”Saya prihatin dengan terjadinya tawuran remaja di sejumlah daerah, saat Ramadan. Sejumlah pihak terkait harus segera mengambil langkah cepat, guna mengatasi kondisi itu hingga akar masalahnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/4/2023).

Sepanjang Ramadan tahun ini, sebanyak 367 remaja di Kota Depok, Jawa Barat, ditangkap karena tawuran. Peristiwa yang sama juga terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Tangerang, Banten.

BACA JUGA: KONI Jateng Harus Gerak Cepat, Porprov 2023 di Depan Mata

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pun, menyinggung soal komitmen sejumlah daerah, untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Lestari menilai, sejumlah peristiwa tawuran itu terjadi, karena ada beberapa faktor pendorong. Antara lain, pemenuhan hak sipil anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus bagi anak yang belum memadai.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, upaya agar anak dan remaja di daerah mendapatkan hak-haknya dalam proses tumbuh berkembangnya, menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan di setiap daerah.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Gelar Workshop Digital Marketing di Kelurahan Sawah Besar

Apalagi, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021, tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia.

Program KLA adalah, sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Maraknya sejumlah tawuran yang melibatkan remaja di sejumlah daerah, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, agar fokus dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak di setiap daerah di Indonesia.

Menurut Rerie, upaya mewujudkan KLA di setiap daerah di Indonesia, merupakan bagian penting dalam proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tanah Air.

Riyan

The post Mewujudkan Komitmen Daerah Jadikan Kota Layak Anak appeared first on SuaraBaru.id.

”Banyak masalah yang bisa diatasi, dari upaya pemeriksaan rutin kesehatan dasar sejak dini. Antara lain menekan tingkat kematian ibu dan anak, serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan SDM kita,” kata Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/4/2023).

Kementerian Kesehatan mengungkapkan, saat ini jumlah Puskesmas tercatat ada 10.500 di Indonesia. Jumlah itu dinilai belum memadai untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat, sehingga diperlukan aktivasi segera sebanyak 300 ribu Posyandu, untuk melaksanakan deteksi dini kualitas kesehatan dasar.

BACA JUGA: PLN Kembangkan Rumah BUMN Sumbawa, Wadah Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM

Sistem layanan kesehatan Nasional, ujar Lestari, harus mampu melayani perjalanan siklus hidup masyarakat sejak lahir, remaja, dewasa, sampai lansia, untuk memastikan kualitas kesehatan setiap warga negara.

Menurut Rerie sapaan akrab Lestari, aktivasi Posyandu yang merupakan bagian dari upaya untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat, merupakan langkah penting yang harus dilakukan, dalam upaya mengakselerasi sejumlah pencapaian di bidang kesehatan Nasional.

”Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini, merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh, dan berdaya saing di masa depan,” tegas Rerie yang juga legislator Partai Nasdem dari Dapil II Jawa Tengah itu.

BACA JUGA: Marselino Ferdinan Bawa Klubnya Menang Telak

Menurut dia, gerakan untuk memeriksakan kesehatan ibu dan anak di Posyandu, harus digalakkan kembali, untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan yang dihadapi saat ini.

Apalagi, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Padahal pada 2024, prevalensi stunting ditargetkan 14 persen.

Rerie sangat berharap, sejumlah upaya pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan, menjadi perhatian serius dari para pemangku kepentingan, di tingkat pusat dan daerah.

Riyan

The post Posyandu untuk Akselerasi Pencapaian Bidang Kesehatan Nasional appeared first on SuaraBaru.id.