Wakil Ketua KIP, H Arya Sandhiyudha Phd menyampaikan, penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan program prioritas nasional RPJMN Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.ini dilaksanakan guna mendukung penyusunan IKIP 2024 dengan baik.

Arya menyebut bahwa di Jateng memiliki kekhasan tersendiri sebagai Provinsi yang memiliki struktur, kultur, dan person yang khas.

Arya menilai secara struktural dalam ekosistem politik, hukum, ekonomi khususnya dalam hal kebijakan regulasi, Jateng menjadi role model di Indonesia karena ekosistemnya sudah mendukung.

“Secara kultural, budaya Jawa mempengaruhi keterbukaan informasi publik jalannya birokrasi di Jateng, ini menjadi perhatian para stakeholder, jurnalis, pelaku usaha, birokrat, akademisi, dan lainnya,” terang Arya di sela-sela FGD di Hotel Louis Kienne Pandanaran Kota Semarang.

Arya juga menyebut saat ini para pemangku kebijakan masih melihat faktor-faktor kultural mana yang mendukung dan yang menjadi kendala dalam melakukan akselerasi keterbukaan informasi publik. Seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas. “Namun ini proses yang bagus karena kita jadi tahu yang menjadi tembok penghalang,” tandasnya.

Ia melihat keterbukaan informasi publik di Jateng sejauh ini memiliki kekhasan tersendiri jika dilihat dari sejarah akar budaya Jawa yang tidak terpisahkan dalam proses birokrasi dan sektor publik. “Hal ini memiliki ragam sisi yang dinamis, sejauh ini belum ada hambatan secara serius, jadi terus bergerak,” ujarnya.

The post Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha Menyebut Jateng Jadi Role Model Indeks Keterbukaan Informasi Publik appeared first on SuaraBaru.id.

The post Uji Publik PPID, Pemkab Batang Wujudkan Smart City dengan KIP appeared first on SuaraBaru.id.

Sosialisasi tersebut diikuti 70 peserta terdiri Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari 35 desa dari 10 wilayah kecamatan yang pemerintah desanya selaku Badan publik sudah memiliki Website. Narasumber terdiri Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kusnianto dan Sub Koordinator unsur fasilitasi Regulasi Pemerintah Desa Dispermasdes Satriyo Pribadi pranata komputer dari Dinas Kominfo Syarif Hidayatulloh .

Dalam sambutannya, Nurhayati mengatakan, kegiatan sosialisasi Keterbukaan informasi Publik desa sangat penting mengingat peranan PPID desa itu sangat strategis dalam menginformasikan kebijakan, program, kegiatan serta hasil-hasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Terlebih dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkaan bahwa informasi itu adalah hak setiap warga negara Indonesia, maka Lembaga yang mendapatkan amanah dari UU baik ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan desa yang mendapatkan sumber keuangan dari APBN/APBD harus menyampaikan informasi publik yang di kuasai secara transparan kepada Publik.

“Sebagai pengelola PPID, baik PPID Pemkab Tegal maupun PPID Desa Mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi, maka Bapak dan ibu berperan penting alam mengedukasi dan memahamkan masyarakat tentang capaian-capaian pembangunan maupun kebijakan pemerintah khususnya pemerintah desa,” ungkap Nurhayati.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kusnianto menyampaikan, Badan Publik Desa itu ada 4 yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antardesa.

“Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimkan atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,” tutur Kusnianto.

Sementara itu Sub Koordinator Unsur Fasilitasi Regulasi Pemerintah Desa Dispermasdes Kabupaten Tegal Satriyo Pribadi memaparkan tentang strategi mempercepat keterbukaan informasi publik desa dari perencanaan Kegiatan pembangunan desa.

