Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Kudus untuk mengejar target penerimaan PBB-P2 tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp55,5 miliar, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan piutang pajak yang masih tersisa dari tahun-tahun sebelumnya.

Program percepatan pelunasan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 900.13.1.1/165/2026 tentang Penyelenggaraan Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 April 2026.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, mengatakan penghapusan denda tunggakan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong masyarakat segera menunaikan kewajiban pajaknya.

“Untuk percepatan pelunasan PBB-P2 ini, Pemkab Kudus juga mengeluarkan kebijakan penghapusan denda tunggakan PBB-P2 sampai tahun 2025,” ujarnya.

Menurut Djati, kebijakan tersebut memberikan manfaat ganda bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Selain mempercepat pelunasan pajak tahun berjalan, program ini juga menjadi momentum untuk mengurangi tunggakan pajak yang masih membebani data piutang daerah.

“Upaya tersebut banyak manfaatnya. Pertama untuk percepatan pelunasan PBB-P2 Tahun 2026. Kedua untuk pengurangan piutang PBB-P2 Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Ketiga untuk menambah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan penghapusan denda tersebut untuk segera melunasi kewajiban pajaknya. Sebab, penerimaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus.

Mulai 1 Juni 2026

Program percepatan pelunasan PBB-P2 berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Pesertanya meliputi petugas kring yang bertugas melakukan pemungutan PBB-P2 di tingkat dusun maupun RW, serta kepala desa dan lurah sebagai koordinator pemungutan pajak di wilayah masing-masing.

Peserta yang mampu mencapai target pelunasan tercepat akan mendapatkan penghargaan yang besarannya ditentukan berdasarkan kecepatan pelunasan dan nilai setoran pajak yang berhasil dihimpun.

Pemkab Kudus menyiapkan penghargaan berupa insentif dengan hitungan khusus untuk kategori petugas kring dan kategori desa maupun kelurahan. Selain itu, masih tersedia penghargaan tambahan yang bersumber dari sisa dana kegiatan.

Dengan kombinasi kebijakan penghapusan denda tunggakan, pemberian insentif, serta percepatan pelunasan di tingkat desa dan kelurahan, Pemkab Kudus optimistis target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp55,5 miliar pada tahun 2026 dapat tercapai. Program ini juga diharapkan mampu menekan angka piutang pajak daerah sekaligus memperkuat PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Ali Bustomi

The post Kejar Pelunasan Pajak PBB-P2, Pemkab Kudus Siapkan Insentif bagi Petugas Kring dan Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah, menjelaskan bahwa dalam SE tersebut terdapat poin khusus bagi bupati dan wali kota untuk mempertimbangkan kembali kenaikan tarif maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2. Bahkan, kepala daerah dapat menunda atau mencabut peraturan yang memberlakukan kenaikan jika dianggap memberatkan masyarakat.

“Pemkab Kudus merespons SE tersebut dengan kebijakan yang tidak menurunkan tarif, tetapi memberikan keringanan bagi wajib pajak,” ujar Djati, Jumat (15/8/2025).

Sejumlah kebijakan yang ditempuh Pemkab Kudus antara lain:

Perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tahun 2025 dari semula 31 Agustus 2025 menjadi 31 Desember 2025.

Penghapusan denda tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya hingga 31 Desember 2025.

Fasilitasi permohonan keringanan atau keberatan pembayaran hingga akhir Desember 2025.

Djati menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan kewajiban pajak tetap berjalan tanpa membebani masyarakat.

Djati juga menyebutkan, sejauh ini tarif PBB-P2 di Kabupaten Kudus masih cukup terjangkau. Ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 yang sudah berhasil dicapai oleh Pemkab Kudus.

“Insyaallah terjangkau. Buktinya, dari target Rp50,9 miliar, realisasi penerimaan per Kamis, 14 Agustus 2025, pukul 14.15 WIB sudah mencapai Rp 36,9 miliar atau lebih dari 70 persen,” ungkapnya.

Ali Bustomi

The post Surat Edaran Mendagri Soal Penyesuaian PBB-P2 Turun, Begini Sikap Pemkab Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui diskresi yang dimiliki, Pemkab Kudus memberikan potongan 15 persen untuk retribusi pasar dan menghapus seluruh denda keterlambatannya. Sementara untuk PBB-P2, seluruh denda keterlambatan—termasuk tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya—dihapus hingga 31 Desember 2025.

“Keringanan ini berlaku untuk semua pasar di Kudus dan wajib pajak PBB-P2 yang masih memiliki tunggakan. Namun, hanya dendanya yang dihapus, pokok pajak tetap harus dibayar,” tegas Sam’ani saat ditemui di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (12/8/2025), didampingi Kepala BPPKAD Djati Solechah dan Inspektur Daerah Eko Jumartono.

Bupati menegaskan, masyarakat atau pengelola pasar yang ingin memanfaatkan kebijakan ini harus mengajukan permohonan resmi ke pemerintah daerah dengan tembusan ke Dinas Perdagangan dan BPPKAD. Pengajuan bisa dilakukan secara kolektif oleh kelompok pedagang.

Kebijakan ini, lanjutnya, merupakan respon atas keluhan pedagang pasar terkait lesunya aktivitas perdagangan. “Kami ingin mendukung kebangkitan ekonomi pasar. Harapannya, pedagang bisa kembali bersemangat, ekonomi bergerak, dan rezeki semakin lancar,” ujar Sam’ani.

Selain itu, ia mengajak warga memaknai HUT RI dan Hari Jadi Kudus dengan kegiatan sederhana namun bermakna. “Mari isi kemerdekaan dengan belajar, bekerja optimal, dan terus berkarya untuk masyarakat,” pungkasnya.

