK USM, Andi Nurcahyo SPd MPd, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Kudengar (Kuliah Keadilan dan Kesetaraan Gender), di Studio Radio USM Jaya, Gedung N Kampus USM, Rabu (19/3/2025).

”PPKPT itu sudah lama dibentuk pada 2019. Lalu di tahun 2024, PPKPT dan PPKS disatukan menjadi PPK USM, yang berkantor di lantai 5 Gedung Menara USM. PPK USM sendiri dibentuk pada Januari 2025, kemudian SK-nya baru turun Maret 2025. Jadi PPK USM ini cakupannya lebih luas,” ucapnya.

BACA JUGA: Pascasarjana USM Gelar Pengenalan Akademik Mahasiswa

Andi menambahkan, di PPK USM mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan dengan beberapa jenis kekerasan. Di antaranya, tindakan-tindakan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung tentang kekerasan. PPK USM sendiri berada di bawah Wakil Rektor III USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH.

”Baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidik, bisa melaporkan tindakan-tindakan yang melenceng ke PPK USM, baik lewat WhatsApp, email, maupun datang langsung. Ketika sudah melapor, kita selidiki laporannya, buktinya apa saja. Kalau buktinya kuat, maka kita akan buat semacam musyawarah antara anggota PPK USM, kemudian kita akan berikan solusi,” jelas dia.

Berbagai macam program juga dilakukan PPK USM, di antaranya workshop, seminar, pelatihan, hingga goes to school, untuk mengenalkan USM kepada sekolah-sekolah.

BACA JUGA: Fakultas Teknologi Pertanian USM Gelar International Guest Lecture via Daring

”PPK USM juga mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dari LLDikti Provinsi Jawa Tengah, karena keberadaan kita dipandang bagus dibandingkan kampus lain. Kemarin juga ada PTS dari luar Kota Semarang, dan mereka memandang USM ternyata bagus,” ungkapnya.

Dalam menjalankan tugas, Andi dibantu anggota PPK USM, yang juga sekaligus dosen Fakultas Psikologi USM, yaitu Hermeina Vereswati SPsi MPsi, atau yang akrab disapa Vesti.

Sementara itu, Vesti menyampaikan, PPK USM memiliki ranah yang lebih luas, termasuk apabila terdapat tindakan bullying di media sosial dan membuat korban merasa terganggu, maka korban dapat melapor ke PPK USM.

BACA JUGA: Bendahara IKA USM: Gen-Z Cenderung Self Diagnosis

Dia mengaku tantangan terbesar dalam menangani kasus kekerasan yakni, korban yang sulit untuk speak up, ketika sudah melapor. Untuk itu, pihaknya menggunakan email yang dapat digunakan korban, untuk menceritakan kronologi kejadian.

”Setelah email masuk, paling gak kita tahu gambarannya seperti apa. Kemudian kita lakukan asesmen tentang apa yang terjadi dan sebagainya. Kemudian kita akan mintakan rekomendasi, bagaimana tindakan selanjutnya. Begitu pula untuk sanksinya,” ujarnya.

Dalam proses itu, kalau ada indikasi membutuhkan penanganan psikologi, akan rekomendasikan ke unit konseling USM. Dan kalau tidak cukup, bila memang perlu akan dilakukan kerja sama dengan pihak rumah sakit atau psikiater. Nanti pihak konseling yang akan merekomendasikannya,” tambah Vesti.

BACA JUGA: Prodi Magister Hukum USM Siapkan Lulusan Berintegritas

Ditambahkan dia, hal itu menunjukkan, antarunit di USM saling bersinergi, yang harapannya dapat membuat lingkungan USM menjadi aman dan nyaman bagi seluruh warga USM.

”Kita tidak ingin ada kasus-kasus kekerasan dalam USM. Namun semisal adapun, kita berharap teman-teman berani speak up. Kita akan melindungi semua privasi, pasti dijamin aman. PPK USM itu ada, kita ada untuk kalian, jangan takut untuk mendekat dan berbicara dengan kita,” tegas Vesti.

