Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai NasDem Kudus definitif yang baru, H. Akhwan. Ia menegaskan bahwa pendidikan politik bertema “Membangun Kesadaran Politik dengan Kearifan Lokal” ini menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal partai.

“Pendidikan politik berbasis kearifan lokal ini kami selenggarakan untuk mendorong kader memahami dinamika politik daerah yang berkaitan dengan budaya, ekonomi, dan aspek lokal lainnya,” ujar Akhwan telah mendapatkan SK sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kudus definitif.

Menurutnya, pendidikan politik merupakan kewajiban partai dalam upaya meningkatkan pemahaman serta kualitas sumber daya manusia di tubuh partai. Ia berharap kegiatan ini dapat memberi wawasan baru bagi para kader, sehingga mereka siap menyikapi setiap kebijakan yang muncul dari pemerintah.

“Perkembangan politik di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Karena itu, kader perlu memahami konteks yang lebih luas agar tidak gagap menghadapi perubahan kebijakan,” tambahnya.

Akhwan menjelaskan bahwa pendidikan politik ini menyasar seluruh kader NasDem se-Kabupaten Kudus, mulai dari tingkat DPD hingga ke ranting-ranting desa. Ia menyebut kegiatan tersebut dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun anggaran, sebagai bagian dari pemanfaatan dana bantuan partai politik dari pemerintah daerah.

“Kami menggelar kegiatan ini setidaknya dua kali dalam satu tahun anggaran. Meski ada keterbatasan dana, kegiatan semacam ini tetap menjadi prioritas,” katanya.

Kepengurusan Definitif

Selain menjadi ajang pendidikan, kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi internal untuk memperkuat kekompakan partai menjelang Pemilu 2029.

Paska kasus yang menimpa S, mantan Ketua DPD yang lama, DPP Partai NasDem pun bertindak cepat dengan menunjuk H. Akhwan sebagai Plt Ketua DPD dan kemudian ditindaklanjuti dengan SK kepengurusan baru pada 27 Juli 2025 yang secara resmi menunjuk H Akhwan sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kudus definitif.

Dalam SK kepengurusan baru tersebut, daftar personel kepengurusan lainnya tidak banyak berubah.

Setelah mendapatkan SK kepengurusan definitif, H. Akhwan juga mendapatkan penugasan untuk melakukan penataan struktur partai hingga ke tingkat bawah.

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan penataan struktur organisasi di tingkat DPC hingga ranting. Target kami, pada Pemilu 2029, NasDem Kudus bisa lebih siap dan mampu meraih suara yang lebih signifikan,” tegasnya.

Acara pendidikan politik kali ini turut diisi oleh Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus, Mohammad Fitriyanto. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya peran dan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Ali Bustomi

The post NasDem Kudus Gelar Pendidikan Politik: Tunjukkan Soliditas Pasca-Gonjang Kasus appeared first on SuaraBaru.id.

Acara ini menjadi momen penting untuk evaluasi internal dan menyusun strategi menyambut kontestasi politik ke depan, terutama Pemilu 2029.

Rakerda ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua DPD NasDem Kudus Superiyanto, Bendahara DPW NasDem Jawa Tengah Prianto A Suryono, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Birton, Anggota DPRD Kudus H Muhtamat,  jajaran pengurus DPD dan DPC NasDem Kudus, serta Ketua DPD NasDem dari Demak dan Jepara.

Dalam sambutannya, Ketua DPD NasDem Kudus, Superiyanto, menyampaikan bahwa Rakerda digelar sebagai langkah evaluasi dan pemetaan politik pasca Pemilu 2024. Ia mengakui bahwa NasDem Kudus kehilangan satu kursi DPRD, dari sebelumnya empat menjadi tiga. Namun, ia menegaskan bahwa capaian besar telah diraih karena NasDem berhasil mengusung dan memenangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kudus saat ini.

“Setelah Rakerda ini, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh hingga tingkat kecamatan dan ranting, termasuk terhadap pengurus yang tidak sejalan dengan kebijakan partai saat Pilkada. Reorganisasi akan dilakukan secara menyeluruh dan selanjutnya akan diturunkan dalam SK baru,” tegas Superiyanto.

NasDem Kudus juga menegaskan komitmennya untuk mengawal visi dan misi Bupati-Wabup. Sebagai partai pengusung, NasDem akan aktif mendukung berbagai program prioritas yang menjadi visi pasangan Sam’ani-Bellinda.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan dirinya adalah bukti nyata bahwa Partai NasDem menerapkan politik tanpa mahar. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan NasDem selama proses Pilkada lalu.

“Saya siap mendukung Partai NasDem untuk meraih minimal lima kursi di DPRD pada Pemilu 2029 mendatang,” kata Sam’ani.

Sementara itu, Bendahara DPW NasDem Jateng, Prianto A Suryono, menekankan pentingnya merumuskan langkah konkret dalam Rakerda. Ia menyebut program nasional seperti penurunan stunting harus dijawab dengan aksi nyata oleh jajaran DPD.

