Produksi mi instan, atau “ramyeon” dalam bahasa Korea, mencapai 1,93 juta ton pada tahun 2020, naik 231 persen dari tahun sebelumnya, menurut data dari Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea Selatan.

Peringkat ramyeon dalam hal produksi naik 12 tingkat dari tahun sebelumnya. Kuatnya ekspor disebut-sebut sebagai penyebab utama lonjakan produksi mi instan.

Baca Juga: Red Velvet Akan Gelar Konser Live untuk Rayakan Comeback di Bulan Maret

Pengiriman mi instan ke luar negeri melonjak hampir 50 persen dalam setahun menjadi 687,1 juta dolar AS pada 2020, sementara penjualan domestik merosot sekitar 20 persen menjadi 1,56 triliun won (1,31 miliar dolar AS).

Dengan demikian, mi instan menempati urutan pertama dalam hal nilai ekspor produk pangan lokal, naik dari posisi kedua di tahun sebelumnya.

Pengamat industri mengatakan mi instan Korea Selatan menjadi lebih populer di luar negeri karena wabah Covid-19 memaksa lebih banyak orang untuk tinggal di rumah.

Baca Juga: Tips Hemat untuk Anak Kosan

Yang juga bertanggung jawab adalah pengiriman luar negeri yang kuat dari “chapaguri,” hidangan mie khas dari film pemenang Oscar “Parasite,” menurut sumber tersebut.

Selain itu, minuman berkarbonasi menempati urutan kedua dalam hal output dengan 1,87 juta ton pada tahun 2020, menurut data, diikuti oleh tepung dengan 1,82 juta ton, bir dengan 1,5 juta ton dan gula dengan 1,43 juta ton.

Ant-Claudia

The post Mi Instan Jadi Posisi Pertama Dalam Produksi Selama Pandemi di Korea Selatan appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dengan konsep homie dan minimalis, café dengan nuansa putih ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung yang datang.

“Sesuai aturan prokes selama pandemi, kami menjamin pelaksanaan 3M disini diterapkan ketat, jadi pengunjung tidak perlu ragu soal safety. Kesehatan tempat serta menu nya dijamin higienis,” kata Donny Fajar selaku event program di Jenderal Coffee & Tea Thamrin Semarang.

Seperti yang terlihat saat acara launching pada Minggu (12/12/2021) malam, coffee shop cabang ke-4 setelah Salatiga, Ungaran, dan Kudus ini mengikuti prosedur protokol kesehatan yang ketat, mulai dari masker bagi para pengunjung dan staff, cuci tangan saat masuk lokasi, hingga penerapan jaga jarak di setiap kursi pengunjung.

Hidangannya pun beragam, mulai dari appetizer seperti Breaddog Sosis Mozarella, Toppoki, Butter Croissant, hingga signature menu Croffle Jenderal. Sedangkan untuk main coursenya para pengunjung bisa mencicipi Ricebox Chicken Salted Egg, Ricebox Korean Spicy Chicken, atau Curry Chicken Rice serta beberapa menu pilihan lainnya.

“Kalau disini yang jadi minuman khasnya sesuai nama tempatnya kopi dan teh adalah Kopi Susu Jenderal dan Original Black Tea. Tapi kalau mau nyobain yang lain juga bisa merasakan minuman Lemonade, Americano, Kopi Susu Cream Cheese, atau Milk Tea dan Frappe,” kata Donny.

Dirinya menambahkan, ke depannya sejumlah acara juga sudah diagendakan di tempat tersebut, tentunya dengan mengikuti penerapan prokes yang ketat. Selain itu, tempat tersebut juga buka mulai dari pagi hingga malam jam 22.00 sesuai kebijakan PPKM.

“Pokoknya yang mau nongkrong ngopi – ngopi atau ngeteh atau sekedar hangout sama teman bisa datang ke sini setiap saat. Tempat asyik, dan tentunya dijamin aman serta nyaman karena sudah sesuai CHSE dan menerapkan prokes serta 3M,” pungkasnya.

Hery Priyono

The post Jenderal Coffee & Tea, Ngopi Safety Disaat Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, usai acara dialog interaktif ‘Antisipasi Gelombang ketiga Covid-19’, Senin (22/11/2021), mengatakan, warga masyarakat jangan sampai kendor lagi dalam menjaga protokol kesehatan, 3M atau 5M harus terus diterapkan setiap hari.

