Agenda besar dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) ini, menjadi momentum untuk melakukan inovasi dan kreativitas di tengah antusiasme olahraga masyarakat yang terus meningkat.

”Fornas nanti harus bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan kreativitas. Karena kita tahu, antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap penyelenggaraan ini. Jadi nanti harus dikemas dengan sebaik mungkin,” kata Menpora Dito, saat menghadiri pelantikan pengurus Kormi Nasional 2024-2028, di Wisma Kemenpora, Jakarta, akhir pekan lalu.

BACA JUGA: Sukses di 4NWS, Timnas Futsal Indonesia Bersiap ke Piala Asia 2026

Menpora juga menaruh harapan besar pada Kormi Nasional, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Adil Hakim, agar bisa menjadi garda terdepan dalam memasyarakatkan olahraga. Sehingga organisasi yang merupakan partner Kemenpora ini, berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Bugar 2045.

Ditegaskan pula, pihaknya akan mendukung penuh program Kormi Nasional, guna menguatkan perannya. Menpora Dito juga mendorong, agar gerakan memasyarakatkan olahraga bisa dilakukan dengan efektif.

Sementara itu, Ketua Umum Kormi Nasional, Adil Hakim menyampaikan, pihaknya akan melaksanakan program-program yang telah disiapkan. Salah satunya, pelaksanaan Fornas pada tahun ini.

BACA JUGA: Gilbert Agius Beri Pesan Keras pada Pemain PSIS

”Fornas jadi kesempatan kita untuk memperkuat semangat olahraga, dan dapat menginspirasi seluruh masyarakat untuk lebih peduli pada kebugaran. Kami juga mengajak kementerian atau lembaga, agar berkolaborasi untuk memperkuat Indonesia melalui olahraga masyarakat,” jelasnya.

Kormi melalui Induk Organisasi Olahraga (Inorga), juga terus meningkatkan partisipasinya pada olahraga masyarakat. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa, Adil Hakim menargetkan, angka partisipasi sebanyak 10 persen atau sekitar 28 juta warga.

Riyan

The post Penyelenggaraan Fornas 2025 Harus Bisa Tunjukkan Kreativitas appeared first on SuaraBaru.id.

Secara serentak, kegiatan mengantar langsung masyarakat transmigrasi dilakukan langsung dari halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, dan secara virtual di Surabaya, Kamis 5 Desember 2024.

Sebanyak 52 keluarga dari tiga wilayah tersebut akan segera menjalani program pemerataan penduduk itu ke sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Masyarakat trasmigrasi di antaranya terdiri dari 16 keluarga atau 58 jiwa dari Jawa Tengah, 16 keluaga atau 65 jiwa dari Jawa Timur, dan 20 keluarga atau 77 jiwa dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menko AHY menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan program transmigrasi ini, termasuk pemerintah daerah dari Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

“Program transmigrasi ini bukan hanya soal memindahkan masyarakat ke lokasi baru, melainkan juga membuka peluang bagi mereka untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik,” ujar dia politisi Partai Demokrat itu.

Dalam proses transmigrasi, AHY menekankan pentingnya memastikan dukungan infrastruktur dasar di lokasi tujuan transmigrasi.

Pemerintah telah mempersiapkan fasilitas seperti jalan, irigasi, listrik, air bersih, sanitasi, hingga perumahan layak huni.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN turut memastikan bahwa lahan yang digunakan memiliki status hukum yang jelas dan sesuai peruntukan, baik untuk perumahan maupun lahan produksi seperti pertanian dan perkebunan.

Menko AHY juga memberikan apresiasi kepada para transmigran atas keberanian mereka dalam membuka lembaran baru. Pemerintah berkomitmen untuk mendampingi dan memastikan bahwa para transmigran dapat memulai kehidupan yang lebih baik di lokasi tujuan.

“Kami berharap program ini tidak hanya memberikan peluang, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara konkret. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, kami yakin para transmigran dapat menjadi teladan dan pionir pembangunan di daerah baru,” tutup Menko AHY.

