Dalam acara itu Ganjar menyampaikan, perempuan harus terlibat dalam setiap pengambilan keputusan penting, termasuk keterwakilan mereka dalam peran politik dan jabatan publik.

”Ada banyak hal dalam konteks demokrasi, tentunya peran politik perempuan. Apakah dia dalam jabatan publik, eksekutif maupun legislatif. Saya kira itu yang paling penting,” kata Ganjar, usai memberikan sambutan di hadapan peserta dari berbagai daerah itu.

BACA JUGA: Ganjar Berhasil Merajut Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Jateng

Menurut dia, suara perempuan harus diperhitungkan, dan menjadi representasi penggunaan hak suara saat mereka berada di masyarakat. Perempuan harus menjadi pejuang yang memperjuangkan haknya dalam setiap kebijakan.

”Agar kemudian dalam teori representasi pengambilan keputusan, selalu ada wakilnya. Sehingga nanti akan ada pejuang yang didukung, ditaruh, diletakkan di dalam jabatan-jabatan publik, sehingga seluruh keputusan-keputusan publik itu betul-betul akan berpihak kepada mereka,” jelas Ganjar.

Gubernur Jateng dua periode itu kemudian mencontohkan, beberapa kebijakan publik yang sangat dekat dengan perempuan. Di antaranya, masalah AKI-AKB, KDRT, stunting, juga kepedulian perempuan terhadap isu lingkungan.

BACA JUGA: Ahmad Muchlis Syaiful, Nahkoda Baru GP Ansor Ranting Tahunan

”Banyak perempuan yang peduli sekali dengan isu lingkungan, termasuk stunting. Hak-hak mereproduksi dan sebagainya. Saya kira, hari ini perlu rekomendasi-rekomendasi itu,” ungkap Ganjar.

Dia juga mengutip bagaimana perjuangan seorang perempuan tempo dulu. Ganjar kemudian mengutip sebuah cerita tentang pejuang tangguh asal Aceh, Potjut Meurah Intan, yang makamnya berada di Blora. Dia merupakan pejuang yang gigih saat melawan Belanda, pada akhir abad 19 hingga awal abad 20.

Ganjar menuturkan, Potjut Meurah Intan, tertangkap pada November 1902. Saat ditangkap, Potjut Meurah Intan mengalami dua luka di kepala, dua luka di bahu, satu urat kening dan otot tumitnya putus. Potjut ditemukan terbaring di tanah penuh dengan darah dan lumpur.

”Namun beliau tetap tidak menyerah dan terus melawan. Beliau kemudian diasingkan ke Blora, dan meninggal di sana. Makamnya ada di Blora dan sekarang kami rawat,” ungkap Ganjar.

Riyan

The post Peran Perempuan Harus Ada dalam Politik dan Jabatan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua I KPN Mila Karmilah menyampaikan, kongres bakal mengusung lima tema terkait tantangan dan peluang perempuan Indonesia pada tahun demokrasi 2024, hingga tahun 2045.

“Kelima tema KPN ini meliputi tantangan perempuan dalam tata kelola pemerintahan, mewujudkan kedaulatan pangan, penghapusan kekerasan serta kesetaraan dan keadilan gender, perubahan iklim terkait energi bersih dan lingkungan, serta media dan kebudayaan yang responsif,” jelasnya dalam Media Gathering di Hotel Noormans Semarang, Senin (21/8/2023).

Dijelaskan, KPN di Semarang merupakan kelanjutan dari Kongres Perempuan Jawa Tengah 2019 yang merekomendasikan beberapa hal tentang anggaran untuk program, kebijakan, regulasi, layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

”KPN kali ini adalah momentum untuk mengawal perempuan-perempuan yang akan menempati posisi strategis, baik sebagai caleg di parlemen maupun sebagai kepala daerah. Kita juga merefleksikan tantangan perempuan menuju satu abad, diantaranya isu lingkungan dan kebudayaan,” tambah Mila.

Menurutnya, peserta KPN hingga 17 Agustus 2023 lalu sudah mencapai 1.000 orang yang berasal dari berbagai konfigurasi atau wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nara sumber yang terlibat dalam dalam KPN adalah 21 orang. Artinya dalam setiap tema yang dibahas minimal ada tiga pembicara.

Persebaran pembicara, lanjut dia, adalah dari unsur Pemerintah, penyelenggara negara seperti Bawaslu, KPU, DPR, DPD, serta organisasi kemasyarakatan seperti Komnas Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia.

Hadir dalam acara media gathering, Ketua Dewan Pengarah KPN Ida Budhiati, dan legislator DPRD Jateng Padmasari Mestikajati. Dalam KPN tersebut, tokoh-tokoh perempuan bersiap hadir dan menjadi nara sumber. Mulai Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua DPR RI Puan Maharani dan senator DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Selain mereka ada juga Ketua TP PKK Jateng, Siti Atikoh Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Kegiatan berlangsung di sejumlah gedung, yaitu di Gedung Profesor Soedarto SH, auditorium Fakultas Teknik, FISIP, Peternakan dan Pertanian, dan di Fakultas Ilmu Budaya.

Sementara itu, Ketua SC KPN Ida Budhiati mengatakan, sebenarnya UU dan peraturan teknis lainnya, telah menjamin hak dasar perempuan seperti aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Namun tampaknya belum ada gayung bersambut.

”Bahkan di kalangan perempuan sendiri, belum ada awareness terkait kehadiran negara dalam mengatur hak dasar ini. Maka pelaksanaan kongres perempuan ini sangat strategis,” ujar aktifis perempuan itu.

Anggota DPRD Jateng, Padmasari Mestikajati menambahkan, isu yang menarik dalam KPN adalah terkait keterwakilan perempuan di parlemen.

Menurut dia, representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan latar belakang, budaya patriarkhi, perbedaan gender.

”Keterwakilan di parlemen masih jauh dari harapan, belum menyentuh kuota 30 persen kursi perempuan,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Diketahui, kegiatan Kongres Perempuan kali ini diselenggarakan oleh Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jateng berkolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta, universitas, lembaga negara, organisasi nonpemerintah, individu dan swasta.

Ning S

The post Kesetaraan Gender di Parlemen dan Isu Lingkungan Jadi Topik Kongres Perempuan Nasional 2023 di Semarang appeared first on SuaraBaru.id.