Bukan tanpa sebab, politisi yang biasa disapa Pilus ini mengatakan, status PPKM Kota Semarang di level 1 membuat warga masyarakat sudah bisa leluasa untuk melakukan segala aktivitas terutama dalam hal peningkatan perekonomian.

“Kita sekarang kan PPKMnya level 1 dan sudah leluasa melakukan aktivitas, nah ini jangan kemudian jadi terlena. Kalau besok jadi diberlakukan level 3, maka kita harus siap lagi seperti kemarin, disiplin lagi pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pokoknya prokesnya diperketat lagi,” katanya.

Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, jika sosialisasi diadakan lebih awal diharapkan masyarakat tidak kaget dan bisa menerima dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat kepada setiap pemerintah daerah termasuk Pemkot Semarang.

“Kami di dewan mengajak lagi baik masyarakat dan pemkot untuk sedari dini siap – siap jikalau PPKM level 3 diberlakukan. Jangan sampai PPKM dari pusat sudah dilakukan tapi kitanya malah belum ada sosialisasinya. Bisa – bisa masyarakat malah berontak semua dan pemerintah dianggap tidak konsisten,” katanya.

Pilus berharap, jika sosialisasi (prokes) sudah dilakukan maka minimal masyarakat sudah mengetahui pembatasan apa saja yang akan terjadi nanti jelang Nataru, termasuk antisipasinya seperti apa jika benar-benar gelombang ketiga pandemi terjadi.

Dirinya mencontohkan, pengalaman lonjakan kasus Covid-19 yang menjadi gelombang kedua usai libur Lebaran 2021 menjadi contoh nyata dan tolok ukur bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk menyadari pentingnya tetap menjalankan prokes ketat.

Segala bentuk pergerakan masyarakat saat libur Nataru, harus terus diawasi dengan sebuah regulasi. Trelebih Kota Semarang menjadi salah satu destinasi wisata bagi banyak warga di luar Kota Semarang.

“Ingat loh ya pandemi Covid ini masih ada dan belum selesai. Maka untuk menekan adanya laju gelombang ketiga sedari dini harus mempersiapkan diri dimulai dari sosialisasi menjelang PPKM level 3. Soal nanti mau diberlakukan atau tidak, kita tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Hery Priyono

The post Dewan Kota Minta Pemkot Semarang Sosialisasikan PPKM Level 3 Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin, saat dimintai keterangan mengatakan, Kota Semarang saat ini dalam posisi standby, baik pemerintahnya ataupun warga masyarakat.

“Kita standby terus, karena pandemi ini kan masih ada dan Covid belum hilang. Tindakan antisipasi sudah disiapkan dan sosialisasi prokes ke masyarakat juga terus jalan. 3T, 5M, vaksinasi, testing dan tracing juga masih kita jalankan,” katanya, Senin (22/11/2021).

Iswar menjelaskan, status PPKM Kota Semarang yang ada di level 1 bukan berarti tidak ada pengawasan dalam upaya menekan kasus Covid-19. Hingga saat ini Pemkot Semarang bersama TNI dan Polri tetap turun kelapangan melakukan pengawasan.

“Kami hingga ke tingkat bawah seperti kecamatan dan kelurahan tetap melakukan edukasi terkait dengan protokol kesehatan kepada masyarakat. Warga tetap kita minta pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan standar prokes lainnya. Hal ini terus dilakukan sampai kapanpun sebelum pandemi Covid-19 dinyatakan selesai,” katanya.

Lebih lanjut Iswar mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Semarang hingga saat ini masih terus melakukan testing hingga 250 sample per harinya secara acak, mulai dari pasar, pusat perbelanjaan, sekolah hingga tempat-tempat umum.

Dari hasil testing tersebut jika ditemukan satu kasus maka akan dilakukan perawatan secara maksimal kepada pasien tersebut. Selain itu tracing kepada 21 kontak erat dari satu pasien terkonfirmasi hingga saat ini juga masih terus dilakukan.

Berkaca dari pengalaman selama ini, dari segi sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Semarang juga dalam kondisi siap siaga sepenuhnya. Mulai dari tempat – tempat isolasi hingga beberapa rumah sakit swasta yang sedang dalam tahap pembangunan dan diharapkan bisa selesai pada bulan Desember 2021 ini.

