“Waktu kita tinggal 12 jam lagi menuju pencoblosan (Rabu 27 November 2024). Kita imbau semua pihak tidak melakukan tindakan melanggar hukum hak asasi manusia,” kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian, di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Selasa 26 November 2024.

Dia mengatakan, Komnas HAM sedang melakukan pengamatan situasi pemilu dalam sepekan ke depan dengan dua tim di Jawa Tengah.

“Tim di Jawa Tengah bagian Selatan dan Utara. Saat ini ada belasan orang sedang melakukan pekerjaannya,” kata dia.

Agenda pertama Komnas HAM di Jawa Tengah yakni mengolah informasi mengenai kondisi potensi pelanggaran di provinsi tersebut dari Bawaslu.

“Komnas HAM mendapatkan informasi dari Bawaslu. Seperti apa pelanggaran, situasi di lapangan dan lain-lain. Bawaslu Jawa Tengah telah memberikan banyak informasi kepada kami supaya bisa dicerna untuk membuat rekomendasi pada banyak pihak,” katanya.

Lebih lanjut, Komnas HAM mengkaji daerah rawan mengikuti data dari Bawaslu, untuk menurunkan tim.

Beberapa daerah rawan konflik dalam Pilkada Jawa Tengah kali ini, di antaranya Kabupaten Boyolali, Kota Semarang, Kota Surakarta, hingga Kabupaten Karanganyar.

Daerah rawan tersebut, kata Saurlin menjadi perhatian khusus dan dilakukan pengawasan khusus oleh Komnas HAM.

“Sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan damai. Kami menghimbau semua pihak tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum supaya besok pemilihan berlangsung dengan adil,” kata dia.

Diaz Abidin

The post Pilkada Jateng, Komnas HAM Sebut 4 Kabupaten dan Kota Paling Rawan appeared first on SuaraBaru.id.

Gugatan masa jabatan KPI ke MK oleh komisioner KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, Syaefurrochman, melalui para advokat dan peneliti hukum dari Kantor Advokat MZ Al-Faqih & Partners, dengan nomor perkara 26/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 itu, kini telah mulai disidangkan.

Syaefurrochman dalam permohonan Pengujian Undang-Undang meminta agar, masa jabatan KPI disamakan dengan masa jabatan anggota komisi negara lainnya, seperti KPK, KPAI, KPPU, Ombudsman, Komnas HAM, LPSK, Bawaslu RI, dan OJK, menjadi lima tahun.

BACA JUGA: UMKM Binaan PLN UIK Tanjung Jati B Unjuk Gigi di INACRAFT 2024

Ketua Forum Pemerhati Penyiaran, Budi Setyo Purnomo, yang juga mantan Ketua KPID Jawa Tengah pun, angkat bicara menyoal pendeknya masa bakti KPI ini.

Diungkapkan dia, selama dua periode menjabat sebagai Ketua KPI Jateng, dirinya merasakan adanya “diskriminasi” masa kerja. Digambarkan olehnya, dalam tiga tahun masa bakti, tahun pertama adaptasi, tahun kedua running, tahun ketiga disibukkan seleksi.

”Padahal peran KPI itu tak kalah pentingnya dengan lembaga negara lainnya. Paling utamanya, peran KPI mengawal ahklak bangsa lewat penyiaran. Dampaknya memang tidak serta merta, tapi literasi media yang diusung KPI, membawa akhlak anak bangsa ke depan lebih baik,” Budi SP dalam keterangan di Semarang, Kamis (7/3/2024).

BACA JUGA: Operasi Keselamatan di Kaliwangan Blora, Warga Bisa Langsung Bayar Pajak Kendaraan

Bendahara PWI Jateng itu menambahkan, perlunya perubahan masa jabatan itu, terkait dengan keharmonisan atau sinkronisasi performance kerja atau proses kinerja. Masa jabatan KPI yang hanya tiga tahun, membuat sinkronisasi menjadi tidak mudah dilakukan oleh anggota-anggota KPI.

Disampaikan juga, masa jabatan anggota KPI Pusat dan Daerah yang hanya tiga tahun, memboroskan keuangan negara. Masa jabatan tiga tahun tidak sinkron dengan dengan lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga penyiaran, mengingat berlakunya izin penyiaran untuk radio lima tahun, dan izin penyiaran televisi 10 tahun.

