Total petugas badan adhoc KPU di level desa, kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjalani rapid test, totalnya ada sebanyak 20.752 orang.

”Rapid test digelar bertahap, mulai 7-24 November 2020,” jelas Ketua KPU Blora, M Khamdun, Senin (9/11/2020).

BACA JUGA : Tiru Salatiga, KONI Blora Segera Asuransikan Atletnya

Para petugas badan adhoc KPU ini, menjalani rapid test secara bertahap di Puskesmas, balai desa, balai kelurahan, Rumah Sakit Umum (RSU) dan Labkesda yang tersebar di wilayah kabupaten penghasil kayu jati itu.

Khamdun menambahkan, pelaksanaan rapid test selain di balai desa dan balai kelurahan, juga digelar di dua RSU, 26 Puskesmas serta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) setempat.

”Terkait kegiatan rapid test ini, tidak akan berpengaruh terhadap status anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), staf sekretariat PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas),” tambah Khamdun.

Sedangkan bagi petugas yang nantinya dinyatakan reaktif, lanjutnya, akan langsung dilakukan swab-test dan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

”Nanti tidak ada penggantian petugas, kalau reaktif langsung isolasi mandiri, dan di-swab-test untuk mengetahui status positif covid-19 atau tidak,” beber M Khamdun lagi.

Dijelaskan dia, KPU sengaja menggelar rapid test lebih awal, dikarenakan jika ada PPS, KPPS dan Linmas yang dinyatakan positif virus corona berdasar hasil swab-test, tugasnya akan segera diampu petugas dari TPS terdekat.

Dinkes Siap

Ada pun digelarnya rapid test ini, sebagai bagian dari komitmen KPU untuk menciptakan Pilkada yang aman dan sehat dari covid-19.

”Komitmen KPU adalah agar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, aman serta sehat dari persebaran virus corona,” tandas Khamdum.

Dikatakan dia, anggota PPS, staf sekretariat PPS, KPPS dan Linmas hari ini yang menjalani rapid test ada di 16 kecamatan. Antara lain di Kecamatan Ngawen, Kota Blora, Tunjungan dan Cepu.

”Dari hasil rapid test awal, sudah ditemukan belasan petugas yang reaktif, dan diminta untuk langsung isolasi mandiri,” terang dia.

Terpisah, pejabat Pelaksana tugas (Plt) Dinkes setempat, Henny Indiyanti menyatakan kesiapannnya melakukan rapid test untuk jajaran KPU.

”Rapid test jajaran KPU sudah berjalan. Bagi yang reaktif nantinya akan dilanjut dengan pemeriksaan lab-swab test,” ungkap Henny, yang juga merupakan Asisten Sekda Blora.

Wahono-Riyan

The post 20.752 Petugas Adhoc KPU Blora Jalani Rapid Test appeared first on SuaraBaru.id.

Dari kabar santer yang beredar di masyarakat, banyak pertanyaan yang bermunculan, kenapa pengganti Dwi Astutiningsih dari Dapil Blora 1 Kecamatan Blora, Jepon dan Bogorejo harus Kartini, bukan Teguh Kristiono, peraih suara urut ketiga terbanyak.

”Iya benar, memang banyak yang bertanya soal PAW anggota FPDI Perjuangan dari Dapil Blora 1, koq tidak Teguh Kristiono,” beber Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora, HM Dasum, Kamis (13/10/2020).

BACA JUGA : Lindungi Masyarakat dari Penyebaran Covid-19 Tim Gabungan Gencarkan Operasi

Dijelaskan Dasum yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD setempat, bahwa pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan sudah menyurati dua kali Teguh Kristiono. Namun dia tidak juga datang untuk konfirmasi kesediaan, dan melengkapi berkas-berkasnya.

Dari surat kedua itulah, mantan bakal calon Bupati Blora pada Pilkada 2010 jalur perseorangan itu menyatakan, Teguh Kristiono tidak siap mengikuti proses PAW. Alasannnya sedang ada pekerjaan di luar Jawa.

”Teguh Kristiono tidak bersedia ikut PAW, lantaran sibuk urus pekerjaan di luar Jawa,” terang mantan Kepala Desa Galuk, Kecamatan Kedungtuban, Blora, itu.

Perlu diketahui, Pemilu 2019 lalu raihan suara calon legislatif partai berlambang banteng moncong putih di Dapil Blora 1, suara tertinggi urutan pertama Dwi Astutiningsih (6.386 suara), urutan kedua Hanif Mahmudi (3.891), urutan ketiga Teguh Kristiono (3.189) dan urutan keempat Kartini (802) suara.