Menteri Transmigrasi M Iftitah menambahkan, masyarakat transmigrasi akan mendapatkan lahan ideal setidaknya dua hektar, dengan status menjadi hak milik.

Secara total, kata dia, transmigran pada tahun 2024 terdapat 121 KK dan tambahan 10 KK dari daerah Konawe, sehingga yang terdaftar pada program ini di tahun 2024 sebanyak 131 KK.

“Untuk target tahun depan kami masih menunggu penganggaran dari Kementeria Keuangan untuk menyesuaikannya,” kata dia.

Transmigrasi Tematik

Sekda Jateng, Sumarno, menambahkan, program transmigrasi selama ini mendominasi pada sektor pertanian dan perkebunan. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan berpenduduk lebih dari 284 juta jiwa, diharapkan kedepan ada program transmigrasi tematik.

“Saya mengusulkan, Indonesia sebagai swasembada pangan, maka tidak hanya pangan terkait pertanian saja, tetapi pangan secara luas, termasuk peternakan,” katanya.

Program transmigrasi tematik, lanjut Sumarno, akan membantu pemenuhan kebutuhan dari berbagai sektor. Salah satu contohnya sektor peternakan sapi guna memenuhi kebutuhan daging nasional.

Menurutnya, kapasitas peternak dari Jateng sudah bagus, tetapi untuk pengembangan peternakan membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Dengan adanya transmigrasi sektor peternakan, maka dapat meningkatkan produktivitas untuk pemenuhan kebutuhan daging nasional.

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pihaknya mendukung usulan Sekda Jateng terkait penyelenggaraan program transmigrasi tematik. Yaitu transmigrasi yang dikelola, diberangkatkan, dan dijalankan sesuai dengan potensi kawasan setempat.

Salah satunya transmigrasi maritim. Pada program transmigrasi tematik sektor maritim, pihaknya hanya memberikan rumah kepada peserta transmigran. Kemudian Kementerian Transmigrasi memggandeng dunia usaha dan stakeholder terkait.

“Misal ada bantuan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian digunakan peserta transmigran melaut, lalu mereka mengolah hasil tangkapan. Ujungnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.

Menurutnya, adanya fasilitas yang memadai dari pemerintah, diharapkan para transmigran maritim dapat mengeksplorasi hasil laut. Baik komoditas perikanan, rumput laut, dan lainnya.

Diaz Abidin

The post Di Semarang, Menko AHY Antar Keluarga Pejuang Transmigrasi asal 3 Provinsi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini seperti yang disampaikan, usai pertemuannya dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024) lalu.

”Kami mendukung ekosistem PPMI, baik untuk fasilitas keberangkatan dan kedatangan di bandara,” kata Erick, seperti dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: BRI Terima Penghargaan Internasional Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

Menurut dia, Kementeriannya menekankan pentingnya peran BUMN dalam memastikan fasilitas keberangkatan dan kedatangan pekerja migran di bandara, serta program-program pelindungan lainnya.

Menteri BUMN juga mendukung penuh sejumlah inisiatif Menteri PPMI Abdul Kadir Karding, terkait peningkatan kualitas lounge khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI), perlindungan kesehatan di luar negeri, hingga dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PMI.

”Pekerja migran ini merupakan sebuah program besar Presiden RI Prabowo. Program ini memastikan perlindungan menyeluruh, serta menjadi solusi pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Tentunya dengan kualitas lebih tinggi dari sebelumnya,” ucap Erick lagi.

BACA JUGA: Aksi Nyata Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI ‘Menanam-Grow & Green’

Dia juga menyoroti, perlunya perlindungan bagi pekerja migran dari pihak-pihak yang seringkali memanfaatkan situasi, yang merugikan mereka. Seperti lintah darat atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, akses pekerjaan di luar negeri harus menjadi peluang yang membawa kesejahteraan bagi keluarga pekerja migran. Bukan justru membebani mereka dengan masalah ekonomi.