“Warga tak perlu khawatir, kami sekarang ini siaga standby, sehingga kalau nanti ada pemberlakuan PPKM level 3, kami manut dan siap. Pemkot menjaga betul prokes dan prosedur standar keamanan kesehatan lainnya,” katanya.

Hery Priyono

The post Pemkot Semarang Siap Hadapi Gelombang Ketiga Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

Tak hanya menegakkan persatuan, NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, FKKPI harus berada di garda terdepan serta mensukseskan program Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur upacara pada apel peringatan HUT ke-43 FKPPI di Lapangan Agro Wisata Kaligua, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Sabtu (23/10/2021).

“Kepada seluruh anggota diharap merapatkan barisan guna menghadapi setiap tantangan, tak terkecuali tantangan besar Indonesia saat ini yang memberi multiplier effect ke berbagai sendi kehidupan. Tak pernah ada yang membayangkan jika kemudian pandemi Covid-19 menghantam,” katanya.

Menurut Hendi, sebagai putra/putri TNI/POLRI, FKPPI merupakan pewaris bela negara NKRI karena dalam diri seluruh anggota mengalir dengan kuat darah perjuangan orang tua masing-masing sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.

“Maka di Hari Ulang Tahun ke-43 ini mari kita jadikan sebuah momentum guna meneguhkan komitmen, memperkuat konsolidasi dan menempatkan FKPPI di garda terdepan dalam mensukseskan program Pemerintah khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19,” katanya.

Dalam apel tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Forkopimda daerah, seperti Bupati Brebes, Dandim 0713/Brebes, Sekretaris PD XI  FKPPI Jateng, dan sejumlah tokoh penting serta tamu undangan lainnya.

Tak ketinggalan, dalam kegiatan apel tersebut kemudian dilanjutkan dengan acara penyerahan piagam penghargaan serta bantuan paket sembako kepada masyarakat setempat.

Hery Priyono

The post HUT FKPPI, Hendi: Jadilah Garda Terdepan Penanganan Pandemi Covid appeared first on SuaraBaru.id.

Bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi 

Oleh: Ira Alia Maerani & Mohammad Aenul Yaqin

PANDEMI Covid-19 belum berakhir di negeri kita tercinta, Indonesia. Pemerintah telah melakukan segala cara, untuk menekan penyebaran virus yang berbahaya dan menyebar sangat cepat ini.

Mulai melakukan lockdown di berbagai kota, membatasi aktifitas masyarakat demi menekan penyebaran virus covid 19. Selama satu tahun sepuluh bulan lamanya kita hidup dengan segala pembatasan serta penuh kehati-hatian. Upaya pemerintah di dalam menekan penyebaran virus yang berbahaya ini terus dilakukan. Berbagai seruan dan himbauan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga etika batuk dan bersin terus ditekankan kepada masyarakat.

Jika semula merasa “terpaksa” dan “terlupa” memakai masker, hingga kini menjadi kebiasaan memakai masker setiap hendak bepergian.

Begitupun dengan menjaga jarak, meskipun sering terabaikan, akan tetapi kini telah banyak masyarakat yang saling mengingatkan. Akan tetapi tentunya kita juga harus memperhatikan di tengah-tengah masyarakat kita juga ada masyarakat yang berkebutuhan khusus, yaitu penyandang disabilitas yang karena kondisi keterbatasan yang dimiliki memaksa mereka untuk tidak mampu menjaga jarak seperti yang saat ini didengungkan yakni antara 1 hingga 2 meter. Mengingat keterbatasan yang mereka miliki, mereka membutuhkan bantuan dan sentuhan orang lain di sekitarnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sebagai orang yang memiliki keterbatasan, tentunya tidak jarang penyandang disabilitas membutuhkan bantuan orang lain yang berada di sekelilingnya. Penyandang Tunanetra misalnya. Tak jarang mereka membutuhkan bantuan orang lain saat hendak menyebrangi jalan raya, sebagai masyarakat yang berjiwa sosial, tentunya orang-orang di sekelilingnya membantu Tunanetra yang kesulitan menyebrangi jalan raya.

Proses menolong dan ditolong itu, tentunya kedua belah pihak saling berinteraksi, bahkan bersentuhan fisik. Misalnya bersentuhan tangan, atau Si Penolong memegang tongkat Tunanetra saat menyebrangi jalan raya.

