“Lima besar pengguna layanan di MPP, paling banyak ada Disdukcapil sebanyak 15.002, DPMPTSP sebanyak 6.191, Dinkes sebanyak 5.703, Disnakerin 2.644, dan PT Taspen 923,” kata

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Tegal, Sartono Eko Saputro dalam refleksi satu tahun MPP Alaya Sewagati.

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, meluncurkan Si Cantik Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) dan Super Mas (Surat Peminjaman Ruang MPP Alaya Sewagati) di MPP Alaya Sewagati.

Peluncuran aplikasi dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekretaris Daerah, Agus Dwi Sulistyantono, Perwakilan Forkopimda, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal.

Wali Kota Tegal menyatakan mendukung pelayanan terpadu di MPP Kota Tegal. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meringkas jalur birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

“Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kemudahan layanan, Kota Tegal juga menjadi pilot project penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Nasional, dengan layanan utama berupa layanan izin kesehatan, khususnya surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis,” ujar Dedy Yon.

Wali Kota Tegal juga mengapresiasi dengan adanya launching digitalisasi layanan DPMPTSP dalam rangka mendukung program 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal yakni Si Cantik Cloud, merupakan aplikasi berbasis cloud yang digunakan bagi layanan perizinan terpadu untuk 25 jenis perizinan Non OSS dan Super Mas yang merupakan digitalisasi mekanisme peminjaman ruang di MPP Alaya Sewagati.

“Saya sangat mengapresiasi inovasi ini dan berharap dengan adanya program-program ini, MPP Alaya Sewagati akan semakin maju dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Tegal,” tutup Dedy Yon.

Sutrisno

The post Setahun, MPP Kota Tegal Layani 35.987 Pengguna appeared first on SuaraBaru.id.

Dari pihak Pemerintah Kota Surakarta, hadir Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo dan Kepala Subbagian Administrasi dan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta, Parjiman. Sementara itu, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, Martha Sari Wandoyo hadir mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo.

Mengawali rapat, Parjiman memaparkan hasil monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah di MPP Kota Surakarta.

“Jumlah pengguna layanan kekayaan intelektual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2023 sebanyak 308 pengguna layanan, Tahun 2024 sebanyak 430 pengguna layanan, dan Tahun 2025 hingga 28 Februari sebanyak 35 pengguna layanan,” jelas Parjiman.

“Berdasarkan data tersebut, DPMPTSP Kota Surakarta merasa sangat perlu untuk memperpanjang nota kesepakatan agar layanan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah tetap hadir di MPP Kota Surakarta,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Martha menyampaikan bahwa pengguna layanan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah di MPP Kota Surakarta merupakan salah satu yang terbanyak dari seluruh MPP yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah.

“Kemenkum melalui Kanwil Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang terbaik dan menjangkau lebih luas tidak hanya warga Kota Surakarta namun juga masyarakat di Kabupaten di sekitar Kota Surakarta,” terang Martha.

“Hal ini menjadi prioritas tersendiri bagi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah untuk memperpanjang penyelenggaraan layanan di MPP Kota Surakarta,” lanjutnya di Ruang Rapat Bagian Tata Pemerintahan Kota Surakarta.

Harapannya, kehadiran layanan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah di MPP Kota Surakarta dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi terkait Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Administrasi Hukum Umum.

Dengan penjelasan yang telah disampaikan kedua belah pihak, disepakati bahwa kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada MPP Kota Surakarta diperpanjang.

Setelah kesepakatan tercapai, rapat dilanjutkan dengan pembahasan pasal per pasal yang difasilitasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Surakarta utamanya terkait tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak serta penyesuaian kebutuhan dan kebijakan pemerintah.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng dan Pemkot Surakarta Bahas Perpanjangan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Layanan di MPP appeared first on SuaraBaru.id.

“Pada siang ini kita bersama-sama menyaksikan akad nikah bapak Hadi Purwanto dan ibu Nur Hidayati, ini kali kedua pernikahan dilaksanakan di sini setelah launching balai nikah beberapa waktu lalu,” ucap Kepala DPMPTSP Brebes Tety Yuliana.

Tety mengatakan, balai nikah merupakan wujud keberadaan Pemkab Brebes dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat. Ini juga inovasi MPP sinergi bersama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Brebes.

“Ke depan saya berharap layanan ini dapat bermanfaat dan membantu masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan khususnya warga Brebes,” terangnya.

Lanjut Tety, untuk tahapannya warga yang ingin menikah mendaftarkan pernikahan di KUA masing-masing, selanjutnya dapat berkoordinasi dengan pihak MPP untuk pelaksanaan akad nikah secara gratis.

