Terpilihnya Dr Hono Sejati itu, usai digelar Musda IV yang dilaksanakan di Ruang Rama-Shinta Hotel Patrajasa, Semarang, Minggu (25/1/2026). Hadir dalam Musda IV ini, sejumlah perwakilan dari seluruh Jateng.

Usai menjadi ketua terpilih, dibentuk tim formatur yang terdiri dari Dr Hono Sejati, H Bambang Raya Saputra SE MBA, ⁠Drs Ahmad Muqowam, ⁠Yunianto Wahyudi dan ⁠HM Nur Hasan SH. Untuk pembahasan program kerja, baru akan dilakukan di Rapat Kerja Daerah (Rakerda), yang waktunya akan ditentukan kemudian.

BACA JUGA: Pesantren Didorong Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Hanura yang diwakili Drs Marwan Paris, selaku Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura menyatakan, musda tidak hanya acara seremonial. Acara rutin lima tahun sekali ini, bisa sebagai awal dari konsolidasi atau reorganisasi partai, dan regenerasi.

”Karena musyawarah itu pada intinya memilih pimpinan. Dia harus mampu menjadi teman seperjuangan, dan teman melaksanakan program partai. Sehingga diharapkan terjadi harmonisasi di antara pengurus partai,” kata Marwan dalam sambutannya.

Dia berharap, Musda ini sebagai awal konsolidasi. Tujuan akhirnya, Partai Hanura bisa masuk ke senayan, dengan terlebih dahulu lolos verifikasi administrasi maupun faktual.

BACA JUGA: Niat Ambil Ikan di Embung Kudus, Bocah 10 Tahun Meninggal Dunia

”Untuk bisa mencapai itu, usai musda kita langsung register program, bekerja, bekerja dan bekerja,” tukasnya.

Sementara itu, Plt DPD Partai Hanura Jateng, Ahmad Muqowam menambahkan, pengurus sepakat membangun partai yang kuat secara organisasi, kaderisasi, elektoral, dan mengakar di masyarakat.

”Musda Jateng ini merupakan musda ke-30 dari seluruh musda se-Indonesia. Selanjutnya Musda akan digelar di DIY, Jawa Barat, Lampung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Selatan. Insya Allah seluruh musda akan selesai pada Februari mendatang,” ujar dia.

Riyan

The post Hono Sejati Jabat Ketua DPD Hanura Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan itu digelar di Hotel Front One Purwodadi, Senin (8/12/2025). Acara ini dihadiri berbagai unsur strategis, yang memiliki peran pengawasan pemilu.

Hadir dalam forum itu, perwakilan Forkopimda, Bawaslu, instansi terkait, partai politik, hingga lembaga pemantau, sebagai bentuk transparansi pemutakhiran data.

BACA JUGA: Rehab GOR Bung Karno Kudus Sudah 80%, Tapi Mampukah Rampung Tepat Waktu?

Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo menyampaikan, apresiasi atas kehadiran para pemangku kepentingan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

”Sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci, untuk menjamin validitas dan akurasi data pemilih, yang dikelola secara berkelanjutan,” jelas Agung Sutopo.

Validitas data pemilih itu disebut, menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu, dan pemilihan yang jujur, adil, serta demokratis.

BACA JUGA: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kudus Dikebut, 39 Desa Sudah Masuk Tahap Konstruksi

Agenda utama rapat diisi dengan paparan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV, oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Grobogan.

Pemaparan lain disampaikan Agung Budi Prasetyo, yang menjelaskan perubahan data pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran berkelanjutan. Berdasarkan rekap, tercatat penambahan pemilih baru ada sebanyak 9.889 orang, yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan.

Sementara itu, pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat mencapai 4.203 orang, akibat berbagai faktor perubahan status kependudukan.

BACA JUGA: Kepala Daerah di Jawa Tengah Dilarang Tinggalkan Wilayah Selama Nataru

Akumulasi dari perubahan itu membuat jumlah pemilih pada Triwulan IV 2025, yang tercatat sebanyak 1.144.451 orang.

”Dari total 1.144.451 orang itu, rinciannya pemilih laki-laki berjumlah 570.115 orang dan pemilih perempuan sebanyak 574.336 orang, di seluruh wilayah Grobogan,” ujar Agung Budi Prasetyo.

Data itu menjadi dasar penting dalam perencanaan logistik dan tahapan pemilu berikutnya, agar penyelenggaraan lebih presisi dan efisien.

BACA JUGA: Penandatanganan Prasasti Taman Raden Mas Said di Monumen Batu Gilang Nglaroh

Dalam sesi tanggapan, Bawaslu Grobogan menyoroti persoalan alih status pemilih dari sipil menjadi anggota TNI dan Polri.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu, Amal Nur Ngazis meminta kepastian tindak lanjut atas perubahan status itu.

Menanggapi hal itu, KPU Grobogan menjelaskan, pemilih yang beralih menjadi TNI dan Polri, telah dicatat sebagai tidak memenuhi syarat. Langkah itu disebut telah disesuaikan dengan regulasi kepemiluan, yang secara tegas melarang anggota TNI-Polri menggunakan hak pilih.

