Dalam agenda itu, Evita Nursanty menandatangani dan melakukan penyerahan Set Gamelan Bali, yang menjadi bagian dari pengembangan akulturasi budaya di destinasi wisata itu.

Kunjungan Evita Nursanty ke Candi Joglo Semar Purwodadi, tidak hanya untuk meninjau perkembangan destinasi wisata budaya itu, tetapi juga melihat secara langsung pemanfaatan Set Gamelan Bali yang diterima dari Pemerintah Provinsi Bali.

Selain menghadiri penandatanganan serah terima Set Gamelan Bali, Evita Nursanty juga menyaksikan pertunjukan tari dan wayang orang, yang menjadi daya tarik utama Candi Joglo Semar Purwodadi, dalam mengembangkan wisata berbasis budaya.

BACA JUGA: Sambut Tahun Baru Islam, Banom NU Bawu Meriahkan Malam 1 Muharram dengan Pawai Obor

Dalam kesempatan itu, Evita menyaksikan penampilan para pemain wayang orang binaan pengelola wisata yang tampil menghibur, dan mendapat respons positif dari para pengunjung.

Suasana semakin cair, ketika salah satu pemeran Gatotkaca menyampaikan keluhan mengenai kostum yang digunakan saat pentas.

Dengan gaya santai dan diselingi humor, pemain itu mengungkapkan, sebagian kostum sudah tidak nyaman digunakan, karena ukuran yang tidak sesuai.

Ucapan itu langsung disambut gelak tawa para penonton, termasuk Evita yang tampak menikmati suasana pertunjukan.

Keluhan itu mencerminkan kondisi nyata para seniman, yang selama ini aktif menghidupkan panggung kesenian di kawasan wisata ini.

Evita sendiri mengaku terkesan dengan perkembangan Candi Joglo Semar Purwodadi, yang berada di Dusun Sukorejo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

BACA JUGA: Solidaritas dan Profesionalisme: Catatan Strategis Konkerkab I PGRI Jepara Masa Bakti XXIII

Menurutnya, setiap kunjungan selalu menghadirkan inovasi baru yang memperkuat identitas wisata budaya di kawasan itu. “Saya sudah berulang kali datang ke sini, dan selalu ada yang baru. Ada wayang orang, tarian khas Bali, dan berbagai kesenian yang menjadi ciri khas tempat ini,” ujar Evita.

Dia menilai, konsep pengembangan wisata yang menggabungkan unsur budaya Jawa dan Bali ini, merupakan langkah positif yang patut terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Evita menyebut, keberadaan gamelan Bali menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat identitas akulturasi budaya yang sedang dibangun di kawasan wisata ini.

Dia berharap, pengembangan sarana budaya tidak berhenti pada gamelan Bali saja. Ke depan, keberadaan satu set gamelan Jawa juga dinilai penting untuk melengkapi konsep perpaduan budaya yang diusung.

“Sudah ada bantuan gamelan Bali. Selanjutnya perlu dipikirkan bagaimana menghadirkan gamelan Jawa, sehingga kolaborasi budaya Jawa dan Bali di sini semakin lengkap,” katanya.

BACA JUGA: Kontingen Berjuluk ‘Garuda Emas’ Siap Berlaga Pada Porprov Jateng 2026

Selain menyoroti pengembangan kawasan wisata, Evita juga mendukung rencana pembentukan desa wisata yang lebih terintegrasi di Desa Krangganharjo. Salah satu konsep yang dinilai potensial yakni, pengembangan akses masuk kawasan wisata dengan mengadopsi inspirasi dari Desa Panglipuran di Kabupaten Bangli, Bali.

Menurut Evita, keberhasilan Desa Panglipuran menunjukkan, kekuatan budaya lokal mampu menjadi daya tarik wisata unggulan, tanpa harus bergantung pada potensi alam semata.

Dia menilai, pendekatan serupa dapat diterapkan di Desa Krangganharjo, dengan menonjolkan karakter budaya masyarakat setempat sebagai daya tarik utama wisatawan.

Lebih lanjut disampaikan juga, keberadaan Set Gamelan Bali di Candi Joglo Semar Purwodadi, dapat menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara.

Hal itu juga sebagai aset penting, yang mampu menghadirkan ruang belajar seni, sekaligus memperkuat hubungan budaya Jawa dan Bali bagi generasi mendatang.

