MENJADI perempuan berkemajuan di era digital, seringkali diidentikkan dengan pencapaian yang tampak di permukaan: karier yang cemerlang, pendidikan tinggi, atau pengaruh di media sosial. Namun, di balik riuh pencapaian tersebut, ada satu fondasi yang sering terlupakan dan menjadi penentu utama kualitas hidup seorang perempuan yaitu Kedaulatan Rasa.

Kedaulatan rasa adalah kondisi di mana seorang perempuan memiliki kontrol penuh atas kebahagiaannya sendiri. Ia tidak membiarkan rasa senangnya ditentukan oleh pujian orang lain, dan tidak membiarkan kesedihannya didikte oleh ekspektasi lingkungan yang tidak realistis. Inilah rahasia utama perempuan berkemajuan yang mampu tetap bahagia tanpa syarat.

Selama berabad-abad, narasi sosial sering mengajarkan bahwa kebahagiaan perempuan adalah “hadiah” yang datang dari luar diri; apakah itu dari keberhasilan anak, pengakuan pasangan, atau validasi dari atasan.

Budaya kolektif sering kali menempatkan perempuan sebagai objek yang baru dianggap “berhasil”, jika mampu memenuhi standar kepuasan orang-orang di sekitarnya.

Akibatnya, banyak perempuan hebat, cerdas, dan mandiri secara finansial tetap merasa hampa di penghujung hari. Mengapa? Karena kebahagiaan mereka bersifat transaksional.

Ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mereka mengizinkan diri mereka sendiri untuk tersenyum. Jika dunia luar tidak memberikan apresiasi, jika anak tidak mendapat nilai sempurna, atau jika unggahan di media sosial tidak mendapat cukup “like,” maka kebahagiaan itu pun sirna. Perempuan berkemajuan harus mampu memutus rantai ketergantungan ini melalui kedaulatan rasa.

Perempuan yang berdaulat secara rasa memahami bahwa bahagia adalah sebuah keputusan internal. Ia tidak menunggu dunia menjadi sempurna untuk merasa cukup.

Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat dan penuh dengan tuntutan performa, kemampuan untuk berkata, “Saya cukup, dan saya memilih untuk bahagia hari ini,” adalah sebuah tindakan revolusioner.

Ia memahami bahwa kemajuan intelektual harus berjalan beriringan dengan kematangan emosional. Baginya, menjadi “berkemajuan” berarti memiliki kecerdasan untuk memilah mana suara yang layak didengar dan mana kebisingan yang harus diabaikan.

* * * * *

Di era informasi, kita dibombardir dengan standar kecantikan, standar pola asuh, hingga standar kesuksesan yang seringkali saling bertentangan. Tanpa kedaulatan rasa, seorang perempuan akan kelelahan mencoba mengikuti semua standar tersebut. Perempuan berdaulat memiliki “filter” emosional yang kuat untuk menjaga ketenangan batinnya.

Martabat seorang perempuan berkemajuan terpancar saat ia tidak lagi menjadi “peminta-minta” perhatian atau validasi. Ia tidak memerlukan tepuk tangan untuk merasa berharga.

Ia bermartabat karena ia utuh dengan dirinya sendiri. Kemandirian ini bukan berarti ia menjadi sosok yang dingin atau anti-sosial; sebaliknya, kemandirian emosional justru membuatnya lebih tulus dalam berhubungan dengan orang lain.

Kedaulatan rasa memungkinkannya untuk berkontribusi bagi masyarakat bukan karena ingin dianggap hebat atau demi pengakuan status sosial, melainkan karena ia sudah selesai dengan dirinya sendiri.

Ia memberikan manfaat bagi orang lain karena ia ingin membagikan kebahagiaan yang meluap dari dalam hatinya. Inilah yang disebut dengan bahagia tanpa syarat.

Ia bahagia bukan karena ia mencapai sesuatu, tapi ia mencapai sesuatu karena ia bahagia. Perbedaan urutan kata ini mengubah segalanya. Dengan kedaulatan rasa, kegagalan tidak membuatnya hancur dan kesuksesan tidak membuatnya jemawa.

Perempuan yang memiliki kedaulatan rasa akan menjadi sosok yang membahagiakan bagi sekitarnya.

Hal ini terjadi karena ia tidak lagi membebani orang lain pasangan, anak, atau rekan kerja dengan ekspektasi untuk membahagiakannya. Sering kali, konflik dalam hubungan muncul karena kita menuntut orang lain untuk menjadi sumber kebahagiaan kita. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, muncul kekecewaan dan kemarahan.

