Hal itu disampaikan oleh M Eko Priyono selaku Ketua Umum DPP Petanesisa di Kantor DPP Petanesia, pada Selasa (30/1/2024).

“Untuk mengajak semua masyarakat Indonesia mensukseskan pemilu damai 2024 sekali putaran,” tandasnya.

Dalam mendukung penuh pemilu damai, Eko Priyono juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama mensukseskan pemilu damai dan menjadi cerminan budaya banga Indonesia. “Bersama-sama mensukseskan hajat negara, berdemokrasi yang baik, sopan, dan menjadi cermin budaya bangsa Indonesia,” ujar Eko.

Eko menegaskan, bahwa Petanesia tetap netral dalam menghadapi situasi politik, khususnya pada masa pemilu tahun 2024 ini. Hal tersebut sesuai dengan tujuan organisasi Petanesia tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

“Petanesia tetap netral sesuai amanah di dalam AD ART memegang teguh harapan yang sudah menjadi satu kesepakatan. Inilah yang diharapkan oleh kita semua, wabilkhusus oleh Maulana Habib Lutfi pendiri Petanesia,” tegasnya.

Eko Priyono juga menyampaikan kepada masyarakat, untuk menunjukan bahwa kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Dan mendukung penuh keberlanjutan program pemerintah.

“Semoga pemilu yang akan kita laksanakan menjadi kebersamaan, serta mendukung keberlanjutan program yang dilaksanakan pemerintah,” tandas Eko.

Ning S

The post Petanesia Siap Dukung dan Ajak Seluruh Masyarakat Wujudkan Pemilu Damai appeared first on SuaraBaru.id.

Oleh Antonius Benny Susetyo

 PEMILIHAN umum (pemilu) akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, dengan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah cukup umur, akan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memilih para pemimpin Indonesia untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Hal ini merupakan sebuah pesta demokrasi dimana masyarakat Indonesia secara langsung menentukan masa depan bangsa dan negaranya sendiri. Pemilu 2024 ini sudah bergaung sejak tahun lalu, dimana banyak bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden muncul dan menjadi pusat pembicaraan oleh elit politik dan masyarakat Indonesia.

Setelah pendaftaran dan juga ditetapkan oleh masing-masing, muncul tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Anies Baswedan-Muaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Masa kampanye, baik untuk capres, cawapres, dan calon anggota legislatif (caleg), sedang terlaksana, sejak tanggal 28 November 2023, dan akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024.

Pemilu bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Tercatat, tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955 adalah tanggal-tanggal Ketika pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan. Adapun pemilu yang dilaksanakan pasca kejatuhan Orde Baru adalah pada tanggal 7 Juni 1999.

Pemilu langsung, dimana masyarakat Indonesia langsung dapat memilih presiden dan wakil presiden pilihannya (sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau MPR, dimana anggotanya dipilih oleh masyarakat Indonesia pada pemilu, memilih presiden dan wakil presiden), dilaksanakan pada tahun 2004, dan Partai Golongan Karya (Golkar) muncul sebagai pemenang, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Muhammad Jusuf Kalla (JK) terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Bayang-Bayang Konflik

Akan tetapi, penyelenggaraan pemilu tetap dibayang-bayangi oleh konflik serta perpecahan antar masyarakat yang masing-masing mendukung partai dan/atau capres-cawapres yang sudah ditetapkan.

Perpecahan dan argumentasi dengan menggunakan istilah atau kata-kata yang melecehkan bukanlah hal yang baru, baik secara langsung, ataupun di media sosial. Masyarakat dengan mudahnya terbawa emosinya untuk saling mencaci-maki karena perbedaan pilihan.

Para ‘buzzer politik’ menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi opini publik dan mempromosikan agenda politik yang mereka anut dan junjung, atau agenda politik yang mampu memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Keberadaan ‘buzzer politik’ tidaklah selalu negatif dan tidak etis, namun, jika mereka terlibat dalam praktik manipulatif dan menyebarkan informasi palsu, hal itu dapat menimbulkan masalah etika, serta semakin mendorong perpecahan di dalam masyarakat sendiri.

