Pada tahun 2024 Kota Surakarta terpilih sebagai salah satu kota praktik baik dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah tingkat nasional.

Hal itu disampaikan Hafidz Muksin, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR Bidang Kebudayaan (Implementasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengenai Objek Kebudayaan Bahasa) pada masa persidangan IV tahun sidang 2023—2024 pada Kamis (21/3/2024).

Kunjungan kerja spesifik yang berlangsung di Kantor Wali Kota Surakarta dihadiri Wali Kota, Gibran Rakabuming Raka dan pejabat Pemerintah Kota Surakarta, akademisi, budayawan, seniman, dan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan di Kota Surakarta.

“Sebagai bagian dari dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2023, 262 SD dan 71 SMP terimbas revitalisasi bahasa daerah. Penutur muda yang merupakan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama merupakan fokus dalam pengimbasan pembelajaran bahasa daerah di Surakarta,” ujar Hafidz.

Hafidz menjelaskan, bahwa penutur bahasa daerah, khususnya siswa yang telah mengikuti lomba berbahasa daerah yang bermuara pada Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), sudah terdata di database manajemen talenta nasional. Lomba berbahasa daerah itu, antara lain, membaca dan menulis aksara Jawa, berpidato, nembang macapat, menulis cerita cekak (cerkak), serta mendongeng,

“Siswa berhak mendapatkan jalur prestasi saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka itu adalah siswa SD yang melanjutkan ke SMP dan siswa SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA,” ujarnya.

Hafidz menuturkan, wujud komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam pelestarian bahasa daerah itu juga terbukti pada terbitnya Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penulisan Papan Nama dengan Aksara Jawa pada Bangunan Pemerintah dan Nonpemerintah di Kota Surakarta.

The post Kota Surakarta Jadi Praktik Baik Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kunjungannya, Kajati Made didampingi Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Jateng Sugiyanta, Kabag TU Bambang Sunoto, memantau jalannya tes SKD yang diikuti oleh ribuan calon pelamar.

Ia menyampaikan pentingnya pelaksanaan tes ini sebagai salah satu tahap seleksi yang menentukan kemampuan dan kualifikasi para calon pegawai di lingkungan Kejaksaan. “Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa kita mendapatkan calon pegawai yang berkualitas dan siap mengabdi dengan baik di lingkungan Kejaksaan RI,” ujar Made.

Tes SKD CPNS Kejaksaan RI di Kejati Jateng 2023 mencakup berbagai aspek penilaian, termasuk uji kemampuan verbal, numerik, dan logika. Para calon pegawai harus menunjukkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal-soal yang dirancang untuk mengukur kualifikasi mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan di Kejaksaan.

Selain itu, Made juga memberikan semangat kepada para peserta tes untuk memberikan yang terbaik dan menjalani setiap tahapan seleksi dengan integritas dan dedikasi tinggi. Kegiatan ini juga menjadi momen berharga bagi para calon pegawai Kejaksaan RI untuk menunjukkan potensi dan kemampuan mereka.

Setelah selesainya tes SKD, para pelamar yang lolos akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya, membawa harapan untuk menjadi bagian dari tim Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan dan hukum di negeri ini.

Sebelumnya, pada sesi pertama yang berlangsung di hari Jumat (10/11) lalu, jumlah kehadiran peserta mencapai 334 orang, sementara 16 peserta lainnya tidak dapat hadir.

Ini menunjukkan tingkat kehadiran yang tinggi dan antusiasme peserta dalam mengikuti tes tersebut. Sesi pertama berfokus pada ujian kemampuan dasar dan pengetahuan umum.

Salah satu fitur unik dari pelaksanaan tes kali ini adalah keterbukaan hasil nilai atau skor secara langsung (live). Hasil tes dapat diakses secara real-time melalui YouTube Channel resmi Biropeg Kejaksaan RI. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil dan terbuka.

Ning S

The post Kajati Jateng Made Suarnawan Meninjau Pelaksanaan SKD CPNS Kejaksaan RI 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Kedua entitas ini membantu Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jawa Tengah menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi bukan saja di Jawa, namun juga di Indonesia bagian Timur.

“Dari persoalan sanitasi, mengatasi stunting dan wasting yang terjadi di Jawa Tengah sampai dengan menyusun Post-Pandemic Recovery Plan yang berfokus kepada anak,” ungkap Ketua LPPM Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Jamari dalam FGD Optimalisasi Peran Undip dalam Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja sama UNICEF di Jawa Tengah, Kamis (20/10/2022).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar menyampaikan bagaimana kerja sama dengan UNICEF melalui Undip dan mitra pelaksana lainnya telah membantu berbagai program di Jawa Tengah.

Menurutnya, pasca pandemi, indikator kesehatan kurang menggembirakan, artinya dalam perbaikannya dibutuhkan kerja sama dengan bidang di luar kesehatan, seperti dengan bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, Undip dan UNICEF membantu terhubungnya kedua bidang ini.

