Kegiatan rakor itu digelar di Aula Cipto Mangunkusumo, di Kantor Balai Bahasa Jateng, Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (1/4/2026). Rakor ini digelar sebagai salah satu langkah pelestarian bahasa daerah, terutama dalam bidang pendidikan. Hadir dalam kegiatan ini, kepala atau perwakilan dinas pendidikan dari 35 kabupaten/kota di Jateng.

Acara dibuka secara daring oleh Kepala Pusat Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang diwakili Kepala Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra, Dr Adi Budiwiyanto MHum.

BACA JUGA: Kelas Pelajar Mengukir Mendapat Banyak Pujian, Efektif Tanamkan Cinta Ukir

Dalam sambutannya Adi mengatakan, pemerintah pusat dan daerah, wajib melakukan pembinaan, pengembangan, serta pelindungan bahasa dan sastra daerah.

”Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting. Keberpihakan pemerintah daerah sangat diperlukan, untuk mencapai tujuan ini,” kata Adi Budiwiyanto, melalui Zoom.

Pada kesempatan itu, Dwi Laily Sukmawati menyampaikan laporan Capaian Program Pelindungan Bahasa Daerah 2025, dan Rencana Program Pelindungan Bahasa Daerah 2026.

BACA JUGA: Polda Jateng Tegaskan Pelaku Rekrutmen Polri di Pemalang Dipecat dan Dipidana 5 Tahun

Dalam penjelasannya, Laily menyatakan, kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah sudah dilaksanakan selama enam tahun. Capaian program revitalisasi bahasa daerah pada tahun 2025 antara lain, satu dokumen komitmen bersama 35 perwakilan kabupaten/kota, 14 materi bahan ajar SD dan SMP, 979 peserta FTBI, 240 guru utama, 1 pemecahan rekor Muri, serta pengimbasan ke ribuan guru dan siswa.

”Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, dalam program revitalisasi bahasa daerah,” ungkap Laily.

Disampaikan juga, rencana Program Pelindungan Bahasa Daerah pada 2026, berupa Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), yang akan dilaksanakan di Universitas Ngudi Waluyo (UNW).

BACA JUGA: Tak Perlu Panik, Stok BBM dan Elpiji di Jateng Aman Penuhi Kebutuhan Masyarakat

FTBI 2026 akan dilaksanakan dengan tujuh mata lomba, dilanjutkan dengan Kemah Sastra: Penulisan Cerkak, yang diikuti para pemenang lomba Menulis Cerkak.

Sementara itu, Rektor UNW, Prof Dr Subyantoro MHum menyebutkan, bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga sebagai salah satu bukti keragaman budaya yang patut dilestarikan.

”Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pelindungan bahasa daerah, melalui penguatan sumber daya manusia kebahasaan, pelatihan guru, riset inovasi pengembangan kurikulum kebahasaan, serta pengembangan platform literasi dan potensi literasi siswa, yang dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi bersama kepala sekolah dalam berbagai kegiatan,” ujarnya.

BACA JUGA: Pakta Integritas Diteken, Teguhkan Komitmen Bersih dan Transparan

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Jateng yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Diksus, Sunarto SPd MPd mengungkapkan, keberhasilan pelindungan bahasa daerah bergantung pada semua pihak.

”Oleh karena itu, bahasa daerah di Jateng harus tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi muda,” pintanya.

Dalam Rakor itu, juga dilakukan penandatanganan Rencana Kerja Sama (RKS), antara Balai Bahasa Jateng dan UNW. RKS ini dilaksanakan sebegai bentuk dukungan dan kolaborasi, terkait dengan rencana pelaksanan FTBI 2026 Tingkat Jateng.

BACA JUGA: Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Semarang Jajaki Kerja Sama dengan Enle Indonesia Tech

Selain itu, peserta juga menandatangani Komitmen Bersama, tentang pelindungan bahasa daerah, yang dilakukan 35 perwakilan dinas pendidikan yang ada di Jateng. Pemaparan materi dalam sesi diskusi diisi tiga narasumber, Prof Dr Subyantoro MHum (UNW/Komitmen dan Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah dalam Pelindungan Bahasa Daerah).

Kemudian Sutarmo MPd (Dinas Pendidikan Kota Surakarta/Praktik Baik Pelindungan Bahasa Daerah di Kota Surakarta: Dari Tuan Rumah hingga Juara Umum FTBI), serta Dewi Nirmala Anggarini MPd (Dinpora Kabupaten Semarang/Kebijakan dan Pelindungan Bahasa Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang).

