Perhutani KPH Purwodadi memanfaatkan momentum silaturahmi ini dengan mendatangi Kejaksaan Negeri Grobogan yang berlokasi berdekatan, guna membangun komunikasi yang lebih erat dan sinergi kelembagaan yang semakin solid serta terarah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Perhutani dalam menjawab tantangan pengelolaan kawasan hutan negara yang semakin kompleks, khususnya dari sisi hukum dan perlindungan aset.

BACA JUGA : Halalbihalal Keluarga Pendidikan, Diwarnai Penyampaian Ikrar Permohonan Maaf

Pertemuan berlangsung di ruang Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan yang disambut hangat oleh Kajari Grobogan, Sefran Haryadi dan jajarannya, Rabu (1/4/2026).

Rombongan Perhutani hadir lengkap, terdiri dari Administratur KPH Purwodadi, KPH Gundih, KPH Telawa, KPH Semarang, serta para wakil administratur yang turut mendukung agenda tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan, Sefran Haryadi, menerima langsung kehadiran jajaran Perhutani dan membuka ruang diskusi terkait penguatan kerja sama di bidang hukum.

Kedua belah pihak memanfaatkan pertemuan ini sebagai forum koordinasi intensif untuk membangun pemahaman bersama dalam menghadapi berbagai potensi persoalan hukum di lapangan.

Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga dan melindungi aset negara, khususnya kawasan hutan yang memiliki nilai strategis.

Perhutani dan Kejaksaan sepakat bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai potensi sengketa maupun pelanggaran hukum.

Diskusi berkembang pada langkah konkret yang dapat diambil dalam memberikan pendampingan hukum kepada Perhutani sebagai pengelola hutan negara.

Selain itu, penguatan pengamanan aset negara menjadi perhatian utama yang terus didorong melalui koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

BACA JUGA : Menteri Imipas RI Lantik Dirjen Imigrasi dan Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum

Kedua pihak juga membahas rencana pembaruan Nota Kesepahaman atau MoU sebagai dasar hukum kerja sama yang lebih adaptif terhadap dinamika yang ada.

MoU tersebut selama ini menjadi landasan penting dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain yang relevan.

Administratur KPH Purwodadi Untoro Tri Kurniawan menegaskan pentingnya koordinasi yang intensif dengan Kejaksaan dalam mendukung tugas Perhutani.

“Perhutani sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama yang telah terjalin baik dengan Kejaksaan Negeri Grobogan selama ini,” ujar Untoro.

Untoro menyampaikan bahwa koordinasi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam pengamanan aset negara sekaligus penyelesaian persoalan hukum.

“Melalui koordinasi ini kami berharap sinergi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat,” lanjut Untoro dalam pernyataannya.

Ia juga menilai bahwa pembaruan MoU akan memberikan kejelasan batasan serta ruang lingkup kerja sama antara kedua institusi.

Langkah tersebut dinilai penting guna menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan yang menghadapi tantangan semakin kompleks.

Sefran Haryadi menyampaikan kesiapan Kejaksaan Negeri Grobogan dalam mendukung Perhutani di berbagai aspek penegakan hukum.

“Kami menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh jajaran Perhutani Grobogan Raya,” ungkap Sefran.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum apabila terjadi permasalahan, termasuk sengketa aset yang melibatkan Perhutani.

“Kejaksaan Negeri Grobogan siap menjalin kerja sama serta memberikan pendampingan hukum apabila terdapat permasalahan,” tambahnya.

Hubungan yang telah terjalin selama ini dinilai menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan secara profesional dan akuntabel.

BACA JUGA : Usai Dilantik, Dilantik 156 PNS Brebes Salurkan Bantuan untuk Warga Sridadi

Perhutani KPH Purwodadi melalui silaturahmi dengan Kejaksaan Negeri Grobogan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi kepastian hukum dan pengamanan aset negara.

Perhutani KPH Purwodadi bersama Kejaksaan Negeri Grobogan meyakini bahwa silaturahmi yang terbangun akan memperkokoh kolaborasi kelembagaan serta memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat luas.

TYA WIDYA

The post Silaturahmi Perhutani KPH Purwodadi dan Kejaksaan Negeri Grobogan, Perkuat Pengamanan Aset Negara appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dilaksanakan dengan berdiskusi dengan Ketua MPD Notaris Kabupaten Magelang, R. Giardi Suharjanto, mengenai keberlanjutan pengawasan dan pembinaan notaris wilayah Kabupaten Magelang.

Dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan secara langsung mengenai protokol notaris yang telah meninggal dunia.

