Pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan dan menjadi bagian dari langkah penyegaran organisasi demi memperkuat kinerja birokrasi.

Dalam pelantikan itu, Bupati Grobogan Setyo Hadi mengukuhkan dua Pejabat Tinggi Pratama serta tiga Pejabat Fungsional.

BACA JUGA : Kota Semarang Tambah Jangkauan, Sekolah Swasta Gratis Jadi 133 Sekolah

Setyo Hadi melantik Indartiningsih sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Grobogan.

Sebelumnya, Indartiningsih menjabat sebagai Kepala Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Pada kesempatan yang sama, Setyo Hadi juga melantik dr Edi Mulyanto, yang sebelumnya menjabat Dirut RSUD dr Soedjati Purwodadi, sebagai Kepala DP3AKB Grobogan.

Jabatan tersebut sebelumnya diemban oleh Indartiningsih sebelum kini dipercaya memimpin Dispendukcapil.

Pengisian jabatan Kepala Dispendukcapil menjadi perhatian tersendiri karena sebelumnya mengalami kekosongan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan memandang posisi ini strategis, terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sementara itu, dr Edi Mulyanto kini memikul tanggung jawab baru di DP3AKB. Ia diharapkan mampu melanjutkan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan keluarga berencana di Grobogan.

BACA JUGA : Anggota Samapta Polres Purworejo Dipecat Tidak dengan Hormat, Pelanggaran Kode Etik

Selain melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, Setyo Hadi juga mengukuhkan tiga pejabat fungsional. Mereka akan memperkuat kinerja perangkat daerah sesuai bidang keahlian masing-masing.

Kristyana Hary Wahyudi kini menjabat sebagai Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Kemudian, Ika Nikmati Rohmah yang sebelumnya bertugas sebagai pelaksana beralih menjadi auditor ahli pertama. Perubahan jabatan ini sekaligus menegaskan penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Adapun Pirmadi kini mengemban amanah sebagai Perawat Muda pada Dinas Kesehatan Grobogan. Sebelumnya, ia menjalankan tugas sebagai pengawas dan kini fokus pada pelayanan kesehatan sesuai kompetensi fungsionalnya.

Dalam sambutannya, Setyo Hadi menyampaikan bahwa pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan selama lima tahun.

BACA JUGA : BEC Goes to School, Hadirkan Mahasiswa Asing di English Adventure Day #2 SD Muhammadiyah Kriyan

Evaluasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat yang telah menjalani masa jabatan lima tahun dapat dikukuhkan kembali atau dimutasi ke jabatan lain berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi.

“Kegiatan pelantikan ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang prosesnya dimintakan izin pelaksanaan evaluasi kepada Badan Kepegawwaian Negara sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan yang selanjutnya mendapat rekomendasi pelantikan dari BKN,” jelas Setyo Hadi.

Setyo Hadi menambahkan, terdapat perbedaan mekanisme khusus untuk pengangkatan Kepala Dispendukcapil. Meskipun telah mengantongi rekomendasi dari BKN, prosesnya tetap memerlukan koordinasi lintas instansi.

Menurutnya, jabatan Kepala Dispendukcapil harus melalui koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebelum keputusan pengangkatan diterbitkan.

“Setelah dilakukan koordinasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah, yang selanjutnya Surat keputusan Pengangkatan diterbitkan langsung Menteri Dalam Negeri, sehingga prosesnya lebih panjang,” jelas Setyo Hadi.

Kepada para Pejabat Fungsional, Setyo Hadi menegaskan bahwa mereka memiliki peran strategis sebagai tenaga profesional. Ia menilai keberadaan pejabat fungsional sangat menentukan kualitas pelayanan publik.

BACA JUGA : Perang Sarung di Karangrayung Berujung Maut, Polres Grobogan Tetapkan Remaja 13 Tahun sebagai Tersangka

“Saya menegaskan pengangkatan jabatan ini dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara yang dilantik hari ini dapat membuktikan kepercayaan yang diberikan dengan menunjukkan kinerja yang terbaik,” tegas Setyo Hadi.