BACA JUGA: Women’s Soccer Trilogy 2026 Digelar di Kudus, Siapkan Talenta Sepak Bola Putri Menuju Timnas Indonesia

Sementara itu, Pengelola Candi Joglo Semar Purwodadi, Muhadi, mengaku bersyukur atas apresiasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali, melalui bantuan satu set gamelan Bali.

Menurutnya, bantuan itu menjadi momentum penting dalam memperkuat konsep akulturasi budaya, yang selama ini dikembangkan di kawasan wisata ini.

Muhadi mengungkapkan, bantuan itu merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan pengelola bersama masyarakat setempat.

Dia juga menilai, konsep pengembangan desa wisata yang terinspirasi dari Desa Panglipuran ini, memiliki peluang besar untuk diterapkan di Desa Krangganharjo.

Dukungan yang disampaikan Evita Nursanty ini, juga menjadi dorongan penting agar bisa berkembang sebagai pusat pelestarian budaya dan destinasi wisata berkelanjutan di Jawa Tengah.

Tya Widya

The post Lagi! Evita Nursanty Datangi Candi Joglo Semar Purwodadi, Dukung Konsep Akulturasi Budaya Jawa Bali Lewat Gamelan appeared first on SuaraBaru.id.

Delegasi USM dipimpin Direktur Pascasarjana USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH, diterima Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Khoirul Hadziq SE MM, di Ruang Rapat Kepala Kantor Lantai 3, Gedung Bea Cukai Tanjung Emas.

Menurut Junaidi, tujuan kunjungan itu untuk memperluas jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah, dalam rangka penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BACA JUGA: Karateka USM Bertekad Raih Hasil Terbaik di Kejurprov Karate di Magelang

”Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis, mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melalui jalur pendidikan tinggi,” kata Junaidi.

Dalam kesempatan itu disampaikan juga, berbagai keunggulan program yang ditawarkan Pascasarjana USM. Mulai dari skema Kelas Kolektif, metode pembelajaran Hybrid, hingga kebijakan potongan biaya pendidikan, dengan ketentuan khusus bagi mitra instansi.

USM yang berkomitmen menjaga mutu pendidikan ini, berada di bawah naungan Yayasan Alumni Diponegoro, di mana setiap mantan Rektor Undip duduk sebagai Dewan Penasihat.

BACA JUGA: Kemahasiswaan USM Selenggarakan Dialog Bersama Ormawa

”Hal ini dilakukan, untuk menjamin kualitas pendidikan di USM tetap terjaga, dan tidak jauh berbeda dengan Undip. Mengingat secara historis, USM memiliki ikatan sejarah yang sangat kuat dengan Undip,” ujarnya.

Sementara itu, Khoirul Hadziq menyambut baik inisiatif yang ditawarkan itu. Menurutnya, program-program Pascasarjana USM sangat relevan dengan kebutuhan para pegawai dan pejabat di lingkungannya, yang ingin menempuh studi lanjut.

”Program yang dilaksanakan Pascasarjana USM ini, entah secara kebetulan atau disengaja, sangat sejalan dengan regulasi yang ada di kantor kami, guna mendukung pengembangan pendidikan karyawan. Mulai dari jarak kampus yang terjangkau, jadwal perkuliahan, hingga metode pelaksanaannya,” tutur dia.

BACA JUGA: Sembilan Pemain PS USM Perkuat Tim Porprov Kota Semarang

Khoirul Hadziq berharap, para bawahannya dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kapasitas akademik mereka di USM.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua belah pihak membuka peluang besar untuk menyusun program khusus, yang dapat menunjang proses perkuliahan sekaligus menjaga kualitas lulusan yang kompeten di bidangnya.

Riyan

The post Pascasarjana USM Jalin Kolaborasi Strategis dengan Bea Cukai Tanjung Emas appeared first on SuaraBaru.id.

Rinto menyebut, pembinaan yang dilakukan di LPP Semarang luar biasa. “Ada pembuatan batik, pembuatan kue, dan beberapa pelatihan lain yang sangat berguna untuk bekal warga binaan setelah bebas nanti,” kata Rinto dalam kunjungan kerjanya di LPP Semarang, Jumat (18/7/2025).

Ia berharap setelah bebas para warga binaan mampu beradaptasi dengan masyarakat dan menjadi individual yang kreatif, serta menghasilkan ekonomi baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga.