“Pemeriksaan ini sebagai bentuk kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam proses penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia, ” ujar Widya Pratiwi, analis hukum.

Ahli waris dari notaris yang telah meninggal dunia tersebut secara koorperatif mendukung kegiatan ini dengan segera menyerah protokol notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo menyampaikan agar MPD Notaris Kabupaten Magelang tetap berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

“Hal ini guna mewujudkan tertib administrasi notaris bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ” ujarnya.

Ning S

The post Bahas Protokol Notaris Wafat, Kemenkum Jateng Jalin Koordinasi dengan MPD Kabupaten Magelang appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinasi ini untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait kebutuhan layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, sebagai upaya mendukung peningkatan akses keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Sragen.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi layanan bantuan hukum di Kabupaten Sragen yang hingga saat ini belum memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi di wilayahnya. Selama ini Pemerintah Kabupaten Sragen menjalin kerja sama dengan LBH yang berada di Kabupaten Karanganyar.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa LBH terdekat dengan wilayah Kabupaten Sragen saat ini hanya terdapat satu lembaga di Kabupaten Karanganyar, yakni LBH Paham, yang selama ini menangani permohonan bantuan hukum dari masyarakat Sragen.

Diketahui, permasalahan hukum yang paling sering dihadapi masyarakat Kabupaten Sragen berdasarkan data Pemkab setempat meliputi perkara narkotika dan pengedaran uang palsu. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya penguatan layanan bantuan hukum yang mudah diakses dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menyediakan rekam data permohonan bantuan hukum yang pernah ditangani oleh pemerintah daerah. Data tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pengembangan layanan bantuan hukum ke depan.

Nicolaus Oscar, salah satu penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menyampaikan, pemetaan ini menjadi langkah awal yang penting dalam penguatan layanan bantuan hukum di daerah.

“Pemetaan kebutuhan bantuan hukum ini sangat penting untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, sehingga ke depan kebijakan dan langkah yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam layanan litigasi maupun nonlitigasi,” jelas Oscar.

Ia juga menyampaikan informasi terkait adanya peraturan daerah baru di Kabupaten Sragen yang mengatur tentang bantuan hukum. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam penguatan kebijakan daerah terkait penyelenggaraan bantuan hukum.

Terkait pembentukan dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dijelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pengalaman menangani perkara hukum sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

Pemetaan kebutuhan layanan bantuan hukum di Kabupaten Sragen diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah strategis ke depan, guna mendukung peningkatan layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi secara optimal bagi masyarakat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Koordinasi dengan Pemkab Sragen, Petakan Kebutuhan Layanan Bantuan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pertemuan itu, Ketua PW IPHI Jateng, Prof Imam Taufiq menyebutkan, kehadirannya itu untuk menjalin koordinasi dan komunikasi, dalam urusan pembinaan dan pemberdayaan jamaah haji di provinsi ini.

Disampaikan pula, rencana kerja sama dengan Kemenhaj dan Umrah, perihal pembinaan jamaah haji, baik sebelum berangkat maupun setelah pulang dari Tanah Suci.

BACA JUGA: Polda Jateng Gelar Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana di Seluruh Jajaran

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Ketua Umum PP IPHI, Dr H Erman Soeparno, yang mendorong terjalinnya kerja sama, dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan haji tahun 2026.

”Penyelenggaraan haji saat ini telah memiliki rumah baru, yaitu Kemenhaj dan Umrah. Maka mari bersinergi bersama, dan kawal kementerian yang baru ini, sebagai wujud ikhtiar bersama, guna memastikan kemabruran jamaah haji Indonesia,” kata Prof Imam.

Sementara itu, Fitriyanto sendiri menyambut baik silaturahim ini, dan mendukung penuh semua kegiatan PW IPHI Jateng.

BACA JUGA: Sentra Satria Baturaden Salurkan Rp 299 Juta untuk Sekolah Rakyat

”Kami mendukung penuh ikhtiar baik ini, dan kami siap bersinergi bersama dalam hal ihwal pembinaan dan pemberdayaan jamaah haji Jawa Tengah,” ujarnya.

Diungkapkan juga, saat ini penyelenggaraan haji di Indonesia, khususnya juga di Jateng, telah memiliki rumah baru, dan kini tidak lagi dikelola Kemenag.

”Kami masih harus menata kelembagaan internal, sekaligus memastikan persiapan pelayanaan calon jamaah haji tahun 2026. Mulai dari pelunasan BIPIH calon jamaah, persiapan manasik di daerah, hingga embarkasinya,” imuh Fitriyanto.

