”Pentas seni itu bisa mengundang penonton. Setiap ada pentas seni, pasti ada pedagang keliling yang berjualan. Banyak penonton yang akan membeli jajanan, di sela-sela pentas seni. Dan ini membuat pedagang laris,” katanya.

Dia menyatakan hal itu, saat hadir dalam acara ‘Seminar Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal’, yang digelar Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi E DPRD Provinsi Jateng, di Balai Desa Bejiarum, Kertek, Wonosobo, Sabtu (19/4/2025).

BACA JUGA: Parade Kebaya Warnai Hari Kartini di Jepara, Ini Harapan Menteri PPA RI

Seminar itu menghadirkan Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti, perwakilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. serta Dinas Sosial Pemprov Jateng, sebagai pembicara.

Menurut Sumanto, jika seni budaya bergerak, maka secara tidak langsung sektor ekonomi juga bergerak. Sebab, pedagang dan pelaku UMKM bisa berjualan. Hal itu tentu secara tidak langsung akan ikut mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat.

”Barisan Hok Ya yang ada di Wonosobo ini, sangat berperan menggerakkan roda ekonomi bagi pelaku seni dan pedagang. Mereka tentu sangat merasakan denyut nadi ekonomi, karena ada pertunjukan seni sebagai media berdagang,” cetusnya.

BACA JUGA: Koperasi ‘SETARA’ Resmi Dilaunching Tawarkan Empat Produk Unggulan dalam Layanan

Dia menyebut, di Jateng angka kemiskinan masih sekitar 9,59 persen. Di Wonosobo sendiri, angka kemiskinan mencapai 15,28 persen. Disampaikan dia, setiap warga punya hak untuk hidup layak, minimal standar hidup terpenuhi. DPRD Jateng juga berupaya mengalokasikan anggaran, untuk mengatasi kemiskinan.

Messy Widiastuti menambahkan, Wonosobo masih berada di urutan ke-33 daerah termiskin se-Jateng, setelah Brebes dan Kebumen. Kondisi itu menuntut pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius, dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya.

”Kami pernah kunjungan kerja ke Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo. Masya Allah, infrastruktur jalan sulit dan rusak, fasilitas pendidikan dan kesehatan jauh. Maka wajar jika masuk kategori desa miskin. Padahal di daerah itu, punya potensi peternakan kambing dan perlu dikembangkan,” ujarnya.

BACA JUGA: Refleksi Hari Kartini : Menyalakan Kembali Gagasannya yang Semakin Redup

Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat memaparkan, di daeranya pada tahun 2015 angka kemiskinannya masih cukup tinggi, yakni sebesar 21 persen. Di tahun 2021 turun 17 persen, dan kini berada di angka 15,28 persen. Dari waktu ke waktu, angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya itu, terus mengalami penurunan.

”Kasus kemiskinan yang ada di Wonosobo, salah satunya dipengaruhi derajat pendidikan dan kesehatan yang rendah, infrastruktur jalan yang buruk, belum banyak jamban sehat dan tak sedikit ditemukan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Ada pula rumah tangga yang belum terakses jaringan listrik,” keluhnya.

Pihaknya mengaku, telah berupaya dengan kerja keras untuk memberantas kemiskinan dan kasus stunting, yang ada di daerahnya. Dalam hal penanganan kasus stunting, Pemkab Wonosobo mendapatkan apresiasi khusus dari pemerintah pusat. Namun penanganan kemiskinan masih terkendala ego sektoral, dan data yang tidak sinkron di organisasi perangkat daerah (OPD).

BACA JUGA: Surabaya Samator Kalah Mental dari LavAni di Final Four Proliga 2025

”Kami saat ini tengah fokus dan menggenjot percepatan penanganan kemiskinan, serta kasus stunting. Salah satunya, dengan cara pembangunan RTLH dan jamban sehat. Penanganan Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS). Memperbaiki infrastruktur jalan dan mendekatkan fasilitas kesehatan ke masyarakat,” gagasnya.

Di sektor pendidikan, tambah Afif, masih ada dua kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri, yakni Kejajar dan Leksono. Di Kecamatan Garung, baru saja berdiri SMA Negeri tahun lalu. Pemerintah daerah juga tengah gencar memutus budaya nikah dini, dengan kampanye ‘Jo Kawin Bocah’.

Muharno Zarka

The post Kegiatan Seni Budaya Bisa Membantu Upaya Pengentasan Kemiskinan appeared first on SuaraBaru.id.

Tak terkecuali program tersebut dilaksanakan pula di lingkungan pondok pesantren (ponpes), yang kini dibangun Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) agar disiplin protokol kesehatan (protkes) selalu dipatuhi.