Terkait bidang kesehatan di LPP Semarang, Rinto menilai relatif baik. Dimana tenaga medisnya bekerja sama dengan beberapa universitas negeri yang ada di Semarang. “Itu bukan tenaga medis yang sifatnya pelatihan, tapi tenaga medis yang ahli di bidangnya,” tandas Rinto.

Rinto juga menyoroti masalah ketahanan pangan di LPP Semarang. Menurutnya, ketahanan pangan di LPP Semarang luar biasa. Ada selada air, sawi, seledri dan lainnya yang merupakan program Presiden Prabowo.

“Kami berharap hasil dari ketahanan pangan ini ada sinergi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita lihat apakah ada kelebihan, sehingga bisa diberikan atau dikerjasamakan terkait MBG. Namun jika belum ada kelebihan cukup dilaksanakan di sini saja,” ujarnya.

“Kami apresiasi inisiatif Kanwil maupun dari Lapas,” imbuh Rinto

Kepala LPP Kelas IIA Semarang, Ade Agustina mengungkapkan, kehadiran Komisi XIII DPR RI di LPP Semarang kali ini untuk memastikan layanan yang diberikan di LPP Semarang sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Sementara itu terkait kerja sama dengan Pemerintah Kota tentang bangunan LPP Semarang sebagai Heritage, Ade menyebut pihaknya sudah bersurat dengan Pemerintah Kota Semarang.

“Sebenarnya kami sangat senang dengan status tersebut, akan tetapi kami tidak bisa melakukan pemeliharaan terhadap gedung yang berstatus cagar budaya yang dibangun tahun 1894,” terang Ade.

“Apalagi material bangunan sudah tak sesuai. Tentu memerlukan biaya yang sangat banyak. Jadi kita kembalikan kepada pemerintah Provinsi untuk membantu pemeliharaannya. Kita menerima saja pembangunan dilaksanakan, kita tidak minta anggarannya,” tandasnya

Diketahui, saat ini jumlah warga binaan di LPP Semarang ada 274 orang, terdiri dari 40 tahanan dan 234 merupakan narapidana.

Dalam kunjungannya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti dan rombongan didampingi Kepala Kanwil Ditjenpas Jateng, Mardi Santoso serta para Kalapas se Jateng.

Ning S

The post Kunjungan Kerja, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Apresiasi Pembinaan di LPP Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami akan meminta arahan dari Kejari Kudus sebelum melanjutkan pembangunan SIHT, mengingat permasalahan hukum yang menyertainya,” ujar Sam’ani saat mendampingi kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Megawon, Selasa (15/4).

Menurut Sam’ani, proyek SIHT menghadapi sejumlah kendala serius. Pada tahap pertama, pembangunan terjerat kasus dugaan korupsi, sementara di tahap kedua, kontrak proyek terpaksa diputus.

“Dengan kondisi seperti ini, kami harus bertindak dengan sangat hati-hati,” tegasnya.

Kendati demikian, Sam’ani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus tetap berkomitmen menyelesaikan proyek strategis tersebut. Pasalnya, keberadaan SIHT sangat dibutuhkan, mengingat APHT Megawon—yang sebelumnya dikenal sebagai Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)—kini sudah tidak mampu menampung pelaku industri baru. Dari total 17 gudang produksi yang ada, semuanya telah terisi penuh.

Baca juga:

Pemkab Kudus Ajukan DBHCHT Rp 1 Triliun, Komisi XI DPR RI Siap Kawal

Pemerintah Kabupaten Kudus tetap berharap proyek tersebut bisa segera dilanjutkan agar dapat mendukung pertumbuhan industri hasil tembakau di daerah.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kudus telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi proyek SIHT ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Kasus tersebut berkaitan dengan pekerjaan pengurukan lahan pada tahun 2023 yang menggunakan anggaran sekitar Rp9,1 miliar, dan diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp5,4 miliar.

Dalam perkara ini, Kejari Kudus menetapkan empat tersangka, salah satunya RKHA, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kudus. RKHA yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut, diduga tidak menjalankan kewajibannya secara profesional dan melanggar etika jabatan.

Selain RKHA, Kejari juga menetapkan SK sebagai tersangka. SK diduga menerima dan mengalihkan pengerjaan proyek pengurukan lahan secara tidak sah, yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak.