Proses itu juga tentunya Si Penolong dengan yang Ditolong berjarak sangat dekat, dalam keadaan darurat seperti itu protokol kesehatan serrringkali tak lagi diperhatikan. Padahal kita tak tahu apakah orang yang menolong maupun yang ditolong telah terjamin bebas dari virus? Hal ini menjadi dilema, bagi sebagian masyarakat penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang berada di lingkungan yang setiap harinya banyak dijumpai penyandang disabilitas. Lingkungan sekolah luar biasa, lingkungan universitas yang terdapat mahasiswa disabilitas, maupun lingkungan instansi pekerjaan yang mempekerjakan disabilitas.

Sebagai warga negara yang baik, tentunya tak mungkin apabila ada orang yang kesulitan kita hanya sekedar mendiamkan, tanpa berbuat apapun. sebagaimana bunyi sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan menolong sesama, membantu saudara kita yang kesulitan. Haruskah kita menjadi orang yang tak perduli sesama karena adanya pandemi ini? Tentunya tidak.

Sebagaimana  ALLOH SWT berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat (2), yang artinya: “Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.”

Melihat sila kelima di dalam ideologi negara kita Pancasila, serta melihat kutipan Al Qur’an surat Al-Maidah Ayat (2), maka hendaknya kita selalu perduli sesama, menolong saudara kita yang lagi berada didalam kesulitan. Terlebih menolong penyandang disabilitas yang hendak pergi ke tempat belajar, saat mulai pembelajaran tatap muka nanti. Menolong penyandang disabilitas yang hendak ke tempatnya bekerja, untuk mencari nafkah. Namun, selagi virus ini masih ada, amankah kita untuk saling tolong menolong?

Hal ini perlu juga mendapat perhatian pemerintah karena bagaimanapun juga keselamatan dan kesehatan penyandang disabilitas dan orang-orang disekelilingnya menjadi hal yang harus diperhatikan. Mengingat data  Badan Pusat Statistik 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5 persen (Kemensos.go.id)

Jika dikaitkan dengan sila kedua pada ideologi negara kita Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, maka hal ini berlaku bagi siapapun termasuk bagi penyandang disabilitas. Guna menjadikan manusia yang beradab, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, berhak bersosial, berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan saat menjalani aktifitas di masa pandemi.

Untuk itu, peranan pemerintah sangat penting di dalam mengedukasi masyarakat disabilitas, dan masyarakat yang kesehariannya sering mmenjumpai penyandang disabilitas. Bagaimana agar supaya penyandang disabilitas merasa aman ketika menjalani aktifitasnya saat segalanya kembali dimulai secara luring (luar jaringan/tatap muka/offline), termasuk dalam proses pembelajaran  dan dalam melakukan pekerjaan (bekerja).

Mengingat bahwa virus ini masih ada, penyandang disabilitas dan orang-orang di sekelilingnya yang banyak menjumpai penyandang disabilitas setiap harinya, bisa menjadi kalangan masyarakat yang lebih rentan terpapar virus. Baik penyandang disabilitas yang membutuhkan pertolongan saat menjalani aktifitas, maupun orang yang menolongnya.

Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat maupun daerah di dalam menangani masalah ini sangat penting. Sarana umum yang ramah disabilitas sebaiknya lebih ditingkatkan, agar penyandang disabilitas dapat menjalankan aktifitasnya lebih mudah, sehingga tak terlalu bergantung dengan orang-orang di sekitarnya. Misalnya, tempat cuci tangan di tempat umum seperti sekolah, kampus dan tempat ibadah, serta kantor-kantor yang terdapat penyandang disabilitas sebaiknya berada di tempat yang mudah di akses kursi roda, dan mudah dihafal oleh penyandang Tunanetra.

Penyandang disabilitas Indonesia sangat mengharapkan solusi terbaik dari pemerintah dan kepedulian seluruh elemen bangsa, karena penyandang disabilitas juga berhak turut berpartisipasi di dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045.

Penulis:Dr. Ira Alia Maerani (dosen FH Universitas Islam Sultan Agung), danMohammad Aenul Yaqin (mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Islam Sultan Agung)

Suarabaru.id

The post Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

Ya, pesan seorang ibu akan selalu diingat siapa saja. Karena perempuan dianggap memiliki ketangguhan, dan mampu mengisi celah kehidupan dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun.