Selanjutnya, peraih suara terbanyak urutan pertama dan kedua, Dwi Astutiningsih dan Hanif Mahmudi, duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, pada Fraksi PDI Perjuangan Periode 2019-2024.

Namun dua kursi FPDI Perjuangan kini kosong, kedua kursi itu milik Tri Yuli Setiyaningsih dari Dapil Blora 2 Kecamatan Cepu, Sambong Kedungtuban, dan Dwi Astutiningsih Dapil Blora 1 Kecamatan Blora, Jepon dan Bogorejo.

Dijelaskan Dasum, Tri Yuli Setiyaningsih akan digantikan calon anggota DPRD urutan dibawahnya Lusiyono. Sedangkan Dwi Astutiningsih digantikan Kartini.

Dwi Astutiningsih dan Tri Yuli Setiyaningsih, lanjut Dasum, mengundurkan diri dari anggota DPRD, karena keduanya mencalonkan diri menjadi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Blora pada Pilkada 2020.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, M Khamdun menjelaskan, untuk SK PAW atas nama Lusiyono sudah turun, sedangkan SK PAW atas nama Kartini masih dalam proses persetujuan Gubernur Jateng.

”SK PAW Lusiyono pengganti Tri Yuli Setiyaningsih sudah turun. Untuk SK PAW Kartini pengganti Dwi Astutiningsih masih proses di provinsi,” terang Khamdun.

Sumpah dan Janji
Seperti diberitakan SUARABARU.ID, Selasa (13/10/2020), pada Pemilu DPRD 2019, Tri Yuli Setiyaningsih meraih simpati pemilihnya di Dapil 2 sebanyak 6.023 suara, dan nomor urut dibawahnya sebagai penggantinya Lusiyono 3.822 suara.

Sedangkan Dwi Astutiningsih pada Pemilu DPRD 2019 di Dapil Blora 1 meraup 6.386 suara, calon pengganti adalah Kartini meraih 802 suara pemilih.

DPRD Blora sendiri menjadwalkan prosesi pengambilan sumpah dan janji dua anggota PAW yang akan dilakukan Senin (19/10/2020).

Ada pun pemilihan kepala daerah (Pilkada) Blora 2020 diikuti tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Tiga Paslon itu adalah Dwi Astutiningsih-Riza Yuda Prasetya (Asri/nomor urut 1).

Sedangkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati (petahana) Arief Rohman-Tri Yuli Setiyaningsih (Artys/nomor urut 2). Lalu pasangan calon Bupati (isteri Bupati incumbent) dan Wakil Bupati Umi Kulsum-Agus Sugiyanto (Umat/nomor urut 3).

Wahono-Riyan

The post Teguh Kristiono tidak Siap Jadi PAW di DPRD Blora appeared first on SuaraBaru.id.

Acara yang dilangsungkan di Gedung Mustika, Kota Blora itu, dihadiri tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

”Tujuan deklarasi ini, kami ingin meminta komitmen paslon untuk menjaga tahapan Pilkada agar berlangsung damai,” kata Ketua KPU Kabupaten Blora, M Khamdun, di sela-sela acara.

BACA JUGA : Puluhan Juta Rupiah Hasil Zakat Karyawan Semen Gresik Disalurkan di Rembang dan Blora

Komitmen pertama, lanjut Khamdun, menjaga kondusivitas pelaksaan Pilkada, mampu mengendalikan massanya untuk tertib, dan tidak saling mengejek. Kedua, patuh pada protokol kesehatan. Dia berharap, komitmen ini tidak hanya formalitas, tapi menjadi komitmen kuat dari setiap paslon.

Khamdun menambahkan, jika dilanggar akan ada sederet sanksi yang akan diberikan, jika komitmen yang telah disepakati ini dilanggar kontestan Pilkada.

Sanksi itu, kata mantan aktivis pemerhati minyak dan gas bumi (migas) di Blora itu, antara lain berupa pembubaran kegiatan hingga ancaman pidana.

”Dalam pakta integritas, mereka berjanji melaksanakan Pilkada damai, dan siap menerima sanksi apabila melanggar prokes,” tegas Khamdun.

Untuk sanksi, tidak hanya dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saja, tapi bisa dari aturan lain, seperti Peraturan Bupati (Perbup), Undang-Undang (UU) Pilkada dan lainnya, yang mengatur sanksi pada pelanggaran pidana sampai denda.

”Jadi dalam hal ini, tidak hanya aturan dari PKPU saja yang diterapkan, tapi peraturan lain juga bisa diterapkan,” bebernya.