“Pernikahan merupakan ibadah yang membahagiakan, semoga kedua mempelai dapat menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rohrnan hingga maut memisahkan,” tutupnya.

Diketahui Hadi Purwanto merupakan warga Desa Kemukten dan Nur Hidayati warga Desa Lemahabang Kecamatan Tanjung. Akad nikah disaksikan Kasdim 0713/Brebes Mayor Inf Drs Abdul Azis Lallo, Camat Tanjung dan keluarga masing-masing mempelai.

Sutrisno

The post Nikah di MPP Brebes, Hadi dan Nur Jadi Pasangan Sah appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk Komunikasi dan informasi (Kominfo) terkait jaringan kita lihat cukup baik. Hanya saja memang ke depan dibutuhkan jaringan optik apabila bisa ditarik dari seberang jalan akan lebih maksimal. Untuk menarik jaringan optik tersebut, Dinas Kominfo masih membutuhkan anggaran di 2024 di ubahan sebesar Rp 200 juta untuk kebutuhan optik dan menopang kegiatan IT yang ada di MPP,” terang Enny.

Secara umum, jaringan sudah bisa digunakan dan dimanfaatkan menurutnya sudah bagus. “Tadi kita coba tanyakan kepada beberapa layanan yang ada jaringan internetnya bagus,” ujarnya.

Hanya saja kata Enny butuh backup jaringannya yang belum punya. Apabila backup jaringan di 2024 bisa masuk di ubahan maka kedepan semua pelayanan sudah aman.

Selain soal jaringan IT, Enny juga menyoroti terhadap Dinas PUPR Kota Tegal. MPP sudah bagus tapi, di area halaman belum selesai maksimal. Halaman masih tanah, masih ada genangan air, membuat tidak nyaman.

“Kami berharap DPUPR Kota Tegal meanggarkan untuk finishing halaman, agar masyarakat yang akan mengurus perijinan di MPP menjadi nyaman,” ujar Enny.

Kunjungan lapangan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Enny Yuningsih bersama anggota Bayu Arie Sasongko ST MM, Satori SE, dan Eko Patrio. Ikut mendampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Tegal, Drs Markus Wahyu Priono beserta jajaran.

Sutrisno

The post DPRD Kota Tegal Usulkan Rp 200 Juta untuk Jaringan Komunikasi di MPP appeared first on SuaraBaru.id.

Sama seperti MPP di kota lainnya, Kemenkumham Jateng menghadirkan beberapa layanan di dalamnya. Antara lain pelayanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, imigrasi, dan lain sebagainya.

Kepala Kanwil yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan mengatakan, Kemenkumham Jateng terus berupaya untuk meningkatkan kecepatan serta kemudahan layanan bagi masyarakat, salah satunya yakni hadir di seluruh MPP di Jateng.

“Kami akan terus berperan aktif mengambil bagian dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat disini (MPP),” terangnya.

“Kami harap masyarakat Tegal dan sekitarnya bisa memanfaatkan layanan yang kami buka disini seperti imigrasi dan kekayaan intelektual,” sambungnya.

Walikota Tegal yang meresmikan secara langsung mengajak kepada seluruh tamu undangan untuk bersyukur dengan adanya MPP ini. Ia juga meminta jajaran imigrasi untuk bisa memberikan layanan maksimal disini.

“Saya mohon imigrasi bisa membuka layanan pembuatan paspor disini, sehingga masyarakat Tegal kalau mau buat paspor tidak perlu keluar daerah,” ujar Dedy.

Diketahui sebanyak 39 instansi dan lembaga turut andil membuka total 127 layanan publik di MPP yang terletak di Jl. kolonel Sugiono ini.

Alaya Sewagati sendiri berarti rumah pengabdian yang dimaknai gedung pemerintahan untuk mempermudah akses pelayanan publik di Kota Tegal dan sekitarnya.

Kegiatan ini dibarengi dengan peresmian proyek strategi nasional (stranas) lainnya, antara lain gedung sekolah dasar, rumah pompa, dan pembangunan kawasan ex bina marga.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Hadirkan Layanan di MPP Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita bisa menyaksikan harapan masyarakat Kota Tegal untuk segera memiliki gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) akan segera terwujud. Hari ini kita melihat langsung di lokasi bahwa proses pembangunan MPP telah selesai dan siap diresmikan oleh Walikota Tegal,” kata Sekda Kota Tegal drg Agus Dwi Sulistyantono MM, di sela peninjauan di lokasi MPP, Jumat (19/1/2024).