Riyan

The post Cakupan Tugas PPK Universitas Semarang Makin Luas appeared first on SuaraBaru.id.

Manager Humas Daop 4 Semarang KAI, Franoto Wibowo mengatakan, sampai dengan pagi ini pada jalur yang terdampak masih dalam progres pengeceran batu kricak. “Daop 4 Semarang telah melakukan pengeceran batu kricak sebanyak 2.500 ton atau sekitar 3.800 meter kubik pada jalur yang terdampak. Semoga hari ini salah satu jalur dapat selesai diperbaiki, dan segera bisa dilalui oleh kereta api,” ungkapnya.

Adapun perjalanan KA yang menerapkan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan rute perjalanan update pada Kamis, 23 Januari 2025 antara lain KA 220 Kertajaya relasi Jakarta-Surabaya, KA 108 Jayabaya relasi Jakarta-Surabaya, KA 107 Jayabaya relasi Surabaya-Jakarta, KA 185 Blambangan Ekspres relasi Ketapang-Jakarta, KA 186 Blambangan Ekspres relasi Jakarta-Ketapang, KA 64 Sembrani relasi Jakarta-Semarang, KA 4 Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya, KA 3 Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya-Jakarta, KA 219 Kertajaya relasi Surabaya-Jakarta,

Selanjutnya ada KA 130 Gumarang relasi Jakarta-Surabaya, KA 78 Pandalungan relasi Jakarta-Jember, KA 77 Pandalungan relasi Jember-Jakarta, KA 131 Dharmawangsa Ekspres relasi Surabaya-Jakarta, KA 132 Dharmawangsa Ekspres Jakarta-Surabaya, KA 63 Sembrani relasi Surabaya-Jakarta, KA 126 Harina relasi Bandung-Surabaya, KA 230 Ambarawa Ekspres relasi Semarang-Surabaya, KA 232 Ambarawa Ekspres relasi Semarang-Surabaya, KA 61 Sembrani relasi Surabaya-Jakarta.

Selain itu juga KA 1 Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya-Jakarta, KA 2 Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya-Jakarta, KA 235 Airlangga relasi Surabaya-Jakarta, KA 62 Sembrani relasi Jakarta-Surabaya, KA 186 Blambangan Ekspres relasi Jakarta-Ketapang, KA 229 Ambarawa Ekspres relasi Surabaya-Semarang, KA 236 Airlangga relasi Jakarta-Surabaya, KA 129 Gumarang relasi Surabaya-Jakarta, KA 125 Harina relasi Surabaya-Bandung, dan KA 236 Airlangga relasi Jakarta-Surabaya.

Selain rekayasa pola operasi, KAI juga membatalkan beberapa perjalanan KA pada Kamis, 23 Januari 2025, antara lain, KA 227 Blora Jaya relasi Cepu – Semarang Poncol, KA 228 Blora Jaya relasi Semarang Poncol – Cepu, KA 231 Ambarawa Ekspres relasi Surabaya – Semarang, KA 170 Tegal Bahari relasi Jakarta – Tegal, KA 169 Tegal Bahari relasi Tegal – Jakarta, KA 546 Kedung Sepur relasi Semarang Poncol – Ngrombo, KA 545 Kedung Sepur relasi Ngrombo – Semarang Poncol, KA 548 Kedung Sepur relasi Semarang Poncol – Ngrombo serta KA 547 Kedung Sepur relasi Ngrombo – Semarang Poncol.

“KAI menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas gangguan perjalanan ini. Bagi pelanggan yang terdampak akibat pembatalan perjalanan, dapat membatalkan tiketnya di stasiun dan bea tiket akan dikembalikan 100 persen maksimal 7 hari sejak tanggal keberangkatan kereta api yang tertera di tiket,” jelas Franoto.