Hal itu seperti diungkapkan Kepala Pusat Kependudukan, Perempuan, Perlindungan Anak (PKPPA)-Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPGRIS, Dr Arry Handayani SPsi MSi, dalam webinar dan launching ‘Book Chapter, Dinamika Masyarakat di Masa Pandemi’, Rabu (15/9/2021).

BACA JUGA: Kapolres Wonosobo Sambut Baik Kiprah Forum Pemuda 86

Dia menambahkan, pandemi covid-19 yang makin berkembang dengan varian baru itu, menimbulkan berbagai masalah. Antara lain, kelelahan mental karena ketidakpastian berakhirnya pandemi, dan juga adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta beberapa hal lainnya.

”Individu yang memiliki mental sehat, akan mampu mengatasi masalah dengan cara efektif dan bertanggungjawab terhadap setiap perilakunya. Sebaliknya bila kesehatan fisik memburuk, sulit berkonsentrasi, emosional, cemas berlebihan, akan menjadi stres, depresi, hingga bertindak kriminal,” kata Arry dalam penjelasannya.

Sementara itu pembicara lainnya, Untari Narulita Madyar Dewi SIP MHI, menyajikan hasil penelitian yang dilakukan beberapa perguruan tinggi, tentang dampak covid-19 terhadap peran perempuan di Asia Tenggara. Penelitian itu dilakukan pada 30 Januari 2020, usai WHO mendeklarasikan corona virus di Cina, sebagai pandemi global.

BACA JUGA: Kunjungi Posko TMMD, Dandim Ingatkan Agar Anggota Berbaur Dengan Masyarakat

”Asia Tenggara dekat dengan Cina, sehingga aktivitas bisnis, pariwisata, bahkan ekspor impor terkoneksi secara langsung,” ujar staf pengajar jurusan Hubungan Internasional Fisipol Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta itu.

Dari hasil penelitian itu diketahui, antara lain implikasi dalam aspek kesehatan perempuan di Asia dan Pasifik, mengalami kesehatan mental dan emosional. Perempuan lebih sedikit menerima informasi terkait covid-19 daripada laki-laki.

Implikasi dalam aspek pekerjaan, banyak perempuan yang bekerja di sektor informal harus kehilangan pekerjaannya. Perempuan mengalami penurunan upah dalam pekerjaan daripada laki-laki. Selain itu, adanya peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

BACA JUGA: Buruh Rokok Kudus Bakal Terima BLT Rp 300 Ribu/Bulan, Dicairkan Lewat Setda

Teknologi dan komunikasi digital, menjadi sarana utama selama covid-19, namun tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap komunikasi digital itu.

Data dari Global System for Mobile Communication Associations (GSMCA) menjelaskan, isu ‘mobile gender gap’ masih sangat substansial. Misalnya di Indonesia, sebanyak 8 persen perempuan tidak memiliki akses terhadap telepon genggam/ponsel.

Dengan rendahnya informasi yang diperoleh kaum perempuan terkait upaya preventif pencegahan covid-19, berdampak pada peran mereka dalam melindungi dan menjaga keselamatan keluarga di masa pandemi ini.

BACA JUGA: Peserta Vaksin Covid-19 yang Digelar Partai Nasdem Wonosobo Membludak

Webinar yang digelar kerja sama antara PKPPA-LPPM Upgris Semarang dengan PSW Unisri itu, dipandu Yuli Kurniawati Werdiningsih SS MA.

Kontributor peneliti selain dari Upgris dan Unisri, ada juga dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang, Universitas Syiah Kuala, USM, Universitas Trunajaya, Universitas Bandung, dan Universitas Portsmouth.

Humaini-Riyan

The post Perempuan Dianggap Miliki Ketangguhan dan Mampu Isi Celah Kehidupan appeared first on SuaraBaru.id.

Per 1 Juli 2021, Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan program  vaksinasi Covid-19, di mana anak usia 12 hingga 17 tahun juga perlu mendapatkan vaksinasi sebagai ikhtiar perlindungan terhadap risiko penularan Covid-19.

Yang menjadi persoalan, ketersediaan vaksin belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali para pelajar maupun para tenaga pengajar (guru) di semua sekolah.