Pihaknya akan minta waktu kepada Walikota Tegal, Dedy Yon Supriono untuk diagendakan meresmikan gedung MPP bersama proyek-proyek strategis lainnya, pada akhir Januari 2024 ini.

Nantinya ada 39 instansi yang akan mengisi gedung MPP. Sekda berharap Mal Pelayanan Perizinan akan lebih mudah, masyarakat juga akan mendapat manfaat dari perizinan sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Satu hal yang patut kita harapkan bahwa masyarakat pun dari kemanfaatan ini akan menimbulkan multi efek yang sangat tinggi dan banyak sehingga iklim investasi usaha serta ekonomi di Kota Tegal semakin maju,” harap Sekda Agus.

Sesuai dengan kontrak awal MPP selesai 29 Desember 2023, dan selesai 100 persen pada 13 Januari 2024. Penambahan waktu dan dendanya 15 harinya. Sedangkan angka denda sebesar Rp 17.800.000 per hari dikalikan 15 hari menjadi Rp 267 juta, dan itu sudah dibayarkan.

Sesuai di RAB dan perencanaan awal memang dengan keterbatasan anggaran lantai 4 dan 5 meninggalkan jaringan. Seperti jaringan internet, listrik, pompa, hidran, mekanikel elektrikel, plavon, dan dinding. “Itu pekerjaan yang belum dikerjakan lantai 4 dan 5,” kata Heru.

Untuk pekerjaan landscap, pendukung di luar gedung terutama parkir, taman dan lainnya belum tercover.

Di luar anggaran Rp 19,7 Miliar memang ada pekerjaan lagi berupa dua paket untuk jaringan. Di luar gedung ada pengadaan mebelair masing-masing Rp 200 juta per lantai. “Jadi totalnya dengan mebeler dan lainnya Rp 20,7 Miliar,” terang Heru.

“Hari ini kita bisa menyaksikan dengan dibuktikan bersama sekda dan menyampaikan bahwa kualitas pembangunan sesuai RAB dan berfungsi sebagaimana mestinya,” tutup Heru.

Sutrisno

The post Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Tegal Segera Diresmikan appeared first on SuaraBaru.id.

Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal, Heru Prasetya S.STP menyampaikan, sesuai kontrak 29 Desember 2023 merupakan batas terkahir kontraktor menyelesaikan pembangunan proyek Mall Pelayanan Publik Kota Tegal.

Setelah  dihitung dengan MK dan tim teknis yang bisa nilai serta bisa diterima bahwa progres pekerjaan dikisaran angka 80 persen. “Target kita sebenarnya di angka 90-95 persen. Jadi kekurangan 15 persen pekerjaan yang belum diterima kita meliputi pekerjaan lift 4 persen, ACP 3 persen, mesin pompa keseluruhan 3 persen, dan sisanya mekanik elektrik yang kecil-kecil,” kata Heru.

Heru menegaskan, karena ini menyangkut keselamatan dan azas kemanfaatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan saran dan merekomendasikan untuk memberikan tambahan waktu sekitar 10 hari.

Heru berharap rencana awal pengajuan 10 hari tapi tetap dikaji MK agar pekerjaan benar-benar tuntas 100 persen, fisik berfungsi optimal, keselamatan juga terjamin, dan kemanfaatannya juga benar-benar digunakan. “Karena kita tahu bersama bahwa tahun depan sudah tidak ada lagi anggaran untuk penyelesaian ini,” ujarnya.

Terkait dengan denda Heru menyampaikan per hari ini sudah dikenakan denda. Per 1.000 x nilai kontrak, dikurangi pajak, kalau dihitung sekitar Rp 17 juta per hari, dan itu sudah ditetapkan. Jadi dalam hal ini Pemerintah Kota Tegal tidak dirugikan. Dalam artian pembangunan 100 persen, pembayaran sesuai dengan angka, dan rekanan dikena denda keterlambatan pekerjaan. “Pertimbangannya adalah azas kemanfaatan,” tegas Heru.

Heru mengaku awalnya 31 Desember 2023 harus selesai karena pertimbangannya jabatan Wali Kota Tegal berkahir juga 31 Desember 2023 yang ternyata sesuai putusan Mahkamah Konstitusi mundur jadi akhir Maret 2024.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, nantinya ada dua kegiatan yakni lounching gedung dan lounching pelayanan yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024 mendatang.