BACA JUGA: Sosialisasi Posbankum, Kanwil Kemenkum Jateng Tegaskan Pentingnya Budaya Sadar Hukum

Diinformasikan dia, tahun ini Jateng mendapatkan tambahan kuota yang signifikan, sebanyak 34.122 jamaah. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang hanya 30.377 jamaah.

Dalam silaturahim ini, Ketua IPHI Jateng didampingi jajaran pengurus harian, seperti H Kabul Supriyadhie (Wakil Ketua), dua Wakil Sekretaris H Edi Suaidi dan H Tajuddin Arafat, serta Bendahara H Nur Fuad.

Riyan

The post PW IPHI Jateng Jajaki Kerja Sama dengan Kemenhaj & Umrah Kawal Penyelenggaraan Haji 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan koordinasi itu dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil Kemenag Jateng, Senin (15/9/2025). Hadir dalam acara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Jateng Iwanuddin Iskandar, Plt Kabiro Kesra Setda Jateng H Gunawan Sudharsono.

Ada pula Kabag TU Kanwil Kemenag Wahid Arbani, Kabid Penaiszawa Kanwil Kemenag sekaligus Sekretaris Umum LPTQ Jateng Imam Buchori, segenap pengurus LPTQ, serta jajaran Pemkab dan Kemenag Kabupaten Tegal.

BACA JUGA: Launching 52 Dapur SPPG Se-Jateng di Wonosobo, SKKP Siap Sukseskan Program MBG

Dalam keterangannya mewakili Kepala Kanwil Kemenag Jateng, Imam Buchori memaparkan persiapan panitia, baik dari tingkat provinsi maupun dari Kabupaten Tegal selaku tuan rumah.

Agenda yang dibahas meliputi kedatangan rombongan kafilah dari kabupaten/kota, proses registrasi peserta, susunan acara pembukaan hingga penutupan MTQH, yang dijadwalkan berlangsung pada 10-14 November 2025.

Pada kesempatan itu, Iwanuddin Iskandar menegaskan, seluruh Bupati dan Wali Kota di Jateng akan hadir. Bahkan pada penutupan nanti, akan digelar kegiatan Jateng Bershalawat, sebagai penutup rangkaian MTQH.

BACA JUGA: Sejarah Baru, Para Pegawai Ke Kantor Berebut Motor Ojol

”Kami minta panitia lokal mempersiapkan dengan matang, tidak hanya kehadiran Bupati atau Wali Kotanya, tetapi juga rombongan yang akan ikut serta. Kegiatan ini penting, sebagai sarana menyambut MTQ Nasional 2026 di Jawa Tengah,” pintanya.

Sementara itu, mewakili Pemkab Tegal, Asisten Kesra Setda, Suspriyanti, menyampaikan permohonan dukungan dari Pemprov Jateng, khususnya terkait penyelenggaraan Jateng Bershalawat. Dia menekankan, perlunya masukan, solusi, serta jaminan dukungan keamanan, agar acara itu dapat berjalan lancar.

Menanggapi hal itu, Imam Buchori menyatakan, pentingnya koordinasi bersama antara panitia provinsi dan lokal. ”Dari pembukaan hingga penutupan, seluruh rangkaian penyelenggaraan MTQH harus kita tata bersama, agar berjalan sukses dan memberikan kesan positif,” tegas dia.

Riyan

The post Seluruh Kepala Daerah di Jateng Akan Hadiri MTQH di Kabupaten Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Tiga masjid besar yang ada di Semarang itu, melakukan kerja sama untuk saling mendukung dan menguatkan di antara mereka. Hasil koordinasi bersama itu, bahkan bisa membantu masyarakat yang sedang mengalami kesusahan, seperti saat terjadi bencana.

Hal itu seperti yang disampaikan KH Khammad Maksum, pada talkshow yang digelar di MAJT dalam rangka Gebyar Ramadan 1446 H, Senin (17/3/2025). ”Salah satu hasil kerja sama dan koordinasi yang dilakukan, kami bisa membantu korban tanah longsor di Banjarnegara, beberapa waktu lalu,” kata Gus Khammad, sapaan akrabnya.

BACA JUGA: Perkuat Iman dan Taqwa, SMP Negeri 5 Jepara Gelar  Pesantren Kilat

Dia mengungkapkan, salah satu cara dari tiga masjid ini dalam membantu masyarakat yang mengalami bencana, yaitu seluruh hasil infak dan sedekah setiap hari Jumat, diperuntukkan donasi bencana. ”Berapa pun hasilnya, semua kami sumbangkan pada yang membutuhkan,” ungkapnya.