Perempuan yang berdaulat secara rasa membebaskan orang-orang di sekelilingnya dari beban tersebut. Hubungan yang ia bangun menjadi lebih sehat dan tulus. Ia menjadi suluh yang menerangi, bukan bayangan yang hanya mengikuti tren atau tuntutan zaman. Di kantor, ia menjadi pemimpin yang stabil secara emosi.

* * * * *

Di rumah, ia menjadi ibu atau pasangan yang kehadirannya memberikan rasa aman karena ia tidak “haus” akan pembuktian diri yang melelahkan.

Era digital memberikan tantangan baru bagi kedaulatan rasa. Media sosial sering kali menjadi panggung perbandingan yang kejam. Algoritma memaksa kita untuk terus melihat “kesuksesan” orang lain dalam potongan-potongan gambar yang sempurna.

Bagi perempuan yang tidak memiliki kedaulatan rasa, ini adalah jebakan rasa rendah diri yang tak berujung.

Perempuan berkemajuan melihat media sosial sebagai alat, bukan cermin jatidiri. Ia memahami bahwa apa yang tampak di layar hanyalah sebagian kecil dari realitas.

Ia tidak merasa tertinggal (FOMO-Fear of Missing Out) karena ia memiliki kecepatan langkahnya sendiri. Ia merayakan keberhasilan perempuan lain tanpa merasa keberhasilan itu mengancam nilai dirinya. Inilah puncak dari kedaulatan rasa: ketika kita bisa merasa tenang di tengah badai informasi dan perbandingan.

Akhirnya, menjadi perempuan berkemajuan bukan hanya soal seberapa jauh kita melangkah keluar, tetapi seberapa dalam kita mengenali diri sendiri. Kedaulatan rasa adalah kemerdekaan yang sejati.

Kemerdekaan ini tidak diberikan oleh negara atau sistem hukum, melainkan diraih melalui proses refleksi, penerimaan diri, dan disiplin mental.

Saat seorang perempuan mampu memegang kendali atas hatinya, ia telah mencapai puncak tertinggi dari martabatnya. Ia tidak lagi mengejar kebahagiaan seolah-olah itu adalah sesuatu yang jauh di luar sana; ia adalah kebahagiaan itu sendiri. Ia menjadi pusat ketenangan bagi dirinya dan sumber inspirasi bagi lingkungan sekitarnya.

Menjadi perempuan berdaulat berarti berani jujur pada perasaan sendiri, berani menetapkan batasan (boundaries), dan berani mencintai diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Di tangan perempuan-perempuan yang berdaulat secara rasa inilah, masa depan peradaban yang lebih manusiawi, lebih empatik, dan lebih maju akan dibangun. Sebab, dari hati yang selesai dengan dirinya sendiri, akan lahir karya-karya besar yang abadi.

— Dr Ngurah Ayu Nyoman Murniati MPd, Dosen Manajemen Pendidikan S2 Upgris Bidang Keahlian Perencanaan dan Pengembagan SDM Pendidikan —

The post Kedaulatan Rasa: Rahasia Perempuan Berkemajuan yang Bahagia Tanpa Syarat appeared first on SuaraBaru.id.

Ketegangan terjadi antara jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wolo dan jemaat Gereja Oikumene Toko. Konflik ini diawali dengan hadirnya Pdt Dony Setyawan yang awalnya menjalani Karya Bhakti di GKJ Wolo, dengan waktu maksimal satu tahun dan masa evaluasi empat bulan sekali.

Di evaluasi periode pertama atau empat bulan berjalan, Pdt Dian Tjahyadi yang saat itu menjadi pendeta konsulen memaksa harus lanjut. Namun, mayoritas majelis tidak setuju melanjutkan.

BACA JUGA : Buntut Kerusuhan di Jepara, Polisi Amankan Sejumlah Pelaku

Secara jumlah gereja, dua setuju lanjut, dua gereja tidak lanjut untuk Program Karya Bakti, yang akhirnya jemaat toko menyatakan tidak ikut rapat majelis. Dan enam bulan kemudian karena tidak ada solusi, jemaat Toko menyatakan diri keluar dari GKJ Wolo menjadi gereja oikumene.

“Sementara itu satu tahun pelayanan karyabakti muncul pemanggilan Pdt Dony Setyawan sebagai calon dan juga di tetapkan pendeta di GKJ Wolo. Hingga akhirnya Jemaat di Pepanthan Toko menyatakan keluar dari GKJ Wolo dan sudah membuat surat pernyataan, bahkan dari Majelis Wolo saat itu sudah mempersilakan untuk keluar, hingga akhirnya membentuk Oikumene dan bertemu dengan GPIB Immanuel Semarang dan jemaat Toko sepakat untuk bergabung dengan GPIB Semarang,” kata Tomy Irawan, perwakilan Jemaat Gereja Toko.