Di satu sisi, anak di bawah usia 12 tahun (di luar usia vaksinasi) juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan dari risiko penularan Covid-19 sekaligus untuk menyelamatkan pendidikan mereka.

Ketua Himpunan Pendidik dan tenaga Kependidikan Anak usia Dini (Himpaudi) Jateng, Dedy Andriyanto, saat webinar ‘Menyelamatkan Pendidikan Anak di masa Pandemi’, yang digelar Akatara dan Jurnalis Sahabat Anak bersama UNICEF, Sabtu (14/8/2021), mengatakan kalau perlindungan dan pendidikan anak di saat pademi sangatlah penting.

“Pandemi memang membuat dunia pendidikan ikut terpuruk, tetapi kita juga harus bisa bersama- sama berbuat agar pendidikan anak- anak tidak terhenti,” katanya.

Menurutnya, Covid-19 telah membuat perubahan besar, tak terkecuali paradigma pendidikan di negeri ini. Mulai dari orang tua yang mendadak harus berperan sebagai pendidik hingga bagaimana pendidikan harus menyesuaikan dengan situasi yang belum sepenuhnya aman dari pandemi.

Untuk itu cara pandang dan cara berpikir tentang pendidikan harus diubah agar pendidikan anak – anak bisa diselamatkan. Karena anak merupakan generasi emas bangsa di masa yang akan datang.

Dedy menambahkan, yang diperlukan anak di masa pandemi adalah perlindungan. Bentuk perlindungan bisa didapatkan dari program vaksinasi Covid-19 (bagi yang telah memenuhi ketentuan) maupun dari apa yang seharusnya didapatkan anak.

Misalnya dari asupan gizi yang baik, pemenuhan kesejahteraan kesehatan yang lain dan juga menjaga agar anak tidak mendapatkan toxic stress.

“Karena itu, perlindungan dan perhatian akan menjadi imun yang kuat bagi anak- anak,” ungkapnya menjelaskan.

Di dalam organisasi, lanjut Dedy, Himpaudi juga melakukan berbagai upaya dan kegiatan bersama, gotong royong, saling membantu untuk menguatkan para pendidik dalam menyelamatkan pendidikan anak usia dini.

Termasuk saling memotivasi, menguatkan dan tetap tidak lupa berinovasi. Sehingga pada saat  menghadapi next new normal nanti, pendidikan anak – anak tetap siap dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

“Perlu diketahui anak- anak harus mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan. maka pendekatan budaya menjadi salah satu kiat untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak- anak dan itu yang dilakukan di Himpaudi saat ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan webinar ini, Pengamat Pendidikan Universitas Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Dr Ngasbun Egar MPd, melihat permasalahan ini dari sudat pandang Sosiologi Pendidikan

Menurutnya, kekhawatiran masyarakat terkait nasib sekolah anak – anak di masa pandemi ini akhirnya membuat beberapa lapis masyarakat mendadak mempunyai sikap “untung rugi” terhadap pendidikan jarak jauh selama ini dilakukan.

Dari perspektif Sosiologi Pendidikan, adanya sikap dan pandangan “untung-rugi” menjadikan sebagian anggota masyarakat melihat proses pendidikan –pada masa pandemi Covid-19, ketika  akan-anak harus belajar di rumah– sebagai sesuatu yang merugikan.

Menurutnya, itu hal yang wajar jika pandangan tersebut tidak sekedar berorientasi ekonomi, karena anak – anak tidak mendapatkan hak pendidikannya secara optimal. Maka ini sebagai pertanda orang tua harus memberikan perhatian yang lebih baik terhadap pendidikan anaknya.

Tetapi jika orang tua berpandangan bahwa mereka ‘dirugikan’ karena anaknya belajar di rumah tetapi mereka harus tetap membayar iuran sekolah, tentu ini tidak bisa dibenarkan.

“Karena betapapun anaknya belajar dari rumah, tentu mereka tetap mendapatkan pendidikan, meskipun tidak bisa optimal,” katanya.

Maka sinergi antara keluarga (orang tua), para pendidik di sekolah serta masyarakat menjadi penting di masa pandemi Covid-19. Harus disadari bahwa kondisi ini merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki, tetapi ini harus disikapi guna mendapat win- win solution.

