Dalam pertemuan tersebut, rombongan LPSK dikomandoi Sekjen Sriyana. Ia menyampaikan rencana kegiatan RDP yang akan digelar bersama Komisi XIII DPR sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan perluasan ruang lingkup tugas serta tanggung jawab LPSK ke depan. Kantor Wilayah Kemenkum Jateng, sebagai mitra Komisi XIII DPR RI, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo menyatakan kesiapan Kanwil Kemenkum Jateng untuk memfasilitasi tempat pelaksanaan RDP dan mendukung penuh kelancaran acara.

“Dalam rangka make sure semuanya berjalan dengan baik, Kanwil menyediakan tempat dan lainnya untuk mensukseskan acara,” ujar Kakanwil.

Ia menegaskan bahwa penguatan peran LPSK merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi saksi dan korban yang memerlukan jaminan perlindungan hukum dari negara.

Dengan audiensi ini, diharapkan sinergi antar lembaga semakin kuat, khususnya dalam mendukung fungsi pengawasan dan legislasi yang dijalankan oleh Komisi XIII DPR RI serta tugas konstitusional LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Hadir mengikuti audiensi di ruang kerja Kakanwil antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Agustinus Yosi, dan jajaran LPSK.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkum Jateng Terima Audiensi LPSK, Bahas Rencana RDP Bersama Komisi XIII DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan ini untuk memperoleh informasi dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan pengelolaan JDIH, yang diharapkan dapat mendukung transparansi informasi hukum dan mempermudah akses masyarakat terhadap data hukum.

Dalam kunjungan tersebut, Tim JDIH LPSK yang dipimpin oleh Indryasari, Analis Hukum Ahli Muda dari Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas LPSK, disambut oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Deni Kristiawan, bersama timnya, termasuk Dyah Santi selaku Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH Kanwil Kemenkumham Jateng.

Pertemuan ini menjadi ajang sharing knowledge antara kedua instansi, membahas pengalaman dan tantangan pengelolaan JDIH serta strategi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Deni menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menghadapi tantangan pengelolaan JDIH.

“Koordinasi antar pengelola JDIH sangat penting untuk menemukan solusi dari berbagai tantangan, karena pada akhirnya tujuan JDIH adalah memberikan layanan informasi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Indryasari menegaskan, kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara LPSK dan Kanwil Kemenkumham Jateng.

“Dengan berbagi pengalaman, kami berharap pengelolaan JDIH LPSK dapat dimulai dengan lebih optimal dan efektif, sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi bagian dari persiapan LPSK yang akan membuka kantor perwakilan di Jawa Tengah.

Sinergi antara LPSK dan Kanwil Kemenkumham Jateng diharapkan dapat menciptakan pengelolaan JDIH yang lebih terpadu, sehingga mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui layanan informasi yang transparan dan akurat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng dan LPSK Perkuat Sinergi Pengelolaan JDIH untuk Transparansi Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Gugatan masa jabatan KPI ke MK oleh komisioner KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, Syaefurrochman, melalui para advokat dan peneliti hukum dari Kantor Advokat MZ Al-Faqih & Partners, dengan nomor perkara 26/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 itu, kini telah mulai disidangkan.

Syaefurrochman dalam permohonan Pengujian Undang-Undang meminta agar, masa jabatan KPI disamakan dengan masa jabatan anggota komisi negara lainnya, seperti KPK, KPAI, KPPU, Ombudsman, Komnas HAM, LPSK, Bawaslu RI, dan OJK, menjadi lima tahun.

BACA JUGA: UMKM Binaan PLN UIK Tanjung Jati B Unjuk Gigi di INACRAFT 2024

Ketua Forum Pemerhati Penyiaran, Budi Setyo Purnomo, yang juga mantan Ketua KPID Jawa Tengah pun, angkat bicara menyoal pendeknya masa bakti KPI ini.

Diungkapkan dia, selama dua periode menjabat sebagai Ketua KPI Jateng, dirinya merasakan adanya “diskriminasi” masa kerja. Digambarkan olehnya, dalam tiga tahun masa bakti, tahun pertama adaptasi, tahun kedua running, tahun ketiga disibukkan seleksi.

”Padahal peran KPI itu tak kalah pentingnya dengan lembaga negara lainnya. Paling utamanya, peran KPI mengawal ahklak bangsa lewat penyiaran. Dampaknya memang tidak serta merta, tapi literasi media yang diusung KPI, membawa akhlak anak bangsa ke depan lebih baik,” Budi SP dalam keterangan di Semarang, Kamis (7/3/2024).

BACA JUGA: Operasi Keselamatan di Kaliwangan Blora, Warga Bisa Langsung Bayar Pajak Kendaraan

Bendahara PWI Jateng itu menambahkan, perlunya perubahan masa jabatan itu, terkait dengan keharmonisan atau sinkronisasi performance kerja atau proses kinerja. Masa jabatan KPI yang hanya tiga tahun, membuat sinkronisasi menjadi tidak mudah dilakukan oleh anggota-anggota KPI.

Disampaikan juga, masa jabatan anggota KPI Pusat dan Daerah yang hanya tiga tahun, memboroskan keuangan negara. Masa jabatan tiga tahun tidak sinkron dengan dengan lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga penyiaran, mengingat berlakunya izin penyiaran untuk radio lima tahun, dan izin penyiaran televisi 10 tahun.

Sebelumnya di tempat terpisah, Judhariksawan, Guru Besar Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, juga menyoroti masa jabatan KPI yang hanya tiga tahun. Disebutkannya, soal masa jabatan KPI, sesungguhnya sudah sejak lama dipersoalkan.

BACA JUGA: Menjelang Ramadan 1444H, Polres Klaten Tingkatkan Pencegahan dan Penindakan Pekat

”Namun tidak sampai mengajukan ke MK, karena selalu diberikan harapan melalui rencana revisi UU Penyiaran, yang hingga saat ini hanya terbatas pada saat UU Ciptaker menambah klausula digitalisasi penyiaran, dan mengurangi kewenangan KPI,” ujarnya

Dasar pemikiran perpanjangan masa jabatan KPI, imbuh dia, juga jelas. Tidak hanya karena menimbulkan perbedaan perlakuan sebagai lembaga negara, masa jabatan yang singkat secara faktual berdampak pada efisiensi anggaran negara dan daerah untuk proses rekruitmen.

Riyan

The post Forum Pemerhati Penyiaran Desak MK, Jabatan KPI 5 Tahun appeared first on SuaraBaru.id.