KAI akan terus memantau situasi di lapangan dan memberikan pembaruan informasi secara berkala. Keselamatan dan kenyamanan penumpang adalah prioritas utama.

“Service recovery juga diberikan kepada para pelanggan dengan keterlambatan KA lebih dari 60 menit, dengan pemberian berupa air mineral hingga makanan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuh Franoto.

Untuk informasi terkait jadwal kereta api atau pengembalian tiket bagi pelanggan terdampak, masyarakat dapat menghubungi layanan media sosial KAI121, e- mail: cs@kai.id, dan Whatsapp KAI121 (0811-1211-1121).

Ning S

The post KAI Masih Terapkan Rekayasa Pola Operasi Memutar pada Hari Ketiga Penanganan Banjir Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.

Hari ini, Rabu (22/1/2025) Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo turun langsung ke lokasi tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. Kunjungan ini sebagai wujud komitmen Polda Jateng dalam memberikan penanganan cepat atas bencana yang melanda masyarakat, serta memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Dalam upaya pencarian korban, Polda Jateng mengerahkan unit K9 dari Ditsabhara yang tiba di lokasi sejak Selasa (21/1) petang. Tiga anjing pelacak dilibatkan untuk membantu menemukan korban di tengah material longsor yang menutupi kawasan tersebut.

BACA JUGA: Dukung Swasembada Pangan, Polda Jateng Tanam Jagung Serentak di 4.906 Hektar Lahan Pertanian

Upaya ini membuahkan hasil, hingga siang ini tiga korban yakni NA warga Desa Songgodadai, TP warga Yosorejo, dan satu bayi berusia 5 bulan bernama AB (anak dari korban tewas, IW warga Desa Kasimpar) berhasil ditemukan meski dalam kondisi meninggal dunia. Sejauh ini petugas telah mengevakuasi 20 korban meninggal yang tertimbun material longsoran.

Selain fokus pada pencarian korban, Kapolres Pekalongan, AKBP Doni Prakoso Widamanto mengungkapkan, ratusan personel gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan relawan terus bekerja membuka akses jalan utama yang tertutup longsor di dua titik.

“Kemarin kami sudah menurunkan 100 personel, dan hari ini mendapat tambahan 200 personel dari Brimob dan Samapta Polda,” jelasnya.

BACA JUGA: Kapolda Jateng Resmikan Satpas Prototype Satlantas Salatiga dan 10 Gedung Baru di Seluruh Jajaran

Upaya pemulihan juga melibatkan dua unit ekskavator untuk mempercepat pembukaan jalur menuju lokasi terdampak. Dengan terbukanya akses jalan, distribusi bantuan dan pemulihan masyarakat terdampak diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menegaskan, pihaknya akan terus memberikan bantuan maksimal dalam penanganan bencana ini. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat cuaca ekstrem yang masih melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah.

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin, baik dalam pencarian korban maupun pemulihan kondisi masyarakat. Kami berharap masyarakat mengikuti arahan petugas dan segera melaporkan jika ada tanda-tanda bencana, agar langkah antisipasi dapat segera dilakukan,” pungkas Artanto.

Ning S

The post Polda Jateng Kerahkan Unit K9 dan Ekskavator dalam Penanganan Longsor Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan oleh anggota Kompolnas, Muhammad Choirul Anam dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Mapolda Jateng pada Senin (2/12/2024).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryonugroho, yang dihadiri Kabid Humas Kombes Pol Artanto, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang.

Wakapolda, Agus menyampaikan rasa duka atas meninggalnya remaja berinisial GR (17) akibat penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Dalam penanganan kasus tersebut, pihaknya berkomitmen akan dilaksanakan secara obyektif dan transparan.

“Semua akan kita buka dan tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kami mengapresiasi atas kehadiran bapak-bapak dari Kompolnas dan beberapa hari yang lalu rekan dari Komnas HAM dan KPAI juga hadir,” ujar Agus.