Di akhir arahannya, ia mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas serta meningkatkan etos kerja. Ia mendorong perubahan pola kerja menuju tata kelola yang lebih produktif dan responsif.

“Jadilah teladan bagi bawahan dan lingkungan kerja. Ingatlah bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak. Jabatan adalah sarana untuk mengabdi, bukan untuk dilayani,” pesan Setyo Hadi.

TYA WIDYA

The post Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama dan Fungsional di Pemkab Grobogan, Bupati Setyo Hadi: Jabatan adalah Amanah appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 91 orang yang dilantik dan diambil sumpahnya untuk Jabatan Fungsional (JF) Pengawas Sekolah, Inpassing Penata Kelola Penanaman Modal dan Pertanian.

Mereka yang dilantik adalah para pejabat fungsional Pengawas Sekolah Dindikpora, Penata Kelola Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Jabatan Fungsional Dinas Pertanian.

“Inilah babak baru bagi saudara untuk menunjukan kemampuan dan kapasitas saudara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” kata Mba Mitha panggilan akrab Bupati Brebes.

Sebagai ASN kata Mita agar senantiasa menjaga amanah yang diemban, serta menyesuaikan diri dengan formasi jabatan tersebut. Bupati percaya bahwa setiap ASN dapat mengembangkan diri secara profesional, mengubah mindset, melaksanakan tugasnya sesuai keahlian, kompetensi, keterampilan, mandiri, bekerja sepenuh hati, disiplin dan memahami subtansi pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian lain, Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Seperti program Beresi Sekolahan, Satu Keluarga Satu Sarjana, Gerakan Sekolah 12 Tahun, dan Minterna Bocah Tekan Tuntas.

“Program tersebut adalah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Brebes, yang memang salah satunya dipengaruhi karena faktor Pendidikan,” ungkapnya.

Meski tugas pejabat fungsional bersifat spesifik, dalam praktiknya tidak terlepas dari peran unit-unit kerja lain. Baik terkait pemenuhan kebutuhan data maupun berbagai rangkaian dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi harus menjadi perhatian agar kinerja pejabat fungsional menjadi satu kesatuan yang utuh dari sistem pelayanan publik di Kabupaten Brebes.

Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes Ir Yulia Hendrawati MSi mengatakan, sebanyak 91 orang dilantik dan diambil sumpahnya untuk Jabatan Fungsional (JF). Yakni dengan rincian, 86 orang Pengawas Sekolah, 3 orang Penata Kelola Penanaman Modal DPMPTSP, dan 2 orang Jabatan Fungsional Dinas Pertanian di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes.

Turut hadir, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Brebes, Kepala Dindikpora Caridah MPd, dan Kepala BPKAD Brebes Drs Edy Kusmartono MSi, serta sejumlah perwakilan OPD.

Sutrisno

The post Bupati Brebes Lantik 91 Pejabat Fungsional appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka yang dilantik adalah pejabat fungsional di perizinan dan guru, enam Pejabat tersebut adalah Satria Kukuh Sadewa Mufid (Penata Perizinan Ahli Pertama), Noerjamal (Penata Perizinan Ahli Pertama) dan Mohamad Nur Ardiansyah (Penata Perizinan Ahli Pertama).

Sementara untuk guru, tiga pejabat, Agung Nugroho (Guru Ahli Pertama SDN Krandon 3), Dwi Ratnawati (Guru Ahli Pertama SDN Mintaragen 1) dan Sawitri Puji Atmini (Guru Ahli Pertama SMPN 6).

Pj Wali Kota Tegal dalam sambutan yang dibacakan Pj Sekda menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik. Atas nama Pemerintah Kota Tegal, saya mengucapkan selamat kepada para pejabat fungsional yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya,” ujarnya

Ia berharap amanah baru ini hendaknya dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan tanggung jawab yang tinggi. saya percaya, bapak dan ibu sekalian mampu mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kota Tegal yang kita cintai.

Dia menambahkan, pelantikan tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional penata perizinan melalui penyesuaian. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional penata perizinan melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing.

Sementara, terkait dengan pelantikan di bidang pendidikan, ia mengingatkan kembali mengenai Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor: 2707/b.b1/hk/03.01/2024. surat tersebut memberikan arahan teknis terkait pengangkatan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.