Sudah tidak asing kita mendengar, atau pun mungkin mengalami sendiri, permusuhan dan perpecahan dengan saudara, sahabat, kolega, tetangga, dan lainnya, karena masing-masing memiliki pilihan sendiri.

Sungguh sangat disayangkan, pada masa pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia, perpecahan dan polarisasi masyarakat terjadi dan terus menerus, bahkan terus berlangsung sampai pemilu-pemilu berikutnya. Ini sangat mencederai nilai persatuan yang terkandung pada Pancasila.

Harapan untuk Pemilu Damai

Pemilu 2024 ini sangat diharapkan dapat terlaksana secara damai, baik sebelum, saat pelaksanaan, ataupun setelahnya. Perpecahan masyarakat tidak boleh berlanjut terus-menerus.

Masyarakat harus benar-benar sadar bahwa berbeda pilihan itu tidaklah menjadi sebuah permasalahan, tetapi sebuah hal yang lumrah terjadi, apalagi di negara yang majemuk seperti Indonesia. Lalu, bagaimana kemudian menyadarkan masyarakat tentang hal ini?

Tentu saja, pelaksanaan pemilu yang damai. Bagaimanakah, kemudian, melakukan pemilu yang damai, dimana masyarakat benar-benar merasakan bahwa pemilu adalah sebuah pesta kegembiraan, bukan kompetisi tanpa batas?

Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu harus memberikan jalan sebesar-besasrnya pada partisipasi yang inklusif, dengan partisipasi semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali; transparan.

Dengan transparansi ini membantu menciptakan kepercayaan masyarakat pada hasil pemilihan; edukasi pemilih sangat dibutuhkan, agar masyarakat mengerti tentang proses pemilihan, hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya partisipasi politik yang damai; penegakan hukum terjamin terjadi adil dan efektif untuk melanggar pelanggaran hukum yang terkait dengan pemilu.

Pelanggaran permilu itu seperti kampanye uang; dialog politik terus dibangun antar partai politik dan kelompok masyarakat, untuk dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak; media yang independen sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif; dan netralitas oleh pejabat publik dan birokrat.

Aparat pemerintahan dan birokrasi harus tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu kandidat atau partai politik selama proses pemilu, termasuk kampanye, berlangsung.

Netralitas penting untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan secara adil dan transparan. Hal-hal ini, jika benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak, akan mampu menciptakan suasana pemilu yang damai dan riang gembira, serta menyenangkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Situasi saat ini menandakan keresahan dalam masyarakat; banyak masyarakat menggunakan hak aspirasinya, untuk menyatakan bahwa pemilu dapat dilaksanakan tanpa adanya transparansi.

Jurdil dan Netralitas Aparat

Kepercayaan masyarakat akan pemilu yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, semakin menurun. Isu bahwa pemilu akan dilakukan tidak transparan makin berhembus, membuat masyarakat semakin gusar. Hal inilah yang, secara garis besar, menyebabkan perpecahan tersebut. Masyarakat tidak ingin pemilu berjalan tidak pada mestinya, dan seharusnya, pemerintah sebagai penyelenggara, menyadari betul keresahan ini.

Saya mengungkapkan bahwa netralitas birokrat serta penegakan hukum serta pemilu yang transparan dan profesional harus diperkuat dan ditunjukkan oleh semua elemen pemerintahan tanpa terkecuali.

Memang, dalam peraturan perundang-undangan, pejabat publik, seperti presiden dan para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil rakyat petahana, dapat menjalankan kampanye, tetapi perlu diperhatikan bahwa kampanye itu harus dlaksanakan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Walaupun begitu, etika kepantasan publik juga harus diperhatikan.

Masyarakat mengetahui bahwa pejabat publik diperbolehkan untuk berkampanye, tetapi fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kampanye, serta waktu cuti harusnya diambil oleh para pejabat tersebut, harus ditunjukkan secara jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu takut tentang posisi netral birokrat.

Saya mengharapkan, untuk pemilu kedepannya, hal ini perlu dirinci serta ditegakkan, sehingga tidak menimbulkan isu-isu yang semakin menyakiti kepercayaan masyarakat.