Misalnya untuk anak PAUD/ TK, perlu mengupayakan komunikasi intensif antara guru/ sekolah dengan orang tua melalui pertemuan- pertemuan virtual terjadwal untuk merumuskan bersama kegiatan belajar untuk anak- anak.

Atau merancang program bersama antara orang tua dan guru untuk kegiatan belajar anak. Di sisi lain, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pendidikan sebagai investasi. Sehingga akan mendorong masyarakat untuk peduli pada keselamatan dan kesehatan anak- anaknya.

“Kalau kemudian ada orang tua, sekolah dan masyarakat termasuk tokoh masyarakat serta tokoh pendidikan yang bertanggung jawab kepada pendidikan anak, maka harus dipahami sebagai bentuk kerjasama yang kita yakini akan bisa meringankan tugas bersama,” jelasnya.

Di lain pihak, organisasi profesi guru seperti PGRI, IGTKI, Himpaudi dan lainnya, juga perlu meningkatkan perannya, antara lain dengan memberikan pendamping, pelatihan kepada para guru untuk meningkatkan kompetensi dan terus berkreasi / berinovasi.

Khususnya dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif, mudah, menarik bagi anak, tidak membebani orang tua guna mengantarkan anak pada tujuan pendidikannya.

“Semangat dan motivasi mendidik para guru harus terus tumbuh, jangan kendor dan mampu menjadi inspirasi bagi anak-anak dan orang tua dalam melayani hak pendidikan anak di masa pandemi,” tambah Ngasbun.

Narasumber lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Karanganyar, Agam Bintoro, menyampaikan, dalam konteks pandemi Covid-19, perlindungan merupakan hak yang harus didapatkan anak.

Menurutnya, pendidikan di masa pandemi telah mejadikan persoalan pemberian hak – hak anak juga semakin kompleks. Ada kendala psikologis maupun teknis ketika pendidikan mendadak berubah menjadi daring.

“Kendala teknis dipusingkan dengan bagaimana kesulitan mencari sinyal, kendala psikologis bagaimana mental dan semangat belajar anak merosot. Terlebih peran pendidikan bergeser dari sekolah ke rumah atau lingkungan keluarga,” jelasnya.

Menghadapi situasi tersebut, Kabupaten Karanganyar membentuk gugus tugas untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang melibatkan lintas OPD. Ada lima klaster yang mendapat perhatian gugus tugas.

Meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan lingkungan pengajaran alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.

“Pemkab Karanganyar juga menyiapkan program percepatan vaksinasi, yang salah satunya juga akan menyasar stakeholder pendidikan. Sehingga perlindungan terhadap kegiatan pendidikan dapat segera diwujudkan,” jelasnya.

Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan webinar ini diawali dengan penayangan Wayang Kancil dengan judul ‘Kala Kancil Antre Vaksin” yang dimainkan oleh Sanggar Seni Sarotama, Asal Kabupaten Karanganyar.

Kepala Perwakilan UNICEF Surabaya, Ermi Ndoen, juga merespon positif pagelaran wayang virtual yang dimainkan oleh dalang cilik, Muhammad Raffiandra Alvaro, murid yang masih duduk di kelas 4 SD tersebut.

Menurutnya, pendekatan dari sisi budaya merupakan sebuah inovasi dalam mengkampanyekan perlindungan anak dari pandemi Covid-19 dan UNICEF sangat mengapresiasi anak – anak masih memiliki semangat besar mempertahankan budayanya.

Terlebih, kesenian wayang tidak hanya sekedar tontonan, namun juga syarat nilai – nilai tuntunan melalui berbagai katrakter para tokohnya.

“Tak hanya itu, di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kesenian wayang pun juga bisa dimainkan secara virtual,” tegas Ermi.

The post Pendidikan Anak dan Perlindungannya Saat Pandemi Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Umi Azizah ketika menyampaikan pengarahan pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi PPKM Darurat tingkat Kabupaten Tegal Minggu malam 18 Juli 2021 di pendopo rumah dinas.

Hadir pada kesempatan itu Dandim 0712 Tegal Letkol Infanteri Sutan Pandapotan Siregar, SIP, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Bimo Budi Hartono, SH, MH dan Kapolres Tegal yang diwakili Wakapolres Kompol Didi Dewantoro.  Serta diikuti oleh Kepala OPD terkait antara lain Asisten Sekda Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Satpol PP, Dishub, Kominfo, Kesbangpol , Dinas Sosial, Kemenag dan lainnya.