Meski memiliki pengurus dan program yang berbeda-beda, namun kerja bareng tiga masjid ini terus berlangsung cukup intens. ”Tiga masjid ini tidak sama berdirinya, juga tidak sama pengurus-pengurusnya. Namun kebetulan tiga-tiganya ini mempunyai usahanya masing-masing,” ujarnya.

Dicontohkan dia, MAJT memiliki banyak usaha, mulai dari persewaan gedung, agrowisata hingga persewaan toko-toko. Di Masjid Raya Baiturrahman juga mempunyai ruang-ruang pertemuan yang bisa disewakan.

BACA JUGA: SD Negeri 4 Balong Kecamatan Kembang Gelar Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama

”Di Kauman banyak sekali usaha-usahanya, ada pom bensin, pertokoan, usaha kuliner dan yang terbaru usaha di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Usaha-usaha inilah yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan masjid, termasuk untuk membantu masyarakat,” imbuh Gus Khammad.

Dia juga mengajak generasi muda, untuk ikut aktif dalam mengurus masjid, melalui kegiatan Remaja Masjid. ”Insya Allah, jika kalian tergerak mau mengurusi masjid, itu sangat baik. Karena masjid bisa menjadi pusat informasi, dan kegiatan ekonomi,” tambahnya.

Dalam talkshow dengan tema ‘Kerja Bareng Tiga Masjid-MAS, MRB dan MAJT’ itu, hadir pula pesepakbola klub kebanggaan Semarang, PSIS, Alfeandra Dewangga. Atlet yang pernah memperkuat Timnas Indonesia itu, membagikan tips agar tetap sehat dan bugar selama berpuasa.

BACA JUGA: SMPN 6 Jepara Dirancang Menjadi Living Museum, Terobosan di Tengah Efisiensi Anggaran

Menurut dia, tips yang pertama yaitu istirahat yang cukup. Dan yang kedua, saat sahur harus lebih banyak mengonsumsi protein, serta memperbanyak cairan.

”Kita membutuhkan banyak cairan selama menjalankan puasa. Sehingga saat sahur dan berbuka, harus banyak minum air mineral, yang banyak mengandung esensial yang bagus untuk tubuh kita selama menjalankan ibadah Ramadan,” jelas Dewangga.

Riyan

The post Tiga Masjid Besar di Semarang Intens Lakukan Kerja Sosial appeared first on SuaraBaru.id.

Perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual ini menjadi penting guna menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan dari Objek Kekayaan Intelektual itu sendiri.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo yang diterima oleh Sekretaris Bapperida Purworejo, Maria Dini Handajani.

Pada kesempatan tersebut Heni memaparkan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah. “Kanwil Kementerian Hukum ini melaksanakan pecahan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM, dimana kami sekarang membidangi tugas terkait Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Penyuluhan Hukum, dan Pembentukan Produk Hukum yang erat kaitannya dengan Pemerintah Daerah,” jelasnya, Senin (10/2/2025).

Terkait Kekayaan Intelektual, Kakanwil menyampaikan bahwa perlindungan hukum bagi barang/produk “khas” daerah sangatlah penting.

“Sampai saat ini di Purworejo baru Garam Jetis yang sedang berproses sebagai Indikasi Geografis, padahal saya lihat banyak sekali potensi-potensi khas di Purworejo ini yang bisa didaftarkan, dan kehadiran kami disini berkomitmen untuk membantu daerah agar objek Kekayaan Intektualnya mendapatkan perlindungan hukum,” terang Kakanwil.

“Disamping itu, perlindungan bagi Kekayaan Intelektual juga mampu mendongkrak perekonomian daerah melalui UMKM lokal agar produk daerah mampu bersaing dengan produk-produk luar,” lanjutnya.

Diketahui, di daerah Purworejo memiliki banyak sekali potensi Indikasi Geografis, Kekayaan Intektual Komunal, dan objek Kekayaan Intelektual lainnya seperti Kopi Robusta, Gula Semut, Kerajinan Kayu Kopi, Durian Sikatap, dan lainnya.

Sementara Sekretaris Bapperida Purworejo menyambut baik penjelasan dari Kakanwil. “Kami akan tindaklanjuti, harapan kami dengan adanya sinergitas ini mampu mendorong Purworejo menjadi daerah yang maju dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya, serta mampu mendorong pertumbuhan perekonomian disini,” katanya.

Mendampingi kunjungan Kakanwil Kemenkum Jawa Tengah kali ini, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustinus Yosi Setyawan.

Ning S

The post Dorong Perlindungan KI, Kakanwil Kemenkum Jateng Lakukan Koordinasi dengan Bapperida Purworejo appeared first on SuaraBaru.id.