Dua tersangka lainnya adalah HY dan AAP yang bertindak sebagai konsultan proyek. Keduanya juga diduga terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Tunggu Legal Opinion Kejari untuk Lanjutkan Proyek SIHT Klaling appeared first on SuaraBaru.id.

Komitmen Trigatra Bangun Bahasa itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. “Komitmen tersebut merupakan wujud pengutamaan bahasa Indonesia di sekolah 3 Bahasa Putera Harapan,” ujar Fajar saat kunjungan kerja di Sekolah 3 Bahasa Putera Harapan.

Ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu dalam kunjungan kerja tersebut, antara lain mengunjungi SD Negeri 1 Kranji, SMP Negeri 8 Purwokerto, dan Sekolah 3 Bahasa Putera Harapan.

Fajar juga menyerahkan buku dan majalah terbitan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah kepada para siswa sebagai salah satu upaya mendukung gerakan literasi nasional.
Dalam kunjungannya, ia sekaligus meresmikan Pusat Bahasa Mandarin di Sekolah 3 Bahasa Putera Harapan.

Fajar memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi perubahan global, terutama dalam konteks dominasi ekonomi dan teknologi yang kini beralih ke Asia Timur, khususnya Tiongkok.

“Penguasaan bahasa Mandarin akan menjadi bekal penting bagi generasi muda Indonesia, mengingat makin pesatnya pengaruh ekonomi dan teknologi negara-negara Asia, terutama Tiongkok. Oleh karena itu, pemahaman bahasa Mandarin akan mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi nasional dan membuka peluang besar bagi pelajar Indonesia di masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Putera Harapan Banyumas sekaligus Ketua Perkumpulan Sekolah 3 Bahasa se-Indonesia (Perstibi), Yudi Sutanto, mengatakan, bahasa Mandarin di Sekolah 3 Bahasa Putera Harapan telah diintegrasikan dalam pembelajaran dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dan karakter keindonesiaan.

“Lebih dari sekadar penguasaan bahasa Mandarin, sekolah juga berkomitmen menanamkan semangat toleransi, cinta tanah air, dan pelestarian budaya Jawa yang menjadi akar tempat mereka berpijak,“ kata Yudi.

Ning S

The post Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Tandatangani Komitmen Trigatra Bangun Bahasa appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu fokus dalam kunjungan ini adalah meninjau loket Kantor Imigrasi Wonosobo yang melayani pembuatan paspor setiap hari Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Temanggung didampingi Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas II Non TPI Wonosobo, Imam Bahri. Ia menjelaskan mekanisme layanan paspor di MPP.

Menurut Imam Bahri, saat ini layanan paspor di MPP Temanggung memiliki kuota 30 pemohon pada hari biasa, dan 20 pemohon selama bulan ramadan.

Bupati Temanggung menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam menghadirkan layanan keimigrasian lebih dekat kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan layanan paspor di MPP sangat membantu warga Temanggung yang ingin mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

“Dengan adanya pelayanan paspor di MPP, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Wonosobo. Ini menjadi solusi praktis dan efisien bagi warga yang membutuhkan layanan keimigrasian,” ujar Agus.

Kakanim Kelas II Non TPI Wonosobo menegaskan, pihaknya berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui layanan jemput bola seperti di MPP Temanggung.

“Kami berusaha memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dengan sistem yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Semoga sinergi ini terus berjalan untuk meningkatkan pelayanan publik di Temanggung,” ungkapnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian.

Muharno Zarka

The post Bupati Temanggung Tinjau Loket Imigrasi di MPP appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan ini menjadi momentum penting setelah Kejari Wonosobo baru-baru ini menempati gedung baru yang lebih luas dan representatif, dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai.

Meski demikian, masih ada beberapa aspek teknologi yang perlu dibenahi guna memenuhi syarat predikat WBBM.

Salah satu catatan penting dari Ponco adalah terkait bidang Pidana Umum (Pidum), di mana belum ada implementasi produk Restorative Justice (RJ) di wilayah Wonosobo.

Ponco memerintahkan kepada Kepala Seksi Pidum untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal setempat.

RJ dianggap sangat penting karena dapat menjadi keunggulan bagi Kejaksaan di masa depan.

“Banyak masyarakat yang masih menganggap penyelesaian damai dalam perkara membutuhkan biaya besar, padahal tidak benar. Untuk itu Kepala Seksi Intelijen agar segera melakukan sosialisasi tentang RJ,” ujar Ponco, Selasa (30/7/2024).

Didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Wahyu Sabrudin, S.I.P, S.H., M.H dan Asisten Intelijen, Dr. Sunarwan, S.H., M.H., kunjungan ini juga sebagai bagian dari komitmen Kajati untuk memastikan setiap Kejari di Jawa Tengah mampu memenuhi standar pelayanan hukum yang tinggi, termasuk dalam penerapan teknologi dan inovasi guna mendukung kinerja kejaksaan dalam memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada masyarakat.

Ning S

The post Kajati Jateng Ponco Hartanto Dorong Implementasi Restorative Justice di Wonosobo appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan tersebut dilakukan di PT Intan Pariwara, PT Macanan Jaya Cemerlang, dan PT Mondrian di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.

Dalam kegiatan, Kapolda Luthfi yang didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Jateng disambut hangat oleh ribuan karyawan dari ketiga perusahaan. Pada kesempatan tersebut Kapolda memberikan arahan untuk memastikan bahwa Polri berkomitmen memberikan jaminan keamanan kepada para karyawan di tempat usaha.

“Kunjungan ini dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif guna mewujudkan iklim usaha yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Luthfi.

Luthfi mengatakan, tempat usaha merupakan ladang kerja dan tempat ibadah untuk mendapatkan ekonomi keluarga di tengah masyarakat. “Saya ingin memastikan keamanan para karyawan dijamin oleh Polri,” ujarnya.

Kapolda juga menekankan pentingnya peran serta para pekerja dalam menjaga keamanan secara mandiri. Ia mengajak para karyawan untuk menjadi polisi bagi diri sendiri, dengan menjaga hal-hal sederhana.

“Saya ingin seluruh karyawan menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Contoh, kunci pintu rumah saat akan ditinggal pergi, kunci kendaraan saat di parkir, itu sudah contoh menjadi polisi bagi diri sendiri,” tegasnya.

Dalam suasana yang akrab dan interaktif, Luthfi juga menjawab berbagai pertanyaan dari para karyawan, termasuk mengenai jaminan keamanan bagi mereka yang bekerja di shift malam. Kapolda memastikan bahwa Polres Klaten akan mengintensifkan pelaksanaan patroli dan pengamanan di perusahaan-perusahaan saat shift malam untuk menjamin keamanan seluruh karyawan.

“Jaminan keamanan juga diberikan kepada para karyawan yang bekerja di shift malam melalui kegiatan patroli dan pengamanan oleh Polres Klaten. Semua kita jamin keamanannya,” jelasnya.

Kapolda menegaskan bahwa Polri juga akan memberikan bantuan pengawalan uang dari perusahaan ke bank tanpa biaya alias gratis.

Kunjungan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Direktur Utama PT Intan Pariwara, Tomi Utomo Putro. Dirinya menyebut siap mendukung upaya Kapolda dalam menjaga keamanan bagi para pekerja di tempat usaha. “PT Intan grup sangat mendukung kegiatan seperti ini, karena dengan situasi kamtibmas yang kondusif, perusahaan tentunya akan berjalan dengan baik,” tandas Tomi.

Luthfi juga menyampaikan pesan kepada para karyawan untuk menjaga kerukunan dan persatuan, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. Ia mengingatkan agar tidak memaksakan pilihan politik sehingga dapat menjaga hubungan baik dengan saudara dan teman.

“Dalam waktu dekat Jawa Tengah akan melaksanakan Pilkada, saya meminta seluruh masyarakat tidak memaksakan kehendak pilihannya. Intinya jangan sampai kita bermusuhan dengan saudara dan teman, karena pemilu nanti untuk memilih pemimpin yang terbaik,” tandasnya.

Ning S

The post Kunker di Klaten, Kapolda Jateng Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Momen tersebut dilaksanakan dalam kunjungan kerja (Kunker) Kepala BNNP Jawa Tengah dan Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemkab Demak Tahun 2024 yang berlangsung di Grahadika Bina Praja Setda Demak, Rabu (5/6/2024).

Hadir Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, Kapolres Demak, Komandan Kodim 0716/Demak, Ketua DPRD Demak, dan Kepala BNN Kabupaten Kendal. Dengan digelarnya kegiatan ini diharapkan akan ada kebijakan politik terkait Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Demak.