Riyan

The post Balai Bahasa Gelar Rakor Kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam proposalnya, Mahfud mengusung judul ‘Hubungan Kemitraan Antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Perspektif Hukum Tata Negara’.

Menurut dia, kepala daerah berperan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Mereka mempunyai tanggung jawab mengelola sumber daya, menyusun kebijaķan, serta memberikan palayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Gelar Sosialisasi Membangun ‘Self-Confidence’

”Namun dalam beberapa kasus, masih terdapat tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah, dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Misalnya persoalan korupsi, ketidaktransparan mengelola anggaran, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan masalah yang muncul di tingkat lokal,” katanya.

Disampaikan juga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan UU No 17 Tahun 2024 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, merupakan mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya dibekali tiga fungsi, Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

”Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat untuk kemitraan, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berjalan secara harmonis dan seimbang, sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang,” ujarnya.

BACA JUGA: PS USM Juara II Turnamen Piala PSSI Kota Semarang

Dia menambahkan, seringkali terjadi ketegangan dan perbedaan kepentingan antara Eksekutif (Pemda) dan Legislatif (DPRD), baik dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan pengawasan dan penetapan kebijakan daerah. Sehingga prinsip Good Governance belum optimal di tingkat daerah.

Ujian proposal tesis Ketua DPRD Kabupaten Kendal itu, dipimpin Ketua Dewan Penguji Dr Drs H Adv Kukuh Sudarmanto Alugoro BA SSos SH MH MM (Kaprodi Magister Hukum USM), Evi SE MM sebagai Sekretaris Dewan Penguji. Penguji lain, Dr Amri P Sihotang SS SH MHum dan Dr Endah Pujiastuti SH MH.

Riyan

The post Ketua DPRD Kendal Lulus Ujian Proposal Tesis di Magister Hukum USM appeared first on SuaraBaru.id.

Upacara pelepasan dilaksanakan di halaman utama kampus USM, Selasa (7/10/2025), dipimpin Wakil Rektor I Prof Dr Ir Sri Budi Wahjuningsih MP, yang secara simbolis menyerahkan para mahasiswa kepada pemerintah daerah di tiga kecamatan lokasi KKN, Semarang Timur, Pedurungan, dan Gunungpati.

Dalam keterangannya, Prof Budi menjelaskan, kegiatan KKN-PPM ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran mahasiswa, sekaligus bentuk nyata kontribusi USM bagi masyarakat.

BACA JUGA: Anastasia, Mahasiswa USM Juara I Bintang Radio RRI Semarang 2025

”KKN bukan sekadar kewajiban akademik, tetapi juga wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi melalui program pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi potensi wilayah, dan menyusun program kerja berbasis kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Prof Budi menambahkan, kegiatan tahun ini difokuskan pada pemberdayaan potensi lokal dan penguatan sektor ekonomi masyarakat, terutama dalam mendukung pelaku UMKM di tiga kecamatan.

Selain itu, USM juga berencana menggelar Expo KKN pada Kamis (30/10/2025), yang menampilkan hasil kerja mahasiswa dari masing-masing wilayah.

BACA JUGA: Fakultas Teknologi Pertanian USM Gelar Kuliah Tamu tentang Inovasi Pengelolaan Limbah Pangan

”Kami berharap, pada Expo nanti, bisa menjadi ajang pamer hasil karya mahasiswa, sekaligus sarana mengenalkan USM kepada masyarakat dan siswa SMA. Ini bagian dari kolaborasi antara LPPM, PMB, dan bidang kemahasiswaan, agar kegiatan KKN bisa berdampak nyata,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Semarang Timur, Akbar Ali Nurdin SH Kp menyampaikan apresiasi kepada USM, yang menjadikan wilayahnya sebagai salah satu lokasi pelaksanaan KKN.

”Kami berterimakasih kepada USM, yang kembali mempercayakan Kecamatan Semarang Timur sebagai tuan rumah KKN. Program ini sangat membantu kami, terutama dalam mendukung visi dan misi Wali Kota Semarang. Harapannya, mahasiswa dapat mensinergikan program kerja dengan kebutuhan masyarakat di tiap kelurahan,” ungkapnya.