Menurutnya, pengawasan secara internal dari Mabes Polri juga dilakukan untuk memastikan transparansi kasus tersebut.

“Termasuk dari internal Mabes Polri, dari Irwasum dan Kadiv Propam juga hadir untuk memastikan transparansi proses penanganan peristiwa tawuran dan penembakan tersebut ,” tuturnya.

Pihaknya juga menyatakan akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang dan terbuka menerima masukan untuk memitigasi peristiwa tersebut. Bersama dengan pemerintah daerah, Polda Jateng akan membuat Rumah Sahabat Anak.

Sementara itu anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam mengungkapkan, ada dua hal yang menjadi sorotan selama melakukan kegiatan kunjungan di Kota Semarang terkait kasus tersebut. Yang pertama terkait peristiwanya dan yang kedua bagaimana membangun komitmen bersama untuk menangani kenakalan remaja.

Untuk mencari kejelasan terkait peristiwa yang terjadi, selama kegiatan di Semarang, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap seluruh pihak mulai dari sekolah, keluarga korban, pelaku tawuran dan keluarganya, hingga masyarakat di sekitar lokasi kejadian tawuran. Pihaknya juga telah menyaksikan bukti digital dari rekaman CCTV di sekitar lokasi dan rekaman HP pelaku yang diamankan oleh petugas.

“Ada banyak hal yang kami temukan, dan kami berterimakasih kepada Polda Jateng dan jajarannya yang mau terbuka secara detail. Kita juga melihat jejak digitalnya (rekaman video) dengan cukup detail,” sebutnya.

Pihaknya juga mengapresiasi tranparansi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang menyampaikan update dan langkah-langkah yang akan diambil termasuk komitmen untuk menangani perkara secara profesional.

“Terhadap oknum anggota proses etiknya sedang berjalan, sudah dilakukan penahanan. Pihak Polda Jateng berkomitmen penanganannya dilakukan secara profesional, tegas, kalau salah ya salah, siapapun itu,” jelasnya.

“Melalui keterbukaan informasi yang didapat dari pihak kepolisian, disandingkan dengan keterangan yang diperoleh Kompolnas dari berbagai pihak, saya yakin Polri akan maksimal dalam penanganan kasus tersebut,” tandasnya.

Ning S

The post Kompolnas Pastikan Penanganan Kasus Penembakan oleh Oknum Polisi di Semarang Berjalan Transparan appeared first on SuaraBaru.id.

Penandatangan MoU disaksikan Wakil Rektor III USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH dan Ketua Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) USM Helen Intania Surayda SH MH. Dari DP3A-P2KB Jateng diwakili Budi Dayanti selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan Asteria Dewi sebagai Subkoordinator Perlindungan Perempuan.

Dalam keterangannya Helen Intania menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindaklanjut dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, antara USM dan DP3A-P2KB.

BACA JUGA: Dosen USM Lakukan Pengabdian Internasional di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

”Melalui kerja sama ini, kita dapat saling memberikan dukungan sumber daya. Seperti penelitian dan pengabdian masyarakat, yang akan melibatkan mahasiswa dalam program magang di DP3A-P2KB. Untuk mahasiswa USM, dapat lebih siap menghadapi dunia kerja setelah mengikuti magang,” ungkapnya.

Dijelaskan juga, kerja sama itu juga bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

”Kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, serta penyusunan kebijakan bersama, akan menjadi bagian dari program kerja sama ini,” ujarnya.

BACA JUGA: UKM Fokmi USM Gelar Malam Bina Iman dan Taqwa

Sementara itu, Budi Dayanti menyatakan, selain agenda kerja sama itu, pihaknya juga melakukan seminar yang berfokus pada upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang menjadi salah satu prioritas utama dalam kegiatan 16 Hari Antikekerasan Terhadap Perempuan.