Dalam mengoptimalisasi peran Undip di bidang kesehatan, Kepala Dinas P3AKB Dra. Retno Sudewi, menyebut dampak buruk kesehatan salah satunya dapat dicegah dengan mensukseskan kampanye Jo Kawin Bocah, stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, promosi ASI akan membaik apabila perkawinan anak berhasil dihentikan di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, Undip dan UNICEF diharapkan lebih meng-eratkan bidang non-kesehatan dengan bidang kesehatan.

Dalam rangka memastikan peran dan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan program kerja sama, Undip memastikan terciptanya lingkungan dan suasana yang nyaman dan ramah bagi semua sivitas akademika dan berbagai pihak yang terlibat. “Agar manfaat kerja sama ini riil, terasa manfaatnya bagi masyarakat,” terangnya.

Secara spesifik ia menyampaikan bahwa kerja sama dengan UNICEF telah memaksa Universitas Diponegoro untuk meninggikan standar akuntabilitas, etika kerja, termasuk mengeluarkan peraturan tegas mencegah dan mengatasi eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus.

“Bagi UNICEF, eksplotasi, kekerasan dan pelecehan seksual adalah pelanggaran yang tidak dapat diterima dan merupakan penghianatan mendalam terhadap nilai-nilai inti UNICEF,” kata Arie Rukmantara, selaku Chief of Field Office UNICEF Java.

Arie menambahkan, bahwa eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual tidak dapat ditoleransi dan bertentangan dengan semua nilai pribadi dan organisasi, termasuk ketika bekerja bersama dengan mitra kerja.

UNICEF mengapresiasi langkah Undip untuk mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro.

“Undip has raised the bar, telah meninggikan standar dalam mencegah dan menekan kekerasan seksual. Patut dicontoh,” terang Arie.

Menurutnya, dalam mekanisme pencegahan dan aduan kekerasan seksual, ada empat prioritas yang perlu dilakukan, yaitu memprioritaskan hak dan derajat penyintas, memperkuat alur laporan, invesitasi dan rujukan, bekerja bersama pihak eksternal, dan memastikan edukasi terkait regulasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

Ning Suparningsih

The post Undip Bersama UNICEF Gelar FGD Optimalisasi Pelaksanaan Program Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

“Shalat Idul Fitri 1442 H di masjid atau lapangan terbuka atau tanah lapang di tingkat padukuhan diperbolehkan, namun tetap harus mengacu pada prosedur protokol kesehatan Covid-19,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Shavitri Nurmaladewi di Sleman, Senin (19/4/2021).

Namun, ia melanjutkan, pemerintah kabupaten mengimbau masyarakat tidak menggelar pawai takbir untuk menyambut Idul Fitri mengingat kerumunan bisa meningkatkan risiko penularan virus corona.

Baca Juga: Stadion Maguwoharjo Sleman Siap Sambut Piala Menpora 2021

“Masyarakat agar tidak melakukan pawai takbir keliling yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa kegiatan ibadah berjamaah selama Ramadhan, termasuk shalat fardu, shalat Jumat, tarawih, dan tadarus hanya boleh dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan di daerah berisiko penularan rendah.

“Bagi warga yang berada di wilayah RT dengan status zona hijau dan zona kuning selama tujuh hari terakhir, dengan kriteria terdapat kurang dari tiga rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19, maka kegiatan di masjid/mushala dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen dari kapasitas yang tersedia dan menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Baca Juga: Pengungsi Gunung Merapi di Barak Purwobinangun, Sleman, Boleh Pulang ke Rumah

Ia menambahkan, waktu ceramah dalam kegiatan shalat tarawih dan shalat subuh berjamaah dibatasi maksimal 15 menit.

Warga yang tinggal di daerah dengan risiko penularan virus corona tinggi hingga sedang, di mana ada tiga atau tiga rumah dengan kasus Covid-19, dianjurkan beribadah di rumah masing-masing.

Shavitri mengatakan, kegiatan buka puasa atau sahur bersama dapat dilaksanakan dengan pembatasan peserta paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan. Protokol kesehatan harus dijalankan dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga: Dua Hotel Bintang di Sleman Ajukan Izin Jadi Tempat Isolasi

​​​”Jika pada perkembangannya kemudian terdapat wilayah RT yang dinyatakan berstatus zona merah atau zona oranye, maka Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kalurahan agar segera menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial pada RT bersangkutan, dan warga diminta untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing,” kata Shavitri.

Ia mengatakan, ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sleman tersebut akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kondisi penularan Covid-19.

“Apabila perkembangan Covid-19 semakin tinggi di wilayah Kabupaten Sleman berdasarkan pengumuman Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman, maka SE Bupati Sleman ini akan dievaluasi kembali,” katanya.

Ant-Claudia

The post Pemkab Sleman Izinkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan Prokes appeared first on SuaraBaru.id.