Kehadiran Kakanwil dan rombongan disambut Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana yang didampingi Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati dan Plt. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan.

“Audiensi dan koordinasi ini untuk membahas peresmian dan pengukuhan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Jawa Tengah tahun 2024,” ujar Tejo.

Kakanwil mengatakan jika saat ini terdapat 8.563 desa/kelurahan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namun baru 221 desa/kelurahan yang diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum. “Oleh karena itu, percepatan pembinaan desa sadar hukum menjadi sangat penting,” tegasnya.

Tejo meminta arahan lebih lanjut kepada Kepala BPHN terkait agenda peresmian 109 desa/kelurahan sadar hukum di Jawa Tengah.

Kepala BPHN menyebut, dengan adanya perubahan situasi dan kondisi di lingkungan pemerintah maupun organisasi baru-baru ini, tentunya sedikit banyak berdampak dalam kegiatan instansi ke depannya. Ia menyarankan agar agenda peresmian desa/kelurahan sadar hukum digelar menjelang akhir triwulan IV tahun ini.

“Selama menunggu jadwal peresmian, segera lakukan persiapan, koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Daerah, dan mitigasi risiko atau kendala yang akan terjadi,” jelasnya.

Dengan koordinasi yang baik dan langkah-langkah strategis yang telah dirancang, diharapkan program-program hukum di wilayah Jawa Tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Ning S

The post Koordinasi Kemenkumham Jateng dan BPHN: Percepatan Peresmian 109 Desa-Kelurahan Sadar Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Kadiv Yankumham pada kesempatan itu didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara.

Kedatangannya ini untuk berkoordinasi terkait penanganan permasalahan hukum mengenai legalitas korporasi. Pertemuan keduanya membahas tugas dan fungsi Kemenkumham Jateng dalam menyelenggarakan pelayanan Administrasi Hukum Umum di Provinsi Jawa Tengah.

Ada sejumlah kasus sengketa kepengurusan dalam suatu korporasi terutama Yayasan dan Perkumpulan.

Menanggapi hal ini, Direktorat Badan Usaha sebagai penyelenggara layanan pengadministrasian korporasi baik badan hukum maupun badan usaha memberikan profil yayasan kepada Tim Kanwil berdasarkan hasil penelusuran dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) agar dapat dipergunakan dalam penyusunan keterangan yang diperlukan oleh instansi yang berwenang.

“Rekan-rekan Kanwil harus melakukan identifikasi atas permasalahan hukum secara menyeluruh agar setiap permasalahan dapat ditangani dengan tepat”, tutur Santun Maspari Siregar.

Direktur Badan Usaha dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sepakat untuk menyelenggarakan pembekalan kepada notaris mengenai layanan AHU yang mencakup social entreprise, agar para notaris dapat merumuskan maksud dan tujuan yang memuat sosial kemasyarakatan dalam akta pendirian social entreprise.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Koordinasi ke Direktorat Badan Usaha appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mengawal integritas proses demokrasi di Kota Tegal, Kamis (27/6/2024).

Muhammad Farhan, Koordinator PKY Jawa Tengah, menjelaskan, koordinasi ini merupakan bagian dari kerja sama yang erat antara Komisi Yudisial dan Bawaslu dalam mengawasi perkara pemilu. “Kami berupaya memastikan bahwa setiap perkara atau potensi tindak pidana pilkada di Kota Tegal dapat ditangani dengan baik, terlebih jika sampai pada tahap persidangan di pengadilan” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, PKY Jawa Tengah mendapatkan informasi dari Bawaslu Kota Tegal terkait penanganan pelanggaran pemilu presiden dan legislatif kemarin. “Juga mendapatkan gambaran situasi proses demokrasi di Kota Tegal sebagai langkah awal untuk mengantisipasi dan menanggapi setiap perkara yang mungkin muncul selama proses pilkada November 2024. Langkah ini sejalan dengan komitmen bersama untuk melindungi integritas dan proses demokrasi di Indonesia” kata Farhan.

PKY Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk aktif dalam pemantauan persidangan perkara pemilu dan pilkada tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi, hal ini menunjukkan keseriusan lembaga-lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal keadilan dan demokrasi di Indonesia.

“PKY Jawa Tengah meyakini bahwa kolaborasi lintas lembaga ini membawa manfaat besar bagi upaya memastikan proses pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum,” tambah Farhan.

Ning S

The post PKY Jateng Lakukan Koordinasi dengan Bawaslu Tegal, Pantau Persidangan Perkara Pilkada 2024 appeared first on SuaraBaru.id.