”Kami mendukung, bagaimana pekerja migran ini dapat terlindungi dari lintah darat ataupun oknum-oknum lain. Sehingga masyarakat kita yang bekerja di luar negeri, tidak terkunci dengan faktor-faktor yang akhirnya membelenggu mereka untuk tumbuh menjadi penopang konomi yang baik bagi keluarga mereka,” sambung Erick.

BACA JUGA: Langkah Nyata BRI Menuju Ekonomi Hijau

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyampaikan kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, untuk mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang akan diluncurkan Menteri PPMI Abdul Kadir Karding.

”Kami siap mendukung program KUR, yang akan diluncurkan Menteri PPMI, melalui fasilitas Himbara. Ini menjadi bagian dari komitmen BUMN, dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia,” tegas Erick.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam kolaborasi strategis, antara Kementerian BUMN dan Kementerian PPMI, guna memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak, serta dukungan finansial yang memadai.

Riyan

The post Kementerian BUMN Dukung Ekosistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) PB PABSI Tahun 2024, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Dito menyebutkan, dirinya senang melihat transformasi di PB PABSI, dan berharap ke depan bisa melanjutkan regenerasi atlet secara menyeluruh di Indonesia.

BACA JUGA: Lompatan Prestasi Olahraga Jateng yang Perlu Diwaspadai

”Kita sangat butuh regenerasi, dari Eko Yuli, Rizki, Rahmat, dan lain-lainnya. Karena kita sangat berharap di Olimpiade 2028, PABSI kembali menyumbangkan medali emas,” kata Menpora.

Menuju pencapaian target itu, Menpora Dito menyatakan pemerintah fokus dan komitmen untuk membantu PB PABSI. Dukungan terdekat adalah, kehadiran Cibubur Youth Elite Sport Center, yang direncanakan sudah mulai bisa dioperasikan pada Desember mendatang.

”Harusnya mulai Desember, Cibubur Youth Elite Sport Center sudah bisa dipakai PB PABSI, untuk melakukan pelatnasnya dengan fasilitas yang baru. Fasilitas ini sudah standar dunia, dan kalau ada kekurangan masih bisa ditambahkan,” jelas Menpora.

BACA JUGA: Plt Bupati Lepas 91 Atlet Blora Bertarung di Pekan Olahraga Pelajar 2024 di Semarang

Dengan keberadaan fasilitas baru ini, Menpora berharap, cabang olahraga angkat besi bisa mempertahankan atau bahkan menambahkan prestasinya, di kancah dunia. Karena itu, Menpora meminta dalam Munas ini, diformulasikan dan dipersiapkan roadmap menuju Olimpiade 2028, sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai.

Sementara itu, Ketum PB PABSI, Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, kepengurusannya menutup masa bakti pada Munas PABSI 2024 dengan catatan emas. Di antaranya sukses mempersembahkan medali emas angkat besi Olimpiade pertama Indonesia, yang dipersembahkan melalui Rizki Juniansyah, pada Olimpiade Paris 2024

”Kami secara rutin mengadakan pertandingan di tingkat Youth, Junior dan Senior. Ini merupakan hasil pembinaan kami sejak sembilan tahun terakhir. Alhamdulillah, kita bisa lahirkan atlet-atlet dunia,” tukas Rosan, yang kini mendapat amanah sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dalam agenda utama Munas kali ini, yaitu pemilihan Ketum PB PABSI Masa Bakti 2025-2029. Peserta Munas merupakan seluruh anggota PABSI, para pengurus provinsi (pengprov) se-Indonesia. Hadir dalam Munas ini, Ketum KONI Pusat Marciano Norman, Komite Eksekutif NOC Indonesia Harry Warganegara, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

Riyan

The post Kemenpora Apresiasi Transformasi di PB PABSI appeared first on SuaraBaru.id.