BACA JUGA: Ikatan Ibu-ibu USM Santuni Panti Asuhan Anak Surga dan Difabel Ganda

Menurut Akbar, KKN merupakan sarana pembelajaran sosial yang berharga bagi mahasiswa. Dengan terjun langsung ke lapangan, mereka dapat memahami kondisi masyarakat, sekaligus berkontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah setempat.

Dari Kecamatan Gunungpati, Prof Dr Ir Rohadi MP selaku perwakilan USM menyampaikan, sebanyak 414 mahasiswa diterjunkan di 16 kelurahan di wilayah itu. Tema besar yang diusung, ‘Peningkatan Kapasitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui Digitalisasi UMKM dan Program Kampung Iklim (Proklim)’.

”Program KKN kali ini dirancang berbasis problem solving, artinya setiap kegiatan mahasiswa berangkat dari kebutuhan dan masalah nyata masyarakat. Harapannya, program kerja mereka memberikan nilai tambah, baik bagi pelaku UMKM, karang taruna, maupun kelompok PKK,” terang Rohadi.

BACA JUGA: Pebulutangkis USM, Ivan/Rizki Juara di Cina

Disebutkan dia, kerja sama antara USM dan Pemerintah Kota Semarang selama ini terjalin sangat baik. Bahkan, Rektor USM kerap menegaskan, Kota Semarang merupakan laboratorium pengabdian bagi mahasiswa dan dosen USM, untuk melakukan riset dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan pelepasan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USM, Prof Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT menyatakan, KKN ke-27 kali ini membawa dua fokus utama, penguatan ekonomi melalui digitalisasi UMKM, dan peningkatan kesadaran lingkungan melalui program Proklim.

”Kegiatan KKN kali ini sejalan dengan program Pemerintah Kota Semarang, yang berkomitmen pada kebersihan dan pelestarian lingkungan. USM ingin berperan aktif mendukung gerakan ini, melalui pengabdian mahasiswanya,” jelas dia.

BACA JUGA: Prodi Ilkom USM Hadirkan Praktik Terbaik di Dunia Kerja Komunikasi

Prof Mudjiastuti menegaskan, harapan utama dari pelaksanaan KKN-PPM USM ini yakni, agar seluruh kegiatan mahasiswa dapat diterima baik oleh masyarakat, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

”Kami berharap, pengabdian ini tidak berhenti pada laporan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. KKN merupakan cerminan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam aspek pengabdian,” tukasnya.

Disampaikan juga, dengan semangat kolaborasi dan kepedulian sosial, USM terus berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat.

Riyan

The post 714 Mahasiswa USM Ikuti KKN-PPM XXVII 2025/2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dihadiri perwakilan dari 35 dinas pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, perguruan tinggi di Jawa Tengah, serta unsur sekolah, pengadilan, kepolisian, media massa, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan dibuka oleh Pengawas SMK Cabang Dinas Wilayah I, Subagiyo Santosa, yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Subagiyo menyampaikan, pada tahun 2024 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) sudah bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah terkait dengan literasi. Pihaknya tentu juga akan siap untuk menjalin kerja sama dan kolaborasi dalam program-program yang lain.

“Dalam mendukung program pelindungan bahasa daerah di Jawa Tengah sudah dilakukan penyusunan pedoman guru dan siswa yang perlu ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Pedoman ini akan digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru bahasa daerah di Jawa Tengah,” ujar Subagiyo.

Dalam kesempatan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang sudah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).
“Kami berharap setelah ZI-WBK ini tercapai, ZI-WBBM juga akan sukses diraih oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dwi Laily Sukmawati mengatakan, program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) merupakan kegiatan berkesinambungan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2021.

Rangkaian kegiatannya pun masih sama, seperti tahun-tahun sebelumnya, mulai dari Rapat Pakar dalam Penyusunan Bahan Ajar, Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Daerah, Bimbingan Teknis (Bimtek) Guru Utama, Pengimbasan Guru Utama ke Guru dan Siswa, Pemonitoran dan Evaluasi, dan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Bimtek Guru akan dilaksanakan pada bulan Mei dan FTBI Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober 2025.

“Kami mohon pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan untuk mengirimkan juara I FTBI tingkat kabupaten/kota untuk mengikuti FTBI tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di Kota Surakarta. Kami juga memohon untuk mengirimkan perwakilan guru untuk mengikuti bimtek guru utama. Nanti akan kami kirimkan surat resminya,” kata Laily.