Kepala BPPKAD Kudus Djati Solechah menyebutkan, target penerimaan PBB-P2 tahun 2025 sebesar Rp50,9 miliar, dengan realisasi hingga 31 Juli mencapai Rp30,6 miliar. Sementara dari target retribusi pasar Rp5,1 miliar, telah terkumpul Rp3,6 miliar.

“Diskon dan penghapusan denda memang memengaruhi pendapatan, tetapi kami optimis target tetap tercapai. Justru kebijakan ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,” ujarnya.

Ads-Ali Bustomi

The post HUT RI & Hari Jadi Kudus, Bupati Sam’ani Beri Kado Penghapusan Denda PBB-P2 dan Diskon Retribusi Pasar appeared first on SuaraBaru.id.

Susanto, salah seorang warga Kecamatan Bae mengaku kaget ketika membayar tagihan PBB-P2 melalui aplikasi. Untuk rumahnya yang berdiri di atas luasan tanah sekitar 100 meter persegi, dia kini harus membayar sebesar Rp 184 ribu. Padahal, tahun 2024 lalu, tagihan PBB-P2 nya hanya sebesar Rp 121 ribu untuk obyek yang sama.

“Cukup kaget, ternyata naiknya cukup tinggi,”katanya.

Jika dikalkulasi, kenaikan tagihan PBB tersebut mencapai sekitar 50 persen.

Hal sama juga disampaikan oleh Nur Ali. Untuk tagihan PBB-P2 rumahnya yang berada di Kawasan perumabah, dia harus membayar Rp 246 ribu, naik dari tahun 2024 yang hanya Rp 157 ribu.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah membenarkan jika tahun 2025 ini tarif PBB-P2 mengalami kenaikan. Namun, dalam kesempatan tersebut Djati menegaskan bahwa kenaikan PBB-P2 di wilayah Kudus rata-rata hanya berkisar 10 persen.

“Jadi, rata-rata berkisar 10 persen. Kalau Kabupaten Pati malah yang kenaikannya mencapai 200 persen lebih,”kata Djati.

Menurut Djati, kenaikan tarif PBB tersebut sudah diatur melalui Perda. Dalam Perda sudah diatur tentang penentuan Nilai Jual Obyek Pajak beserta mekanisme penghitungan tarif retribusi PBB-P2. Penghitungan tarif PBB-P2 salah satunya juga didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

“Itu sudah diatur dalam Perda,”ujarnya.

Kenaikan tarif ini disebut sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD) serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan proporsional.

Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Pudji Astuti Setijaningrum mengatakan Untuk penerimaan PBB hingga akhir Desember 2024 sebesar Rp48,27 miliar atau 107,26 persen dari target penerimaan sebesar Rp45 miliar.

Sementara target penerimaan PBB tahun 2025 naik menjadi Rp50,97 miliar, atau sekitar 10 persen dari target tahun sebelumnya.

Saat ini BPPKAD terus berusaha melakukan intensifikasi penerimaan PBB-P2. Salah satiunya adalah pendistribusian dan penyerahan SPPT PBB lebih awal untuk bisa memenuhi target yang dibebankan tersebut.

Ali Bustomi

The post Jangan Kaget! Tarif PBB-P2 di Kabupaten Kudus Tahun Ini Juga Melonjak Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, program pemutihan PBB-P2 ini sendiri diadakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kudus ke-473. Pemkab Kudus memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk menuntaskan kewajibannya yang mengalami tunggakan.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono menyampaikan, program pemutihan PBB-P2 ini difungsikan untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak. Selain itu, juga diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan.

Eko, sapaan akrabnya, pun mengimbau bagi warga Kudus yang masih memiliki tanggungan untuk membayar pajak, bisa memanfaatkan program pemutihan ini dengan segera. Pasalnya, program ini hanya akan akan berlaku hingga akhir September 2022 mendatang.

“Program bebas denda pajak PBB-P2 ini sendiri diselenggarakan dalam rangka sebagai salah satu rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Kudus ke-473,” kata Eko, Rabu (21/9).

Eko menilai, program pemutihan PBB-P2 ini bisa jadi momentum baik bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Pihaknya berharap, setelah ini warga Kudus bisa lebih patuh dalam kewajibannya membayar pajak.

Menurutnya, pembayaran PBB-P2 menjadi sangat penting. Hal ini lantaran jika pemilik rumah berencana akan menjual rumah, maka yang bersangkutan harus melunasi pajak terlebih dahulu.

“Imbauan kami, masyarakat Kudus bisa lebih patuh dalam membayar pajak,” tandasnya.

Lebih lanjut, Eko juga membeberkan target PBB-P2 di Kabupaten Kudus sendiri untuk tahun 2022 sebanyak Rp 38.342.029.000,-. Sementara untuk realisasinya yang tercatat hingga bulan ini mencapai Rp 37.914.525.046,-.

“Jumlah realisasi tersebut sudah 98,89 persen dari target kita untuk tahun ini,” katanya.

Kata Eko, dengan tercapainya realisasi pembayaran sejumlah tersebut di Kabupaten Kudus, saat ini piutang yang telah terbayarkan sudar sekitar Rp 2,5 miliar.

Pihaknya kembali menegaskan akan terus mengejar pembayaran pajak oleh para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Eko juga meminta para wajib pajak di Kudus bisa kooperatif dan sadar dengan kewajibannya untuk membayar pajak.

Ali Bustomi-ads

The post Sambut Hari Jadi ke-473, Pemkab Kudus Hapus Denda PBB-P2 Sampai Akhir September appeared first on SuaraBaru.id.