BACA JUGA: SIG Bersama Semen Gresik Terima Kunjungan Puluhan Duta Minerba dari Kementerian ESDM untuk Edukasi Generasi Muda

Proses pleno berlangsung terbuka dan dinamis, sebagai wujud keterbukaan informasi publik, dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Setelah seluruh agenda rampung, dilakukan penandatanganan berita acara, dan surat keputusan hasil rekapitulasi Triwulan IV Tahun 2025. Dokumen resmi hasil pleno kemudian diserahkan kepada seluruh perwakilan lembaga dan instansi yang hadir dalam kegiatan itu.

Tya Widya

The post KPU Grobogan Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV appeared first on SuaraBaru.id.

“Maka partai-partai politik hendaknya berpikir tentang masa depan. Bahwa kekuasaan tidak hanya sekedar saya mendapat apa dan memperoleh apa, tetapi kekuasaan adalah sarana alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai keadilan, dan sarana agar kesejahteraan itu tercipta,” tuturnya.

Menurut Benny yang juga seorang budayawan mengatakan, untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat, diperlukan pemimpin yang bermoral, yang mampu menggerakkan masyarakat agar kita mampu mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia.

“Maka tugas pemimpin yang memiliki moral adalah pemimpin yang bisa membedakan mana yang publik, mana yang privat. Tugas dari pemimpin adalah mengupayakan cita-cita kemerdekaan. Bahwa bangsa ini merdeka agar masyarakatnya sejahtera, adil, dan makmur, agar masyarakat cerdas, agar masyarakat Indonesia mampu bersaing di tingkat global untuk membangun perdamaian dunia,” ujarnya.

Pesan kepemimpinan bermoral telah disepakati dan dicetuskan oleh ketua PPNU dan Ketua Muhammadiyah yang menyepakati untuk menguatkan visi kebangsaan serta pentingnya kepemimpinan moral dalam kontestasi Pemilu 2024, pada pertemuan keduanya di Jakarta, belum lama ini.

Benny mengatakan, momentum pertemuan Ormas tersebut sejalan dengan pemimpin yang bermoral, yaitu pemimpin yang mau memahami denyut nadi rakyatnya, pemimpin yang membahagiakan kembali kedaulatan rakyat, dan pemimpin itu harus memperhatikan rakyatnya yang saat ini masih menghadapi persoalan.

Menghadapi persoalan politik saat ini, menurut Benny, publik saat ini sedang was-was karena dari ketiga calon Presiden yang muncul di tengah-tengah publik, berdasarkan hasil semua survei tidak atau belum ada yang unggul.

Menurutnya, ada kecenderungan saling menyalip satu dengan yang lain. Keunggulan yang tipis itu membuat akhirnya beberapa analis politik mengatakan pentingnya Wakil Presiden dalam posisi untuk menambah suara dari masing-masing calon presiden.

“Maka koalisi yang permanen begitu sulit saat ini, karena masing-masing partai politik menginginkan bagaimana mereka masuk ke dalam posisi Wapres itu”, tegasnya.

Pertanyaan yang mendasar, lanjut Benny, mengapa seakan-akan partai-partai itu saling menyandera. Ia menduga ada kepentingan dibalik itu semua. Padahal Benny mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah menghadapi konsolidasi demokrasi.

“Konsolidasi demokrasi  membutuhkan kesadaran bersama akan common sense bahwa elit politik harus bersatu padu. Agar capaian Presiden Jokowi selama dua periode bisa dioptimalisasikan, karena bonus demografi bonus dimana kita mendapatkan energi baru, orang-orang muda yang kreatif dan inovatif ini. Kalau kita gagal membangun konsolidasi demokrasi, maka kita menjadi bangsa yang akan terpuruk yang tidak mampu menjadi negara maju”, jelasnya.

Benny menambahkan, dalam 15 sampai 20 tahun kedepan jika konsolidasi demokrasi berhasil, politik stabil dan Indonesia mendapatkan pemimpin yang bisa meneruskan apa yang dibuat oleh Presiden sebelumnya, maka Indonesia akan menjadi negara maju dan akan mampu membangun suatu konsolidasi demokrasi sebagai negara demokrasi yang terbesar, dan inilah dinantikan oleh publik.

Selanjutnya, Benny mengajak partai politik beserta elitnya agar memiliki moral keutamaan publik dan tidak saling menyandera partai lain, akan tetapi senantiasa membuat visi misi dan program yang dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa.

“Maka dalam mengolah partai politik hendaknya elit politik bukan menyandera partai politik, tetapi partai politik harus memiliki moral publik. Tugas dari para politik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mengupayakan program-program, sehingga masyarakatnya sejahtera dan adil, serta mendorong konsolidasi demokrasi, sehingga Indonesia mampu menjadi negara maju,” pungkasnya.

Ning S

The post Benny Susetyo Tegaskan Tanggung Jawab Besar Partai Politik dalam Menjaga Kemajuan Bangsa appeared first on SuaraBaru.id.