Namun, konflik belum berakhir. Menjelang peresmian GPIB Imanuel Pos Asta Gusti pada akhir Juni 2025, GKJ Wolo meminta jemaat eks Toko kembali gereja tersebut. Hal itu ditolak oleh puluhan jemaat Toko karena sudah mantap untuk bergabung dengan GPIB.

Pihak GKJ Wolo berkeberatan atas bergabungnya jemaat Toko ke GPIB Immanuel dan terlebih karena penggunaan gereja yang masih atas nama GKJ Wolo Pepanthan Toko.

Konflik itu kemudian dibawa ke meja mediasi yang digelar di Balai Desa Toko, Selasa (2/9/2025). Kegiatan yang difasilitasi Pemdes Toko ini dihadiri Kasat Intelkam AKP Joko Susilo, Kapolsek Penawangan AKP Sutarjo, perwakilan Koramil Penawangan, Kemenag Kanwil Grobogan serta Kasi Trantib Kecamatan Penawangan.

Hadir juga perwakilan PGI Jateng, Sinode GKJ, GPIB Imannuel Semarang, GKJ Wolo, Klasis Purwodadi, Bapelklas GKJ, dan warga jemaat Wolo serta eks Pepanthan Toko.

Dalam mediasi yang dipimpin oleh Ketua PGI Jateng, Pdt Yosua Wardaya, terjadi penjelasan antara Sinode GKJ, Klasis Purwodadi, PGI Jateng, GKJ Wolo, Jemaat Gereja Oikumene Toko, Bapelklas, GPIB Immanuel Semarang, dan Kemenag Kabupaten Grobogan.

Penjelasan mulai dari sejarah GKJ Wolo yang berada dalam naungan Klasis Purwodadi hingga kesepakatan Jemaat eks Pepanthan Toko yang mantap bergabung dengan GPIB Immanuel Semarang.

Sempat terjadi adu pendapat antara Jemaat Toko dan Wolo, namun hal itu berhasil diredam oleh Kepala Desa Toko, Edy.

KESEPAKATAN

Dalam mediasi itu diputuskan bahwa Gereja Toko yang berada di Dusun Paras, Desa Toko, Kecamatan Penawangan ini dapat dipergunakan untuk ibadah dua gereja tersebut.

“Hasil dari mediasi ini disepakati bahwa dalam beribadah tidak mempermasalahkan jemaat mau ikut GKJ Wolo maupun GPIB Immanuel Semarang karena tujuan tetap beribadah kepada Tuhan dan dalam melaksanakan ibadah dipersilahkan menggunakan tempat ibadah Gereja maupun Sekolah Kristen,” jelas Pdt Yosua.

Selain itu, Jemaat Toko juga diberikan waktu dua tahun memakai tempat ibadah tersebut dan selanjutnya memakai tempat ibadah sendiri.

Ia juga memberikan imbauan agar kedua gereja dibentuk tim bersama dalam melaksanakan ibadah dan pelayanan bagi jemaat.

TYA WIDYA

The post Sempat Konflik, Dua Gereja di Grobogan Sepakat Gunakan Tempat Ibadah Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut mereka, perlu dilakukan langkah-langkah penyelamatan organisasi dengan mengedepankan pemahaman bersama, sikap kenegarawanan, jiwa kekeluargaan, dan rasa kecintaan tinggi dalam pertemanan sebagai sebuah pijakan.

Dalam pertemuan informal antara tokoh pers Yogyakarta Sihono HT dan Amir Machmud NS dari Semarang, serta aktivis PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana dan aktivis PWI Surakarta Anas Syahirul selaku tuan rumah belum lama ini, disimpulkan bahwa disadari atau tidak, persoalan yang tak kunjung selesai di tubuh organisasi kewartawanan paling tua dan terbanyak anggotanya ini telah menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun nonmateriil.

Kerugian ini tidak hanya dirasakan di pusat, yang saat ini sedang berpersoalan, namun dampaknya sangat luas hingga kepengurusan di daerah, bahkan secara individu pada anggota dan calon anggota.

Sejumlah fakta ditemukan sepanjang konflik berlangsung di tubuh PWI tak kunjung bisa diselesaikan tersebut:

Pertama, tidak bisa dipungkiri tingkat kepercayaan banyak mitra menurun karena kemelut berkepanjangan ini. Ada kebingungan dan akhirnya mitra-mitra PWI mengambil sikap pasif atau wait and see hingga masalah di PWI selesai. Mereka memilih undur diri untuk tidak bermitra dengan PWI terlebih dulu sampai masalah di organisasi wartawan terbesar ini usai.