Begitupun dengan penegakkan hukum. Jika terdapat aduan terhadap pelanggaran kampanye serta pelaksanaan pemilu, sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan hanya ditelaah secara textbook, tetapi pemerintah harus progresif untuk melihat dan menelaah aduan tersebut, berdasarkan pada kemajuan serta etika dan moral bangsa Indonesia.

Dan, kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi yang baik dan benar tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Bentuk-bentuk kampanye dengan pemberian secara langsung, apa pun bentuk pemberiannya, harus dlihat secara kritis oleh masyarakat.

Masyarakat harus diberikan kemampuan untuk dapat mendukung pilihannya dengan bermoral serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta persatuan, seperti yang terkandung dalam Pancasila.

Masyarakat pun perlu diberikan edukasi untuk bagaimana menjalankan haknya untuk memberikan suara. Proses perpindahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana masyarakat yang mungkin tidak berdomisili di area dimana namanya terdaftar sebagai pemilih, harus secara luas diberitahukan, lewat berbagai media yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Banyaknya suara yang tidak sah dalam pemilu dari tahun ke tahun juga menunjukkan perlunya edukasi masyarakat tentang cara memilih di bilik TPS yang baik dan benar. Dan, menurut saya, nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, harus benar dinyatakan dan diajarkan serta ditunjukkan oleh semua pelaku pemilu, baik penyelenggara, peserta, ataupun masyarakat, sehingga pemilu yang damai benar-benar terjadi dan dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

Pemilu yang damai akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

The post Netralitas Aparat dan Bayang-Bayang Konflik dalam Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

“PWI ingin perayaan HPN 2024 berjalan sukses, sekaligus untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah menciptakan Pemilu Damai sehingga perayaan puncaknya kita undur,” ujar Hendry Ch Bangun dalam Rapat Pleno Pengurus Harian PWI Pusat di Kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Sementara itu, peringatan hari persnya sendiri akan dilaksanakan tanggal 9 Februari di Gedung PWI Pusat lantai empat, Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Acara peringatan akan diisi dengan tumpengan dan doa yang akan dihadiri seluruh pengurus, dan sejumlah undangan.

Dikatakan, semula rangakaian acara HPN 2024 akan dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 7-9 Februari, namun mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar, jadwalnya digeser menjadi tanggal 17 – 20 Februari 2024 mendatang.

Seperti diketahui bahwa Hari Pers Nasional (HPN) yang setiap tahun diperingati pada tanggal 9 Februari. Tema HPN 2024 adalah “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”. Itu artinya, PWI ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

The post Ikut Ciptakan Pemilu Damai, Perayaan Puncak HPN Diundur pada 20 Februari 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Enam lokasi tersebut antara lain, Pasar Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Pasar Simo dan Kantor Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Pasar Puluhwatu, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Pasar Wisata dan Terminal Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Pasar Gawok dan Masjid Wisanggeni, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, dan Pasar Kabangan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat kurang mampu, sekaligus membangun sinergitas diantara Forkompinda menjelang Pemilu,” ungkap Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/1/2024).

Kapolda menjelaskan, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan diantaranya bakti sosial dengan pemberian paket bantuan sosial sebanyak 4.800 paket kepada masyarakat difabel, fakir miskin, anak yatim dan anak terdampak stunting.

Ada juga bakti kesehatan melayani pengecekan kesehatan masyarakat sekitar. Adapun layanan kesehatan yang diberikan antara lain pemeriksaan tensi, pemeriksaan gula darah, pengobatan sakit ringan dan pembagian vitamin.

“Serta karya bakti berupa pembersihan tempat fasilitas umum, guna menjaga kebersihan lingkungan dan menanamkan jiwa gotong royong TNI-Polri bersama masyarakat, sehingga nantinya nyaman dalam menjalankan aktifitas,” tandasnya

Luthfi berharap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya mampu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, tapi juga menjadi sarana cooling system menjelang Pemilu 2024.

“Kita berupaya agar masyarakat tetap bersemangat dan optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan ini berdampak situasi lingkungan yang kondusif menjelang Pemilu,” tandasnya.

