Seperti pada keterangan tertulisnya dari tim kuasa hukumnya yang terdiri dari beberapa advokat, awalnya Al Amin saat membawa penumpangnya yang bernama Khairi Rafi, mengalami kecelakaan akibat adanya jalan yang rusak. Atas kejadian itu, penumpangnya meninggal dunia.

Dijelaskan salah satu kuasa hukumnya, Nasrul Saftiar Dongoran (NET Attorney), pihak Al Amin kemudian menempuh upaya hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang, dengan mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jalan rusak terhadap pemerintah.

BACA JUGA: BPIH Jemaah Jepara Dipastikan Tak Ada Kenaikan

Dalam gugatan itu, bukan hanya menuntut soal ganti rugi saja, akan tetapi juga melakukan advokasi kebijakan, untuk perbaikan infrastruktur jalan yang berkeadilan (materiil dan immateriil).

Hingga akhirnya pada Selasa (7/4/2026), dalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri Pandenglang, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk merealisasikan seluruh tuntutan materil dan imateril, sebesar Rp 100 Miliar.

Nilai sebesar itu untuk perbaikan infrastruktur, khusus untuk Jalan Raya Pandeglang, yang kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta van Dading) yang mengikat secara hukum, kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim.

BACA JUGA: BNNP Jateng Luncurkan IBM Kobra, Fokus Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

”Kami melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini, sebagai bentuk nyata untuk menagih pertanggungjawaban negara. Dalam hal ini pemerintah daerah, yang akibat kelalaiannya telah merenggut nyawa seseorang,” kata Nasrul

Menurut dia, atas kemenangan hukum itu, tim kuasa hukumnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang mendukung gerakan advokasi hukum ini.

Pihaknya berharap, tidak ada lagi masyarakat yang dikorbankan, baik oleh jalanan yang rusak maupun proses hukum yang tidak berpihak pada korban, akibat kelalaian negara.

BACA JUGA: Rapat Formatur Rampung! Ini Susunan Awal Kepengurusan DPD Partai Golkar Kudus 2025–2030

”Pendampingan hukum secara Probono terhadap tukang ojek pangkalan ini, menjadi sebuah keberhasilan. Baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana, yang semula terlapor berubah menjadi korban kecelakaan lalu lintas,” ungkapnya lagi.

Disampaikan juga, keberhasilan kasus perdata yang diajukan Al Amin itu, telah mencapai kesepakatan dengan Gubernur Banten. Pihak Pemprov Banten dikabarkan akan menganggarkan Rp 100 Miliar, untuk biaya perbaikan jalan di wilayah Pandegelang.

Riyan

The post Pemprov Banten Realisasikan Semua Tuntutan Materiil dan Immateriil Rp 100 Miliar appeared first on SuaraBaru.id.

Ricky Kristiatno, selaku Kuasa Hukum dari Net Attorney, yang menangani kasus itu menyatakan, harta warisan berupa tanah milik almarhumah Sumi, seharusnya diberikan kepada ahli warisnya yang sah bernama Surati, yang merupakan adik kandungnya.

”Terkait hal itu, kami mengajukan permohonan berupa pembukaan informasi publik ke KIP Jateng. Hal ini kami lakukan, untuk mengetahui Pendaftaran Tanah dan Warkah Tanah, atas tanah warisan itu di BPN Boyolali,” kata dia, usai menyampaikan kesimpulannya kepada Majelis Komisioner KIP Jateng di Semarang, belum lama ini.

BACA JUGA: Pembangunan Jalan Hasil TMMD Selesai 100 Persen

Disebutkannya dalam persidangan sengketa informasi publik ini di KIP Jateng, BPN Boyolali menolak memberikan Informasi publik berupa warkah tanah dan dokumen pendukung dalam pendaftaran tanah sertifikat hak milik, kepada pemohon selaku pemegang sertifikat SHM.

Menurut Ricky, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada BPN Boyolali, bukanlah termasuk informasi yang dikecualikan, sebagaimana Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon merupakan pemilik dari sertifikat hak milik, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap informasi berupa Warkah Tanah dan Dokumen Pendukung, dalam Pendaftaran Tanah.

BACA JUGA: Turnamen Sepak Bola Semi Open Primadona Ramadhan

”Kalau BPN Boyolali menyatakan informasi itu merupakan yang kecualikan, maka BPN Boyolali Wajib membuat suatu Uji Konsekuensi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017, tentang pengklasifikasian Informasi Publik,” ungkapnya lagi.

Ricky juga menyebut, Pemohon melalui Kuasa Hukum yang berprofesi sebagai Advokat, merupakan Aparat Penegak Hukum (APH), dan berhak mendapatkan data-data ataupun informasi, guna kepentingan atau pembelaan klien. Hal ini juga sebagaimana mandat dari UU Advokat.

”Uji Konsekuensi ini merupakan hal yang wajib dilakukan, sebagai tolak ukur apabila informasi itu dibuka akan menimbulkan potensi kerugian bagi publik atau berdampak buruk,” jelasnya lagi.

BACA JUGA: Brimob Polda Jateng Gandeng Masyarakat Gelar Korvey Serentak Bersihkan Pantai hingga Ruang Publik

Pihaknya berpandangan, melalui keterbukaan informasi publik, justru dapat meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pada akhirnya turut meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

”Badan Publik seharusnya tidak perlu menutup diri, dengan menyatakan Informasi Publik dikecualikan. Utamanya yang berkaitan dengan Pelanggaran Maladministrasi Badan Publik dan persoalan hukum di Masyarakat,” papar Ricky.

Dalam sidang KIP, dipimpin Ketua Majelis Moh Asropi SPdi, dengan dua anggotanya Indra Ashoka Mahendrayana SE MH dan Setiadi SH MH.

Riyan

The post KIP Jateng Terima Aduan Permohonan Informasi Publik appeared first on SuaraBaru.id.