Kedua, tidak diperbolehkannya PWI menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Dewan Pers membawa kerugian besar dan menghambat proses kaderisasi wartawan di organisasi ini. Program unggulan UKW menjadi mandeg di daerah, banyak calon anggota PWI yang kemudian beralih ke lembaga uji lain.

Jika dikalkulasi PWI memiliki 38 pengurus provinsi dan 1 PWI istimewa di Surakarta, kemudian masing-masing minimal menggelar sekali UKW mandiri, maka ada potensi kita kehilangan 39 penyelenggaraan UKW mandiri dalam setahun.

Jika diperkirakan setiap UKW diikuti 24 peserta, maka bisa dihitung berapa banyak PWI kehilangan calon anggota bagi mereka yang mengikuti UKW level muda. Dalam berbagai UKW yang digelar, level muda lebih banyak diikuti dibandingkan dengan madya dan utama.

Ketiga, setidak-tidaknya dua kementerian pernah menjembatani penyelesaian konflik di tubuh PWI sebagai bukti kecintaan dan perhatian besar pemerintah pada organisasi ini, yakni Kementerian Hukum serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

The post Para Aktivis PWI Joglosemar Sampaikan Seruan Moral untuk Akhiri Konflik di Tubuh Persatuan Wartawan Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Dia mengatakan, PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 30 Mei 2024 itu rawan konflik. “Rentan dan sangat memungkinkan menimbulkan permasalahan baru. Selain rawan konflik kepentingan, juga rawan konflik horizontal,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/7/2024).

Ia mengatakan, poin penting dalam perubahan itu adalah adanya penyisipan pasal yaitu pasal 83A yang memberi peluang bagi Ormas Keagamaan mendapat izin pengelolaan pertambangan. “Pasal ini berpotensi memicu kecemburuan. Baik antar ormas keagamaan itu sendiri, maupun dengan masyarakat di lingkungan lahan tambang itu sendiri,” ungkap Denny.

Menurut Denny, ormas keagamaan di Indonesia sangat banyak. Semua agama yang diakui ada ormasnya, bahkan satu agama bisa memiliki puluhan ormas. “Nah, ormas mana yang mau diberi izin? Apakah semua?” ucap dia.

Potensi konflik lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah kecemburuan sosial dari masyarakat adat lingkungan lahan pertambangan itu sendiri. Sebagai warga yang menerima dampak negatif keberadaan tambang, tentu juga ingin ikut sejahtera dari hasil alam di wilayah itu.
“Sejatinya mereka lebih berhak mendapat kesempatan mengelola lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Denny.

“Saya khawatir masyarakat adat sekitar konsesi tidak terima dan melakukan perlawanan terhadap ormas keagamaan penerima izin. Dan bila ini terjadi, alangkah dzolimnya pemerintah mengadu masyarakat dengan ormas keagamaan yang seharusnya mengayomi umat,” tambah Denny.

Ormas nonkeagamaan yang memiliki badan usaha ekonomi dan memiliki kemampuan pengelolalaan pertambangan, menurut Denny juga perlu diperhatikan. Jika terabaikan, mereka juga berpotensi menimbulkan konflik. “Sesama asset bangsa, bukankah mereka juga punya peran dan kontribusi terhadap pembangunan negeri ini?” katanya.

The post Bagi-Bagi Izin Usaha Konsesi Pertambangan Rawan Konflik Horizontal appeared first on SuaraBaru.id.

AKHIR Akhir tahun 2023 ditutup dengan gelombang kedatangan etnis Rohingya melalui perairan Indonesia menggunakan kapal kayu berukuran sedang yang baru saja mendarat membawa 174 orang sekitar pukul 23.00 WIB di pesisir Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Detik News, Senin 1 Januari 2024).

Konflik agama di Myanmar antara Islam dan Buddha, dikenal dengan konflik etnis Rohingya dan Rakhine. Dengan eskalasi konflik yang terus meningkat dari tahun ke tahun di negara Myanmar membuat etnis Rohingya sebagai minoritas harus terpinggirkan dan terpaksa berpindah tempat tinggal dari tempat asal mereka berada. Meskipun konflik terjadi di internal Myanmar, konflik ini membawa dampak bagi dunia internasional.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) selaku otoritas resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan mayoritas etnis Rohingya tinggal di kamp pengungsi Kutupalong dan Nayapara di Cox’s Bazar, Bangladesh. Tak terkecuali negara tetangga seperti Malaysia yang juga turut menampung, disusul Thailand dan Indonesia.