Sutrisno

The post Diskominfo Pemkab Tegal Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi bahwa kehadiran disabilitas masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum dan hak untuk mendapatkan informasi publik.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal Dra Nurhayati, MM dalam sambutanya mengatakan, UUD 1945 sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28 H ayat (2) , menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Menurut Nurhayati mendasari Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) menegaskan kewajiban Badan Publik memberikan layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas. Dalam pasal 24 Perki ini menyatakan, pengumuman dan penyebarluasan informasi publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan atau braille.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kusnianto menyampaikan bahwa sesuai Amanat pasal (5) ayat (5) Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib memberikan akses bagi penyandang disabilitas atas hak dalam mendapatkan informasi publik.

Menurut Kusnianto, aksesbilitas bagi penyandang disabilitas adalah pelayanan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, setidak-tidaknya penyandang disabilitas fisik dan disabilitas sensorik. Seorang difabel dapat mengajukan permohonan informasi publik ke Badan Publik melalui PPID Pemkab Tegal atau PPID Pelaksana baik secara online via email ppid@tegalkab.go.id dan jika datang langsung cukup membawa fotokopi KTP atau identitas lain yang sah.

Lebih lanjut Kusnianto mejelaskan, dalam hal permintaan informasi publik dikabulkan atau ditolak PPID akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis pada pemohon paling lambat 10 hari kerja dan dapat dilakukan perpanjangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bilamana informasi yang diminta belum dikuasai oleh Badan Publik.

“Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan bilamana permintaan informasi publik tidak ditanggapinya atau permintaan informasi publik dianggapi tetapi idak sebagaimana yang diminta dan pengajuan keberatan tersebut ditujukan kepada atasan PPID secara tertulis melalui media elektronik maupun non elektronik,” tandasnya.

Ditambahkan, atasan PPID akan memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan dan apabila atasan PPID tidak memberikan tanggapan, pemohon informasi dapat mengajukan penyelesaiaan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Nur Muktiadi

The post Diskominfo Pemkab Tegal Sosialisasikan KIP bagi Penyandang Disabilitas appeared first on SuaraBaru.id.

Para pelajar dan mahasiswa bisa mendapatkan bantuan uang dari Kemdikbud. Bantuan tersebut akan diberikan bagi pelajar SD hingga mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan dengan nilai hingga Rp1 juta.

Program bantuan PIP ini diberikan untuk pelajar, mahasiswa, dan anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan miskin yang mengikuti pendidikan formal maupun non formal.

Dilansir dari Kemdikbud, bantuan tunai ini akan diberikan kepada pelajar dan mahasiswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kartu tersebut akan menjamin dan memberi kepastian anak-anak usia sekolah dan mahasiswa sebagai penerima bantuan pendidikan. Setiap anak hanya berhak mendapatkan satu KIP.

Adapun besaran dana bantuan tunai dari Kemendikbud bagi peserta didik SD/ MI/ Paket A akan mendapatkan Rp450.000 per tahun, dan Peserta didik SMP/ MTs/ Paket B akan mendapatkan Rp750.000 per tahun.

Sementara itu, peserta didik SMA/ SMK/ MA/ Paket C akan mendapatkan Rp1.000.000 per tahun

Para penerima bantuan hingga Rp1 juta tersebut dapat menggunakan uang tersebut untuk membantu biaya pribadi, membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku dan biaya transportasi, hingga biaya kelas tambahan.

Berikut cara untuk mengetahui Anda mendapatkan bantuan tunai KIP dari Kemdikbud.

• Pertama, buka situs resmi PIP Kemdikbud melalui situs pip.kemendikbud.go.id. Selanjutnya, situs tersebut akan membuka tampilan cek penerima PIP.
• Kedua, masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), tanggal lahir dan nama ibu kandung. Klik ikon “Cek Data”.
• Terakhir, Anda akan dapat melihat status penerimaan bantuan tunai KIP milik Anda.

Bila Anda belum mendapatkan KIP, Anda dapat mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat.

Bila Anda tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan Kelurahan/ Desa terlebih dahulu. Surat ini akan digunakan untuk melengkapi syarat.

Kemdikbud

The post Pelajar dan Mahasiswa Bisa Dapat Bantuan Rp1 Juta dari Kemdikbud, Begini Caranya appeared first on SuaraBaru.id.