Hal itu dikatakannya dalam jumpa pers akhir tahun 2022 di Mapolda Jateng, Kamis (29/12/2022).

Menurutnya, ada tren naik dan turun gangguan Kamtibmas di Jawa Tengah tahun ini. Untuk jumlah tindakan kriminal tercatat ada 9.666 kasus di Jateng selama 2022. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2021, yaitu 8.685 kasus.

“Tren gangguan Kamtibmas meningkat 10 persen dalam kasus kriminal. Dari analisis salah satunya yaitu karena sebelumnya dilakukan pembatasan kegiatan, begitu ‘keran’ dibuka, kebutuhan ekonomi mempengaruhi,” ungkap Luthfi.

Luthfi menyebut, untuk pelanggaran hukum atau tindak pidana ringan mengalami kenaikan 35,5 persen yaitu dari 272 kasus di tahun 2021 menjadi 368 kasus di tahun 2022.

“Untuk gangguan keamanan dan ketertiban menurun 49,6 persen, yaitu dari 4.804 kasus di tahun 2021 menjadi 2.419 kasus tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu sebanyak 27 orang berisiko mengalami kejahatan. Dalam selang waktu 58 menit 42 detik terjadi 1 kejadian kejahatan,” jelasnya.

Pihaknya juga mencatat kasus-kasus menonjol antara lain, penegakan hukum kelompok Khilafatul Muslimin 2 Agustus 2022, mutilasi di Kabupaten Semarang 26 Juli 2022, kemudian ledakan paket berisi petasan di kawasan asrama Brimob Sukoharjo 26 September 2022, terbongkarnya pabrik uang palsu di Sukoharjo 1 November 2022, dan lainnya.

Luthfi juga menyebut untuk penyelesaian perkara naik 3 persen. Dari 6.592 kasus yang diselesaikan tahun 2021 meningkat menjadi 7.559 kasus.

Sedangkan data angka kecelakaan, ia menyebut di Jawa Tengah meningkat sebanyak 26,5 persen. Terkait ETLE, selama 2022 sebanyak 1.086.634 kendaraan dipotret.

Sepanjang tahun 2022, pihaknya juga melakukan penindakan pada kendaraan over dimensi dan over load sebanyak 55.380 pelanggaran di wilayah Jateng.

Ning Suparningsih

The post Kapolda Menyebut, Ada Kasus-kasus Menonjol yang Terjadi di Jateng Selama 2022 appeared first on SuaraBaru.id.

“Advokat harus disumpah dulu sebelum mereka ber-acara di pengadilan. Tanpa ada sumpah tidak mungkin bisa jadi advokat, itu syaratnya,” tegas Charis kepada awak media di Pengadilan Tinggi Semarang, Rabu (9/11/2022).

“Dulu hanya Peradi yang mempunyai kewenangan, semua organisasi advokat berada di bawah Peradi semua. Namun seiring perkembangan jaman sejak 2015 sudah berubah. Semua organisasi advokat bisa mengajukan sumpah advokat,” ungkap Charis.

Dikatakan bahwa Mahkamah Agung telah membatasi dan melarang melaksanakan kegiatan (pengambilan sumpah) di luar (hotel-red).

Menurut Charis, tantangan Peradi yang paling berisiko adalah masalah perkara, karena perkara harus cepat diselesaikan. “Kami di Pengadilan Tinggi berusaha SOP kami untuk mempercepat penyelesaian perkara. Begitu perkara masuk, ada intervensi dari luar pun susah, karena sudah kami putus sebelum waktunya. Mau tanya siapa majelis hakimnya, baru mau tanya sudah kami putus,” kata Charis.

“Ada batas waktunya. Untuk batas waktu 3 bulan kami persingkat menjadi sebulan. Bahkan sebelumnya ketika saya tugas di Tanjungkarang kami singkat menjadi 21 hari, untuk mengurangi intervensi dari pihak luar,” tambahnya.

Charis mengimbau mudah-mudahan mereka (para advokat) sebagai penegak hukum yang sering bersentuhan dengan masyarakat betul-betul profesional. Karena jika salah satu aparat penegak hukum tidak profesional sangat susah. “Yang kita khawatirkan jika dia melanggar kode etik dan pindah organisasi, jadi repot,” tandasnya.