Permasalahan transportasi umum itu disampaikan Budi Karya Sumadi melalui pesan video pada Seminar Nasional bertajuk “Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal”, di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis 10 Oktober 2024.

Dia menyampaikan, diperlukan berbagai langkah dan terobosan, bertujuan agar bisa lebih banyak pemda yang berkewajiban menghadirkan pelayanan transportasi umum massal di perkotaan.

“Perlu berbagai langkah terobosan agar semakin banyak pemda yang berpihak dan punya kemampuan menyelenggarakan angkutan umum massal perkotaan secara mandiri,” kata dia Budi Karya Sumadi.

Dia menekankan pentingnya meningkatkan pemanfaatan angkutan umum massal sebagai solusi permasalahan di perkotaan. Meruntut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 57% dari 277 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, angka yang diprediksi akan naik menjadi 66,6% pada 2035.

Dengan dikembangkannya transportasi publik yang efisien dan nyaman semakin mendesak. Peningkatan mobilitas di perkotaan akan menuntut penyediaan transportasi umum massal, guna menghindari kemacetan yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

“Hal ini menjadikan transportasi perkotaan isu strategis untuk masa kini dan masa depan,” kata dia.

Budi Karya, mengatakan, pengembangan infrastruktur transportasi massal merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan.

Dia mencontohkan sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, Bogor dan beberapa kota lainnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan transportasi massal.

Akan tetapi, hal itu masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur, integrasi sistem, dan tingkat pelayanan.

Secara hukum penyelenggaraan angkutan massal perkotaan menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah, namun belum semua daerah mampu secara optimal melaksanakan penyelenggaaraannya.

Skema Subsidi

Budi Karya menyamoaikan, pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum massal perkotaan melalui berbagai upaya. Salah satunya upayanya melalui penyelenggaran subsidi dengan skema Buy The Service (BTS).

“Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan transportasi perkotaan menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun belum semua daerah mampu menjalankannya secara optimal. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Perhubungan memberikan subsidi melalui skema “buy the service,” kata dia.

Saat ini Kementerian Perhubungan telah berkomitmen dengan memberikan stimulus subsidi melalui skema buy the service di 14 kota (Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Bogor, Bekasi dan Depok), yang melayani hingga 75 juta orang.

Adapun melalui seminar itu, mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan mendorong daerah untuk berpihak pada transportasi massal perkotaan.

Melalui kegiatan seminar ini, kiranya dapat memberikan masukan dan rekomendasi dari aspek kebijakan publik, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah, agar penyelenggaraan transportasi perkotaan menjadi lebih baik di masa mendatang.

Dengan diadakannya seminar ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan, terutama menjelang Pilkada serentak yang sebentar lagi akan berlangsung.

“Kiranya dapat menjadi momentum untuk mengingatkan kembali nilai strategis dan keberpihakan terhadap pengelolaan transportasi perkotaan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Undip. Prof Suharnomo, menjelaskan, salah satu permasalahan di perkotaan yaitu mobilitas. Transportasi umum ke depan merupakan hal yang perlu dipikirkan secara matang sekarang.

Untuk itu Undip melaksanakan seminar nasional ini agar dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintahan ke depannya. Pentingnya melihat bagaimana kebutuhan penyediaan transportasi publik yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Suharnomo menambahkan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain menjadi masalah jika transportasinya tidak dipikirkan secara matang. Beberapa Indikator Purchasing Managers Index juga salah satu yang penting bagi bangsa ini dan salah satu dimensinya adalah transportasi. Hanya, ada sejumlah tantangan dalam menyediakan transportasi publik.

“Untuk itu Undip bersama Kementerian Perhubungan melaksanakan seminar ingin mencari insight bagi pemerintah ke depannya, bagaimana dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik,” ungkap Suharnomo.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tatan Rustandi, Dekan Fisip Undip Teguh Yuwono, dan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno.(HA/HH/GT/BRD)

Diaz Abidin

The post Menhub: Baru 20 Pemda yang Komitmen Buat Transportasi Umum Perkotaan dengan APBD appeared first on SuaraBaru.id.