The post BBPJT Gelar Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pencanangan ZI-WBBM appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pelantikan kepengurusan baru, Backstagers Indonesia menegaskan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada industri event, guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana, menegaskan, event bukanlah sekadar pengeluaran, melainkan investasi yang mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi.

“Setiap satu rupiah yang diinvestasikan dalam event mampu menghasilkan dampak ekonomi sebesar 2,6 kali lipat di daerah penyelenggaraannya. Industri kreatif juga telah menyerap 278 ribu tenaga kerja dan berkontribusi Rp120 triliun terhadap PDB nasional,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).

Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum melihat industri event sebagai peluang strategis. “Jangan melihat para pegiat ekonomi kreatif sebagai beban, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun daerah,” tambahnya.

Saat ini, Backstagers Indonesia telah memiliki perwakilan di 24 provinsi yang siap menjadi jembatan komunikasi antara pelaku event dan pemerintah daerah.

Dengan kolaborasi yang lebih kuat, diharapkan regulasi yang lebih mendukung dapat diterapkan, sehingga industri event dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung industri event. “Dengan kebijakan yang tepat, industri event bisa menjadi sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Dengan kepengurusan baru yang lebih solid dan komitmen terhadap riset serta standarisasi, Backstagers Indonesia optimis mampu menjadi mitra utama dalam membangun industri event yang lebih profesional, berdaya saing tinggi, dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Ning S

The post Industri Event dan Ekonomi Kreatif: Backstagers Indonesia Dorong Pemerintah Daerah Lebih Berpihak appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam apel gelar pasukan diikuti personil gabungan dari Polri, TNI hingga Pemerintah Provinsi Jateng. Dalam apel, petugas gabungan menyiagakan berbagai kelengkapan sarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengamanan.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, operasi ini digelar terpusat dari Markas Besar hingga ke tingkat satuan wilayah. Operasi berlangsung sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 yang melibatkan hampir 22.000 orang personel, baik personel Polda hingga tingkat Polres, dibantu gabungan dari TNI dan Pemerintah Daerah.

Jumlah itu, kata Kapolda, disebar ke 117.000 tempat pemungutan suara (TPS) baik yang berkategori kurang rawan, rawan hingga sangat rawan.

“Kita telah melakukan pemetaan kualifikasi sangat rawan ada 292 TPS, rawan 760 TPS, dan kurang rawan 116 ribu TPS,” jelasnya.

Luthfi mengatakan, Polda Jateng telah melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian (untuk pengamanan), pengamanan VVIP, Sispamkota (Sistem Pengamanan Kota), Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu), SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), dan lainnya, termasuk jajaran Polres.

Terkait pengamanan dan kegiatan pengawalan, Luthfi menegaskan, Polda Jateng siap memberikan pelayanan pengawalan secara gratis.

Sementara itu Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, pihaknya mengapresiasi apel gelar pasukan ini, yang sudah menyiapkan berbagai instansi untuk mengamankan rangkaian Pemilu 2024.

Nana mengatakan, TNI, Polri dan pemerintah daerah siap mengamankan rangkaian Pemilu sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Selama bertugas, dia meminta petugas gabungan untuk solid.

“Kita akan bersama-sama di lapangan, guna menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, tertib dan kondusif,” kata Nana.

Ning S

The post Apel Gelar OMB Candi 2023, Polda Jateng Siap Amankan Tahapan Pemilu 2023-2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Webinar yang terpusat di Bali ini menghadirkan narasumber diantaranya Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Dalam Negeri, Togap Simangunsong, Kepala Biro Perencanaan, Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, dan Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Ganjar Pranowo menyebut, pihaknya melalui Dinas ESDM Jawa Tengah, gencar mendorong upaya transisi energi di daerahnya.

Instrumen kebijakan transisi energi seperti surat edaran gubernur, surat sekretaris daerah, serta ragam inisiatif seperti deklarasi Jawa Tengah menjadi provinsi surya pada 2019, menjadi cara untuk menarik swasta dan masyarakat memanfaatkan energi terbarukan melalui adopsi PLTS atap.

Hingga Q2 2022, jumlah kapasitas PLTS terpasang di Provinsi Jawa Tengah mencapai 22 MWp. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendukung pemanfaatan energi terbarukan lainnya yang tersedia melimpah, misalnya biogas kotoran ternak dan PLTMH, dengan program pemerintah atau pun mendorong kolaborasi masyarakat.