Ketua DPC Peradi Semarang, Kairul Anwar menyampaikan, dari DPC Semarang ada sekitar 100 orang yang ikut disumpah pada hari ini.

“Kami berharap mereka terus belajar memahami kode etik, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak melanggar hukum, karena pasca disumpah status mereka sudah menjadi aparat penegak hukum,. Jadi harus betul-betul mendalami, memahami dan paham bahwa kode etik adalah prioritasnya,” terang Kairul Anwar.

Dalam organisasi, DPC akan melakukan pengawasan. “Masyarakat sendiri akan melakukan kontrol. Jika ada advokat yang melanggar (tindakan advokat yang tidak benar), masyarakat bisa melapor ke DPC, dan DPC akan menindak lanjutinya,” tukasnya.

“Tapi saya percaya animo masyarakat yang berprofesi sebagai advokad ini luar biasa. Ini menunjukkan masyarakat sudah melek untuk belajar hukum,” imbuhnya.

Kairul Anwar sendiri mengimbau advokat harus mampu menurunkan egonya. “Kita jalankan profesi sesuai ketentuan. Untuk yang baru-baru harus terus belajar dan diskusi dari seniornya supaya dalam mejalankan tugas tidak melanggar hukum,” tandas Kairul.

Sementara itu salah satu advokat yang dilantik, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara X berterima kasih kepada Peradi yang sudah memberikan dukungannya.

Dia mengaku memilih profesi advokat ini karena sesuai dengan pendidikannya.

“Kebetulan pendidikan saya adalah hukum, jadi saya melanjutkan untuk menjadi advokat. Saya menjadi advokat ini ya sesuai dengan pendidikan saya,” ujar dia.

Dirinya juga mengaku memang bercita-cita untuk menjadi advokat. “Dan kebetulan usia saya 25 tahun, pas untuk mengikuti sumpah advokat yang harus berusia 25 tahun,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Dr. H. Hermansyah Dulaimi S.H., M.H mengucapkan selamat kepada teman-teman yang baru disumpah.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih percaya kepada Peradi, kepercayaan masyarakat terhadap Peradi masih tinggi,” tuturnya.

Dirinya berharap mereka bisa menjalankan profesinya sebaik mungkin.

Dijelaskan, bahwa sekarang semua informasi bisa diakses melaui online. Jadi advokat baru harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan teknologi. “Sekarang era keterbukaan. Tidak ada yang disembunyikan. Saya berharap mereka bisa menjalankan profesi dan menjalankan kode etik,” harapnya.

Ning Suparningsih

The post Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Menyebut, Tanpa Ada Sumpah Tidak Bisa Jadi Advokat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Minggu (30/10/2022).

Saat bersilaturahmi dengan KH Bahaudin Nursalim (Gus Baha) di Kragan Rembang, Kapolri menyebut sinergitas ulama dan Polri sangat penting bagi pemeliharaan Kamtibmas di Indonesia.

Dirinya menyebut, peran Polri tidak bisa dilepas dari ulama. Sinergitas umaro dan ulama dalam hal ini ulama dan Polri, diakuinya mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan besar nasional.

“Beberapa pengalaman membuktikan bahwa sinergitas ulama dan umaro dalam hal ini ulama dan Polri mampu mengatasi masalah besar seperti permasalahan Covid-19,” ungkap Kapolri.

Dirinya berharap sinergitas ulama dan Polri terus berlanjut, apalagi Indonesia saat ini menghadapi tahun-tahun politik menjelang pemilu 2024.

“Ulama dan Polri perlu bekerja sama untuk mendinginkan situasi dan menghilangkan hal-hal yang bersifat polarisasi,” tandasnya

Kapolri berharap, situasi Kamtibmas di Indonesia tetap kondusif sehingga masyarakat bisa on the track untuk menuju tahun Indonesia emas 2045.

“Ulama dan Polri perlu terus bersinergi. Agar on the track menuju tahun Indonesia Emas 2045, dan segera mewujudkan masyarakat adil makmur sejahtera,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Kapolri Sebut Sinergitas Ulama dan Polri Mampu Selesaikan Masalah Besar appeared first on SuaraBaru.id.