Tidak Beri Izin
Dalam deklarasi yang dihadiri jajaran Forkopimda itu, ketiga kontestan Pilkada Blora menyatakan komitmennya secara bergantian. Mereka sepakat akan menggelar Pilkada damai dan sesuai prokes.

Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan menyatakan, tidak akan memberikan izin kepada seluruh paslon yang menggelar kegiatan pengumpulan massa.

”Saya minta maaf kepada bapak ibu semua, perintah pimpinan saya harus lurus terkait perizinan kampanye,” tegas alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 ini.

Maksudnya, jelas mantan Kapolres Solok, Sumatera Barat itu, pihaknya tidak akan memberikan izin, surat rekomendasi atau apa pun itu, jika kegiatannya berpotensi menimbulkan kerumunan, dan kegiatan yang tidak sesuai PKPU.

Seperti diketahui, Pilkada Blora 2020 diikuti tiga pasangan calon yang akan berkontestasi pada 9 Desember 2020 mendtaang.

Ketiga pasangan calon itu, nomor urut 1 Dwi Astutiningsih-Riza Yudha (Asri), nomor urut 2, Arif Rohman-Tri Yuli Setyowati (Artys), dan nomor urut 3 Umi Kulsum-Agus Sugiyanto (Umat).

Wahono-Riyan

The post Tiga Paslon Cabup-Cawabup Blora Janjikan Pilkada Damai appeared first on SuaraBaru.id.

Ketiga pasangan calon (paslon) memang sudah mengambil nomor. Ketiganya pun mengaku, nomornya sesuai harapan, dan dinilainya bermakna, serta nomor kemenangan untuk bertarung di arena Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Setelah dilakukan pengundian, nomor urut 1 diperoleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dwi Astutiningsih-Riza Yuda Prasetya (Asri).

Nomor urut 2 diraih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Arief Rohman-Tri Yuli Setiyaningsih (Artys).

BACA JUGA : Blora Masuk Daerah Locus Stunting di Jateng

Sedangkan untuk nomor urut 3, menajdi milik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Umi Kulsum-Agus Sugiyanto (Amat).

”Pengundian nomor paslon sudah berjalan lancar, sesuai PKPU, dan protokol kesehatan,” terang Ketua KPU setempat, M Khamdun, usai pengundian nomor peserta.

Dalam tahap pengundian ini, KPU sudah melakukannya dengan sangat terbuka, runtut, dan berimbang. Pengundian dilakukan dihadapan paslon, juru kampanye, pejabat terkait, media dan beberapa tamu undangan.

Prosedurnya berdasar Peraturan Komisi Pemiliham Umum (PKPU), dan dilakukan dengan dua tahap pengambilan nomor undian, yakni urutan serta nomor urut paslon.

Untuk urutannya berdasar paslon datang mendaftar ke KPU untuk nomor undian, dan setelah itu dilakukan pengambilan nomor urut paslon, jelas Khamdun lagi.

Prosesi pengambilan nomor urut paslon yang digelar di Gedung PKPRI Kota Blora itu, mendapat pengamanan ketat dari petugas gabungan Polri, TNI, Kodim, Satuan Polisi Pamong Praja dan jajaran Perhubungan Dirumkimhub.

Tutup Jalan

Petugas keamanan yang dipimpin langsung Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan didampingi Dandim Letkol (Inf) Ali Mahmudi ini, menerapkan pengamanan maksimal. Dimana selain di sekitar gedung, di dalam Gedung PKPRI petugas gabungan juga melakukan pengawalan terhadap ketiga pasangan calon.

Pasangan pertama yang datang ke Gedung PKPRI adalah paslon Arief Rohman dan Tri Yuli Setiyaningsih. Disusul pasangan Umi Kulsum dan Agus Sugiyanto serta pasangan Dwi Astutiningsih dan Riza Yuda Prasetya.

Dalam rapat pleno terbuka itu, betul-betul diterapkan protokol kesehatan, hanya tiga pasangan calon saja yang diperkenankan masuk ke ruang rapat di gedung PKPRI.

”Alhamdulillah, pengundian nomor urut berjalan aman dan lancar, dan sesuai prosedur protokol kesehatan,” ucap Kapolres Blora.

Polisi sebelumnya telah menutup jalan masuk ke Gedung PKPRI, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan berbagai jenis kendaraan roda dua dan empat, juga semua berhenti di pembatas jalan masuk ke Gedung PKPRI.

Wahono-Riyan

The post Pilkada Blora, Tutik-Riza 1, Arief-Etik 2, Umi-Agus 3 appeared first on SuaraBaru.id.