Sutrisno

The post BPK Rekomendasikan Perpanjangan Waktu Pembangunan MPP Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dari PT Maksi Solusi Enjinering (MSE) Farih mengatakan, saat ini pekerjaan tinggal penyelesaian di tangga atap lantai 5. “Untuk pemasangan, pintu dan jendela sedang berjalan dan targetnya selesai, pada 17 Desember 2023,” kata Farih

Untuk saat ini sedang berjalan pemasangan jaringan listrik, disel pekerjaan ditargetkan selesai, pada 24-25 Desember 2023. “Untuk keseluruhan pekerjaan ditargetkan selesai di tanggal 24 dan 25 Desember. Karena harus bisa launching di 27 Desember 2023 mendatang,” katanya.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal, Heru Prasetya S.STP mengatakan, di MPP nantinya akan ada 35 pelayanan yang tersedia, seperti pengurusan paspor, pernikahan, data kependudukan, dan pengurus layanan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat.

“Di lantai 1 dan 2 digunakan untuk pelayanan, lantai 3 dan 4 untuk kantor DPMPTSP, dan lantai 5 untuk aula pertemuan,” terangnya.

Heru menjelaskan, target 100 persen pekerjaan pembangunan MPP pada 27 Desember 2023 mendatang, lantai 1, 2 dan 3 sempurna. Sedangkan lantai 4 dan 5 sudah ada tutup dinding luar dan granit, tetapi tanpa plafon dan instalasi.

“Untuk lantai granit sudah ada ditempat bahkan life beserta komponennya juga sudah ada ditempat, tinggal menunggu pemasangan jaringan dan instalasi begitu selesai langsung dipasang,” terang Heru.

Dijelaskan, angka anggaran pagu pertama sebesar Rp 21 miliar, ditawar jadi Rp 19,7 miliar. Itu memang di RAB dan DPA-nya belum sempurna. Jadi meninggalkan kekurangan plafon di lantai 4 dan 5.

Sutrisno

The post Mall Pelayanan Publik Kota Tegal Segera Diresmikan appeared first on SuaraBaru.id.

“DPUPR diminta untuk segera memberikan peringatan kedua atau selanjutnya kepada kontraktor bersangkutan. Kemudian ada beberapa langkah yang perlu disiapkan untuk meantisipasi mangkraknya proyek MPP,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tegal, Sisdiono, Selasa (10/10/2023).

Disampaikan, kalau memang nanti tidak bisa dilaksanakan oleh kontraktor maka perlu antisipasi dari Pemerintah Kota Tegal khusunya DPUPR. Antisipasi itu antara lain, bahwa Pemkot Tegal harus menurunkan Tim Inspektorat untuk memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Benarkah sudah mencapai 17 persen atau lebih, atau kurang. Hal itu dilakukan untuk antisipasi apabila nantinya terjadi putus kontrak.

Yang lain, bahwa hasil turuntangannya inspektorat bisa juga dimanfaatkan untuk kegiatan selanjutnya apabila putus kontrak. “Saya berharap tidak putus kontrak, tapi bisa dilanjutkan agar selesai tepat pada waktunya yakni para 28 Desember 2023 mendatang,” pinta Sisdiono.

Harapan tersebut menurut Sisdiono juga harus diantisipasi kalau harapan itu tidak tercapai. Penanganan oleh inspektorat, sehingga inspektorat memiliki data terkait pemeriksaan pekerjaan di MPP.

Kenapa disampaikan seperti ini, kata Sisdiono, karena MPP adalah program unggulan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriono yang akan berkahir masa jabatannya pada 31 Desember 2023. “Saya sebagai Partai pengusung tidak rela kalau kemudian Wali Kota ini meninggalkan pekerjaan yang mangkrak. Dan mangkraknya disebabkan karena stafnya yang kurang bisa bekerja,” pungkas Sisdiono.

Plt Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal, Heru Prasetya saat dikonfirmasi menegaskan, pihaknya telah melayangkan peringatan kedua Show Cause Meeting (SCM) rapat pembuktian ada keterlambatan pekerjaan konstruksi Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) terhadap kontraktor PT Artadinata Azzahra Sejahtera. “Sekarang sedang SCM dua,” singkat Heru.

Sesuai surat perjanjian kontrak Pejabat Pembuat Komitmen DPUPR Kota Tegal dengan pihak PT Artadinat Azzahra Sejahtera Jalan Semagu Susukan, Kabupaten Semarang, Pembangunan Gedung MPP Kota Tegal, Pekerjaan biaya sebesar Rp 19.777.777.777 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Mulai pelaksanaan 3 Juli 2023 dan selesai pada 29 Desember 2023 mendatang.

Sutrisno

The post DPUPR Kota Tegal Layangkan Peringatan Kedua kepada Kontraktor Pembangunan MPP appeared first on SuaraBaru.id.

The post Pembangunan MPP Kota Pekalongan Tahap II Dikebut appeared first on SuaraBaru.id.