Menurut Umi, penajaman strategi yang keempat adalah peningkatan pemahaman masyarakat yang utuh tentang maksud tujuan penyekatan jalan dalam rangka PPKM Darurat, melalui cara cara yang edukatif dan humanis.  Strategi kelima, khusus masjid yang strategis di tepi jalan agar didekati takmirnya agar untuk sementara waktu tidak digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat Idul Adha.

Keenam, tidak kalah pentingnya strategi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat   oleh para camat/kades/tokoh-tokoh  ormas bahwa persoalan covid adalah masalah kita bersama. “Para camat dan kades saya minta agar berkoordinasi kepada tokoh-tokoh ormas yang menjadi panutan masyarakat guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa  kita harus  bersama sama mengatasi pandemi ini,“ tegas Umi Azizah.

Ditambahkan, penajaman  selanjutnya adalah strategi komunikasi yang empati dan kasih sayang kepada masyarakat oleh seluruh aparat. Misalnya seperti dilakukan Kepala Dinas Porapar dan jajarannya dengan ikut membeli dan  menjualkan sayur dan buah-buahan milik pedagang obyek wisata guci. “Serta gerakan Bela Beli Produk Petani  dan Beli Produk Lokal warga Kabupaten Tegal,” tambahnya.

Kepada jajaran ASN di lingkungan Pemkab Tegal, Bupati minta untuk segera di koordinir gerakan mengumpulkan sebagian rejekinya untuk membantu masyarakat yang saat ini sangat terdampak dengan pandemi covid khususnya pemberlakuan PPKM Darurat.

Bupati Umi Azizah yakin, dengan kerja sama, sinergi, kebersamaan dan pemahaman bersama antara TNI, Polri , Pemda, ASN, Camat, Kades dan tokoh tokoh masyarakat persoalan pandemi covid 19 ini akan bisa diatasi bersama.

Pada kesempatan itu Bupati juga mengapresiasi langkah, tindakan dan kerja sama semua pihak TNI, Polri, jajaran Pemda dan  tenaga kesehatan yang terus  berupaya keras mengatasi  persoalan masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Arif Rahman

The post Bupati Tegal Pertajam Strategi untuk Tekan Laju Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

TEGAL (SUARABARU.ID) – Objek Wisata (OW) di Kota Tegal, Jawa Tengah pada Minggu (27/6/2021) tetap buka. Seperti salah satu OW Pantai Alam Indah (PAI) tetap buka menerima warga yang ingin menghabiskan hari libur di Pahtai.

“Kondisinya normal tidak ada lonjakan pengunjung. Pengunjung PAI didominasi dari dua daerah yakni Kabupaten Brebes dan dari Kabupaten Tegal,” kata Kabid Pariwisata Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Kota Tegal, Maman Suherman saat dikonfirmasi Minggu (27/6/2021).

Maman mengatakan, hasil pantauan diperkirakan sekira 500 – 700 pengunjung. Jumlah tersebut tergolong sepi. Karena area PAI seluas 15 hektar bisa menampung 6.000 pengunjung.

“Di pintu masuk kami tetap memberi peringatan terhadap prokes dan meyakinkan terhadap pengunjung agar selalu memakai masker,” ujar Maman.

Dengan harga tiket masuk (HTM) Minggu untuk dewasa sebesar Rp 3.000 dan anak-anak Rp 2.000. Retribusi kendaraan masuk untuk jenis mobil atau roda empat sebesar Rp 2.000 dan sepeda motor roda dua Rp 1.000. Fasilitas yang ditawarkan dermaga apung yang masih menjadi idola.

“Untuk melihat kesan tidak kumuh, Walikota Tegal memerintahkan semua ayunan di lapak pedagang dilepas,” katanya.

Disinggung terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) termasuk penutupan OW Wisata, Maman mengatakan, berdasarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Tegal tentang PPKM Nomor 433/015 tempat wisata tetap buka dengan menerapkan prokes yang ketat.

“Pengunjung dibatasi hanya 30 persen kapasitas normal, buka mulai pukul 06.00 sampai dengan 15.00,” ungkap Maman.

Nino Moebi

The post OW PAI Kota Tegal Minggu Tetap Buka appeared first on SuaraBaru.id.