”Kami berharap, kerja sama antara Universitas Semarang dan DP3A-P2KB ini dapat terus berlanjut, dan memberikan dampak positif. Baik bagi mahasiswa yang terlibat dalam program magang, maupun bagi masyarakat yang mendapat manfaat dari kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO, serta perlindungan anak. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, dan mendukung kesetaraan gender di Jateng,” ungkapnya.

Riyan

The post USM dan DP3A-P2KB Jateng Jalin Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.

Namun memar yang muncul tanpa sebab harus diwaspadai, karena dapat menjadi tanda adanya masalah medis serius. Hal ini bisa disebabkan oleh aktivitas yang terlalu berat, kekurangan asupan nutrisi, atau penyakit tertentu.

Melansir dari Alodokter, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan memar muncul tanpa sebab atau terjadi secara tiba-tiba, diantaranya:

Olahraga berlebihan. Aktivitas fisik yang terlalu intens dapat menyebabkan robekan kecil pada pembuluh darah.

Kekurangan nutrisi. Kekurangan vitamin K dan C dapat mengganggu proses pembekuan darah, meningkatkan risiko memar.

Obat-obatan. Penggunaan obat pengencer darah atau analgesik seperti ibuprofen dan aspirin dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk membeku.

Kondisi medis. Memar tanpa sebab bisa menjadi tanda kondisi serius seperti trombositopenia, hemofilia, atau leukemia.

Penanganan:

Memar karena olahraga, biasanya dapat sembuh sendiri. Kompres dingin dan istirahat dapat membantu.

Kekurangan nutrisi, dapat diatasi dengan suplemen vitamin yang sesuai.
Penyakit tertentu, memerlukan diagnosis dan pengobatan oleh dokter, biasanya melalui tes darah.
Jika memar sering muncul, tidak kunjung membaik dalam dua minggu, atau disertai gejala lain seperti perdarahan hebat, segera konsultasikan ke dokter.

Ning S

The post Cara Penanganan Memar yang Muncul Tanpa Sebab appeared first on SuaraBaru.id.

Didampingi oleh tim inti yang terdiri dari Asisten Intelijen, Dr. Sunarwan, SH., MHum., Asisten Pidana Khusus, Wahyu Sabrudin, S.I.P., SH., MH., dan Asisten Pembinaan, Sunarko, SH., MH., kunjungan ini untuk memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran kejaksaan di wilayah tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kajati Jateng Ponco memberikan pengarahan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), serta Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) se-Koordinator Pati Raya.

Dalam pengarahan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi yang solid dan sinergi antar unit kerja dalam menangani berbagai kasus hukum yang melibatkan wilayah Pati Raya.

Kajati Jateng Ponco menyatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja serta efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah. “Kolaborasi yang baik antara Kejaksaan Negeri sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif terhadap tindak pidana, termasuk kasus-kasus yang berdampak langsung pada keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Ponco, Kamis (8/8/2024).

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri se-Koordinator Pati Raya kepada masyarakat.

Dengan pengarahan dan pembinaan yang intensif, seluruh jajaran kejaksaan di wilayah ini diharapkan dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam menangani berbagai tantangan hukum yang ada.

“Kita harus bekerja bersama-sama menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini adalah komitmen kita untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Diharapkan sinergi dan kolaborasi antar Kejaksaan Negeri se-Koordinator Pati Raya dapat semakin ditingkatkan, sehingga penegakan hukum di wilayah ini dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Ning S

The post Kajati Jateng Ponco Hartanto Beri Arahan Strategis Efektivitas Penanganan Kasus di Pati Raya appeared first on SuaraBaru.id.

DERETAN panjang daftar koruptor dalam lima tahun terakhir, 60 persen diantaranya politikus. Secara kelembagaan, dalam beberapa parpol terinfeksi koruptor, dalam arti terdapat oknum yang terjerat korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi.