Ning S

The post Ciptakan Pemilu Damai, TNI-Polri Soloraya Gelar Kegiatan Sosial untuk Difabel dan Dhuafa appeared first on SuaraBaru.id.

Imbauan disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Brebes, Muhamad Sodiq. Dia menambahkan, setiap terjadi gelaran pesta demokrasi, banyak beredar berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian. Karena itu, masyarakat diminta jangan terprovokasi demi menjaga situasi aman selama pemilu.

“Pemkab Brebes melaksanakan langkah-langkah preventif dalam mencegah adanya hoax dan ujaran kebencian yang pada Pemilu 2019 sebelumnya. Karena sangat meresahkan sehingga hal tersebut tidak boleh terjadi dalam Pemilu 2024. Karena itu kami mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi berita hoax dan ujaran kebencian. Bila terjadi perselisihan, hendaknya mereka menyelesaikan permasalahan dengan damai dan konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Sodiq, Kamis (28/12/2023).

Selain bisa menimbulkan keresahan, penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian dapat melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran pasal ini bisa berakibat sanksi pidana.

Imbauan untuk pemilu damai juga disampaikan M Supriyono, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten  Brebes. Momen pesta demokrasi, pinta Ketua FKUB Brebes, jangan dirusak dengan ujaran kebencian dan berita bohong serta isu sara. Karena hal tersebut bisa berbahaya bagi kerukunan umat beragama.

“Kami imbau masyarakat lebih dewasa dalam menyikapi hoax ataupun ujaran kebencian apalagi yang ada muatan sara, karena sangat berbahaya dan menimbulkan perpecahan. Jika ada masalah khususnya berkaitan keagamaan segera diselesaikan secara kekeluargaan. Kami selaku FKUB Kabupaten Brebes akan terus bergandengan tangan bersama seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pemerintah dalam rangka menciptakan Pemilu 2024 Damai,” pungkasnya.

Sutrisno

The post Pemkab Brebes Ingatkan Hindari Hoax untuk Pemilu Damai appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dihadiri Forkompinda Kabupaten Banyumas, Komisioner KPU Banyumas, Bawaslu Banyumas, PJU Polresta Banyumas, kelompok Cipayung Plus dan perwakilan BEM Universitas se-Kabupaten Banyumas.

Perwakilan kelompok Cipayung Plus, Gigih Ivan Maulana menyebut, Pemilu 2024 akan didominasi pemilih milenial, untuk itu sebagai mahasiswa ikut mensukseskan Pemilu 2024.

“Banyak pemilih muda belum paham atas haknya dalam Pemilu, tugas kitalah untuk mengawal demokrasi kepada mereka,” ungkapnya.

Dikatakan, di era 5.0, medsos sangat mudah diakses, sehingga hoax terkait Pemilu harus ditangkal demi suksesnya Pemilu damai dan aman.

Divisi sosialisasi pemilih, SDM komisioner KPU Banyumas, Sufi Sahlan mengatakan, bahwa tahapan Pemilu saat ini masih masa kampanye hingga tanggal 10 Februari 2024. Pihaknya berharap dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholder dan forkopimda Kabupaten Banyumas agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan damai.

“Kepada temen Cipayung Plus dan BEM Universitas diharapkan dapat menjaga nilai historis dan idealisme, sehingga dalam masa kampanye dan seluruh tahapan Pemilu 2024 dapat menjaga situasi yang kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Edy Suranta Sitepu menyampaikan, Cipayung Plus sudah terbentuk lama sehingga semangat pergerakan fungsi kontrol dan wadah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat jangan sampai hilang.

Menurutnya, pada tahapan kampanye memang tidak lepas dari hoax yang serba internet dalam penggunaan smartphone. Oleh karena itu Polri tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan bantuan dari mahasiswa dalam memberantas berita hoax.

“Jumlah pemilih pemula ada sekitar 50% dari seluruh pemilih, sehingga butuh edukasi dan sosialisasi agar mau berpatisipasi aktif dalam mensukseskan Pemilu 2024”, ungkapnya.