Di antara menteri yang hadir dan terang-terangan mendukung pasangan calon (paslon) adalah Erick Thohir. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memposting dukungannya saat debat secara terang-terangan di akun X miliknya @erickthohir.

Ada 2 foto yang diunggah oleh Erik Thohir. Dalam foto tersebut ada juga kehadiran Gubernur Jawa Timur, Khofifah, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep hingga artis Aurel Hermansyah.

Septian Raharjo lewat akun X miliknya, @Gus_Raharjo menyindir Erick Thohir dengan para menteri yang turut dalam gerbong pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagaimana arahan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Septian juga menyebut beberapa menteri yang masih bersikap netral dan tak menampakkan dukungan kepada publik, apalagi menghadiri debat.

“Menteri-menteri yang patuh presiden. Apresiasi buat Pak ET. Menteri non parpol Hanya ada Pak Bas, Bu sri mulyani, dan Bu Retno yang hari ini tidak ikut arah politik Presiden. Sepertinya beliau bertiga tidak memiliki beban yang tersandra atau beban yang harus di lindungi. Makanya masih cool and smart,” katanya.

Menteri yang disebut Septian Raharjo yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi yang memutuskan untuk tak lagi mengikuti arahan politik Jokowi. Mereka juga tak hadir dalam berbagai kesempatan debat capres-cawapres.

Septian Raharjo juga meyakini ada banyak tokoh besar yang tersandra kasus hukum, sehingga terpaksa harus mendukung penguasa. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto yang dianggap memiliki kasus ekpor sawit mentah, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan yang tukar guling lahan hutan hingga permainan impor bawang putih. Ada juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah yang terkait kasus dana hibah.

Sementara itu, akun X Erick Thohir yakni @erickthohir, dalam caption unggahannya menunjukkan dukungan terhadap paslon nomor urut 02.

“Minggu spesial bisa menemani Pak @Prabowo dan Mas @gibran_tweet dalam Debat Keempat Calon Wakil Presiden. Salut dengan Mas Gibran yang selalu memiliki gagasan untuk melanjutkan program-program yang bisa memberikan manfaat besar generasi muda Indonesia. Termasuk hilirisasi Sumber Daya Alam dan juga ekonomi hijau. Oke Gas!” katanya.

Postingan tersebut dikomentari negatif oleh netizen karena secara terang-terangan ikut mendukung paslon. Seperti akun @c0mbra1n, yang memperingatkan jabatan Erick Thohir saat ini. “Ingat ya anda menteri,” katanya.

Akun @bhaktiutama menyindir bahwa ini termasuk nepotisme. “Mantap, termasuk hilirisasi nepotisme ordal gak pak? biar nepotisme bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia gtu. gak cuma di kalangan tertentu saja,” katanya.
Akun @0xiLBiscione tak habis pikir dengan sikap Erick Thohir, berbanding terbalik dengan ASN sendiri disurati untuk bersikap netral.

“Lah Pak Menteri, bawahannya diminta bahkan sampai disurati untuk bersikap netral loh, kok malah kasih contoh seperti ini? Sebegitu pentingnya kah mengamankan posisi dan kekuasaan Bapak sampai berbeda perkataan dan perbuatan? Mau alasan apa coba? Kami mau tahu,” katanya.

“Rata rata pendukung 02 ini emang melanggar aturan ya” kata akun @dlayyyyyyyy. “Terpenjara juga kayaknya dia? Jangan-jangan bener kata kadrun dulu Utang BUMeN makin gede…..bla bla bla…..” kata akun @Cintada16.

Ning S

The post Gus Raharjo Kritik Erick Thohir saat Unjuk Dukungan Debat Cawapres: Menteri Tak Hadir Masih Smart appeared first on SuaraBaru.id.