Ia berharap kepada para pejabat yang baru dilantik, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, agar segera mempelajari dan memahami substansi dari permendagri nomor 9 tahun 2024.

Lakukan koordinasi internal dan eksternal yang diperlukan untuk memastikan transisi dan implementasi peraturan ini berjalan lancar. Ambillah peran dalam membangun sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi, mudah diakses, dan bebas dari pungutan liar.

Dan untuk para pejabat di bidang pendidikan, diminta untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja, serta memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak didik.

Sutrisno

The post Pj Sekda Kota Tegal Lantik Enam Pejabat Fungsional appeared first on SuaraBaru.id.

Dari 197 pejabat yang dilantik, satu diantaranya merupakan pejabat notaris pengganti.

“Alhamdulillah sore ini kita melantik 197 pejabat termasuk satu dari notaris pengganti. Mereka adalah pejabat eselon 3 sampai eselon 5 pelaksana di jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng,” kata Tejo kepada Suarabaru.id usai pelantikan yang berlangsung di halaman Kanwil Kemenkumham Jateng, Senin (16/10/3023).

Tejo menyebut, ada beberapa yang perlu ditekankan, bahwa pejabat yang baru dilantik harus langsung gaspol dan melaksanakan tugas di 2 bulan terakhir tahun 2023 ini.

“Ada beberapa yang perlu dikerjakan, yaitu beberapa target capaian kinerja sesuai visi misi Hukum dan HAM,” tandasnya.

Selain itu, dalam tahun politik ini PNS tidak berpihak dan bersikap netral, sehingga bisa tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara maksimal.

Disampaikan bahwa ada empat satuan kerja baru yakni tiga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Nusakambangan, dan satu Rutan semarang.

The post Pesan Kakanwil Kumham Jateng kepada Pejabat yang Dilantik, Gaspol Laksanakan Tugas! appeared first on SuaraBaru.id.

Ada 2 orang ASN Kanwil Kemenkumham Jateng yang dilantik sebagai pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli madya, 7 orang sebagai anggota MPD dan 4 orang diambil sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Hantor memberikan selamat dan apresiasi atas jabatan dan status baru yang mereka emban. Dia juga menyampaikan beberapa pesan.

“Fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya harus didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara Kanwil Kemenkumham Jateng di daerah dengan Pemerintah Daerah setempat, saling bersinergi dan bekerja sama dalam proses legislasi di daerah dalam hal pembentukan Peraturan Daerah,” kata Hantor.

Kepada anggota MPD Kakanwil berharap mereka segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, serta memahami undang-undang jabatan notaris dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang tata cara pemeriksaan terhadap notaris sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

“Saya juga meminta seluruh MPD di Jawa Tengah untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap para notaris, untuk mencegah terjadinya kelalaian dan pelanggaran notaris dalam memberikan jasa hukum kepada pengguna jasanya,” terangnya.

Sementara untuk WNI yang baru saja diambil sumpahnya, Hantor mengingatkan untuk tetap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Jadilah warga negara yang baik patuh hukum dan menjauhi perbuatan tercela,” tegas Hantor.

Kakanwil menginstruksikan untuk segera menyesuaikan dengan tugas yang baru, lebih kreatif, melakukan koordinasi, konsultasi komunikasi dan kerja sama dengan seluruh unsur. “Buktikan dengan kerja dan karya nyata melalui kinerja yang tinggi dengan sebaik-baiknya. Segera perkuat koordinasi dan sinergitas internal dan eksternal, untuk saling menguatkan,” tandasnya.

Ia juga meminta agar bekerja secara maksimal dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Bangun energi yang baru dan selalu menjadi role model bagi semua. Perkuat disiplin, tingkatkan respon dan selalu perbarui inovasi dalam bekerja,” imbuhnya.

Kegiatan tersebut disaksikan oleh Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, serta perwakilan keluarga peserta pelantikan dan pengambilan sumpah.

Ning S

The post Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Lantik 2 ASN dan Anggota MPD Notaris appeared first on SuaraBaru.id.