Gugatan masa jabatan KPI ke MK oleh komisioner KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, Syaefurrochman, melalui para advokat dan peneliti hukum dari Kantor Advokat MZ Al-Faqih & Partners, dengan nomor perkara 26/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 itu, kini telah mulai disidangkan.

Syaefurrochman dalam permohonan Pengujian Undang-Undang meminta agar, masa jabatan KPI disamakan dengan masa jabatan anggota komisi negara lainnya, seperti KPK, KPAI, KPPU, Ombudsman, Komnas HAM, LPSK, Bawaslu RI, dan OJK, menjadi lima tahun.

BACA JUGA: UMKM Binaan PLN UIK Tanjung Jati B Unjuk Gigi di INACRAFT 2024

Ketua Forum Pemerhati Penyiaran, Budi Setyo Purnomo, yang juga mantan Ketua KPID Jawa Tengah pun, angkat bicara menyoal pendeknya masa bakti KPI ini.

Diungkapkan dia, selama dua periode menjabat sebagai Ketua KPI Jateng, dirinya merasakan adanya “diskriminasi” masa kerja. Digambarkan olehnya, dalam tiga tahun masa bakti, tahun pertama adaptasi, tahun kedua running, tahun ketiga disibukkan seleksi.

”Padahal peran KPI itu tak kalah pentingnya dengan lembaga negara lainnya. Paling utamanya, peran KPI mengawal ahklak bangsa lewat penyiaran. Dampaknya memang tidak serta merta, tapi literasi media yang diusung KPI, membawa akhlak anak bangsa ke depan lebih baik,” Budi SP dalam keterangan di Semarang, Kamis (7/3/2024).

BACA JUGA: Operasi Keselamatan di Kaliwangan Blora, Warga Bisa Langsung Bayar Pajak Kendaraan

Bendahara PWI Jateng itu menambahkan, perlunya perubahan masa jabatan itu, terkait dengan keharmonisan atau sinkronisasi performance kerja atau proses kinerja. Masa jabatan KPI yang hanya tiga tahun, membuat sinkronisasi menjadi tidak mudah dilakukan oleh anggota-anggota KPI.

Disampaikan juga, masa jabatan anggota KPI Pusat dan Daerah yang hanya tiga tahun, memboroskan keuangan negara. Masa jabatan tiga tahun tidak sinkron dengan dengan lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga penyiaran, mengingat berlakunya izin penyiaran untuk radio lima tahun, dan izin penyiaran televisi 10 tahun.

Sebelumnya di tempat terpisah, Judhariksawan, Guru Besar Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, juga menyoroti masa jabatan KPI yang hanya tiga tahun. Disebutkannya, soal masa jabatan KPI, sesungguhnya sudah sejak lama dipersoalkan.

BACA JUGA: Menjelang Ramadan 1444H, Polres Klaten Tingkatkan Pencegahan dan Penindakan Pekat

”Namun tidak sampai mengajukan ke MK, karena selalu diberikan harapan melalui rencana revisi UU Penyiaran, yang hingga saat ini hanya terbatas pada saat UU Ciptaker menambah klausula digitalisasi penyiaran, dan mengurangi kewenangan KPI,” ujarnya

Dasar pemikiran perpanjangan masa jabatan KPI, imbuh dia, juga jelas. Tidak hanya karena menimbulkan perbedaan perlakuan sebagai lembaga negara, masa jabatan yang singkat secara faktual berdampak pada efisiensi anggaran negara dan daerah untuk proses rekruitmen.

Riyan

The post Forum Pemerhati Penyiaran Desak MK, Jabatan KPI 5 Tahun appeared first on SuaraBaru.id.

Dian Sasmita, Komisioner KPAI Subkom Pengaduan Kluster ABH dan Anak Korban Kekerasan Seksual mengatakan, kasus kekerasan di Brebes menjadi ironi dalam upaya melindungi hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Karena kejahatan seksual terhadap anak diselesaikan secara mediasi/ kekeluargaan. Padahal negara ini sudah memberlakukan UU TPKS yang secara ketat menjamin perlindungan bagi korban.

“Indonesia sedang mengalami darurat kekerasan seksual terhadap anak dan kasus di Brebes ini harus diproses secara serius dan berkeadilan pada korban. Anak yang seharusnya dapat dilindungi dari segala perbuatan kekerasan malah kembali menjadi korban berulang.” ucap komisioner KPAI, Dian Sasmita melalui rilis yang diterima Rabu (18/1/2023)

Menyikapi kejadian itu, KPAI lakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Brebes dan Polda Jawa Tengah untuk memastikan pemenuhan hak korban. KPAI juga akan mengawal proses hukum agar tetap berjalan walaupun kasus ini sebelumnya telah diselesaikan secara damai antara pelaku dengan korban.

“Kami akan melakukan pemantauan, mengawal proses hukum kasus ini agar korban mendapatkan haknya secara maksimal dan memperoleh rehabilitasi yang berkelanjutan untuk penyembuhan mental anak. Selain itu KPAI mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengawal kasus ini agar kejadian serupa tidak terjadi kembali” lanjutnya.

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat diancam sesuai Pasal 76D Jo 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

Sutrisno

The post KPAI Kawal Proses Hukum Kasus Perkosaan Remaja di Brebes appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pemantauan PTM di masa pandemi covid-19 ini, dia banyak menyoroti masalah yang berkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan di sekolah rujukan itu. Misalnya sanitasi, kelengkapan air bersih untuk cuci tangan dan beberapa kesiapan prokes lainnya.

Ketika masuk kelas pun, Retno menyempatkan berdialog dengan guru yang mengajar dan para siswa. Dia pun memperhatikan tata cara uji coba PTM itu. ”Bagaimana anak-anak, senang tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka?” tanyanya.

BACA JUGA: Kapolres Wonogiri: Melanggar Hukum Jangan Harap Naik Pangkat

Secara spontan para siswa menjawab, sangat gembira bisa mengikuti PTM di sekolah. Pembelajaran secara tatap muka disebutnya lebih efektif. Murid-murid pun mengaku bisa bertanya langsung pada guru, bila mengalami kesulitan materi pelajaran. Selain itu mereka menyebut bisa saling berkenalan dengan teman-temannya.

Kepada para guru, Retno menyarankan agar materi pelajaran yang relatif mudah dilakukan, ketika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sedangkan yang relatif sulit dilakukan pada PTM.

Kunjungan anggota Komisioner KPAI itu diterima Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Jateng, Danang Kusumanto, guru dan Komite SMA Negeri 1 Wonosobo.

Kegiatan uji coba PTM di SMA Negeri 1 Wonosobo berlangsung selama dua minggu, mulai Senin-Jumat (5-16/4/2021). Uji Coba PTM diikuti 110 siswa kelas X. Tiap kelas hanya diisi 11 siswa.

Selama dua jam belajar di sekolah, murid maupun guru menerapkan protokol kesehatan relatif ketat. Para siswa yang mengikuti PTM merupakan murid terpilih dengan risiko terendah.

Sudarman-Riyan

The post Komisioner KPAI Pantau Pelaksanaan Uji Coba PTM di SMA Negeri 1 Wonosobo appeared first on SuaraBaru.id.