“Soal pesantren, ada kearifan lokal disana, mulai dari kyai, guru, ustadz, dan santri. Saya rasa semua sudah memenuhi standar kesehatan. Apalagi kalau sudah Poskestren,” kata Anggota DPRD Jateng, Muh. Zen Adv, usai dialog interaktif ‘Menyiapkan Poskestren sebagai Bagian Kewaspadaan Kesehatan Santri selama Pandemi, Jumat (12/11/2021) malam.

Menurut politisi yang duduk di Komisi E ini, dirinya sepakat dengan adanya Poskestren tersebut karena keberadaannya mampu menjaga sekaligus mendisplinkan semua pihak yang ada di ponpes.

Dengan begitu, Program Jogo Tonggo secara otomatis bisa berjalan di setiap ponpes karena pada prinsipnya program itu saling menjaga satu sama lain.

“Mungkin, untuk menghindari penyebaran Covid-19, aturan protkes lebih diketatkan. Dari situ, semua bisa saling menjaga. Jaga kyai, jaga santri,” katanya.

Soal Jogo Tonggo, ia menilai program tersebut masih layak untuk dijalankan masyarakat. Karena, program itu merupakan salah satu upaya membangun komunikasi yang baik antar masyarakat, mulai dari tingkat paling bawah hingga tingkatan atas.

“Dalam Jogo Tonggo itu, semua harus saling menjaga, saling mengingatkan, saling membantu, dan bergotong royong. Ada atau tidaknya Covid-19, program tersebut sangat baik,” ungkap anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Hery Priyono

The post Zen PKB: Poskestren Jogo Tonggo Harus Dijaga Selama Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dikemukakan anggota Komis E DPRD Jateng, Endro Dwi Cahyono, saat menjadi narasumber dalam acara Prime Topic bertema Bersiap Ibadah Haji dan Umrah yang digelar di Lantai IV Gedung Berlian DPRD, Jumat (10/9/2021).

Endro meminta kedua kementerian untuk pro aktif menggali informasi kepada pejabat-pejabat di Kerajaan Arab Saudi yang berkompeten terkait kejelasan pemberangkatan haji dan umrah. Secara pelaksanaan, lanjut dia, seluruh stake holder mulai dari pemerintah, swasta dalam hal ini pihak travel sudah siap.

“Hal ini harus fokus dan dicermati Pemerintah khususnya untuk Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) jangan sampai terlambat melakukan diplomasi-diplomasi tingkat tinggi supaya Indonesia dikeluarkan dari daftar sembilan negara yang masuk daftar hitam (blacklist) Arab Saudi, lebih updating adalah langkah awal,” jelasnya.

Sebelumnya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada 12 Juni 2021 atau bertepatan dengan 2 Zulkaidah 1422 H telah mengumumkan keputusan membuka Masjidil Haram untuk haji dan umrah. Dalam keputusan itu, pelaksanaan haji dan umrah hanya diperuntukkan bagi warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada di negara tersebut.

Sementara Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jateng, Ahyani, menjelaskan, situasi pandemi Covid-19, kuota haji pada 2021 hanya 327 orang warga negara Indonesia yang di perbolehkan menjalankan ibadah haji. Itu pun WNI sudah berdiam diri di Arab Saudi.Keputusan pembatasan ibadah haji di Arab Saudi dan ditiadakannya keberangkatan jamaah haji Indonesia dan jemaah haji dari negara-negara lainnya semenjak dua tahun terakhir (2020 dan 2021) adalah demi keselamatan jemaah haji dengan segala pertimbangan yang melandasinya.

Ahyani menambahkan sesuai UU No 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pemerintah memberikan pelayanan perlindungan dan bimbingan agar mengarahkan kemandirian peserta haji pada saat melakukan ibadah haji nantinya juga sudah dibuka kembali secara utuh. “Karena lonjakan kasus positif di Indonesia khususnya di Jawa Tengah pada Juni hingga akhir Agustus, ada sembilan negara termasuk Indonesia yang belum diizinkan melakukan ibadah haji dan hal ini masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah Arab Saudi,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Farid Al Jahwi, mengatakan, per tanggan 27 Februari kegiatan haji disetop tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

“Sebanyak 500 agen travel perjalanan umrah dan haji mengeluhkan hal tersebut kepada kami, karena penyetopan kegiatan haji secara tiba-tiba, berita baiknya umrah kembali dibuka secara tiba-tiba juga dan itu bukan informasi dari pemerintah,” katanya. Menurutnya, pemerintah dan stakeholder terkait harus duduk bersama mencari solusi terbaik terkait permasalahan ini. Karena hal ini berimbas pada pelaku usaha penyelenggaraan umrah dan haji di Indonesia, harus ada kebijakan sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. (adv)

The post DPRD Jateng Minta Pemerintah Sikapi Pelonggaran Ibadah Haji appeared first on SuaraBaru.id.