Kedatangan etnis Rohingya di Indonesia awalnya mengalami sambutan hangat dari masyarakat Indonesia terkhusus Aceh, pada saat kapal yang mereka gunakan rusak lalu terdampar oleh pasang air laut.

Juga karena kesamaan kepercayaan agama dan ketidak beruntungan nasib yang sedang dialami. Penerimaan masyarakat Aceh lambat laun berubah menjadi penolakan dikarenakan terus berdatangannya etnis Rohingya ke Indonesia disertai perilaku yang tidak menghormati aturan-aturan daerah.

Total pendatang ilegal etnis Rohingya yang mendarat ke Aceh sejak pertengahan November 2023 lalu tercatat mencapai 1.649 orang. Data itu diperoleh per 30 Desember 2023. Selain pendatang ilegal yang datang ke Indonesia sejak bulan November, ternyata ada 140 orang etnis Rohingya lain yang sebelumnya sudah menempati kompleks Yayasan Mina Raya Kabupaten Pidie.

Sehingga total keseluruhan etnis Rohingya di Indonesia mencapai 1.789 orang. Dari jumlah tersebut rata-rata pendatang ilegal didominasi oleh Perempuan dan anak di bawah umur.

Pendatang Ilegal

Aspek hukum nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Serta wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi setempat.

Hukum Internasional juga memberikan landasan melalui Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi yang memberikan kriteria tertentu bagi pengungsi, yaitu orang yang berpindah disebabkan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik.

Tiga alasan mengapa etnis Rohingya dikatakan pendatang ilegal dan bukan pengungsi. Pertama, etnis Rohingya yang sudah mendapatkan tempat penampungan (Bangladesh) sengaja keluar untuk mencari penghidupan yang lebih baik di negara-negara sekitar seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia.

Sehingga kriteri pengungsi menurut Konvensi di atas tidak lagi terpenuhi untuk memberikan keistimewaan hak pengungsi. Kedua, belum adanya verifikasi yang dilakukan UNHCR kepada etnis Rohingya untuk mendapatkan status sebagai pengungsi. Ketiga, Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi, sehingga membuat Indonesia seharusnya tidak terikat pada perjanjian yang tertulis di dalamnya.

Sikap Asertif Negara

Pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan tertinggi bagi berjalannya suatu negara musti mengambil langkah konkrit untuk menuntaskan masalah pendatang ilegal. Etnis Rohingya yang masuk secara ilegal atas dasar menyelematkan hidup tidak serta merta dapat diasosiasikan sebagai pengungsi.

Seakan menjadi penjajah kemanusiaan lambat laun dengan semakin bertambah banyaknya pendatang ilegal etnis Rohingya memasuki Indonesia, dikemudian hari akan menimbulkan gejolak nasional baru. Dalam jangka waktu dekat akan menimbulkan konflik horizontal yang tak terelakkan antara masyarakat dengan etnis Rohingya dimulai dari perbedaan ras, budaya dan bahasa. Dan apabila pembiaran ini berkepanjangan akan menggerus berbagai aspek penghidupan sosial masyarakat, seperti lapangan pekerjaan, sumber daya alam serta perekonomian daerah.

Penyikapan terhadap pendatang ilegal di Indonesia berperan penting dalam menjaga keutuhan suatu negara, termasuk meramukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya baik yang sudah ada maupun yang akan datang ke Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki cara tersendiri yang harus dilakukan dengan mengupayakan sikap asertif:

Pertama, menempatkan instansi Angkatan Laut, Polair dan Bakamla di perbatasan laut Indonesia untuk memberikan keamanan sekaligus penegakan hukum sebagai upaya menekan bertambah masuknya kapal asing.

Kedua, melakukan diplomasi untuk mendorong negara-negara peratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi menaati aturan yang telah disepakati dan tidak melakukan turn back pada kapal-kapal etnis Rohingya.

Ketiga, menyediakan tempat penampungan yang terisolir dari masyarakat setempat, bagi etnis Rohingya yang sudah berada di Indonesia.

Diharapkan para pengambil kebijakan selaku nahkoda yang mengemudikan kapal besar bernama Indonesia mampu untuk menjunjung tinggi kedaulatan di darat, laut dan udara. Sehingga dapat membedakan antara national interest dan human interest demi terwujudnya ketahanan nasional sebuah negara berdaulat.

Gatot Eko Yudhoyono, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP

The post Kedaulatan Teritori Indonesia dan Migrasi Etnis Rohingya appeared first on SuaraBaru.id.