Pihkanya berharap dalam Pemilu 2024 nanti berjalan dengan baik tanpa gangguan suatu apapun. “Kami bersama TNI dan Pemerintah Daerah siap mengawal jalannya Pemilu 2024 yang sejuk, aman dan damai,” imbuhnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Pemilu Damai 2024 dan penandatanganan Deklarasi.

Ning S

The post Cipayung Plus dan BEM Universitas di Banyumas Deklarasikan Pemilu Damai appeared first on SuaraBaru.id.

Deklarasi ini dilakukan agar situasi khususnya di wilayah Jawa Tengah tetap kondusif.

Selain dilaksanakan deklarasi pemiliu damai, pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan secara simbolis oleh 4 elemen masyarakat yang disaksikan Kapolda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu 350 komunitas tersebut diantaranya dari organisasi agama NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Lindu Aji, asosiasi driver gojek, driver grab, driver maxim dan lainnya.

“Ada lima poin yang ditandatangani untuk mencapai pemilu damai. Pertama, mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, kedua melaksanakan pemilu secara luber jujur dan adil, ketiga, mentaati peraturan dan ketentuan pemilu, keempat menjaga persatuan dan kesatuan, dan kelima membantu TNI Polri dalam mengamankan jalannya Pemilu 2024,” ungkap Luthfi.

Menurut Luthfi, deklarasi pemilu damai ini bagian dari Operasi Mantap Brata Candi 2023-2024. Deklarasi dilakukan oleh semua kalangan agar suasana aman dan terkendali.

Luthfi menyebut, dengan deklarasi ini nantinya para peserta akan menjadi satgas Cooling System Polda Jateng dibawah kendali Direktorat Binmas.

Luthfi menambahkan, nantinya para tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, komunitas ojek online, mahasiswa dan lainnya akan menjadi satgas guna mendinginkan masyarakat tentang pelaksanaan pemilu di Jateng.

Kapolda menyebut, pihaknya menjamin tidak akan mengurangi hak pilih warga negara. “Siapapun pilihannya itu yang terbaik untuk bangsa dan negara,” tegas Luthfi.

Ning S

The post Kapolda Jateng Bersama 350 Komunitas Deklarasi Pemilu Damai appeared first on SuaraBaru.id.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luhtfi mengatakan, doa bersama ini dilaksanakan menjelang Pemilu. Untuk meningkatkan keamanan Pemilu, pihaknya melakukan kegiatan doa bersama menggandeng Forkopimda Provinsi yang diikuti dari berbagai unsur mulai dari Gubernur, Pangdam IV/Diponegoro, tokoh agama, KPU, Bawaslu, FKUB, perwakilan partai politik dan unsur lainnya.

Luthfi menyebut, kegiatan ini dilakukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang harapannya di wilayah Jawa Tengah tercipta situasi yang kondusif.

Menurut Luthfi, total ada 1.200 orang yang terlibat dalam kegiatan doa bersama di halaman Mapolda Jawa Tengah  malam ini.

Kegiatan ini juga dalam rangka memberikan jaminan keamanan terkait Pemilu 2024 mendatang. “Kita berharap dengan doa bersama ini dapat memberikan wilayah Jawa Tengah dalam situasi yang kondusif, memberikan spirit baik kepada pemeluk agama Islam dan agama lainnya,” terang Luthfi.

Sementara dalam pengamanan Pemilu, Polda Jawa Tengah mengerahkan 22 ribu personel gabungan ke 117 ribu titik Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pihaknya dalam Pemilu 2024 berkomitmen mengutamakan netralitas, dan melakukan tugas dengan profesional dan prosedural.

Ia menjelaskan, jelang Pemilu 2024, Polda Jawa Tengah juga mewaspadai pergerakan terorisme di Jawa Tengah. Untuk itu pencegahan aksi terorisme menjelang Pemilu menjadi prioritasnya.

Pihaknya akan memaksimalkan fungsi-fungsi pengawasan intelejen termasuk bekerja sama dengan BIN, Densus 88 dan lembaga lainnya.

Ning S

The post Doa Bersama, Kapolda Jawa Tengah Jamin Keamanan Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.