“Sebagai warga Demak yang kental dengan religinya, kami sebagai generasi penerus akan terus mempertahankan citra Kabupaten Demak sebagai wilayah yang agamis. Salah satunya dengan mengeluarkan Perda No.1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Selain itu secara berkelanjutan kami juga melaksanakan sosialisasi, kemudian edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya narkotika” ungkap Esti’anah.

Ia menyampaikan bahwa kerja sama lintas sektoral terus dilaksanakan sebagai komitmen untuk memutus rantai peredaran gelap narkoba. Menurutnya, bukan suatu perkara yang mudah, karena narkoba semakin hari semakin meresahkan kita semua. Ia mengimbau agar orang tua lebih aware kepada generasi penerus dan meyakini bahwa dari keluarga yang bahagia, dari orang tua yang peduli tentunya akan lahir generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada kesempatan tersebut dilakukan Deklarasi Kabupaten Demak Bersinar yang dipimpin oleh Komandan Kodim 0718/Demak, Letkol Kav Maryoto dan diikuti oleh seluruh peserta, yang dilanjutkan penandatanganan Deklarasi.

Sementara itu Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigjen. Pol. Dr. H. Agus Rohmat dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi yang bertema “Bergerak Bersama Melawan Narkoba”.

“Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN), menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 1,3% atau sekitar 195.000 penduduknya telah terpapar narkoba. Saya berpesan kepada para bandar dan para pengedar narkoba, jangan coba-coba mengedarkan di Kabupaten Demak, karena akan berhadapan dengan hukum yang sangat berat,” ujar Jenderal bintang satu tersebut.

Agus Rohmat menyebut, peringkat pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Demak pada tahun 2022 sebanyak 1866 kasus, dan pada 2023 sebanyak 1948 kasus, meningkat 4,1%, yang berarti masih banyak narkotika beredar di masyarakat.

“Ini merupakan tantangan bagi kita semua, bagaimana cara pemerintah Kabupaten Demak dan BNN bersinergi menekannya,” tandas Agus Rohmat.

Ning S

The post Kunjungan Kerja di Kota Wali, Kepala BNNP Jateng Agus Rohmat Ajak Perangi Narkoba appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Kapendam IV/Diponegoro, Letkol Inf Andy Soelistyo, kunjungan tersebut menandakan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan sistem irigasi modern untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Sistem ini terbilang canggih dan inovatif, dengan memanfaatkan energi terbarukan, seperti panel surya untuk mengoperasikan pompa air.

Sistem irigasi ini memberikan manfaat nyata bagi para petani di Dusun Ketangi, Kepek I, Kepek II, dan Desa Karang Duwet. Dengan akses air yang memadai sepanjang tahun, para petani dapat menanam padi dan tanaman lain secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka.

Disampaikan bahwa program pengairan ini memberikan manfaat bagi 511 petani di Desa Banyusoco dengan luas lahan 307,9 hektar, meliputi Dusun Ketangi seluas 99 hektar, Dusun Kepek I seluas 103,9 hektar, dan Dusun Kepek II seluas 105 hektar. Di Desa Karang Duwet, penerima manfaat berjumlah 2.303 petani dengan luas lahan 701,1 hektar.

“Kehadiran Pangdam IV/Diponegoro mendampingi Menhan RI adalah wujud sinergi antara TNI dan Kementerian Pertahanan dalam memastikan program-program strategis berjalan lancar di lapangan. Pangdam IV sangat mendukung upaya Menhan RI dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan infrastruktur irigasi yang modern dan berkelanjutan,” kata Kapendam.

Ia menyebut, sistem irigasi ini bukan hanya tentang mengairi sawah, tetapi juga tentang menjaga kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan air bawah tanah, sistem ini membantu mengurangi penggunaan air tanah yang berlebihan, sehingga menjaga keseimbangan alam.

“Dengan adanya sistem irigasi yang baik dan dukungan dari pemerintah, para petani di Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat hidup sejahtera dan mandiri. Sistem ini menjadi contoh nyata, bagaimana teknologi dan inovasi dapat membantu meningkatkan kehidupan masyarakat dan menjaga kelestarian alam,” tuturnya.

Ning S

The post Pangdam IV/Diponegoro Dampingi Menhan RI Tinjau Pengairan Pertanian, Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Petani appeared first on SuaraBaru.id.