“Asimetris desentralisasi dengan cara inklusi dengan (perlakuan-red) yang tidak sama di setiap lokasi. Dengan kesadaran kolektif, potensi energi terbarukan di daerah dicek dan distimulasi,” kata Ganjar.

Hal ini menurut Ganjar, akan mendorong transformasi yang lebih cepat. Komitmen iklim Jawa Tengah ditunjukkan pula dengan dimulainya penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah Provinsi.

Togap Simangunsong, mewakili Menteri Dalam Negeri mengapresiasi praktik baik yang dilakukan pemerintah Jawa Tengah. Ia menyebut pihaknya dan Kementerian ESDM sedang menyusun rancangan Perpres yang menguatkan wewenang pemerintah daerah/provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral sub bidang energi baru terbarukan

“Melalui penguatan ini diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam upaya pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sehingga terjalin komitmen pemerintah daerah dalam upaya akselerasi energi berkeadilan sesuai dengan kewenangannya,” ungkap Togap.

Sementara itu Chrisnawan Anditya mengatakan, pemanfaatan potensi energi terbarukan akan membuka peluang dalam membangun ekonomi nasional yang hijau, dan sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, sesuai tema Presidensi G20, “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”.

“Setiap daerah memiliki potensi energi baru terbarukan khusus, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Perbedaan potensi energi baru terbarukan antar daerah merupakan tantangan teknis, sekaligus peluang besar bagi sistem energi kita. Kondisi ini memungkinkan pembagian energi berbasis energi baru terbarukan, ketika daerah mengalami kelimpahan atau kelangkaan energi. Agar dapat terjadi, diperlukan sistem tenaga listrik yang terintegrasi (smart grid dan super grid),” jelas Crisnawan.

Menurut Fabby Tumiwa, kepemimpinan yang kuat di tingkat daerah akan mampu memobilisasi masyarakat untuk melakukan transisi energi gotong royong. inisiatif dan kepemimpinan pemerintah daerah akan mampu menjawab permasalahan akses dan keamanan pasokan energi dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang melimpah di daerahnya.

“Transisi energi Indonesia membutuhkan pembangunan ratusan, bahkan ribuan gigawatt, pembangkit energi terbarukan, infrastruktur transmisi dan distribusi serta sistem penyimpanan energi. Tapi dengan mulai membaginya menjadi unit-unit kecil, persoalan yang besar tadi dapat lebih mudah dipecahkan dan dilakukan oleh lebih banyak pihak,” ungkap Fabby.

Berdasarkan kajian IESR, tambah Fabby, dekarbonisasi sistem energi di Indonesia membutuhkan biaya USD 1,3 triliun hingga 2050 mendatang, dengan rata-rata kebutuhan investasi USD 30-50 miliar per tahun. Jumlah ini 150%-200% dari total investasi seluruh sektor energi saat ini.

“Kebutuhan investasi ini tidak sedikit dan tidak mungkin hanya ditanggung oleh pemerintah dan BUMN semata. Tapi investasi yang besar ini dapat dipenuhi jika kita memperhitungkan potensi dari kontribusi dan daya inovasi masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah,” tuturnya.

Provinsi Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan gubernur khusus untuk energi bersih dan kendaraan listrik. Dalam Peraturan Gubernur tentang Bali Energi Bersih, Gubernur Bali mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk berbagai sektor, terutama dengan pemanfaatan PLTS atap.

Diketahui, akibat pandemi, pariwisata Bali terseok-seok, dan setelah pandemi, Bali sudah mulai bangkit. Beberapa kiat-kiat sudah dilakukan, seperti Pergub dan surat edaran tentang adopsi PLTS atap. Sebenarnya sasaran utamanya adalah pariwisata, namun terlebih dahulu melakukan percontohan di pemerintahan. Rencana dan langkah pencapaian target energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menjalin kerjasama dengan IESR untuk implementasi RUED dan upaya konservasi energi di lingkup pemerintah daerah. Saat ini, Gubernur Jambi sedang berproses untuk mengeluarkan peraturan gubernur untuk pemanfaatan PLTS sebagai pengganti subsidi energi.

Ning Suparningsih

The post Pemerintah Daerah Pegang Peran Penting dalam Transisi Energi appeared first on SuaraBaru.id.