Seperti dilansir dalam Kompas.com, 4 Desember 2018, Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan 80 persen kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara melibatkan pihak swasta. Isu korupsi masih menjadi isu “seksi” dalam debat tersebut. Berbeda dengan isu lainnya, nampaknya para capres memiliki kesamaan pandangan terhadap isu ini. Intinya satu, korupsi harus dimusnahkan.

Kerugian Sosial Korupsi

Tindak korupsi telah begitu menyita perhatian karena berbagai kerugian yang diakibatkan. Secara agregat, korupsi menyebabkan (1) menurunnya produktivitas khususnya sektor industri yang yang menyumbang lebih dari 20 persen terhadap PDB, (2) terhambatnya pertumbuhan ekonomi melalui pengaruhnya terhadap investasi. Keberadaan korupsi menimbulkan inefisiensi alokasi sumber daya/ekonomi biaya tinggi karena memungkinkan munculnya biaya “siluman”, hal ini akan menjadi disinsetif bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Penelitian Sri Nawatmi (2016) terhadap 12 negara di Asia Pasifik menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan indeks persepsi korupsi (Coruption Perception Index/CPI) terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni setiap kenaikan CPI sebesar 1, maka PDB di 12 negara tersebut akan naik sebesar 96,50 juta US$. Demikian juga, investasi yang saat ini memiliki kontribusi sebesar lebih dari 31 persen dari PDB, (3) rendahnya kualitas pelayanan dan fasilitas publik seperti pendidikan dan layanan kesehatan karena berkurangnya alokasi riil yang digunakan untuk peyelenggaraan pelayanan dan fasilitas publik, (4) ketimpangan pendapatan yang terjadi karena adanya pengalihan kekayaan untuk memperkaya diri sendiri dan, (5) rendahnya penerimaan pemerintah khususnya dari sektor pajak sebagai sumber penerimaan terbesar (70 persen APBN). Artinya, korupsi menurunkan taraf hidup sebagian besar masyarakat, korupsi memperkuatan lingkaran setan kemiskinan.

Indonesia (masih menjadi) Negara Terkorup

Berbagai tindakan preventif korupsi (setidaknya secara legal formal) sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah. Upaya tersebut dapat dilihat dari diterbitkannya instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Namun, data masih menunjukkan masih besar dan masifnya praktik korupsi di Indonesia.

ICW melaporkan jumlah potensi kerugian negara akibat korupsi periode 2012-2022 mencapai Rp138,39 triliun. Datadoks.katadata.id menunjukkan bahwa berbagai kasus tindak korupsi yang ditangani oleh KPK selama tahun 2023, sampai dengan bulan Oktober terdapat 85 kasus. Kasus terbanyak dalam bentuk gratifikasi dengan 44 kasus, disusul pengadaan barang/jasa dengan 32 kasus, TPPU 6 kasus, merintangi penyidikan 2 kasus, dan pungutan/pemerasan 1 kasus.

Berdasarkan struktur kepemerintahan, tindak pidana korupsi terjadai pada tingkat pemerintah kota/kabupaten, yakni sebanyak 29 kasus. Menurut kelembagaan, tindak pidana korupsi paling banya terjadi pada instansi kementerian, 26 kasus, BUMN/BUMD 20 kasus, dan pemerintah provinsi 10 kasus. Pelaku tindak pidana korupsi terbanyak dilakukan oleh pejabat eselon I, II, dan III. Sementara itu, kasus yang melibatkan swasta sebanyak 26 kasus.

Berdasarkan wilayah, KPK mencatat 5 Provinsi dengan kasus korupsi terbanyak yaitu Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan.
Di sepanjang semester pertama 2023 KPK menggelar tiga kali OTT. Dalam gelar OTT tersebut tertangkap antara lain Bupati Kepulauan Meranti, sejumlah pejabat Direktorat perkerataapian, dan wali kota Bandung. KPK juga telah melakukan upaya hukum terhadap 1.620 orang.

The post Agar Penanganan Korupsi Tidak Menjadi Retorika appeared first on SuaraBaru.id.