Menutup Rakerda, Prianto juga menyerukan kepada seluruh kader untuk bersiap sejak dini. “Kita harus mulai berlari dari sekarang agar target kemenangan 2029 dapat tercapai,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Tak Sejalan Saat Pilkada, Pengurus NasDem Kudus Terancam Dicopot! appeared first on SuaraBaru.id.

Bahkan sistem itu dianggap sebagai langkah mundur dari cita-cita kebangsaan, yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan seutuhnya.

Hal itu seperti yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Tengah, Lestari Moerdijat, terkait dengan sidang uji materi Undang Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA: Pencabutan PPKM Jadi Ujian Kemandirian Masyarakat

Sejumlah warga dan kader parpol mengajukan gugatan Pasal 168 Ayat (2) UU Pemilu, yang mengatur sistem proporsional terbuka, atau pemungutan suara dengan memilih calon anggota legislatif.

Menurut Lestari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/2022), dalam sistem proporsional tertutup, pilihan rakyat hanya dijadikan legitimasi parpol untuk menentukan siapa yang menjadi wakilnya.

”Bagi rakyat, sistem itu ibarat memilih kucing dalam karung. Karena yang menjadi wakilnya di legislatif, tergantung otoritas parpol,” ujar Rerie, panggilan akrabnya.

BACA JUGA: Ditemukan Mayat Tanpa Identitas di Pantai Bulak Baru

Dalam pileg yang menggunakan sistem proposional tertutup, pemilih hanya bisa memilih parpol yang menjadi peserta pemilu. Sedangkan dalam sistem proposional terbuka, rakyat bisa memilih partai dan calon wakil yang dikehendaki.

Lebih lanjut Rerie, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI menambahkan, proporsional tertutup akan melahirkan sistem demokrasi elitis, karena hanya elite partai yang menentukan siapa yang menjadi wakilnya di legislatif.

”Ini juga resisten terjadi praktik money politics di tubuh partai, pada saat menentukan nomer urut para calon wakil rakyat,” tukas anggota Majelis Tinggi DPP Partai Nasdem ini.

BACA JUGA: Profil Band Guyon Waton, yang Bikin “Ambyar” Penonton di Alun-Alun Wonosobo

Bila menilik sejarah pemilu legislatif di negeri ini, sistem proporsional tertutup telah menciptakan apatisme dan apolitis, bahkan skeptis rakyat. Ini karena rakyat kehilangan hak menyalurkan aspirasi dan partisipasi kepada wakilnya, akibat wakil itu lebih terikat dengan partainya.

Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, dimana rakyat dapat langsung menyalurkan aspirasi serta mengontrol wakilnya, yang duduk di parlemen.

”Dalam negara demokrasi, partisipasi politik rakyat dalam menentukan wakilnya harus dijunjung tinggi,” pungkasnya.

BACA JUGA: LO Divre Jateng Minta Perhutani Mantingan Gencarkan Patroli Gabungan Hingga Blora

Sementara itu, terkait dengan Yuwono Pintadi, satu dari enam orang penggugat UU Pemilu ke MK, yang disebut sebagai anggota partai Nasdem, Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyampaikan, status yang bersangkutan telah gugur.

Menurut Willy, Yuwono sudah tidak lagi menjadi anggota Nasdem sejak 2019, karena yang bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri. Dengan demikian, gugatannya ke MK itu bersifat pribadi, bukan mengatasnamakan Nasdem.

”Garis partai sudah jelas, kami menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Oleh karenanya, jika ada orang yang mencatut Partai Nasdem atas kepentingan individu, jelas ini melanggar kebijakan partai,” tegas Willy.

BACA JUGA: Polisi Berterima Kasih Atas Terciptanya Kamtibmas di Kabupaten Magelang Selama 2022

Lebih rinci Willy menjelaskan, pasca-Kongres II Partai Nasdem pada 2019, kebijakan DPP terkait keanggotaan partai, sudah terdigitalisasi. Hal ini tertuang dalam surat edaran DPP, terkait migrasi keanggotaan Partai Nasdem ke E-KTA.

Dalam surat edaran itu, semua kader diperintahkan melakukan registrasi ulang pada sistem digital keanggotaan Partai Nasdem atau E-KTA. Bagi kader yang tidak melakukan registrasi ulang, dianggap mengundurkan diri, dan tidak tercatat dalam sistem keanggotaan Partai.

”Artinya, Yuwono Pintadi bukan lagi kader Nasdem, karena tidak patuh terhadap surat edaran itu. Oleh karenanya, Yuwono tidak punya hak mengklaim Partai Nasdem dalam gugatan uji materi ke MK, terkait sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup,” tutur legislator Dapil Madura Raya ini.

Riyan

The post Pileg Sistem Proposional Tertutup Akan Lemahkan Hak Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.