Candi Gedong Songo merupakan peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Syailendra di abad IX (tahun 927 masehi). Bahkan dalam kesempatan itu, mereka menyempatkan diri melihat salah satu candi dari sembilan candi yang tersebar di lereng Gunung Ungaran itu. Selain sebagai cagar budaya, di tempat itu juga menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Semarang.

Sekretaris Komisi E, Sri Ruwiyati dalam kesempatan itu mengatakan, dalam penataan kawasan supaya tetap memperhatikan keberadaan situs. Meski menjadi objek pariwisata, di sisi lain keberadaan benda cagar budaya harus tetap terjaga.

BACA JUGA: Argentina Laporkan Kenaikan Tertinggi Kasus Harian COVID-19

Sementara itu, Kepala Komplek Cagar Budaya Wilayah Pusat, Wiwin Windo Budiyanti menjelaskan, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah, adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT), yang berada di bawah Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi.

Tugas dan fungsi BPCB adalah, untuk melaksanakan kegiatan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan, serta mewujudkan peningkatan perlindungan dan operasional cagar budaya.

”Belum seluruh pemerintah kabupaten memiliki tim ahli cagar budaya yang berfungsi untuk menentukan status cagar budaya. Dalam pengamatan kami, belum ada dukungan berupa aturan tentang cagar budaya dan lingkungannya, seperti zonasi dan rencana induk, serta berkurangnya tenaga pelestari, terutama di tingkat terampil yang bekerja di situs cagar budaya,” jelas Wiwin.

Menyikapi hal itu, Sri Ruwiyati mendukung pemeliharaan dan penanganan Candi Gedong Songo. Ke depan, perlunya dijalin kerja sama yang lebih baik agar dapat bersinergisitas antar-OPD.

Riyan

The post Situs Candi Gedong Songo Masih Terjaga Keasliannya appeared first on SuaraBaru.id.

Meski begitu, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Sri Ruwiyati, mengaku tidak mudah menggugah kaum perempuan untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan/ kemajuan di daerahnya. Menurut dia masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi perempuan di sejumlah daerah.

“Masih perlu perjuangan agar kaum perempuan aktif berperan di semua sektor, termasuk politik,” kata Politikus PDI Perjuangan itu dalam ‘Dialog bersama Parlemen-Prime Topic’ dengan tema ‘Kepemimpinan Perempuan Era Modern’, di Hotel Pesonna Kota Semarang, Senin (19/4/2021) sore.

Bahkan, kata dia, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jateng baru 19%. Ia menilai hal itu disebabkan beberapa faktor diantaranya masih ada parpol yang menghambat peran perempuan atau ada parpol yang hanya ingin memenuhi syarat KPU yakni 30% wakil perempuan sehingga tidak memiliki kualitas dalam dunia politik.

“Kami sangat mendukung anggaran untuk pemberdayaan perempuan. Kami juga melakukan sosialisasi pendidikan politik perempuan guna meningkatkan perannya dalam pembangunan Jateng,” harapnya.

Strategi Pengarusutamaan Gender

Senada, Kabid Kualitas Hidup Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (DP3AP2KB) Provinsi Jateng, Dra. Sri Dewi Indrajati, mengatakan selama ini sudah banyak kesempatan bagi perempuan, baik sektor swasta maupun pemerintahan. Namun, diakui pula ada faktor bahwa perempuan belum siap.

“Salah satu upaya pemerintah yakni menerapkan strategi pengarusutamaan gender. Jadi, upaya itu dilakukan melalui pemahaman soal gender di keluarga, sekolah, dan lingkungan,” kata Sri Dewi.

Sementara, Profesor Tri Marhaeni Pudji Astuti Mhum. dari Unnes Semarang juga mengakui keberanian perempuan untuk maju dan berperan sudah bisa dijalankan saat ini. Namun, patut diakui pula tidak semua yang memiliki keberanian tersebut, mengingat adanya faktor sosial-budaya yang masih melekat.

“Di Unnes, sudah 21 tahun yang menerapkan ilmu sosiologi dan antropologi gender. Kami berharap setiap guru memang harus memiliki perspektif gender yang baik,” kata profesor. (Adv)

The post Kepemimpinan Perempuan di Era Modern appeared first on SuaraBaru.id.