Sebelumnya di tempat terpisah, Judhariksawan, Guru Besar Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, juga menyoroti masa jabatan KPI yang hanya tiga tahun. Disebutkannya, soal masa jabatan KPI, sesungguhnya sudah sejak lama dipersoalkan.

BACA JUGA: Menjelang Ramadan 1444H, Polres Klaten Tingkatkan Pencegahan dan Penindakan Pekat

”Namun tidak sampai mengajukan ke MK, karena selalu diberikan harapan melalui rencana revisi UU Penyiaran, yang hingga saat ini hanya terbatas pada saat UU Ciptaker menambah klausula digitalisasi penyiaran, dan mengurangi kewenangan KPI,” ujarnya

Dasar pemikiran perpanjangan masa jabatan KPI, imbuh dia, juga jelas. Tidak hanya karena menimbulkan perbedaan perlakuan sebagai lembaga negara, masa jabatan yang singkat secara faktual berdampak pada efisiensi anggaran negara dan daerah untuk proses rekruitmen.

Riyan

The post Forum Pemerhati Penyiaran Desak MK, Jabatan KPI 5 Tahun appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dilakukan, untuk menentukan jenis peluru yang ditemukan pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI), di Tol Jakarta-Cikampek kilometer 50, beberapa waktu lalu.

”Soal proyektil itu terkait pistol atau laras panjang, pabrikan atau tidak, itu harus uji balistik. Jadi belum kami simpulkan, kami hanya menyampaikan, bahwa kami menemukan tujuh proyektil dan empat selongsong peluru dari TKP. Nantinya masih ada proses berikutnya untuk menguji itu,” kata Anam, saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (28/12/2020).

BACA JUGA : Tragedi Maut Berbuntut, Tersangka Pembunuh Ditemukan Tewas Gantung Diri

Hal itu disampaikan Anam, untuk menjawab pertanyaan wartawan apakah benar jenis peluru yang ditemukan tim Komnas HAM dari TKP penembakan laskar FPI diduga berasal dari senjata rakitan kaliber 9mm.

Anam menambahkan, nantinya pengujian balistik akan mampu menjawab semua pertanyaan itu secara terang dan jelas.

Untuk itu, agar objektif dia berharap, uji balistik nanti dapat dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan transparan.

”Semoga uji balistik itu nanti transparan, akuntabel, dan bisa kita akses secara bersama-sama. Karena itu penting, ditunggu semua orang,” terang Anam.

Ant-Riyan

The post Kasus Penembakan Enam Laskar FPI, Uji Balistik Menjadi Penentu appeared first on SuaraBaru.id.

Keinginan itu seperti yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsy.

”Saya berharap, mitra-mitra kami lebih proaktif, khususnya Komnas HAM,” kata Aboe, yang ditemui usai mengikuti rapat kunjungan kerja reses, di Kejati NTB, Mataram, Senin (14/12/2020).

BACA JUGA : Cek Tebing Longsor, Bupati Kebumen Ingatkan Curah Hujan Masih Tinggi

Aboe menyampaikan hal ini, karena melihat kasus yang terjadi pada Senin (7/12/2020) dini hari itu, sangat berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia.

”Ini bukan masalah ringan, tapi ini masalah serius yang menyangkut hak asasi manusia, dan juga menyangkut kepercayaan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Menurut keterangan polisi, peristiwa yang berujung tewasnya enam orang laskar FPI itu terjadi, saat petugas sedang mengecek informasi pengerahan massa terkait dengan pemanggilan Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya.

Tegas Terukur
Ketika kendaraan anggota Polda Metro Jaya tengah mengikuti kendaraan pengikut Rizieq, tiba-tiba datang menghampiri dua kendaraan pendukung Rizieq. Kendaraan petugas dipepet dan dihentikan.

Dalam kejadian itu, pihak yang diduga pendukung Rizieq menodongkan senjata api dan senjata tajam berupa samurai dan celurit, ke arah aparat kepolisian.

Petugas yang merasa keselamatan jiwanya terancam, langsung mengambil tindakan tegas terukur, sehingga menyebabkan enam orang pendukung Rizieq meninggal dunia. Sedangkan empat orang lainnya melarikan diri.

Ant-Riyan

The post Komnas HAM Diminta Proaktif Kawal Kasus Tewasnya Enam Laskar FPI appeared first on SuaraBaru.id.